prahara 1965. 1

nyi tribuanatunggadewi  suhartini  berasal dari keraton yogya . sesudah  lulus dari Sekolah 

Pendidikan Guru (SPG) ia melanjutkan studi banding  di Institut Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri keraton yogya . Di luar kampus, ia 

aktif dalam berbagai kegiatan remaja muda  , seperti Ikatan Pemuda dan 

Pelajar Indonesia (IPPI) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik 

Indonesia (PMKRI).

Suatu saat , ia ditangkap begitu saja. sesudah  ditahan selama 4 

(empat) bulan terbukti bahwa ia tidak bersalah. Ia pun dibebaskan. 

Namun demikian, seperti telah kita singgung di bagian Pendahuluan 

artikel singkat  ini, nyi tribuanatunggadewi  suhartini  (nama samaran untuk narasumber kita 

berikut) ditangkap lagi meskipun juga tidak jelas alasannya. Oleh para 

penangkapnya, ia dihina dan disiksa dengan cara-cara yang sangat amoral 

dan di luar batas-batas kemanusiaan. Dengan sekuat tenaga suhartini  

bertahan hidup.

Meskipun tidak terbukti bersalah, ia tetap ditahan bahkan dipindah 

dari satu penjara ke penjara lain. Ia harus berpindah-pindah selama lima 

kali, sebelum akhirnya selama bertahun-tahun dimasukkan ke penjara￾perempuan lesbian  Blatungan , Jawa Tengah. Di penjara Blatungan  ini ia menyaksikan bagaimana para Tahanan Politik perempuan lesbian  diperlakukan 

oleh para penjaga. Ia juga melihat bagaimana di Blatungan  banyak 

bayi tak ber-ayah, akibat perbuatan para petugas.

saat  berefl eksi tentang Tragedi ’65 suhartini  ingin supaya 

penderitaan para korban tragedi ini  tidak dibiarkan “mandeg” atau 

berhenti begitu saja. Ia ingin supaya mereka itu terus didorong biar selalu 

bergerak gerak , biar terus mengalir bagaikan air, biar bisa menjadi sumber 

inspirasi bagi bangsa Indonesia agar menjadi lebih baik dan lebih saling 

menghormati. Dalam kaitan dengan ini, kiranya salah satu ungkapan 

suhartini , yakni “Biarkan air tetap mengalir”, perlu digarisbawahi. 

Dengan ungkapan seperti itu, tampaknya ia berharap bahwa bangsa ini 

tidak bersikap anti-perbedaan—mungkin karena dia sadar, ini bangsa 

yang majemuk—melainkan bersikap hormat terhadap setiap perbedaan 

dan keragaman. Lebih jauh ia berharap supaya perbedaan yang ada 

tidak disikapi dengan kekerasan fi sik, apalagi model kekerasan seperti 

 Tragedi ‘65.

suhartini  adalah salah satu tokoh dalam fi lm dokumenter berjudul 

“perempuan lesbian  Yang Tertuduh” karya Putu Oka Sukanta. Dalam fi lm itu 

ia secara apa adanya menceritakan berbagai hal yang ia alami berkaitan 

dengan Tragedi ‘65. Ia kemudian melakukan analisis dan pemaknaan 

atas apa yang ia alami itu, untuk selanjutnya melontarkan sejumlah 

harapan atas pengalaman pahitnya menjadi korban ketidak- adilan 

bangsanya.

***

SEBELUM terjadinya Tragedi ’65, saya adalah anggota IPPI, yakni 

Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia, sebuah organisasi pergerakan gerakan   remaja muda  . 

sesudah  lulus dari Sekolah Pendidikan Guru (SPG), saya melanjutkan 

studi banding  di IKIP keraton yogya . sesudah  studi banding , saya bergabung dengan 

PMKRI. Bulan Desember 1965, saya diambil secara paksa dan saya 

dibawa ke Camp [militer] Cebongan, keraton yogya . Saya ditahan di sana 

kurang lebih selama 4 bulan, dengan tuduhan saya adalah anggota 

 gerakan gerakan  Wanita Indonesia atau Gerwani. Dikatakan bahwa di tubuh 

setiap anggota Gerwani, khususnya di pahanya, termasuk saya, ada cap 

 Gerwani-nya. Tetapi ternyata tuduhan itu sama sekali tidak terbukti. 

Saya lalu dibebaskan. Saya pun diberi surat pembebasan.

Hanya Boleh Bermimpi

sesudah  bebas, saya kembali melanjutkan studi di bangku studi banding  dan 

mencari kerja. Puji Tuhan, saya diterima menjadi Guru Sekolah Dasar 

(SD). Waktu itu saya merasa bahagia karena biarpun capai atau lelah 

saya tetap bisa membagi waktu dengan baik antara studi dan kerja. 

Hal ini bisa terjadi antara lain karena adanya saling pengertian antara 

teman-teman guru dan teman-teman studi banding  saya. Dengan rela hati, 

mereka membantu saya. Kalau kebetulan ada jadwal studi banding  dan jadwal 

mengajar dalam waktu bersamaan, mereka membantu mencari jalan 

keluarnya.

Apa boleh buat, dalam tempo kurang lebih dua tahun semua yang 

baik itu tiba-tiba berubah. Pada tahun 1968, saya kembali diambil 

paksa untuk kedua kalinya. Saya dijemput di luar kemauan saya di 

rumah kost saya pada kurang lebih pukul 02.00 dini hari. Tentu saja 

saya merasa kaget dan bingung. Saya ditanya tentang nama seseorang 

yang tidak saya kenal. Karena saya mengatakan bahwa saya tidak tahu, 

dan saya memang tidak kenal, saya lalu disiksa. Anehnya, alasan yang 

dipakai  untuk menangkap saya kali ini adalah justru karena adanya 

surat pembebasan saya sesudah  saya ditahan secara keliru dulu itu. 

Saya dipukuli dan ditelanjangi. Bulu kemaluan dan rambut 

kepala saya dibakar. Saya hanya bisa menjerit dan menyebut nama Tuhan. Kemudian saya dibawa ke kantor Corps Polisi Militer [CPM]. 

Di sana, saya dimasukkan ke dalam sebuah sel. Tangan saya diborgol. 

Saya dicampur dengan tahanan laki-laki yang sudah terlebih dahulu 

berada di situ. Setiap saya diperiksa saya selalu dipertemukan dengan 

orang-orang tangkapan baru. Saya selalu ditanya apakah saya kenal 

dengan mereka. Tentu saja saya katakan saya tidak tahu, karena 

memang tidak mengenal mereka.

Bagaimana mungkin saya bisa mengenal mereka, mengingat saya 

sama sekali tidak tahu-menahu tentang gerakan gerakan  politik, apalagi yang 

disebut sebagai “gerilya politik”? Waktu itu kegiatan mengajar dan 

studi banding  sambil mengurus adik-adik saja sudah membuat saya repot. 

Bagaimana bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik. Apalagi waktu 

itu saya juga masih harus selalu mengirim makanan untuk Bapak saya, 

karena Bapak saya sedang ditahan. Semua kegiatan itu sudah benar￾benar menguras energi saya. 

Saya sering diperiksa dan sering ditelanjangi. Pernah saya 

diposisikan berpangkuan dengan seorang Tahanan Politik ( Tapol) 

laki-laki. Dalam keadaan telanjang, saya dipegangi dan disuruh 

menciumi kemaluan semua petugas yang memeriksa pada waktu itu. 

Terakhir saya ditelanjangi lalu ditengkurapkan untuk diinjak-injak 

sambil rambut saya digunduli. Saya sering tidak sadarkan diri. Tahu￾tahu sudah berada di kamar tahanan. Selama 8 bulan saya mengalami 

stress berat. Namun demikian, berkat nasihat dan perawatan ibu-ibu 

tapol yang lain saya bisa bertahan hidup. 

Saya menyadari, memang beginilah nasib seorang Tapol. Hanya 

berkat belas kasihan Tuhanlah, saya bisa kuat menjalani kehidupan yang 

luar biasa keji dan tak mengenal peri kemanusiaan ini. Padahal para 

pelaku kekejian di luar kemanusiaan itu sering gembar-gembor, sering 

berteriak-teriak untuk menyatakan diri sebagai “insan Pancasilais” 

atau sebagai orang-orang religius dan moralis. Pada kenyataannya, 

benarkah mereka itu memegang nilai-nilai moral-keagamaan? Kalau 

benar demikian, mengapa para aparat kekuasaan itu justru bejat mo￾ralnya? Mengapa mereka bersifat serakah dan haus akan darah orang￾orang yang tak berdosa? Aku sulit mengerti kenapa bangsaku bisa 

men jadi seperti ini. 

Dulu aku selalu merasa bangga atas bangsa dan negaraku ini yang 

rukun, yang damai, yang cinta kemerdekaan. Karena aku lahir di masa 

perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dalam diriku tertanam 

erat dan kuat rasa bela-negara. Aku adalah seorang pengagum Bung 

Karno yang selalu mencanangkan kepada segenap pemuda, “Jadilah 

ka der bangsa!”; “Jangan jadi pemuda tempe!”; “Gantungkan cita-cita￾mu setinggi langit!”; atau, “Di tanganmulah terletak jayanya nege￾rimu yang gemah ripah loh jinawi, subur kang sarwa tinandur, murah 

kang sarwa tinuku!”102. Waktu itu bangsa kita tidak pernah menjadi 

bangsa pengemis. Kita adalah bangsa yang berdikari [berdiri di atas 

kaki sendiri], yang anti terhadap penjajahan dan anti terhadap segala 

bentuk eksploitasi, baik eksploitasi yang dilakukan oleh para kapitalis, 

oleh para imperialis maupun oleh para neo-kolonialis beserta antek￾antek mereka. 

Sayang sekali cita-citaku itu hanya menjadi kenangan sejarah. Itu 

pun sejarah yang telah dibelokkan. Sementara itu, bangsaku menga￾lami kemunduran dalam berbagai macam hal. Kemerdekaan menjadi 

jauh dari kehidupan rakyat kecil. Mungkin para penguasa masih bisa 

berbicara tentang apa itu kemerdekaan. Tetapi orang kecil seperti aku 

hanya boleh bermimpi saja. Dan mungkin mimpi akan kemerdekaan 

itu hanya akan terwujud di bumi pertiwi ini kalau aku bisa hidup 100 

tahun lagi. 

Ingin Tertawa

Selama ditahan aku mengalami 5 kali pemindahan. Pada tahun 1971, 

aku dipindahkan ke Semarang. Tak lama kemudian, aku dipindahkan 

ke penjara Blatungan , Jawa Tengah.103 Di sana, saya ditahan selama 

satu tahun. Dari Blatungan  aku dipindahkan lagi ke Penjara Bulu, 

Semarang. Seperti Blatungan , penjara ini merupakan penjara khusus 

untuk perempuan lesbian . Ada 44 orang lain yang bersama saya dipindahkan 

dari penjara Blatungan  ke Penjara Bulu. Menurut para penguasa, 

alasan kami dipindahkan adalah karena kami 45 orang ini “sudah ti￾dak bisa dibina lagi”. 

Berbicara masalah bina-membina, siapa sebenarnya yang perlu 

membina dan siapa yang perlu dibina kalau petugas-petugas militer 

itu kerjanya cuma melakukan pelanggaran seks terselubung sehingga 

lahir bayi-bayi tak ber-ayah di Blatungan . Di Blatungan  memang 

tidak terjadi pemeriksaan dengan menggunakan cara-cara kekerasan 

atau siksaan fi sik, tetapi hal itu bukan berarti tidak ada pelanggaran￾pelanggaran berupa pelanggaran-pelanggaran psikis. Misalnya saja, 

kami harus mengakui sesuatu yang tidak pernah kami lakukan. 

Atau, hanya demi kepentingan aparat kami harus mengatakan 

sesuatu yang sebenarnya tidak pernah kami lihat. Ya wajarlah kiranya 

kalau Blatungan  dikatakan sebagai “ Pulau Buru”-nya para Tapol 

perempuan lesbian . Kapan dan di mana ada penjara yang membuat tentram, 

nyaman, damai bagi mereka yang terpenjara? Mungkin hanya di fi lm-

fi lm sinetron. 

Penjara Bulu, Semarang, merupakan tempat penjara khusus 

perempuan lesbian  dan mayoritas penjaganya adalah perempuan lesbian . Hal ini 

tentu saja ada segi positifnya. Di sana tidak ada lagi pemerkosaan 

yang dilakukan oleh oknum-oknum militer laki-laki, sehingga kami 

bisa merasa lega. Kami terlepas dari rasa takut dihamili. Tinggal satu 

kebiasaan yang masih diwajibkan di Penjara Bulu, yakni “Santiaji”. 

Ini merupakan kegiatan indoktrinasi. Kami disuruh mendengarkan 

ceramah yang variatif dan kreatif, tetapi yang intinya semacam seruan 

“bertobatlah dari hidup sebagai seorang pemberontak, pelacur, atheis 

dan perusak rumah tangga orang.” Kalau sudah seperti itu rasanya jadi 

geli, dan hati ini ingin tertawa sepuas-puasnya. Tetapi mana mungkin 

bisa tertawa seperti itu? Paling-paling ya hanya bisa tertawa dalam 

hati. Dasar penguasa! Mereka bisa omong apa saja. Tak usah mereka 

repot-repot keluar uang untuk bisa omong seperti itu. Mereka justru 

dibayar untuk ngomong.

Mulai Dibebaskan

Untunglah, suatu saat  datang Tim Amnesty International. Kebanyak￾an anggota tim itu bertanya dalam bahasa asing, dan dari ibu-ibu yang 

bisa berbahasa asing diperbolehkan menjawab sesuai dengan bahasa 

yang mereka kuasai. Ada yang menggunakan bahasa Jerman, ada 

yang bahasa Belanda, bahasa Inggris, Prancis, dan sebagainya. Bahkan 

dari ibu-ibu Tapol ada yang bisa berbahasa Jepang dan bahasa Rusia. 

Sementara itu, dari antara para petugas tidak ada satu pun yang bisa 

berbahasa asing. Akibatnya, mereka tidak tahu saat  kepada Tim 

 Amnesty International itu kami membuka rahasia bagaimana para 

penguasa memperlakukan kami para Tapol di Penjara Blatungan . 

Kami katakan baik Tapol perempuan lesbian  yang sudah tua maupun yang 

masih muda semua mendapat porsi penderitaan masing-masing.

Dari hasil pembicaraan dengan tim itu, kini diketahui bahwa 

kami ibu-ibu diperlakuan secara tidak manusiawi. Di mata para 

penguasa seakan-akan kami ini jauh lebih tidak berharga daripada 

sampah yang masih bisa didaur ulang ataupun dijadikan pupuk 

keti ka sudah membusuk. Kami dipandang sebagai penyakit yang 

mema tikan, yang menular seperti virus yang sangat membahayakan 

buat bangsa dan negara. Alasan kami diperlakukan demikian adalah 

karena kami ibu-ibu ini dituduh “komunis”. Padahal sesungguhnya, 

kami ini tidak mengerti bagaimana kami bisa dinyatakan sebagai 

komunis, mengingat sebagian besar dari kami sama sekali tidak tahu￾menahu tentang “A-B-C”-nya politik. Kami dituduh komunis, tetapi 

membaca teorinya Marx-pun kami, setidaknya saya, belum pernah. 

Tetapi memang [Presiden] Soeharto telah berhasil dengan gemilang 

menancapkan kuku-kuku macan-nya dan mencuci otak bangsa 

Indonesia, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang penakut, 

bangsa pengemis, pengecut, munafi k dan tak bermartabat. Prinsipnya 

silakan melakukan semuanya saja, asal bapak senang. Soeharto takut 

kalau rakyat menjadi pandai, cerdas, dan kritis. Mengapa, karena ka￾lau rakyat menjadi pandai, cerdas dan kritis, apalagi menjadi berani, 

hal itu akan berbahaya bagi kekuasaan yang sedang dibangunnya. Tak 

lama sesudah  kedatangan Tim Amnesty International itu ibu-ibu Tapol 

mulai dibebaskan. Aku sendiri dibebaskan pada tanggal 27 September 

1978.

Mudah Diperbudak

sesudah  bebas, aku menikah dan punya anak 2 orang. Yang besar 

perempuan lesbian  dan yang kecil laki-laki. Aku menjalani kehidupan yang 

wajar sebagai mantan Tapol dengan kondisi sosial yang menantang. 

Bagaimana tidak. Saya harus menyandang stigma yang begitu gelap, 

yang begitu lekat-erat dalam pikiran masyarakat, yakni stigma sebagai 

eks- Tapol. 

Inilah jalan hidupku. Aku harus hidup dalam kondisi masyarakat 

yang secara struktural tidak memberi ruang buat para mantan Tapol. 

Meskipun demikian, aku tetap optimis. Tuhan itu Maha Kasih kepada 

setiap ciptaan-Nya. Oleh karena itu, aku pasti akan diberi solusi dalam 

keadaan bagaimanapun. 

Kini aku tak perlu menangisi hidup. Sekarang ini bukan waktunya 

untuk berpangku tangan, melainkan untuk kerja dan kerja. Aku 

mulai membuka warung dengan modal semua perhiasan hadiah dari 

adik-adikku. Bahkan cincin kawin pun aku lepas untuk modal usaha. 

Berkat Tuhan, usahaku sukses dan suami pun juga demikian. Apa pun 

aku lakukan demi merebut kembali kehidupan. 

Anak-anak kupersiapkan sejak dini. Kepada mereka, aku ajarkan 

bagaimana kita harus menyikapi kehidupan. Aku berjualan kue dan 

makanan gorengan. sesudah  ada tambahan modal, aku juga mulai 

menerima pesanan jamu. Di samping warung sembilan bahan pokok 

rumah-tangga [sembako] yang siap-antar, aku mencoba membuka 

pangkalan minyak tanah. Aku merangkap beberapa pekerjaan sambil 

mengajari anakku yang relatif masih begitu kecil agar tak segan 

bekerja keras. Kuajarkan, kerja keras merupakan suatu keharusan 

untuk mempersiapkan biaya pendidikan mereka. Mereka aku gaji, 

dan dengan gaji itu mereka aku suruh ambil les bahasa Inggris biar 

nanti tidak menjadi orang bodoh seperti Bapak-Ibu mereka. 

Ada bermacam suara komentar yang datang dari tetangga. Saya 

dibilang ngangsa [memaksa diri terlalu keras], tidak merasa kasihan 

terha dap anak, dan sebagainya. Tetapi bodoh amat. Semua itu tidak 

saya pikirkan. 

Kebetulan anak-anak memang sadar akan posisi mereka sebagai 

anggota keluarga mantan Tapol. Mereka harus berjuang untuk menata 

hari depan. Bagi mereka, semua pekerjaan adalah mulia di hadapan 

Tuhan. Mereka tidak malu menjadi loper-loper kecil membawa 

minyak, gula, dan seterusnya, guna membantu orangtua. 

Tentu saja, aku harus terlebih dulu membanting tulang siang 

malam. Entah itu sedang hujan, atau petir sedang bernyala-nyala, 

atau apa pun, minyak pasti sampai ke pelanggan. Puji Tuhan seiring 

dengan berjalannya waktu semuanya dapat dikatakan lancar. Aku 

pun lalu ingat kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke 

tepian; bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Dulu terasa 

berat, tapi semuanya kini berjalan dengan baik.

Nah, saat  anak-anakku sudah mulai bisa mandiri dengan 

dunia masing-masing, aku pun mulai berpikir, kenapa aku harus 

tetap membisu. Aku mulai kembali merenungkan nasib sesamaku, 

yakni orang-orang yang sama-sama disingkirkan seperti diriku. Aku 

putuskan untuk mulai bicara tentang kebohongan-kebohongan 

yang telah menyesatkan bangsa ini. Hal itu ingin kulakukan supaya 

kejahatan bangsaku terhadap bangsanya sendiri tidak akan terulang 

lagi di waktu-waktu mendatang.

 Cukup sudah potret buram bangsa dan negara tercinta ini di 

masa silam. Aku ingin melihat bumi tercinta damai dan sejahtera, di 

mana hukum ditegakkan dan keadilan diwujudkan. Aku ingin melihat 

bahwa semua anak bangsa bisa menjadi cerdas dan bermartabat. Aku 

sadar, hal ini memang tidak akan mudah untuk diwujudkan, tetapi 

menurutku hal itu merupakan suatu keharusan.

Jeritan kaumku yang terbelenggu selalu terngiang di telinga. Sikap 

dan keinginanku yang demikian itu tentu banyak menuai sikap pro 

dan kontra, tetapi menurutku itu merupakan hal yang biasa. Perbedaan 

itu diperlukan. Semua perlu waktu dan tak usah dipaksakan. Biarkan 

air tetap mengalir. 

Kini secara realistis dan jujur, bangsaku belum mau mengakui 

bahwa dulu pernah keliru. Apalagi berpikir untuk minta maaf dan 

memberikan kembali kepada korban hak-haknya yang selama puluhan 

tahun sudah dirampas. Tak mungkin para penguasa menanggalkan 

keangkuhannya. Apalagi secara sukarela. Hanya Yesus yang rela 

mengham pakan diri-Nya demi orang-orang yang berdosa. Tapi itu 

Yesus, Tuhan. Para pemimpin negara dan aparat pemerintah adalah 

manusia yang lemah yang mudah diperbudak oleh setan-setan yang 

menyatakan kehadiran dengan keserakahan dan kerakusan. 

Tak Lelah Berharap

Aku mengharapkan dunia internasional bisa meringankan beban 

para korban Tragedi ’65 baik secara fi nansial maupun spiritual. Bagi 

yang berusia 60 tahun ke atas tolong beri kami bantuan biaya hidup. 

Biar saja orang menilai aku sebagai orang yang berjiwa pengemis. 

Aku tidak malu demi saudara-saudaraku yang selama hidupnya telah 

disengsarakan oleh para pemimpin negaranya. 

Demikian juga bagi anak-cucu korban, tolong bantu mereka 

dengan lapangan kerja dan pendidikan. Nah, nanti kalau kondisi 

dan situasi bangsa sudah membaik dan kami mengalami perlakuan 

yang manusiawi, tentu semuanya akan mengetahui kalau kami sudah 

dimanusiakan kembali. Apalagi yang kami cari selain amal dan bakti 

sebagai bekal di kehidupan abadi nanti. Demikian nasihat atau fatwa 

dari para ulama, para rohaniwan yang begitu syahdu di telinga, tetapi 

begitu sulit dihadir-tampakkan oleh siapa pun. Di usia senja ini kami 

para korban Tragedi ’65 tak pernah lelah berharap dan mengandalkan 

kemurahan Tuhan. Mari, silakan menjadi tangan-tangan kepanjangan 

tangan Tuhan yang penuh kasih.

Sebagaimana tampak dalam narasi-narasi para saksi maupun korban 

dalam dua bagian di depan, salah satu dimensi penting dalam Tragedi 

’65 adalah dimensi keagamaan. Selain bahwa banyak saksi dan korban 

tragedi ini  melihat apa yang mereka saksikan atau alami itu 

dari perspektif religius, tampak juga bahwa terdapat kaitan antara 

kemelut tahun 1965 itu dengan lembaga-lembaga keagamaan yang 

ada. Sebagaimana kita tahu, salah satu unsur yang mendorong histeria 

pembunuhan dan penangkapan massal waktu itu adalah tuduhan 

bahwa para anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia itu 

atheis. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur 

maupun beberapa tempat lain unsur itu kuat terasa.

Berkaitan dengan apa yang terjadi pada tahun 1965-1966 itu 

pula lembaga-lembaga keagamaan memiliki pandangan dan sikap 

yang ber agam. Ada yang sepenuhnya mendukung tindakan militer 

dan sosial yang ada waktu itu, ada yang menentang, tetapi ada juga 

yang pandangan dan sikapnya merupakan kombinasi antara keduanya. 

Dalam banyak kasus, terdapat keberagaman juga dalam hal sikap resmi 

dan tindakan konkret di lapangan berhadapan dengan gelombang 

kekerasan yang massif waktu itu.

Dalam bagian berikut ini Anda akan diajak mengikuti hasil 

penelitian atas sikap sebuah lembaga keagamaan, dalam hal ini aga￾ma Katolik, berkaitan dengan tragedi kemanusiaan ini . Yang 

ingin dilihat dalam penelitian ini  adalah bagaimana sikap resmi 

kepemimpinan agama Katolik, khususnya di wilayah keraton yogya , 

 terhadap dinamika politik dan berbagai kekerasan yang berlangsung, 

serta bagaimana sikap dan tindakan orang-orang Katolik di luar 

kepemimpinan resmi Gereja.

Penelitian beserta laporan itu dilakukan oleh dua orang 

peneliti dari generasi yang tumbuh sesudah  Tragedi ’65. Keduanya 

bukan merupakan saksi tetapi juga bukan merupakan korban dari 

tragedi ini . Dengan posisi itu diharapkan bahwa apa yang 

mereka sampaikan dapat menambah perspektif dan wawasan dalam 

memandang Tragedi ’65 selain yang telah diberikan oleh para saksi 

maupun korban

saat  mulai pada paruh kedua tahun 1965 terjadi kekerasan massal 

terhadap para anggota Partai Komunis Indonesia banyak pemimpin 

agama mengalami dilema moral. Mereka sadar, pada satu sisi, mereka 

yang menjadi korban itu adalah orang-orang yang diyakini bertentangan 

dengan keyakinan dan kaidah agama. Di lain pihak, bagaimanapun juga 

para korban itu (beserta sanak keluarganya) adalah manusia-manusia 

biasa, yang seperti kita semua perlu diperlakukan sebagaimana layaknya 

manusia. Mereka tidak boleh menjadi sasaran kekerasan yang dilakukan 

secara semena-mena dan massif sebagaimana yang terjadi waktu itu. 

Setidaknya itulah salah satu pergulatan yang, menurut laporan 

penelitian berikut, muncul dalam Gereja Katolik sebagai salah satu 

lembaga keagamaan, khususnya di wilayah keraton yogya  dan sekitarnya. 

Penelitian ini melihat bahwa memang berkaitan dengan Tragedi ’65 Gereja 

 Katolik (setidaknya dalam wilayah Keuskupan Agung Semarang) telah 

memiliki kebijakan umum untuk melawan tindakan kekerasan. Namun 

demikian, belum banyak studi atau penelitian dilakukan untuk melihat 

bagaimana kebijakan itu diimplementasikan di tingkat masyarakat, baik 

saat  tragedi itu sedang berlangsung maupun sesudah  tragedi itu mereda 

pada tahun-tahun sesudah nya. Sebagaimana dikatakan oleh dua peneliti 

yang sekaligus penulisnya,”studi ini bermaksud mendalami tataran proses 

sosial dari pengalaman, sikap dan tindakan orang-orang Katolik dalam 

melewati tragedi ini , baik yang dilakukan oleh pejabat Gereja 

maupun oleh umatnya.”

Penelitian dan penulisan dilakukan oleh dua orang anggota Komisi 

Sejarah PUSdEP, yakni Y. Tri Subagya, M.A. dan Dr. G. Budi 

Subanar, SJ. Selain merupakan anggota Komisi Sejarah Y. Tri Subagya 

adalah juga staff PUSdEP dan mahasiswa program doktor Universitas 

Radbod, Nijmegen, Belanda. G. Budi Subanar adalah Ketua Program 

Magister Ilmu Religi dan Budaya (IRB) Universitas Sanata Dharma, 

keraton yogya .

*** 

SEBAGAIMANA kita tahu, wacana Tragedi ’65 masih menjadi 

perdebatan dan selalu memunculkan kontroversi di kalangan 

masyarakat Indonesia. Usaha-usaha membuka jalan untuk berdialog 

atau menyelesaikan berbagai persoalan di sekitar tragedi itu sering 

berbenturan dengan kecurigaan dan prasangka dari kelompok yang 

meyakini narasi versi resmi dari penguasa Orde Baru.104 Kendati 

demikian, wacana itu tidak berarti terkunci di dalamnya, dan bukannya 

tidak bisa ditinjau kembali untuk memperoleh penjelasan yang lebih 

mendalam dan menyeluruh. Bukti-bukti baru baik berupa dokumen 

maupun pengalaman para korban memberi landasan penting bagi 

pengungkapan kebenaran serta penulisan ulang sejarah mengenai 

tragedi ini . 105

 Tidak terkecuali, sejarah hubungan antar lembaga atau organisasi pergerakan gerakan   

agama di tengah pusaran kemelut itu perlu diperiksa kembali karena 

stigma dan dendam yang diwariskan masa lalu terhadap para korban 

yang dituduh sebagai anggota dari Partai Komunis Indonesia atau 

simpatisannya juga membelenggu warga masyarakat secara luas. 

Pada satu sisi lembaga agama bersitegang dengan PKI dan organisasi pergerakan gerakan   

massanya yang diasosiasikan dengan atheisme. Ancaman hingga tindak 

kekerasan para pengikutnya sering tidak terhindarkan dan bahkan 

besar kemungkinan banyak di antara mereka ikut ambil bagian dalam 

pembantaian pada masa itu. Namun demikian, pada sisi lain, lembaga 

agama juga menjadi tempat perlindungan orang-orang yang teraniaya 

dan mencari suaka politik akibat kebijakan negara yang mewajibkan 

warganya memilih satu di antara lima agama. Salah satu indikatornya 

adalah kenaikan jumlah pengikut pada masa-masa itu.106 

Lebih jauh, Tragedi ‘65 juga menjadi titik balik hubungan antar￾lembaga agama di Indonesia. Hingga kini masih ada lembaga dan 

organisasi pergerakan gerakan   keagamaan yang bersikap saling curiga dan bersitegang satu 

sama lain dalam mengelola pengikut serta mendudukan posisinya 

dalam kehidupan bernegara. Kelompok Kristen misalnya menaruh

kekawatiran terhadap kelompok Islam yang menginginkan hukum￾hukum syariah menjadi landasan negara hingga menciptakan 

marginalisasi dan perlakuan diskriminatif di kalangan mereka. 

Sementara di sisi lain, isu Kristenisasi selalu dipandang oleh kelompok 

Islam (radikal) sebagai ancaman yang terus menerus terjadi, di 

antaranya seperti yang dituduhkan bahwa pasca tahun 1965 banyak 

eks- Tahanan Politik dan pengikut aliran kepercayaan ditengarai masuk 

menjadi Kristen Protestan dan Katolik.107

Pendekatan Kualitatif

Hingga saat ini, kajian yang memfokuskan perhatian pada peran 

dan kedudukan lembaga dan kelompok agama di dalam kemelut 

Tragedi ’65 relatif terbatas. Satu di antaranya adalah anak-anak muda 

Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam organisasi pergerakan gerakan   ”Syarikat Indonesia” 

yang berpusat di keraton yogya . Mereka secara intensif mendalami dan 

mengusahakan rekonsiliasi dengan para korban meski tidak sedikit 

dari orangtua mereka atau generasi sebelumnya menjadi pelaku atau 

bahkan algojo pembantaian.108 Namun demikian, apa yang mereka 

lakukan pun belum sepenuhnya memperoleh dukungan formal dan 

serius secara kelembagaan oleh organisasi pergerakan gerakan   agama ini . Karena 

belum ada pernyataan resmi secara kelembagaan oleh organisasi pergerakan gerakan   

keagamaan di luar Nahdlatul Ulama terkait Tragedi ‘65, ada pendapat 

bahwa organisasi pergerakan gerakan   keagamaan selain NU abai dan tidak berniat 

melakukan rekonsiliasi dari keterlibatannya dalam tragedi kekerasan 

1965.109 Di kalangan agama Katolik, usaha serupa kurang memperoleh

perhatian secara khusus. Kalaupun ada, biasanya masih sebatas pada 

wacana ataupun kegiatan-kegiatan karitatif yang berkaitan dengan 

pendampingan atau penyantunan korban.

Berangkat dari persoalan serta kajian-kajian yang sudah 

dikemukakan di atas, tulisan yang berdasarkan penelitian kami ini 

ingin berusaha mengetengahkan peran (lembaga) Gereja serta orang 

 Katolik di dalam Tragedi ‘65. Secara umum memang sudah ada uraian 

mengenai garis besar kebijakan yang dilakukan Gereja di Keuskupan 

Agung Semarang dalam melewati tragedi itu,110 tetapi belum dijelaskan 

praktik yang berlangsung dalam proses sosialnya. Melalui studi ini, 

diperiksa dan ditelusuri kedudukan serta aktivitas Gereja dan orang￾orang Katolik manakala berada di tengah pusaran kemelut itu. 

Secara khusus, tulisan ini mau mendeskripsikan berbagai peristiwa 

yang menyangkut pengalaman mereka saat  dihadapkan pada situasi 

traumatis dan memilukan dalam sejarah kehidupan masyarakat 

Indonesia. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh, studi ini 

bermaksud mendalami tataran proses sosial dari pengalaman, sikap 

dan tindakan orang-orang Katolik dalam melewati tragedi ini , 

baik yang dilakukan oleh pejabat Gereja maupun oleh umatnya. Oleh 

karenanya, akan ditinjau pula peran lembaga (Gereja) di tengah 

kemelut Tragedi ’65 melalui peran pejabat (hirarki) Gereja dalam 

mengambil keputusan di tengah ketegangan dan pembasmian atas 

mereka yang dituduh sebagai anggota PKI. Kajian ini merupakan 

usaha menelaah kedudukan lembaga (Gereja) Katolik baik secara 

kolektif maupun individual di tengah Tragedi ‘65. Pengetahuan yang 

diperoleh dari kajian ini diharapkan bisa menjadi landasan dalam 

mencari jalan bagi rekonsiliasi atau penyelesaian atas pengalaman 

pahit dari tragedi kebangsaan ini . 

 Ruang lingkup studi ini dibatasi pada lembaga (Gereja) Katolik 

di wilayah Keuskupan Agung Semarang, khususnya di keraton yogya . 

 Namun demikian, bukan berarti studi ini hanya menjangkau sumber￾sumber yang ada di wilayah ini . Studi ini juga mencakup wilayah 

lain yang dipandang dapat mempertajam analisis maupun sebagai 

bahan perbandingan. Penelitian ini berlangsung dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Data digali terutama melalui metode sejarah 

lisan dengan teknik wawancara mendalam. Beberapa informan kunci 

diajak menceritakan kembali pengalaman mereka di masa lalu dan 

merefl eksikan dengan situasi dan konteks yang terjadi pada waktu 

itu. Data-data yang terkumpul ditriangulasikan dengan wacana, 

dokumen serta arsip-arsip yang bisa diakses oleh peneliti. Informan 

penelitian ini diperoleh dengan teknik snowball, dengan kriteria 

bahwa mereka ikut mengalami dan cukup mengetahui persoalan 

yang dihadapi oleh Gereja Katolik pada waktu itu. Misalnya apakah 

sebagai perwakilan dari lembaga Gereja atau individu yang ikut dalam 

pengambilan keputusan. Seluruh informan terutama diprioritaskan 

berasal dari wilayah keraton yogya  dan Jawa Tengah. Hal ini dilakukan 

berkenaan dengan fokus kajian serta mengingat terbatasnya energi 

dan dana penelitian yang kami miliki. Selain itu, penelitian ini juga 

menggunakan data-data kepustakaan. Sebelum menulis laporan akhir, 

kami juga melakukan rangkaian diskusi terbatas dengan para anggota 

Komisi Sejarah PUSdEP yang lain. Dalam diskusi-diskusi itu kami 

saling mengkritisi dan tukar pengetahuan mengenai persoalan yang 

menjadi fokus kajian kami masing-masing, termasuk kajian ini. 

Perseteruan (Lembaga) Gereja Katolik dengan PKI 

 Salah satu kajian yang membahas kedudukan dan sikap Gereja 

 Katolik dalam menghadapi Tragedi ‘65 dilakukan dengan memeriksa 

naskah dan arsip di Keuskupan Agung Semarang dari tahun 1940 

hingga 1981.111 Meski kajian ini  lebih menekankan sejarah 

kemandirian Gereja Katolik di wilayah itu, kedudukan Gereja dan 

sikap yang diambil pejabatnya berkenaan dengan Tragedi ‘65 juga 

memperoleh perhatian khusus. Secara umum ditegaskan dalam uraian 

itu bahwa Gereja mengedepankan persoalan kemanusiaan di tengah 

kemelut tragedi berdarah ini . Dengan kata lain, meski Gereja 

 Katolik melawan komunisme dan PKI, saat  tragedi kekerasan itu 

berlangsung Gereja menyerukan perlindungan dan memberikan 

bantuan kepada korban-korban yang berjatuhan tanpa melihat afi liasi 

mereka terhadap PKI. 

Jamak diketahui bahwa di seluruh dunia, Gereja Katolik 

menentang Komunisme. Tidak terkecuali di Indonesia. Jauh 

sebelum Tragedi ‘65 terjadi, pejabat Gereja Katolik di Indoensia 

menyatakan bahwa secara kelembagaan Gereja berseberangan dengan 

PKI, meskipun ada pula orang Katolik yang menjadi anggota atau 

simpatisan PKI.112 Sikap perlawanan ini  ditunjukkan manakala 

pertarungan ideologi di antara kelompok-kelompok masyarakat 

memanas. Keluarnya Manifesto Katolik dari sidang Komisi Wali￾Gereja Indonesia bulan Desember 1955 menegaskan posisi itu. Para 

tokoh Partai Katolik Indonesia yang diundang Presiden Sukarno bulan 

Februari dan April 1957 untuk memberi tanggapan atas konsepsinya 

mengenai pembentukan Dewan Nasional dan ”Kabinet Kaki Empat” 

dengan memasukkan PKI juga menentang mentah-mentah gagasan 

itu. Dicatat misalnya:

 Kasimo mengemukakan bahwa menurut pengalaman sejarah, pengikutser￾taan orang-orang komunis di dalam kabinet di negara-negara Eropa Timur, 

lama kelamaan menyebabkan negara-negara itu menjadi komunis. Oleh 

karena itu, ia tidak setuju kalau di dalam kabinet dimasukkan unsur 

komunis. Dan oleh karena itu pula ia tidak dapat menyetujui Konsepsi 

Presiden.113

Sejalan dengan sikap penolakan Gereja terhadap komunisme, 

Uskup Agung Semarang Mgr. A. Soegijapranata, memainkan pe ran 

sangat besar dalam menanamkan perlawanan itu di dalam komunitas 

umat Katolik. Perlawanan terhadap komunisme dan pengaruh 

organisasi pergerakan gerakan  -organisasi pergerakan gerakan   massa PKI dilakukan melalui berbagai diskusi, 

misalnya lewat kontaknya dengan para politisi Katolik dan dengan 

organisasi pergerakan gerakan  -organisasi pergerakan gerakan   kaum awam di tingkat akar rumput.114

Para politisi dari Partai Katolik rupanya juga berusaha keras 

menggagalkan PKI untuk mendapatkan akses atas posisi strategis 

di dalam kekuasaan. Bahkan dalam mengantisipasi kemungkinan 

menguatnya posisi PKI berada dalam jabatan kabinet di pemerintahan, 

Frans Seda yang semula menolak duduk di dalam Kabinet 100 menteri 

kemudian menerima jabatan sebagai Menteri Perkebunan dengan 

dukungan Angkatan Darat. Tentang hal ini disebutkan bahwa:

Sementara berunding (dengan tokoh-tokoh partai Katolik), Jenderal A. 

Yani menelpon, dan menganjurkan agar Partai dan Frans Seda menerima 

untuk duduk dalam Kabinet, supaya memperkuat front antikomunis di 

dalam pemerintahan. Menurut desas-desus di Istana, jabatan menteri 

yang direncanakan untuk Frans Seda adalah Menteri Perikanan (Menteri 

Lele). Tetapi Pak Yani berkata,” Tidak..., akan diperjuangkan dan sedang 

di lobby-kan pada Bung Karno lewat Pak Leimena, untuk jabatan Menteri 

Perkebunan, karena sektor itulah sektor modal, dan harus diamankan dari 

pengaruh PKI/ kiri.115

Sikap para tokoh Partai Katolik itu rupanya bersambut 

dengan keinginan pejabat militer yang sama-sama menunjukkan 

permusuhannya dengan PKI. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa 

situasi menjelang Tragedi ‘65, kalangan tokoh-tokoh agama baik dari 

Islam, Kristen, dan Katolik bersatu-padu memusuhi PKI dengan 

menyebar kan kewaspadaan tinggi atas ideologi atau partai itu kepada 

umat atau jemaat mereka. 

Menarik untuk dicatat bahwa kendati hubungan lembaga Gereja 

dan PKI berseberangan, Gereja Katolik secara konsisten menolak 

dipakainya cara-cara kekerasan saat  pihak militer memobilisasi 

rakyat untuk membasmi anggota dan simpatisan PKI. Sikap ter￾sebut tertuang dalam tiga surat yang dikeluarkan pejabat Gereja 

di Keuskupan Agung Semarang selama tahun-tahun itu. Di antara 

surat-surat itu ada yang mendesak pemerintah untuk menghindarkan 

kekerasan dalam menanganinya. Dilaporkan bahwa: 

Surat pertama ditulis oleh Pater Carri, SJ, Vikaris Jenderal Keuskupan 

Agung Semarang, yang berisi ajakan kepada seluruh umat beriman untuk 

menunjukkan semangat kekatolikan yang pro ecclesia et patria di dalam 

negara Indonesia yang didasarkan Pancasila yang menghargai adanya 

pluralisme di dalam masyarakat dan mengakui kepercayaan kepada Tuhan. 

Surat kedua ditujukan kepada para imam dan anggota kelompok religius di 

wilayah Keuskupan Agung Semarang yang isinya melarang mereka untuk 

ikut serta di dalam aksi militer yang menjaring atau mengejar para anggota 

PKI. Sedangkan surat ketiga dialamatkan kepada kaum awam Katolik yang 

isinya menghimbau mereka untuk mendukung tindakan penyaringan 

anggota PKI yang dikomando oleh tentara, tetapi tetap tidak melibatkan 

diri di dalam tindakan kekerasan.,

Sikap yang diambil Gereja dengan mengutamakan prinsip￾prinsip kemanusiaan rupanya tidak terlepas dari situasi kalut pada 

masa itu, di samping ajaran-ajaran moral Gereja yang memang 

bertumpu pada persoalan kemanusiaan. Kekalutan situasi terutama 

berkaitan dengan kedudukan dan latar belakang umat Katolik yang 

beraneka-ragam dalam gelanggang politik nasional. Banyak di antara 

umat Katolik terutama mereka yang baru dibaptis diliputi kecemasan 

akibat kecurigaan dan tuduhan sebagai pelarian anggota PKI yang 

dianggap atheis. Padahal, tidak semua umat Katolik yang baru 

memper oleh pembaptisan memiliki hubungan dengan PKI. Di antara 

mereka juga berasal dari kelompok kepercayaan atau yang sebelumnya 

mengikuti praktik agama lokal. Walaupun di antara anggota PKI 

 juga ada yang beragama Katolik dan mantan tahanan politik yang 

kemudian mengikuti ajaran Katolik. Pada masa itu, kenaikan jumlah 

pemeluk agama Katolik memang cukup signifi kan. Sejumlah Paroki 

mencatat pertumbuhan umat sepanjang tahun 1965 hingga tahun 

1970-an. Gelombang perpindahan agama terutama didorong oleh 

keputusan pemerintah melalui ketetapan MPRS tahun 1966 yang 

mewajibkan setiap warga negara memilih satu di antara lima agama 

resmi yang diakui pemerintah, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindhu, 

dan Budha. 

Sambutan Orang terhadap Usaha Gereja Katolik 

Dalam situasi yang menegangkan itu, Gereja menolak usulan 

untuk membuat kartu tanda umat Katolik dengan alasan agar tidak 

memperuncing konfl ik serta menghindarkan tuduhan bagi umat yang 

baru dipermandikan semata-mata sebagai pelarian anggota PKI. Lebih 

jauh, Konferensi Wali-Gereja Indonesia juga mengeluarkan surat 

kepada para pastor paroki untuk mencatat para korban di wilayah 

mereka. Di samping usaha-usaha untuk mencegah terjadinya kekerasan, 

para pejabat Gereja ikut secara aktif melakukan pendampingan dan 

memberi santunan kepada para tahanan politik yang menjadi anggota 

dan simpatisan PKI beserta keluarga mereka. Di Keuskupan Agung 

Semarang tahun 1969 dibuat Program Sosial Kardinal (PSK) yang 

secara khusus ditujukan untuk kegiatan ini . Di keraton yogya  

 didirikan pula Yayasan Realino dengan tujuan yang sama. Program 

dan aktivitas kemanusiaan ini  tahun 1981 menyebar ke berbagai 

daerah di Indonesia, meliputi wilayah Jakarta, Bogor, Bandung, 

Purwokerto, Malang, Surabaya, Pontianak, Banjarmasin, Makassar, 

Ambon, Medan, Pangkal Pinang, Padang, Palembang, dan Tanjung 

Karang.

Sementara itu, di bawah koordinasi Pater De Blot, SJ para biarawan 

dan warga Gereja tidak hanya memberikan pelayanan pastoral, tetapi 

ikut memberi bantuan material dan kesehatan di beberapa penjara 

dan kamp penahanan, termasuk di Pulau Buru. Yang dibantu tidak 

terbatas pada mereka yang ditahan saja, melainkan juga anggota 

keluarga mereka. Tentang hal ini diungkapkan antara lain:

Romo De Blot telah banyak berjasa terhadap para Tahanan Politik. Beliau 

mendatangi kamp-kamp tawanan, memberi penghiburan, kemudian juga 

diusahakan bantuan makanan seperti bulgur dan Corn Sugar Milk (CSM). 

Semua bantuan itu dari gabungan gereja-gereja Katolik dan Protestan. 

Terpaksa harus kucatat, namun tanpa dendam, bahwa dari pihak Islam 

tidak pernah ada bantuan. Mungkin mereka berpendapat, PKI itu kan kafi r, 

jadi biar saja mati sendiri. Ini pun tidak lepas dari propaganda dan hasutan 

penguasa. Diisukan, bahwa pihak Kristen memberi bantuan itu dengan 

tujuan meng-kristen-kan para Tahanan Politik. Kami bisa memastikan 

bahwa hal itu tidak benar. Gereja-gereja memberi bantuan-bantuan itu atas 

dasar panggilan kemanusiaan.117

Diungkapkan pula: 

Berkat seorang Pastor Belanda, Romo De Bleg [ De Blot. ed.] begitu kami 

sering memanggilnya, aku bersama adik-adik berhasil keluar dari penjara. 

Aku baru beberapa bulan di penjara saat Romo itu datang ke penjara dan 

mengajak kami keluar dari penjara.118

Pelayanan pastoral memang merupakan program yang 

memperoleh dukungan dari pemerintah melalui Pusat Pembinaan 

Rohani Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ( ABRI) bekerja sama 

Departemen Agama. Hal ini ditujukan untuk program rehabilitasi 

mental melalui Santiaji untuk membina Tahanan Politik yang dituduh 

atheis. Alih-alih, pelaksanaan progam ini menurut beberapa Tahanan 

Politik lebih merupakan indoktrinasi dan pendisiplinan untuk 

menjalankan ibadah sesuai agama yang mereka anut karena mereka 

yang sebelumnya tercatat beragama lain sebelum ditahan tidak serta 

merta bisa mengikuti kegiatan peribadatan agama yang berbeda.119

Para biarawan dan biarawati yang tercatat dalam ingatan eks-

 Tahanan Politik melakukan pelayanan keagamaan dan kegiatan 

kemanusiaan di Pulau Buru adalah Mgr. Andreas Sol MSC, Romo 

 Roovink, Romo Mangunwijaya, Suster Cecilia, dan Suster Fransisca. 

Di Flores, seorang pastor di Paroki Bola, Yosef Frederikus da Lopez 

berusaha membebaskan 45 orang yang ditahan di markas tentara 

karena dicurigai sebagai anggota PKI. Pastor itu berusaha menemui 

komandannya dan menjaminkan dirinya untuk pembebasan mereka, 

tetapi hanya 10 orang yang berhasil diselamatkan.120 Aktivitas 

kemanusiaan beberapa organisasi pergerakan gerakan   sosial Katolik bagi eks-Tahanan 

Politik 65 kemudian menyebar hingga di tingkat lingkungan paroki 

atau struktur terendah dalam hirarki Gereja.121

Pelayanan rohani dan aktivitas kemanusiaan oleh biarawan dan 

umat Katolik terhadap para Tahanan Politik dan keluarganya tidak 

serta merta berjalan tanpa kesulitan. Sejumlah Pastor konon ditahan 

oleh pihak militer karena aktivitas ini . Di Purwodadi ( Jawa 

Tengah) misalnya, beberapa pengurus Paroki ditangkap, disiksa dan 

ditahan aparat sesudah  salah seorang pemuda dan pastor parokinya 

memberikan kesaksian kepada H.J.C. Princen, seorang penggiat Hak 

Azasi Manusia mengenai terjadinya pembantaian massal di daerah 

itu. Mereka ditangkap sesudah  hasil wawancara ini  tersebar 

di media massa dan membuat pemerintah serta aparat setempat 

merasa disudutkan. Penangkapan ini  rupanya merupakan 

usaha membungkam warga masyarakat agar tidak bercerita atas 

tindakan keji yang mereka saksikan. Hal itu terjadi bersamaan dengan 

undangan aparat pemerintah kepada para wartawan media cetak untuk 

berkeliling ke daerah itu demi menepis dan menghilangkan jejak 

kekejian seperti yang telah diceriterakan oleh H.J.C. Princen. Konon, 

perjalanan rombongan wartawan yang disponsori oleh aparat ini lebih 

menyerupai perjalanan wisata karena orang dan tempat-tempat yang 

dikunjungi terkesan sudah dipersiapkan dengan baik untuk menjamu 

mereka, jauh dari cerita yang mereka dapatkan sebelumnya.122 

Sikap dan Tindakan Orang Katolik terhadap Tragedi ‘65 

Ketegangan hubungan antar partai juga berpengaruh dalam kehi￾dupan warga masyarakat, termasuk di kalangan umat Katolik. Situasi 

ini  mengalami eskalasi pada tahun 1965. Antara lain, hari-hari

yang diwarnai berita akan adanya penyerangan di berbagai tempat.123

Kendati sampai pada peristiwa tanggal 30 September 1965 situasi 

tegang tidak menentu, hal itu tidak dipahami sebagai saat yang sangat 

genting.124

Sikap Gereja Katolik yang anti terhadap Komunis memberi 

pengaruh yang cukup kuat bagi para umatnya, baik secara individual 

maupun kelompok. Salah satu kelompok di kalangan orang Katolik 

yang sangat gencar menelanjangi dan melawan komunisme serta 

gerakan gerakan nya adalah Biro Dokumentasi yang dipimpin oleh Pater 

Beek, SJ.125 Biro Dokumentasi meski digagas dan direstui oleh 

pejabat Gereja, tetapi kedudukannya tidak berada di bawah hirarki 

Gereja secara langsung. Biro ini mengumpulkan berbagai dokumen 

sosial politik dan menganalisisnya yang kemudian didistribusikan 

dalam bentuk newsletter. Bahan-bahan ini  ditujukan untuk 

memberikan informasi setidaknya kepada orang-orang Katolik yang 

menjadi politisi mengenai situasi sosial politik yang sedang panas dan 

tidak jelas arahnya pada waktu itu. 

Di antara analisis dan persoalan yang menjadi sorotan Biro 

Dokumentasi pada waktu itu terutama menyangkut perseteruan 

kelompok agama, nasionalis, dan PKI. Dalam hal ini Biro 

Dokumentasi menyediakan bahan-bahan analisis sebagai dukungan 

kepada para aktivis di Front Pancasila dan di Sekber Golkar yang 

bersitegang melawan Front Nasional dukungan PKI.126 Meski pun 

 Biro Dokumentasi ini hanya menyebarkan artikel dan analisis yang 

keputusannya diserahkan kepada pembaca, tetapi rupa-rupanya juga 

memiliki andil dalam membentuk opini serta memberi masukan 

bagi beberapa tokoh masyarakat dalam bersikap terhadap PKI. 

 Cosmas Batubara dalam otobiografi nya memberi catatan mengenai 

pentingnya Biro Dokumentasi dalam menghadang komunisme yang 

memungkinkan para mahasiswa Katolik melakukan persiapan di 

tengah ketegangan politik saat itu. Menurut Cosmas,

... Jasa Pater Beek, SJ sangat besar dalam mengembangkan sistem 

dokumentasi mengenai kegiatan komunis dan kegiatan kelompok 

nonkomunis dalam rangka melawan komunis itu. Dengan sistem 

dokumentasi yang dikembangkan Pater Beek kita mengetahui dengan 

jelas tema apa yang dipakai  kelompok komunis untuk menggalang 

kekuatan. Dengan semakin siapnya kader-kader maha siswa, kami juga 

mempersiapkan diri menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan. Pertemuan 

kelompok Katolik dan kelompok Islam makin sering dilakukan menjelang 

peristiwa G30S/PKI.127

 gerakan gerakan  perlawanan yang dilakukan para mahasiswa dan aktivis 

 Katolik terhadap PKI berupa desakan moral untuk membubarkan 

partai itu dengan ikut membuat ”Deklarasi Pendukung Pancasila, 

Piagam Kebulatan Tekad” pada 31 Desember 1965. Deklarasi ini 

dila kukan bersama dengan berbagai kelompok masyarakat, ormas 

keagamaan dan partai politik yang bermusuhan dengan PKI. Embrio 

gerakan gerakan  ini berawal dari sekelompok pelajar dan mahasiswa Muslim 

bersama Katolik yang dengan dukungan Pangdam Jaya Umar 

Wirahadikusuma mendirikan Kesatuan Aksi Pengganyangan (KAP) 

Kontra Revolusi Gestapu. Mereka menuntut pembubaran PKI serta 

menutup media yang mendukung Gestapu. Dalam aksinya, mereka 

menyerang kantor dan bangunan-bangunan PKI. Tanggal 25 Oktober 

1965 pertemuan pimpinan KAP Gestapu sepakat membuat Kesatuan 

Aksi Mahasiswa Indonesia ( KAMI) yang mewadahi mahasiswa Islam, 

Kristen, dan Katolik dalam demonstrasi massa. Pada bulan Januari 

1966 KAP Gestapu berubah menjadi Garda Pancasila yang aktivitasnya 

lebih pada politik tingkat tinggi. Sementara itu, di berbagai daerah 

pembasmian PKI dan pengikutnya dilakukan oleh organisasi pergerakan gerakan   massa 

keagamaan dengan dukungan militer.

Tidak diketahui seberapa jauh para pemuda Katolik terlibat dalam 

kekerasan dan pengganyangan terhadap orang-orang yang dituduh 

PKI karena secara kelembagaan PMKRI dan Pemuda Katolik juga 

menyerukan pencegahan terhadap rasialisme dan provokasi dalam 

operasi pemulihan keamanan oleh pemerintah dan ABRI. Kendati 

demikian, sejumlah sumber yang tersebar menyebutkan bahwa 

ada orang-orang Katolik yang ambil bagian dalam pembantaian 

itu, terutama mereka yang tergabung dalam Garda Pancasila yang 

memperoleh latihan kemiliteran.

Di Tingkat Akar Rumput

Di saat saat genting itu, ada di antara orang-orang Katolik yang tidak 

menjadi anggota PKI ikut dijebloskan ke penjara karena memberi 

perlindungan kepada keluarga atau orang-orang yang sedang 

dikejar-kejar maupun salah tangkap. Beberapa dokumen mencatat

bahwa PKI memang tidak membatasi anggotanya secara eksklusif 

karena merupakan partai terbuka yang anggotanya juga berasal dari 

kalangan agama mana pun. Namun demikian, lawan-lawan politik 

PKI selalu berusaha menghubungkan partai itu dengan isu atheisme

dan anti-agama. Paul Webb dan Steven Farram (2005) menguraikan 

mengenai pemeluk agama Katolik dan Kristen di Flores, Sumba, 

dan Timor yang tidak luput dari pengejaran dan kekerasan karena 

menjadi anggota PKI. Sementara itu, Hasan Raid (2001) dan Ahmadi 

Moestahal (2002) menceritakan pengalamannya sebagai orang Islam 

dan teman-temannya di dalam penjara yang menjadi anggota PKI 

 karena persinggungan keberpihakannya pada kepentingan rakyat. 

Kedudukan PKI yang dicitrakan bertolak belakang dengan kelompok 

agama, bahkan anti agama cenderung dipolitisasi oleh kelompok 

agama dan militer untuk menghancurkan partai itu dan menghabisi 

pengikutnya. 

Seperti telah disinggung di muka, meskipun di satu sisi Gereja 

 Katolik melawan komunisme, di sisi lain lembaga Gereja ikut 

melancarkan kegiatan kemanusiaan bagi para korban dan keluarganya 

dengan mengutus tokoh umat dan pastor. Mereka tidak hanya 

mencegah atau menghindari kekerasan, melainkan juga menyantuni 

dan membantu mereka yang dipenjarakan serta keluarga mereka 

yang ditinggalkan. Peran dan sikap tokoh Gereja Katolik dalam aksi 

kemanusiaan ditengarai memperoleh simpati dari para korban dan 

mereka yang terpinggirkan. Sejumlah peneliti melihat implikasi hal 

ini  dengan kecenderungan naiknya jumlah umat yang tercatat 

menerima pembaptisan pascaTragedi ’65.128 Kendati demikian, ada 

indikasi bahwa pertumbuhan jumlah umat Katolik tidak serta merta 

berasal dari mereka yang menjadi korban Tragedi ‘65, melainkan 

juga berasal dari orang-orang yang sebelumnya mengikuti aliran 

kepercayaan lokal.129 Mereka dipaksa memilih salah satu dari lima 

agama resmi yang ditentukan pemerintah melalui ketetapan MPRS 

1966. 

Kisah di berbagai daerah memperlihatkan keragaman orang 

untuk sampai pada pilihan menjadi Katolik yang berlangsung pada 

masa itu. Kerja keras dan ketekunan pastor dan para pengajar agama 

dalam melayani kebutuhan mereka berlangsung dalam perjumpaan 

yang manusiawi. Juga memberi harapan baru untuk perbaikan keadaan 

ekonomi keluarga. Dengarlah kesaksian berikut.

Delapan tahun sesudah  baptisanku, akhirnya doaku terkabul juga. Ya, 

pada tahun 1967 Bapak Yohanes Suhardi, putera daerah Gawan, dibaptis 

menjadi Katolik. Suatu hari Pak Hardi, panggilan akarabnya bercerita 

padaku tentang ketertarikan awalnya menjadi orang Katolik. Selain karena 

pernah mengenyam pendidikan di SMP Saverius Gawan, yang waktu itu 

memang sedang dalam masa keemasan, ia juga tertarik dengan pribadi 

Romo Wakkers, SJ. Kefasihan Romo Wakkers berbahasa Jawa, bahkan yang 

krama inggil mencerminkan pandangan hidup Kristiani yang luar biasa. 

Tak ada sekat-sekat budaya, tak juga ke-landa-annya [ke-belanda-annya], 

yang mampu menghalanginya memperkenalkan kasih Kristus. Dan yang 

menarik, Pak Hardi juga bercerita tentang ballpoint Romo Wakers yang 

masih langka waktu itu. Dalam senda guraunya Pak Hardi tak menolak 

kalau ada yang mengatakan imannya tumbuh dari ujung pena Rama 

Wakkers.130

Atau kesaksian ini.

Ruslan Kocoatmojo tidak sekadar mengajar agama. Ia pun mengajak warga 

yang mulai mengenal Kristus itu membuat kolam ikan, koperasi, ternak 

ayam dan membuka poliklinik. Karena karya nyata ini  memberi hasil 

konkret, warga yang semula pasif, pelan-pelan ikut menjadi Katekumen 

[calon baptis]. saat  jumlah Katekumen sudah lebih dari 10 orang, 

Pak Lurah justru gelisah. Ia tidak mau menanggung segala akibat yang 

terjadi, jika jumlahnya semakin membengkak. Untunglah bahwa Dansek 

[Komandan Sektor-Militer, ed.] tetap mengizinkan. Pelaja ran agama yang

biasa dilakukan pada hari Selasa malam Rabu itu pun semakin diminati 

warga masyarakat Ngaliyan.131

Beberapa kajian dan dokumen di atas memperlihatkan bahwa 

 Tragedi ‘65 ikut menyeret orang-orang Katolik di dalam pusaran arus 

kekerasan yang didukung oleh aparat militer dan negara, baik sebagai 

korban maupun pelaku. Walaupun sikap Gereja di dalam hirarkinya 

lebih mengutamakan kemanusiaan yang memberikan perlindungan 

dan santunan kepada para korban, bukan berarti tidak ada orang￾orang Katolik yang tidak ikut di dalam aksi kekerasan ini . 

Penutup

Dari uraian di atas, secara jelas tampak bahwa kedudukan Gereja 

pada masa-masa itu berseberangan dengan ideologi Komunisme dan 

PKI dalam gelanggang politik nasional. Namun demikian, saat  

pembantaian massal dan pengejaran terhadap anggota dan simpatisan 

partai itu berlangsung, Gereja melalui para pejabatnya berusaha 

mencegah jatuhnya korban jiwa, dan setidaknya keterlibatan orang 

 Katolik di dalam kekerasan. Bahkan kemudian Gereja juga mendirikan 

yayasan-yayasan sosial yang menyantuni dan memberi pendampingan 

bagi para korbannya. Memang tidak dimungkiri bahwa terdapat orang￾orang Katolik yang menjadi simpatisan PKI ikut terseret menjadi 

korban, tetapi sikap yang diambil Gereja bukan semata-mata karena 

alasan itu melainkan karena landasan atas prinsip-prinsip kemanusiaan 

yang lebih diutamakan. Sikap Gereja ini  ditengarai membuat 

banyak para mantan Tahanan Politik minta dibaptis menjadi umat 

 Katolik, baik sebagai bagian dari upaya mencari suaka politik maupun 

karena alasan spiritual

NARASI demi narasi telah kita ikuti dan simak bersama. Ada narasi 

yang berasal dari tuturan mereka yang menjadi saksi Tragedi ’65, ada 

pula narasi yang bersumber dari mereka yang telah menjadi korban

dari peristiwa dahsyat bersejarah ini . Telah kita simak pula 

laporan hasil penelitian dan ulasan mengenai sikap sebuah lembaga 

agama terhadap Tragedi ’65. Sekarang tibalah kita pada penghujung 

artikel singkat  ini.

Tetap Berpengaruh

Sebagaimana telah kita lihat di awal artikel singkat , biasanya suatu narasi 

sejarah tidak dibuat hanya demi dirinya sendiri, melainkan demi 

tujuan-tujuan tertentu. Termasuk di antara tujuan-tujuan itu adalah 

tujuan-tujuan sosial, politis, atau mungkin tujuan yang lain. Tidak 

mengherankan jika di mana pun di dunia ini hampir setiap kelompok 

masyarakat merasa terdorong untuk menyampaikan narasi sejarah 

masing-masing, dengan cara menceritakannya dari satu generasi 

ke generasi. Ada yang menceritakannya secara lisan, ada pula yang 

menyampaikannya secara tertulis.

Dengan menyimak apa yang dikatakan Paul Thompson kita 

juga telah melihat bagaimana sejarah itu penting karena sejarah dapat 

menjadi salah satu sarana penting bagi masyarakat untuk memahami 

(making sense) apa yang bergerak gerak  di lingkungannya, baik itu yang 

bergerak gerak  secara sosial, ekonomi, politik maupun yang lain. Sekaligus 

kita melihat bahwa melalui sejarah masyarakat menjadi sadar bahwa 

terdapat kesinambungan antara apa yang terjadi di masa lalu, di masa 

sekarang dan di masa-masa selanjutnya. Sebuah peristiwa sebagai 

sebuah peristiwa boleh saja “selesai” di masa lalu, namun dampak 

dan pengaruhnya akan terus mengalir ke masa-masa selanjutnya. 

Jika di balik, apa yang berlangsung sekarang ini (dan di masa depan) 

sangat erat kaitannya dengan apa yang telah terjadi di masa silam. 

Dengan kata lain, dengan memahami sejarah masyarakat menjadi 

terbantu untuk melihat realitas kehidupan sebagai suatu continuum

atau kesinambungan tiada henti, bagaikan air yang terus mengalir. 

“Ta panta rhei,” dalam ungkapan Herakletos, fi lsuf Yunani asal Efesus 

itu. Semuanya mengalir...

Belajar Banyak

Berkaitan dengan Tragedi ’65, dari narasi mereka yang telah menjadi 

saksi tetapi tidak menjadi korban atas peristiwa itu kita melihat bahwa 

peristiwa itu bisa dilihat dari berbagai perspektif dan kaya akan 

dimensi-dimensi kehidupan. Ada dimensi pertarungan di tingkat elite 

antara kelompok militer dan sipil; ada dimensi ketegangan sosial￾ekonomi-religius; ada dimensi rekayasa dari atas yang mengubah relasi 

sosial yang relatif harmonis di tingkat bawah; ada dimensi keyakinan 

spiritual; tetapi ada pula dimensi persaingan ideologi-politik-ekonomi 

di tingkat internasional. Narasi-narasi itu membuat kita menjadi lebih 

kaya wawasan, kaya akan perspektif, sekaligus terdorong terus untuk 

semakin rajin melihat kehidupan dengan segala dimensinya. Belum 

lagi kalau narasi itu menyadarkan kita bahwa sebagai sebuah peristiwa 

masa lalu Tragedi ’65 boleh saja sudah “selesai”, tetapi dampak dan 

pola-polanya tetap berpengaruh pada kita hingga hari ini, baik pada 

tataran sosial maupun pada tataran individual.

Bagaimana Tragedi ‘65 itu dialami secara individual dan 

personal bisa kita simak dari narasi-narasi mereka yang waktu itu 

menjadi korban dari tragedi ini . Ada korban yang ditangkap 

dengan tuduhan berat padahal ia hanya seorang pemuda kampung 

usia 19 tahun; ada mahasiswi yang menjadi korban salah tangkap, 

dibebaskan secara resmi, namun kemudian ditangkap lagi; ada korban 

yang usianya baru 14 tahun tetapi hanya karena namanya sama ia 

ditangkap dan dipenjara selama 14 tahun; ada yang semasa mudanya 

berjuang demi kemerdekaan Indonesia, tetapi ditangkap dan disiksa 

habis-habisan sebelum akhirnya dibuang ke Pulau Buru; ada pula yang 

tidak dipenjara tetapi menderita seumur hidup hanya karena ayah dan 

suaminya adalah mantan Tahanan Politik. Narasi-narasi para korban 

ini menyadarkan kita bahwa dalam setiap narasi besar atau narasi resmi 

atas suatu peristiwa sejarah, ada banyak dimensi real dan personal yang 

tidak tertampung di dalamnya. Padahal dengan menekuni dimensi￾dimensi real dan personal itu kita justru bisa belajar banyak tentang 

sejarah dan tentang kehidupan manusia itu sendiri. 

Menyegarkan Kita

Bertolak dari dua kelompok narasi yang telah dibagikan dalam artikel singkat  

ini, berikut laporan penelitian atas sikap sebuah lembaga agama 

terhadap Tragedi ’65, diharapkan bahwa kita akan menjadi lebih 

terbuka dan lebih diperkaya saat  melihat apa yang telah dilalui, 

dilakukan, dan dialami (bahkan diderita) oleh para warga bangsa 

ini pada pertengahan dekade 1960-an dan sesudah nya. Tak cukup 

kiranya jika kita hanya mencoba melihat semua itu dari perspektif

narasi resmi para penguasa. Kita perlu melihat sejarah dari sebanyak 

mungkin perspektif, termasuk dari perspektif mereka yang selama ini 

telah dibungkam suaranya—atau memilih untuk bungkam seribu 

bahasa. Dikatakan oleh Ronnie Hatley pada pengantar artikel singkat  ini, 

“suatu pemahaman sejarah memiliki peran yang sangat penting dalam 

membentuk masa depan suatu masyarakat atau bangsa.”

Lebih dari itu, apa yang telah kita ikuti tadi adalah narasi-narasi 

yang berasal dari “orang lain”, yakni dari para narasumber kita. Yang 

tidak kalah penting sekarang ini adalah narasi yang datang dari kita 

sendiri. Jika di muka para narasumber telah menyampaikan narasi 

mereka dengan berbagai perspektif masing-masing, kini tiba saatnya 

bagi kita untuk menyampaikan narasi kita sendiri, menurut perspektif 

kita sendiri-sendiri. Jika di muka para narasumber telah menunjukkan 

diri di mana mereka “berdiri” saat  Tragedi ‘65 itu berlangsung, 

kini tiba pula saatnya bagi kita untuk menunjukkan diri di mana 

kita sendiri “berdiri” saat  harus melihat kembali tragedi ini . 

Selanjutnya kita juga perlu bertanya pada diri sendiri: di tengah arus 

sejarah Indonesia yang terus bergerak gerak  selama ini sebenarnya di mana 

kita berdiri? Di mana Anda berdiri?

Apa pun jawabnya, biarlah suara dan narasi-narasi di balik prahara 

politik-kemanusiaan Tragedi ‘65 yang datang dari berbagai perspektif 

itu menyegarkan ingatan kita akan apa yang terjadi pada waktu itu 

dan sesudah nya. Dengan begitu, sekali lagi semoga kita akan menjadi 

lebih bersemangat dan lebih dewasa dalam memperjuangkan hari-hari 

depan bersama yang lebih cemerlang

SEBAGAIMANA telah kita lihat, menurut narasi resmi para korban 

yang ditangkap dan dipenjarakan—atau dibunuh secara massal—

dalam Tragedi ’65 itu diperlakukan demikian karena mereka terlibat 

dalam aksi ”pengkhianatan” (menurut istilah Orde Baru) yang 

dilakukan oleh gerakan gerakan  Tiga Puluh September pada tanggal 1 Oktober 

1965 di Jakarta. Sementara itu, para korban perempuan lesbian  ditangkap 

atau dipenjarakan—atau dibunuh secara massal juga—karena mereka 

terlibat dengan ”aksi amoral” yang dilakukan oleh para anggota 

 gerakan gerakan  Wanita Indonesia di pangkalan udara milik Angkatan Udara 

Republik Indonesia, Halim Perdanakusuma. 

Meskipun demikian, di lapangan—sebagaimana akan kita lihat 

dalam narasi-narasi dalam bagian ini—realitasnya cukup berbeda. 

Banyak yang ditangkap, dipenjarakan atau disiksa sebenarnya tidak 

punya kaitan langsung dengan apa yang terjadi di Jakarta pada tanggal 

1 Oktober 1965 dini hari itu. Salah seorang korban Tragedi ’65 yang 

ditangkap di keraton yogya  pada tahun 1965, misalnya, ternyata hanyalah 

seorang remaja muda  kampung (putra seorang penjaga pasar) berusia 19 

tahun. Sulit dibayangkan, dalam usia semuda itu ia telah mampu 

merencanakan sebuah aksi ”pengkhianatan” terhadap negara, dan 

oleh karena itu harus ditangkap dan dipenjara. Apa boleh buat, oleh 

sejumlah petugas tak dikenal, ia dipandang membahayakan negara. Ia 

pun ditangkap lalu dipenjarakan—tanpa surat resmi, tentu saja. sesudah  

beberapa saat mengalami penderitaan hidup sebagai Tahanan Politik 

di Pulau Nusa Kambangan, ia lantas dibuang ke Pulau Buru, jauh dari 

kampung Ledhok Ratmakan di keraton yogya  tempat ia menikmati hari￾hari indah bersama teman-teman sekampungnya.

 Korban lain yang juga bertutur pada bagian ini adalah seorang 

pria keturunan etnis Tionghoa, yang waktu itu merupakan mahasiswa 

Fakultas Sastra Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) 

 keraton yogya . saat  terjadi konfl ik politik tahun 1965 sebenarnya dia 

tidak diapa-apakan. Namun demikian, pada tahun 1969, saat sedang 

bekerja sebagai wartawan, tiba-tiba saja ia ditangkap. Tidak jelas 

mengapa, tetapi mungkin alasannya hanya karena antara akhir tahun 

1964 dan awal tahun 1965, ia pernah mengikuti ”Kaderisasi Revolusi” 

di Jakarta. Padahal kaderisasi itu penggagasnya adalah Presiden Sukarno 

sendiri, dan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya 

ketegangan rasial sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 1963. 

Kaderisasi itu sendiri sebenarnya merupakan kaderisasi terbuka, 

melibatkan sekitar 600 peserta, dan instrukturnya antara lain adalah 

Jenderal A.H. Nasution, Jenderal A. Yani, dan Ali Sastroamidjojo. Ia 

ditahan di Penjara Salemba, dan pada tahun 1971 dibuang ke Pulau 

 Buru. Sembilan tahun lamanya ia ditahan dan disuruh kerja paksa di 

tempat pembuangan itu, dan baru dibebaskan pada tahun 1979. Tak 

ada permintaan maaf dalam bentuk apapun untuknya.

Sementara itu, seorang korban lain ternyata adalah korban salah 

tangkap. Usianya baru 14 tahun saat  itu, tetapi ia tetap ditangkap. 

Alasannya ternyata karena namanya mirip dengan nama orang lain 

yang sedang dicari petugas. Ia pun dimasukkan ke dalam penjara, 

tanpa dijelaskan apa duduk masalahnya. Di penjara itu makanannya 

tidak layak, yakni jagung dan gaplek50 berlaukkan ikan asin yang sudah 

busuk. Semula ia ditahan di Penjara Wirogunan, keraton yogya , tetapi ia 

lalu dipindahkan untuk sementara di Penjara Bulu, Semarang, sebelum 

akhirnya dibuang ke Penjara Blatungan  di daerah Semarang bersama 

para Tahanan Politik perempuan lesbian  yang lain. Baru pada tahun 1979 ia 

dibebaskan, sehingga ia harus kehilangan 14 tahun hidupnya tanpa 

ada kesalahan apa pun yang ia perbuat—kecuali bahwa namanya sama 

dengan nama orang lain yang hendak ditangkap. Sulit membayangkan 

anak kampung usia 14 tahun ini merupakan anggota sebuah gerakan gerakan  

wanita yang menari-nari secara amoral di Lubang Buaya, jauh di dekat 

Jakarta sana. Baginya juga tak ada permintaan maaf dalam bentuk apa 

pun.

Tak kalah menarik dalam bagian ini adalah kisah seorang korban 

yang waktu ditangkap, statusnya mahasiswi di keraton yogya  dan aktif 

dalam sebuah organisasi pergerakan gerakan   pelajar yang bernama Ikatan Pemuda dan 

Pelajar Indonesia. organisasi pergerakan gerakan   itu biasa disebut IPPI dan memiliki 

anggota kehormatan Presiden Sukarno. Semula mahasiswi ini  

ditangkap dan ditahan tanpa alasan yang jelas. Empat bulan kemudian, 

ia dilepaskan karena ternyata dia memang tidak diketemukan 

kesalahan apa pun. Kepadanya diberikan surat pembebasan resmi. 

Namun demikian, malang baginya, tak lama kemudian ia ditangkap 

lagi. Kali ini surat resmi itu justru dijadikan alasan oleh para petugas 

untuk menangkap dan menahannya. Ia disiksa, dihina, dan dituduh 

anggota gerakan gerakan  Wanita Indonesia. Ia sempat ditelanjangi di hadapan 

petugas karena menurut para petugas itu (yang notabene semuanya 

laki-laki) menuduh bahwa ia menyembunyikan tato bergambar palu 

arit di dekat alat vitalnya. Mungkin susah dibayangkan bagaimana 

sebuah organisasi pergerakan gerakan   modern memberi identitas kepada anggotanya dalam 

bentuk tato mini di bagian tubuh yang tidak biasa. Namun demikian, entah semua itu masuk akal atau tidak, entah ia ada kaitannya dengan 

para perempuan lesbian  yang konon menari-nari secara erotis di Pangkalan 

Udara Halim Perdanakusuma atau tidak, ia harus mendekam selama 

belasan tahun dalam penjara. 

Yang juga akan kita temui dalam bagian ini adalah seorang mantan 

pejuang yang pada masa mudanya menghabiskan waktu untuk angkat 

senjata mempertahankan kemerdekaan Indonesia di wilayah Jakarta 

 dan sekitarnya. saat  perjuangan selesai, ia dengan penuh keyakinan 

memilih untuk membantu kelompok yang jumlahnya sangat besar 

di negeri yang baru merdeka dan berciri agraris itu, yakni kelompok 

petani. Perjuangannya untuk membela kelompok tani itu kemudian 

membawanya untuk menjadi pemimpin gerakan gerakan  tani dan kemudian 

menjadi wakil rakyat di Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 

( MPRS). Apa boleh buat, pada tanggal 1 Oktober 1965 suatu peristiwa 

yang berada di luar jangkauan pengetahuannya terjadi, dan ternyata 

salah satu buntut dari peristiwa itu adalah bahwa ia diburu dan 

ditangkap. Ia sering diinterogasi oleh petugas, dan seusai interogasi, 

biasanya dia harus digotong karena tubuhnya remuk dipukuli. Orang 

boleh saja bertanya, itukah cara orang Indonesia berterima kasih 

kepada mantan pejuang kemerdekaan negerinya? Namun demikian, 

begitulah kenyataan yang harus dialami oleh narasumber kisah ini. Tak 

hanya itu, ia juga lantas dibuang jauh ke Pulau Buru. Ia dibuang oleh 

warga bangsa yang telah ia bela dan pertahankan kemerdekaannya.

Seorang narasumber lain memiliki kisah yang sedikit berbeda. 

Ia sendiri tidak pernah disiksa atau dipenjara seperti yang lain-lain. 

Namun demikian, derita yang dia alami tidak kalah hebatnya. Gara￾gara ayahnya menjadi Tahanan Politik (hanya karena dipandang 

membangkang terhadap permintaan seorang ketua kampung di 

 keraton yogya ) dan suaminya (ternyata) adalah juga mantan Tahanan 

Politik, ia dan anak-anaknya terus menerus distigmatisasi, disingkirkan, 

dan ditekan oleh masyarakat sekitar—bahkan oleh lingkungan 

keluarganya sendiri. Tekanan demi tekanan datang silih berganti, 

seakan tiada henti. Satu-satunya yang membuat dia mampu bertahan 

hidup adalah keyakinannya akan Tuhan yang selalu baik terhadapnya, 

dalam suka maupun duka, saat tidur maupun berjaga.

Kisah-kisah itu semua nyata dan menjadi bagian tak terpisahkan 

dari Tragedi ’65. Namun demikian, sebagaimana kita tahu, kisah￾kisah seperti ini justru sering absen dari kisah tentang Tragedi ’65 

menurut versi resmi penguasa. Dalam narasi resmi produk rezim 

penguasa Orde Baru, misalnya, yang dipakai biasanya adalah pola 

berpikir ”hitam-putih” sehingga dengan mudah ditentukan mana yang 

benar dan mana yang salah—menurut versi pencerita. Suara rakyat 

di tingkat masyarakat bawah lalu terabaikan. Melalui narasi-narasi di 

bagian berikut ini, Anda akan diajak untuk sejenak mendengarkan 

suara yang terabaikan itu. Dari narasi-narasi ini  Anda mungkin 

akan menjadi sadar bahwa predikat yang lebih tepat untuk mereka 

mungkin bukan ”korban” melainkan ”survivor” atau mungkin bahkan 

”pemenang”, mengingat mereka telah mampu untuk terus bertahan 

hidup. Selain telah mampu bertahan hidup mereka juga telah bersedia 

bertutur tentang apa yang mereka alami itu kepada Anda sekaligus 

memaknai pengalaman itu. Selamat menyimak.

LAHIR tanggal 23 Januari 1944 di Kotagede, keraton yogya , narasumber 

dari tuturan berikut adalah anak bungsu dari tiga bersaudara. Secara 

tradisional, Asnawi (bukan nama sebenarnya) dan keluarganya adalah 

keluarga Muhammadiyah, mirip dengan Suherjanto di atas. Ayahnya 

seorang aktivis Muhammadiyah di tingkat cabang dan aktif dalam 

berbagai kegiatan sosial di masyarakat. Saat Tragedi ’65 terjadi, usianya 

sekitar dua puluh atau dua puluh satu tahun dan merupakan anggota 

 Pemuda Muhammadiyah. Waktu itu ia sedang studi banding  di Fakultas 

Ekonomi Universitas Gadjah Mada ( UGM), keraton yogya .

Sejauh dia ingat, berbagai kegiatan sosial yang dilakukan oleh 

kelompok-kelompok pemuda di daerahnya pada awal 1960-an berjalan 

dengan baik dan kompak. Misalnya, kegiatan-kegiatan dalam bidang 

seni dan beladiri. Seandainya pun ada semacam “konfrontasi” di bidang 

budaya antara kelompok Muhammadiyah dengan kelompok Pemuda 

Rakyat, biasanya bentuknya hanya sekadar “perang propaganda” melalui 

papan yang dibuat oleh masing-masing pihak. “Paling itu saja. Jadi cuma 

sekadar perang kata-kata saja lewat karya. Tidak ada kejadian bentrok 

secara fi sik,” kata Asnawi. 

Tentang Tragedi ‘65 sebagai sebuah peristiwa besar Asnawi tidak 

banyak memberikan refl eksinya. Meskipun demikian, menurutnya 

pemberian kode khusus (misalnya kode “ ET”) pada Kartu Tanda Pengenal 

milik para mantan Tahanan Politik tidak tepat lagi. Ia mendukung 

usaha orang-orang Muhammadiyah untuk mengadakan rekonsiliasi 

dengan para mantan Tahanan Politik yang bentuknya adalah sosialisasi 

dan dakwah.

Menurutnya pula yang terjadi pada tahun 1960-an adalah konfl ik 

ideologi. Namun demikian, sejauh dia mengamati, sekarang ini konfl ik 

macam itu sudah tidak ada, mengingat peran ideologi sudah tak menonjol 

lagi. Kalaupun ada perbedaan pandangan, biasanya lebih menyangkut 

soal sistem-sistem ekonomi, misalnya ekonomi kapitalis lawan ekonomi 

non-kapitalis.”Kalau soal paham monotheis atau anti-monotheis, percaya 

pada Tuhan atau tidak percaya Tuhan, sekarang ini kelihatannya orang 

lebih berpikir secara rasional,” kata Asnawi lagi. 

Seperti narasi sebelumnya, narasi berikut adalah pengolahan 

kembali hasil wawancara yang dilakukan Mohammad Subkhi Ridho, 

orang muda aktivis Muhammadiyah dan alumnus Program Magister 

Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma, keraton yogya . 

Wawancara dilakukan tanggal 17 September 2009 di kantor di Baitul 

Mal wa Tamwil (BMT) an-Nikmah, Kotagede, keraton yogya 

***

NAMA saya Asnawi. Saya lahir tanggal 23 Januari 1944 di Kotagede, 

 keraton yogya . Saya terlahir sebagai anak ragil [bungsu]. Kakak tertua saya 

adalah seorang perempuan lesbian , dan saat ini menetap di Wonosobo, Jawa 

Tengah. Kakak kedua saya seorang laki-laki, tetapi sudah mening gal 

pada tahun 1999. Saya mempunyai seorang anak perempuan lesbian . Suami 

anak saya dari Pekalongan dan saat ini mereka sudah memberikan 

cucu pertama untuk saya.

Saya lahir dari tradisi keluarga Muhammadiyah. Bapak saya 

aktivis Muhammadiyah, meskipun hanya di tingkat cabang dan bukan 

di tingkat pusat. Ayah saya aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial di 

masyarakat. Misalnya dalam kegiatan koperasi di kampung, di mana 

Bapak saya adalah ketuanya.

Saat terjadi Tragedi ’65, umur saya sekitar 20-21 tahun. Saya masih 

berstatus mahasiswa, studi banding  di Fakultas Ekonomi UGM [ Universitas 

Gadjah Mada, keraton yogya ]. Waktu itu saya baru saja masuk studi banding , 

tetapi kemudian studi banding  terhenti karena adanya peristiwa Gestapu itu. 

saat  itu seluruh kegiatan di UGM berhenti selama satu semester. 

studi banding  baru dimulai lagi pada tahun 1967-an. Saya menyelesaikan 

program sarjana pada tahun 1971. Sejak mahasiswa, saya sudah aktif di 

organisasi pergerakan gerakan   sayap Muhammadiyah, yakni di Pemuda Muhammadiyah. 

Saya sempat menjadi Ketua Pemuda Muhammadiyah sekitar tahun 

1968-1970, sebelum saya lulus ujian sarjana dari UGM. 

sesudah  menyelesaikan studi banding  sarjana pada tahun 1971, mulai 

akhir tahun 1972 saya merantau ke Jakarta dan bekerja di sana. Selama 

sekitar 30 tahun saya meninggalkan Yogya dan menjadi Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) di Jakarta, dan pada tahun 2003 saya kembali ke 

 Kotagede. Di Kotagede saya diminta untuk mengelola kegiatan di 

Baitul Mal wa Tamwil atau BMT.

Memang Ada Ketegangan

Berkaitan dengan Tragedi ’65, baik sebelum maupun sesudahnya, saya 

hanya berperan sebagai “pemain fi guran” saja. Ini meminjam istilah 

dari dunia fi lm. Itu pun mungkin peran saya masih di bawah peran 

pembantu, bukan sebagai aktor intelektual atau aktivis. Memang 

setiap malam saya terlibat dalam ronda, akan tetapi masih dalam 

bentuk sebatas wira-wiri, ubyang-ubyung [mondar-mandir dan ikut￾ikutan] saja, bukan terlibat aktif, apalagi mengetahui berbagai hal 

secara detil. Waktu itu masih kroco. Saya belum aktif sebagai pengurus 

di Muhammadiyah. Memang saya sudah mulai ikut di Pemuda 

 Muhammadiyah, tetapi hanya sebagai anggota saja.

Sementara itu pada tahun 1960-1965 itu saya masih kecil. 

Ibaratnya saya ini masih precil [anak katak]. Saya menjadi anggota 

”Sanggar Bulus Kuning”, sebuah kelompok seni milik Muhammadiyah 

di Kotagede. Saya menjadi anggota di Divisi Publikasi. Tugasnya 

antara lain membuat spanduk, membikin gambar-gambar, baik 

menggunakan papan ataupun kertas. Sanggar seni ini dibuat untuk 

”mengimbangi” program-program kesenian Lembaga Kebudayaan 

Rakyat ( Lekra) yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI ).

Di kalangan Muhammadiyah memang ada banyak kegiatan 

bidang seni. Terutama di antara Pemuda Muhammadiyah dan 

Nasyiatul Aisyiah (NA). NA adalah organisasi pergerakan gerakan   sayap perempuan lesbian  muda 

 Muhammadiyah. Aktivitas seninya antara lain permainan musik 

angklung, yang dibuat untuk mengimbangi kesenian ketoprak dan 

tari Genjer-genjer milik Lekra. Akan tetapi tentang tari Genjer-genjer, 

bentuknya bagaimana, saya tidak mengetahuinya. Hanya saja dahulu 

pada tahun-tahun sebelum terjadinya Tragedi ’65, tarian itu memang 

terkenal. Dulu sering dipentaskan di Jalan Sopingan, keraton yogya . 

Pada waktu itu di Kotagede gerakan gerakan  Wanita Indonesia atau 

 Gerwani tidak begitu menonjol. Yang menonjol kala itu adalah 

kesenian dari Pemuda Rakyat. Dengan demikian NA bukanlah 

kom petitor dari Gerwani. Adapun NA waktu itu sangat terkenal. 

Kesenian angklung di Kotagede itu penggeraknya adalah para anggota 

NA. Setiap ada perayaan hari besar Islam, di samping ceramah dan

sebagainya, biasanya hiburannya adalah musik. Nah, musiknya itu 

musik angklung dan tari-tari yang Islami. Tarian Islami ini dilakukan 

oleh orang-orang Kotagede sendiri, khususnya orang-orang Kotagede 

yang tinggal di daerah sebelah timur, seperti di Mertosanan, Jampitan, 

dan Piyungan.

Perlakuan di Muhammadiyah kepada orang-orang ”merah” 

[maksudnya orang-orang berhaluan kiri atau anggota PKI , ed.] 

secara spesifi k saya tidak mengetahuinya. Yang saya ketahui, sebelum 

terjadinya Tragedi ’65 memang ada ketegangan. Ketegangan yang saya 

maksud adalah ketegangan yang terjadi karena saat  orang-orang Islam 

melakukan kegiatan pengajian dan sebagainya, orang-orang ”merah” 

itu melakukan kegiatan lainnya seperti latihan ketoprak, kumpul￾kumpul, dan sebagainya yang dimaksudkan untuk ”menandingi” 

kegiatan di masjid. 

Tidak Ada Bentrok Fisik

Informasi mengenai terjadinya Peristiwa Gestapu baru saya dengar 

beberapa hari kemudian. Saya mendapat informasi bahwa peristiwa 

itu dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, PKI . Informasi ini saya 

terima dari salah satu keluarga saya yang kebetulan bekerja sebagai 

intelijen. Ia menginformasikan kalau peristiwa Gestapu pelakunya 

adalah PKI . Intel ini  yang memberi tahu kepada orangtua saya 

bahwa ada gerakan gerakan -gerakan gerakan  seperti ini atau seperti itu. Saudara saya 

itu lalu bilang kepada Bapak saya, “Tapi Bapak tidak usah khawatir, 

tidak usah mengungsi karena rumah sudah teratasi dengan baik.” 

Demikian kata kakak saya. 

Informasi bahwa pelaku Peristiwa G30S adalah Partai Komunis 

sebetulnya simpang siur. Saya sendiri sebenarnya kurang tahu. 

Informasi yang saya ketahui hanya saya terima dari kakak saya saja. 

Kakak saya memberi tahu supaya jangan keluar malam sendirian. 

Yang saya dengar hanya itu saja.

Memang saat  meletus peristiwa pembunuhan para Jenderal di 

Jakarta, terjadi semacam tindakan counter attack [perlawanan-balik] 

terhadap kegiatan orang-orang PKI . Jadi, waktu itu setiap malam warga 

 Muhammadiyah melakukan siskamling [kegiatan sistem keamanan 

lingkungan], dan terus melakukan latihan beladiri. Di kalangan anak￾anak Muhammadiyah ada kecondongan untuk melakukan latihan 

beladiri secara rutin. Padahal sebelumnya mereka tidak terlalu giat. 

Tapi saya tidak ikut. Saya sendiri waktu itu senangnya pada kegiatan 

gambar-menggambar dan lukis-melukis. Pokoknya lebih pada kegi￾atan yang dekat dengan bidang kesenian. Karena sejak kecil badan 

saya sudah kurus, maka saya tidak tertarik untuk mengikuti kegiatan 

beladiri. 

Yang jelas waktu itu semua kegiatan berjalan dengan kompak, baik 

kegiatan di bidang seni maupun beladirinya. Kekompakan ini terlihat 

dari kegiatan jaga malam yang terkoordinasi dengan baik. Kemudian 

kegiatan dapur umum diselenggarakan oleh NA dan dipusatkan di 

mushola dan sekitarnya. 

Saya punya pengalaman pribadi yang membekas berkaitan 

dengan riak-riak hubungan antara Muhammadiyah dengan PKI . 

Pengalaman saya itu dalam bidang seni budaya yang mungkin 

dianggap berkonfrontasi dengan seniman Lekra. Polemik muncul 

saat  kita sama-sama membuat tulisan propaganda lewat papan yang 

dibuat oleh masing-masing. Paling itu saja. Jadi cuma sekadar perang 

kata-kata saja lewat karya. Tidak ada kejadian bentrok secara fi sik. 

Tetap Mewaspadai

Terkait kebijakan yang memberi tanda khusus di KTP orang-orang 

yang dianggap PKI pada zaman Orde Baru, menurut saya situasi pada 

waktu itu diperlukan. Akan tetapi dengan adanya perjuangan di bidang 

Hak-hak Asasi Manusia [ HAM] seperti sekarang ini, kelihatannya 

sudah tidak tepat lagi memberikan cap seperti itu.

Waktu itu tak lama sesudah  Tragedi ’65, orang-orang Muha m -

madiyah di Kotagede mencoba melakukan rekonsiliasi, dan ben￾tuknya adalah sosialisasi dan dakwah. Sosialisasi dan dakwah 

dilakukan dengan cara bertemu dengan tokoh-tokoh PKI . Tapi 

waktu itu saya sendiri tidak ikut melakukannya, karena saya masih 

terlalu muda. Menurut saya sesudah  terjadinya Tragedi ’65, dakwah 

berkembang pesat di Kotagede. Tandanya adalah munculnya banyak 

masjid. Sebelum terjadi Tragedi ’65 di sini jumlah masjid hanya ada 

dua, yakni Masjid Gede dan Masjid Perak. Tapi sesudah  Tragedi ’65 

setiap kampung sudah memiliki masjid atau musholanya sendiri. Dan 

itu berjalan hingga sekarang.

Sekarang ini kebetulan saya bergiat di bidang dakwah. Sekaligus 

saya juga jadi jamaah di Masjid Mataram. Masjid Mataram itu masjid 

kuno dan di sampingnya petilasan [peninggalan] makam raja-raja. 

Di situ kan masih ada klenik [ilmu gaib]. Misalnya ada sirep37 dan 

sebagainya. Paham klenik seperti itu kan harus dilawan. 

Saya kira salah satu caranya supaya paham seperti itu tidak sampai 

masuk lagi, ya dengan mengadakan sosialisasi sambil mengatakan 

kepada mereka yang masih melaksanakan sirep bahwa hal macam 

itu keliru. Praktik seperti itu berarti mengkultuskan, menghormati 

arwah-arwah, dan sebagainya. Hal-hal seperti itu sebetulnya bukan 

suruhan [perintah] agama. Agama apa pun, mana pun, kan begitu 

ya? Jadi, caranya dengan melakukan banyak sosialisasi. Menurut saya 

perlu sosialisasi dan dakwah. Nah, dakwahnya sesuai dengan yang 

dilakukan oleh Pak AR [maksudnya AR Fachruddin],38 yakni cara￾cara yang sejuk dan persuasif.

Cara yang tidak persuasif itu misalnya mengatakan kepada 

tetangga “kowe kok ra salat?” [kamu kok tidak shalat?]. Wuuah..., kalau 

caranya begitu mungkin tetangga itu malah akan benci. Perlu dicari 

cara-cara lain. Misalnya melalui takjilan sore hari. 

Mungkin juga dengan pendekatan ekonomi. Misalnya, sekarang 

ini kan secara ekonomis banyak orang bekerja dengan gaji di bawah 

ketentuan upah minimum regional. Ada buruh benik [kancing baju], 

yakni buruh yang tugasnya memasang bat kancing baju, pendapatan￾nya sehari hanya Rp 4.000,- sampai Rp 5.000,-. Jauuhhh..., jauh 

dari upah minimum. Coba kalau jumlah itu dikalikan 30 [hari]. Kan

jumlahnya hanya antara Rp 120.000,- dan Rp 150.000,-? Padahal 

ketentuan Upah Minimum Regional [UMR] untuk Yogya adalah Rp 

672.000,- sekarang ini. Kalau seseorang menerima upah di bawah itu 

kan berarti dia masih miskin.

Nah, kemiskinan seperti ini kan mirip sekali dengan kemiskinan 

yang terjadi dulu itu. Banyak pemilik pabrik sangat kaya, tapi buruh￾buruhnya miskin-miskin. Situasi seperti ini harus diatasi melalui 

sosialisasi dakwah. Selain itu, perlu juga meningkatkan kemampuan 

ekonomi umat, khususnya mereka yang ada di grass roots, di lapisan 

bawah. Saya yakin kalau kehidupan masyarakat sudah sejahtera nggak

akan timbul lagi hal-hal seperti dulu. Orang tidak akan aeng-aeng [aneh￾aneh] lagi. Kalau hidupnya sudah sejahtera, orang akan berpikir, ”Ah, 

ngapa aku golek gawean sing malah dilarang ro pemerintah? [Ah, kenapa 

saya musti mencari pekerjaan yang dilarang oleh pemerintah?] 

Menurut saya dulu itu yang paling bahaya sebetulnya adalah 

paham ideologinya. Kalau zaman sekarang, sepertinya peran ideologi 

itu tidak lagi menonjol. Yang ada malah paham-paham, atau sistem 

ekonomi, misalnya paham kapitalisme. Kalau soal paham monotheis 

dan anti-monotheis, percaya pada Tuhan atau tidak percaya Tuhan, 

sekarang ini kelihatannya orang kan lebih berpikir secara rasional. 

Meskipun demikian, kita harus tetap mewaspadai, jangan sampai 

ada paham-paham yang seperti dulu itu. Sekarang kan zamannya 

sudah lain. Tapi tetap harus diwaspadai, jangan sampai bahaya laten 

itu timbul. Tapi ya, mungkin selama Rusia atau negara-negara lain 

tidak memunculkan paham seperti itu [maksudnya paham komunis] 

kemungkinannya kecil saja untuk bangkit lagi. Tapi bukan berarti kita 

boleh mengabaikannya lho ya?

Yang akan Anda baca berikut ini adalah narasi tentang Tragedi ’65 di 

mata seorang penganut Kejawen. Penuturnya adalah Agung Priyambodo

(bukan nama resmi tentu saja) yang berasal dari keraton yogya . Waktu 

 Tragedi ‘65 berlangsung ia adalah seorang remaja muda  berusia 14 tahun, 

masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan menjadi 

anggota dari gerakan gerakan  Siswa Nasionalis Indonesia ( GSNI).

Seingat dia, pada saat menjelang Tragedi ’65 relasi sosial antara 

kelompok Agama, Nasionalis, dan Komunis biasa-biasa saja. Meskipun 

resminya kelompok Nasionalis dan Komunis itu tidak menjadi bagian 

dari kelompok Agama, menurut Agung, hal itu “ .... tidak berarti bahwa 

yang kaum Nasionalis dan Komunis itu tidak beragama. Teman-teman 

saya yang aktif di Pemuda Rakyat juga beragama.” Dia akui, mungkin 

saja ada yang tidak beragama. Namun demikian, itu adalah urusan 

pribadi.

Di bawah pemerintahan Presiden Sukarno, sejauh dia tahu, meskipun 

masyarakat terbagi dalam berbagai golongan, dalam hal kebudayaan 

maju. Masing-masing kelompok, seperti kelompok Partai Nasional  Indonesia dan kelompok Partai Komunis Indonesia, memiliki grup seni 

ketoprak sendiri-sendiri. Semuanya berjalan dengan “guyup rukun” alias 

rukun dan saling bekerjasama. Ia bahkan mendapat kesan bahwa waktu 

itu bangsa Indonesia bangga dengan budayanya sendiri.”Kita betul-betul 

berkepribadian di bidang kebudayaan,” ujarnya. 

Agung menolak penggambaran dari masa Orde Baru bahwa 

sebelum Peristiwa 1 Oktober 1965 itu suasana masyarakat kacau dan 

saling bertentangan. Apalagi gambaran bahwa setiap orang seakan sudah 

siap untuk saling berperang dan saling membunuh sebagai sesama anak 

bangsa. “Itu tidak benar!” tandas Agung. 

Menengok kembali pada apa yang telah terjadi, Agung yakin bahwa 

setiap peristiwa tentu ada penyebabnya. Demikian pula dengan Tragedi 

’65. Tragedi itu terjadi, menurutnya, karena ada yang melanggar aturan 

Tuhan. Pelanggaran itu kemudian melahirkan penderitaan. Melalui 

kacamata Kejawen, ia melihat bahwa seharusnya orang tidak boleh 

terlibat dalam tindak pengucilan, penangkapan atau pembunuhan. 

Alasannya, karena dengan melakukan tindakan-tindakan seperti itu 

berarti seseorang menghakimi orang lain. Padahal seharusnya manusia itu 

hidup dengan penuh kasih sayang dan saling mengampuni. Pesan Agung, 

“Kepada siapa pun kita harus bersifat kasih sayang. Harus didasari 

[keyakinan] bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, dan oleh karena itu 

manusia harus belajar saling mengampuni. Orang tidak boleh membenci 

siapa pun. Yang berhak menghukum itu hanya Tuhan.”

Agung juga mengingatkan bahwa apa yang terjadi pada tahun 1965 

dan sesudahnya itu tidak lepas dari dinamika politik internasional. Waktu 

itu Amerika dan seluruh Blok Barat sangat anti-komunis dan merasa 

cemas saat  Bung Karno membentuk “Poros Jakarta- Peking-Pnompenh”. 

Itulah sebabnya, menurut pendapat Agung, “Mereka pun mendukung

apa yang terjadi pada tahun 1965. Nyatanya sesudah  terjadinya Tragedi 

‘65 mereka melakukan penjajahan ekonomi di sini.”

Narasi di bawah merupakan rangkuman hasil wawancara dengan 

Agung yang ditulis kembali oleh Kiswondo, anggota Komisi Sejarah 

 PUSdEP yang sejak studi banding  di Universitas Gadjah Mada keraton yogya  

aktif dalam gerakan gerakan  mahasiswa. Kini Kiswondo banyak tertarik untuk 

melakukan penelitian dan bekerjasama dengan para survirors Tragedi 

’65.

***

NAMA saya Agung Priyambodo. Dalam hal pilihan agama, saya 

Islam, namun dalam hal kebudayaan saya penganut Kepercayaan 

atau Kejawen. Saya bertempat tinggal di keraton yogya . saat  Peristiwa 

1 Oktober 1965 terjadi, saya masih berumur 14 tahun dan masih 

duduk di bangku SMP Negeri II keraton yogya , kelas 3. Waktu itu saya 

aktif di organisasi pergerakan gerakan   ekstra sekolah gerakan gerakan  Siswa Nasionalis Indonesia 

atau GSNI.

Semua Kebudayaan Hidup

Menurut saya kotak-kotak golongan politik, yakni golongan nasionalis, 

golongan agama (terutama agama Islam) dan golongan komunis, dulu 

itu memang ada. Di sekolah pun ada. Tetapi tidak begitu tajam. Hanya 

bersaing, dan tidak ada bentrok kekerasan. Kalau di sekolah tidak ada. 

Itu yang saya alami ya. Tetapi kalau di luar, misalnya di kampung, 

itu jelas sekali. Ada persaingan dan bentrokan. Dulu di kampung ada 

kelompok Pemuda Rakyat dari PKI , lalu Pemuda Marhaen dari PNI, 

kemudian ada juga Pemuda Muslim. Pengkotak-kotakan itu jelas 

sekali ada pada waktu mendekati meletusnya Tragedi ’65. Waktu itu 

situasi terasa panas.Tentang paham NASAKOM yang ada pada waktu itu saya 

menangkapnya sebagai suatu rumusan untuk menunjukkan bahwa 

dalam kenyataannya di Indonesia itu terdapat tiga golongan, yakni 

golongan nasionalis, golongan agama, dan golongan komunis. Tetapi 

ketiganya itu bisa disatukan dengan Pancasila. Yang ditonjolkan itu, 

Pancasilanya. Boleh saja orang bergolong-golongan untuk menuju ke 

 Pancasila. Waktu itu menurut ajaran Bung Karno, kaum nasionalis di 

Indonesia itu bukan seperti kaum nasionalis zamannya Hitler, yakni 

kaum nasionalis yang sangat ekstrem, yang merasa bahwa menjadi 

bangsanya adalah bangsa yang paling menonjol atau paling tinggi di 

antara bangsa-bangsa lain, dengan kata lain bersikap chauvinistik. 

Bukan. Kemudian agama di Indonesia pun bukan agama yang 

mendorong sikap ekstrem, di mana orang menjadi yang paling benar. 

Kaum agamawan di Indonesia tetap ingat, dasar negaranya adalah 

 Pancasila. Begitu. Jadi penggolongan itu hanyalah penggolongan 

berdasarkan suatu ideologi. Mereka terpisah-pisahkan secara tegas. 

Yang lebih penting lagi, pada waktu itu semua golongan itu beragama. 

Hanya ideologi-ideologi politiknya saja yang berbeda.

Jadi, tidak berarti bahwa yang kaum Nasionalis dan Komunis 

itu tidak beragama. Teman-teman saya yang aktif di Pemuda Rakyat 

juga beragama. Tetapi mungkin ada juga sebagian yang tidak 

beragama. Tetapi itu kan urusan pribadi. Di Indonesia itu memang 

begitu. Berbeda dengan di luar negeri. Di sini yang ada itu hanya 

pengelompokan berdasarkan pandangan politik: Nasionalis, Agama, 

 Komunis. Itu pandangan politik, bukan rasa Ke-Tuhan-an. Saya rasa 

pada waktu itu semua orang beragama, ber-Tuhan. Apalagi negara 

berdasaran Pancasila, khususnya sila pertama, yakni Ke-Tuhan-an 

yang Maha Esa. Itu yang saya tangkap pada waktu itu, saat  umur 

saya masih 14 tahun.

Pada masa Bung Karno itu meskipun secara politik masyarakat 

terbagi-bagi dalam golongan, tetapi dalam bidang kebudayaan 

suasananya terasa lebih semarak. PNI punya ketoprak sendiri, PKI juga 

punya ketoprak sendiri. Anehnya waktu itu malah terkesan muncul 

suasana guyup rukun. Semua kebudayaan hidup dan kita bangga 

dengan kebudayaan kita sendiri. Kita betul-betul berkepribadian di 

bidang kebudayaan. 

Sebenarnya Potensial Sekali

Kalau mengikuti cerita yang berkembang di masyarakat dan di artikel singkat ￾artikel singkat  sejarah pada masa Orde Baru dan sesudah nya, seolah-olah situasi 

masyarakat sebelum Peristiwa 1 Oktober 1965 itu kacau. Seolah-olah 

setiap orang siap berperang, siap untuk saling membunuh sesama anak 

bangsa. Itu tidak benar! Menurut saya situasi waktu itu malah tidak 

begitu tragis seperti sekarang. Pada waktu itu ada kepemimpinan yang 

jelas. Meskipun ada perbedaan pendapat di sana-sini, rasa kebangsaan 

itu masih kuat.

Misalnya, pernah ada peristiwa di mana saat  Pemuda Marhaen 

melakukan long march lengkap dengan atribut-atributnya dari Klaten 

ke keraton yogya , dicegat di Prambanan oleh golongan Komunis. Memang 

ada tawuran sebentar, tetapi tawurannya tidak sehebat sekarang ini. 

Sekarang ini ada tawuran mahasiswa antar universitas. Bahkan antar 

fakultas saja terjadi tawuran, seperti yang sering terjadi di Jakarta dan 

Makasar. Tawuran antar pelajar SMP dan SMA saja juga sering terjadi 

di Jakarta. Kalau dulu itu tidak begitu. Hanya ada beberapa orang 

nakal yang suka memancing-mancing, sehingga terjadi tawuran, tetapi 

lalu sudah. Tidak dahsyat dan berlarut-larut seperti sekarang ini. 

Waktu Tragedi ‘65 itu terjadi sebenarnya bangsa Indonesia 

bingung dan bertanya-tanya: sebenarnya ada apa dengan semua yang

terjadi ini? Lalu tiba-tiba ada peristiwa G30S itu, Peristiwa 1 Oktober 

1965 itu. Dalam pidatonya Bung Karno tidak menyebutnya “ G30S”, 

tetapi “ Gestok”. Artinya, gerakan gerakan  Satu Oktober. Bung Karno tahu￾tahu diungsikan di Halim [Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, 

ed.] dan sebagainya dan sebagainya. Semua orang tahu ceritanya.

Berdasar ingatan saya waktu itu, terdapat situasi politik yang 

gawat, dan di situ ternyata ada dua blok di dalam Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia [ ABRI] sendiri. Jadi di angkatan bersenjata sendiri 

ada dua blok, yakni blok yang termakan oleh ideologi komunis, dan 

blok yang nasionalis dan agama. Keduanya berebut pengaruh. Hal 

itu terjadi karena pengaruh masuknya partai politik ke ABRI. Lalu 

 ABRI terpecah dan termakan oleh politik partai itu. Akibatnya terjadi 

bentrokan atau benturan.

Itu yang saya ingat dari masa kecil saya waktu itu. Waktu itu saya 

belum bisa menghubung-hubungkan satu peristiwa dengan yang lain. 

Iki ana apa sih sakjane? (Ini sebenarnya ada apa sih?). Apakah yang 

menggerakkan bangsa ini sehingga pecah? Siapa yang berperanan? 

Waktu itu lalu ada Jenderal Soeharto, komandan Kostrad, yang demi 

keamanan memerintahkan penangkapan-penangkapan terhadap para 

“pemberontak” itu. Jelas yang bergerak gerak  di lapangan adalah Kolonel 

 Sarwo Edhi Wibowo. Saya sendiri pernah ikut melihat langsung di 

alun-alun utara keraton yogya  bagaimana Kolonel Sarwo Edhi Wibowo 

datang dengan mengendarai helikopter dan disambut.

Ternyata sesudah  peristiwa itu selesai, saya baru tahu bahwa ada 

unsur-unsur pemecah-belah bangsa yang masuk ke dalam ABRI. 

Seharusnya ABRI itu pengawal bangsa, pengawal Revolusi, tetapi 

dalam kenyataannya justru terpecah belah dan saling bersaing. 

Tetapi pada waktu itu saya tidak memiliki pandangan politik yang 

mendalam. Ngertine ya mung ngana kuwi (yang saya tahu ya hanya 

sebatas itu). Jadi korban-korban jenderal itu katanya para pendukung 

 Sukarno yang setia. Mereka dibunuh semua. Di Jakarta ada enam 

jenderal dan satu perwira tinggi dibunuh. Di keraton yogya  ada dua, 

yakni Komandan Komando Resort Militer [KOREM] dan Kepala 

Staf KOREM [KASREM]. Waktu itu kebetulan saya juga melihat 

prosesi penguburan dua komandan ini  di keraton yogya . Prosesinya 

dilakukan dengan menggunakan angkutan Panser, lewat di depan 

sekolah saya di SMPN II keraton yogya . Dari arah Jalan Malioboro 

pro sesi berbelok ke kiri ke Jalan Senopati, lalu ke Taman Makam 

Pahlawan. Saya melihat itu semua. Menurut cerita yang berkembang, 

katanya pembunuhan itu terjadi di daerah Kentungan, sebelah utara 

 keraton yogya . 

 ABRI di keraton yogya  pun terpecah. Batalyon 403 dulu terkenal 

sebagai Yon L atau Batalyon L. Sementara Yon C [Batalyon C] itu 

yang ada di Benteng Vredeburg. Yon L itu dulu katanya, sekali lagi 

katanya, wong dulu saya masih kecil jadi belum benar-benar mengerti, 

sudah termakan ideologi PKI . Artinya sudah mendukung PKI . 

Kenyataan yang terpenting adalah bahwa meskipun situasinya 

kacau, tetapi ekonomi rakyat tidak terpengaruh. Misalnya pegawai 

negeri tetap kerja seperti biasa. Tidak terjadi chaos atau kekacauan 

sosial. Ibu saya kerja wiraswasta, pengusaha modiste. Ia tetap 

menerima jahitan, bordiran, dan sebagainya. Semuanya berjalan biasa 

saja. Hanya saja waktu genting-gentingnya memang diberlakukan 

jam malam, terjadi pemadaman listrik, serta tidak boleh menyalakan 

lampu besar. Yang dibolehkan hanya menyalakan lampu kecil. 

Berikutnya lalu terjadi penangkapan-penangkapan terhadap para 

anggota PKI . Entah orang itu tahu soal pemberontakan atau tidak, 

entah ikut berontak atau tidak, entah tahu politik atau tidak, pokoknya 

semua ditangkap. Istilahnya terjadi pen-ciduk-an. Orang di-ciduk. 

Saya melihat hal itu dengan mata kepala sendiri. Suatu hari sewaktu 

saya pulang sekolah bersama segerombol anak melihat bagaimana 

pencidukan itu terjadi. Saya melihat pencidukan atas suami Ibu yang 

jualan gudheg di selatan Plengkung Wijilan. Tetapi saya tidak tahu 

apakah orang itu dipulangkan lagi atau tidak. Mungkin dia meninggal 

di tahanan atau dibunuh, atau apa. Saya lupa namanya. Kejadian itu 

saya lihat sendiri. Kalau sekarang membeli gudheg di situ saya masih 

ingat bahwa ibu yang jual gudheg ini dulu suaminya ditangkap. Saya 

masih ingat jelas. Ibu itu sekarang sudah tua, tetapi masih gesit. Itu 

salah satu peristiwa yang saya ingat.

Berkaitan dengan peristiwa pencidukan dan penculikan, menurut 

saya situasinya waktu itu tidak terlalu kacau. Setidak-tidaknya di 

daerah tempat tinggal saya. Saya dulu tinggal di Kecamatan Kraton di 

Panembahan, keraton yogya . Ketua Pemuda Rakyatnya, yang saya kenal, 

memang diambil. Dia diambil bersama seorang pelukis. Ada juga orang 

dari Lembaga Kebudayaan Rakyat [ Lekra]. Kan, waktu itu oleh PKI 

banyak seniman diwadahi di Lekra. Mereka itu memang sebetulnya 

potensial sekali. Ada seniman kethoprak, pelukis, maupun yang aktif 

di karawitan ikut ditangkap. Dua pemain kethoprak di Rotowijayan, 

yakni Yatin dan Kadhariyah, juga ikut ditangkap. Saya tahu itu. 

Dimasukkan Luweng

Menjelang terjadinya Peristiwa dini hari 1 Oktober 1965 itu 

kebetulan kampung saya sedang membangun gedung Balai Rukun 

Kampung [RK]. Dulu namanya RK, bukan Kelurahan. Untuk 

mencari dana guna membiayai pembangunan ini  diadakanlah 

pertunjukan kethoprak “Kridho Mardi” di Sasono Hinggil. Dulu saya 

ikut menonton, karena Bapak saya adalah salah satu anggota panitia 

pertunjukkan. Tokoh-tokoh di Panembahan yang berkecimpung di 

dunia seni Kethoprak itu ternyata semuanya tokoh Lekra. Lakon￾lakon kethoprak yang saya lihat waktu kecil itu sampai sekarang masih 

saya ingat. Ceritanya memang bagus. Kalau dibandingkan dengan 

lakon-lakon kethoprak zaman sekarang memang berbeda. Jauh lebih 

bagus. Dulu para pemainnya adalah para pemain watak. Hanya sebatas 

itu yang saya ketahui. 

Kalau mengenai pembunuhan-pembunuhan itu saya tidak 

melihat. Waktu itu saya masih sekolah, tapi lalu sekolah diliburkan 

sebentar. Bulan Agustus [1965] seharusnya saya ujian SMP. Tetapi 

ujian itu diundur. Baru pada bulan Januari 1966 ujian itu terseleng￾gara. Tahun 1966 saya masuk SMA. Saya lupa kapan persisnya, tapi 

pokoknya pada bulan-bulan muda. Tapi situasi yang sebenarnya 

katanya sedang terjadi tragedi. Katanya mereka yang diciduk-ciduk 

tentara itu kemudian dibawa pakai truk tertutup lalu dimasukan kamp 

seperti pada zaman Hitler. Sebagian besar yang termasuk Golongan B 

ditahan di Pulau Nusa Kambangan, lalu dipindahkan ke Pulau Buru. 

Mereka yang termasuk Golongan A langsung diadili dan dihukum 

mati. Sementara itu, mereka yang termasuk Golongan C dijebloskan 

di penjara-penjara setempat. 

Sebagian lagi katanya dieksekusi dengan cara dicemplungke

[dimasukkan] ke dalam luweng39 di daerah Wonosari, Gunung Kidul. 

Mereka diperintah untuk berbaris lalu ditembaki dan dijatuhkan 

ke lubang luweng. Masih menurut cerita yang beredar, katanya ada 

yang tidak ditembak, tetapi ditutup matanya, diikat tangannya lalu 

disuruh jalan, padahal di depannya ada mulut luweng yang besar itu. 

Di bawah luweng ada sungai bawah tanah. Jadi mereka terjatuh ke 

dalam luweng. Waktu itu oleh orangtua saya tidak diperbolehkan 

bermain terlalu jauh, sebab situasi sedang genting. Jadi, saya tidak 

benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Saya hanya tahu dari 

cerita-cerita yang beredar. sesudah  semuanya selesai, tahun berapa saya 

kurang ingat, saya baru tahu tragedi itu sesudah  diceritai.

Sebenarnya konfl ik dan benturan itu tidak ada. Aneh memang. 

Situasi di atas [elite politik] gawat, tetapi bagi pelajar dan mahasiswa 

biasa tidak ada apa-apa. Semuanya ayem tentrem [tenteram dan 

bahagia] dan lancar-lancar saja. Tidak ada konfl ik yang tajam sekali. 

Di sekolah misalnya, tidak terjadi konfl ik. Suasananya biasa-biasa saja. 

Misalnya, mereka yang masih sekolah dan orangtuanya PKI , atau ikut 

Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI), tidak diapa-apakan oleh 

pihak guru. Hanya dipanggil dan diingatkan saja. Ada yang kemudian 

bisa terus sekolah sampai bisa studi banding .Waktu itu bahkan ada juga yang 

bisa masuk AKABRI. 

Kemudian saya juga masih ingat peristiwa pengepungan Gedung 

Chung Hua Tjung Hwee [ CHTH]. Gedung itu dikepung oleh massa, 

karena ada rumor yang berkembang dan mengatakan bahwa Pemuda 

Rakyat merencanakan pembakaran Masjid Agung atau Masjid Kau￾man, atau bagaimana persisnya saya kurang paham. Lalu datang ABRI 

dan terjadilah tembak-menembak, semacam perang-perangan. Saya 

ada di situ tapi bersembunyi di Kantor Pos Pusat keraton yogya . Saya 

menyelinap di pagarnya bersama teman-teman saya, mengintip melalui 

kawat-kawat pagar di temboknya itu. Gedung KONI di sebelah barat 

Kantor Pos Pusat itu dahulu adalah Gedung CHTH. “ CHTH” itu 

tulisan Cina yang artinya apa saya tidak tahu. Karena orang Cina 

banyak yang ikut Komunis, maka posisi mereka gawat. Teman saya 

yang menjadi ketua Pemuda Rakyat ditangkap lalu dibawa ke Pulau 

 Nusa Kambangan. Saya lupa nama teman itu, tetapi saya tahu dia. 

Rumahnya di daerah Langenastran. Dia benar-benar tokoh Komunis. 

Seluruh keluarganya tokoh-tokoh komunis semua.

Selanjutnya waktu itu lalu terjadi ketegangan antar pelajar. Apalagi 

sesudah  Partai Nasional Indonesia [PNI] pecah. Saat itu sempat beredar 

isu bahwa PNI ikut terlibat, tokohnya ada yang ikut terlibat. PNI 

lalu terpecah menjadi “PNI Asu” dan “PNI Osa-Usep”.40 Muncullah 

Kesatuan Aksi Pemuda

Read More