prahara 1965 2

pemuda Pelajar Indonesia atau KAPPI dan Kesatuan 

Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Tempat yang dulunya menjadi 

markas Pemuda Rakyat dan Ikatan Pemuda dan Pelajar Indonesia 

[IPPI], yang terletak di selatan Alun-alun Selatan, yang sekarang 

menjadi lokasi Warung sate Pak Ahmad, diduduki KAMI/ KAPPI. 

sesudah  terjadinya Tragedi ‘65 itu golongan Islam agak naik daun, 

karena golongan komunis dianggap atheis alias tidak beragama.

Tidak Boleh Menjadi Hakim

Pasca- Tragedi ‘65 itu situasi ekonomi memang terasa parah. Kalau 

soal situasi sosial-politiknya, karena waktu itu saya masih kecil, saya 

kurang begitu tahu. sesudah  pemerintahan dipegang Soeharto ekono￾mi terasa lebih parah lagi. Kantor-kantor yang dulu mendapat jatah 

beras, sekarang mendapat beras tetapi beras pengguk [berbau apek] 

karena lama di gudang itu. Sebagian lagi hanya diberi bulgur berwarna 

coklat, yang rasanya cethil-cethil. Sebagian lagi berupa jagung yang 

digiling, tetapi hanya pecah-pecah dan tidak sampai menjadi tepung. 

Jauh sesudah  Soeharto memerintah, saat  wakil presidennya Sri Sultan 

Hamengku Buwono IX ada jatah “Beras Tekad”. Yang meresmikan 

program itu adalah Sri Sultan HB IX. Saya sendiri pernah merasakan 

pengalaman disuruh orangtua untuk mengambil jatah beras. Saya 

pergi dari Panembahan ke Kantor Pajak di Jalan Senopati. Kantor itu 

dekat dengan sekolah saya. Saya bersepeda memboncengkan beras 

jagung yang sudah digiling. Padahal kalau sekarang ini jagung hanya 

untuk pakan ayam. Dulu jagung itu untuk makanan manusia. Itu 

zaman Bung Karno menjelang turun, kira-kira tahun 1966-1967. 

Kami makan beras campur bulgur [semacam gandum], lalu beras 

campur jagung. Saya ingat terus hal itu, karena sayalah yang ambil 

jatah beras-jagung itu. Pasokan bahan pangan lebih parah di awal￾awal pemerintahan Pak Harto. Pada masa Sukarno, pegawai negeri 

makanan pokoknya tetap beras. sesudah  ganti pemerintahan, beras 

diganti dengan bulgur dan beras-jagung. Benar-benar jagung giling 

itu yang baunya penguk. Itu yang saya rasakan. Tentang urusan sekolah 

semuanya tetap lancar-lancar saja, tidak ada gangguan.

Sekarang sesudah  dewasa, sesuai dengan ajaran yang saya pegang, 

saya meyakini bahwa tidak ada suatu keadaan yang terjadi tanpa sebab. 

Semua hal di atas terjadi hanya akibat saja dari kejiwaan seseorang 

yang melanggar aturannya Tuhan. Karena adanya pelanggaran itu 

akhir nya terjadi suatu penderitaan. Dalam pemahaman Jawa, di 

dunia ini sebenarnya orang hanya ngundhuh pakerti (memetik hasil 

dari tindakannya) dari kehidupan sebelumnya. Karena itu, sekarang 

kita diwajibkan nandur kabecikan (menamam kebaikan) supaya apa 

yang diunduh [dipetik] besok adalah kabecikan atau kebaikan. Entah 

pada periode berikutnya nanti orang tumimba lahir lagi [dilahirkan 

kembali] atau langsung kembali kepada Yang Maha Esa itu kita 

tidak tahu. Itu urusannya Tuhan. Yang kita tahu adalah bahwa kita 

diwajibkan menanam kebaikan. Mengenai Tragedi Kemanusiaan 

1965, mungkin itu merupakan unduh-uduhane [buah atau hasil] dari 

apa yang terjadi sebelumnya. Mungkin saja di kehidupan terdahulu di 

zaman Majapahit atau zaman Mataram terjadi sesuatu, lalu pada tahun 

1965 itu kita meng-unduh [memetik] hasilnya ta? Jadi memanen apa 

yang dulu dia tanam.

Apakah hal itu berarti bahwa apa yang terjadi pada tahun 1965 

itu bisa disebut “alami” atau “sah” terjadi? Menurut pandangan 

saya begini. Manusia itu sebetulnya boleh memilih untuk menjadi 

lantaran [perantara] kebaikan atau lantaran piweleh [keburukan]. Itu 

kenyataan yang tidak bisa diingkari. Karena itu sekarang ini kita wajib 

dengan penuh kesadaran menanam kebaikan, berbakti kepada Tuhan, 

berbakti kepada negara, berbakti kepada pimpinan negara, berbakti 

kepada guru, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada saudara tua, 

dan sebagainya. Juga, kita perlu berbakti kepada ajaran keutamaan, 

tidak mencela agama lain, dan sebagainya. Hal-hal di atas wajib 

dilakukan supaya terjadi ketenteraman dalam kehidupan, supaya 

kehi du pan bernegara dan bermasyarakat itu tenteram dan damai. Jika 

hal-hal itu dilanggar pasti akan terjadi kekacauan. Penderitaan atau 

penebusan dosa itu ada dua, yakni fi sik dan jiwa. Misalnya begini. 

Ada orang yang suka sekali berbakti, yang ibadahnya bagus, tetapi 

badannya sakit-sakitan, yang secara kejiwaan stabil dan bagus, tetapi 

secara fi sik sakit. Itu berarti orang ini  sedang ngunduh hasil dari 

perbuatannya yang dulu. Sebaliknya, jika kita melihat orang yang 

fi siknya bagus, tetapi jiwanya sakit itu berarti karma yang ia terima 

adalah karma jiwa. Nah, dalam hal ini perlu dilihat, dulu itu dia 

berbuat apa kok sekarang dia ngunduh penderitaan jiwa seperti itu. Itu 

menurut pandangan ajaran Pengestu yang saya pegang teguh.

Menurut ajaran Kejawen, seharusnya orang tidak boleh ikut 

terlibat dalam pembunuhan, penangkapan atau pengucilan terhadap 

orang lain dengan alasan apa pun. Kenapa? Karena itu berarti 

menghakimi orang lain. Hal ini tidak boleh dilakukan. Kepada siapa 

pun kita harus bersifat kasih sayang. Harus didasari [keyakinan] bahwa 

Tuhan itu Maha Pengampun, dan oleh karena itu manusia harus 

belajar saling mengampuni. Orang tidak boleh membenci siapa pun. 

Yang berhak menghukum itu hanya Tuhan. Dalam kasus mereka yang 

berprofesi Hakim, mereka itu menghakimi, tetapi hal itu dilakukan 

karena pekerjaannya memang menjalankan hukum negara. Tetapi 

bagaimana pun ia harus memutuskan sesuatu atas nama Tuhan. Oleh 

karena itu harus berpegang pada dasar-dasar yang ada dan tidak boleh 

asal-asalan.

Pada prinsipnya kita tidak mungkin menjadi hakim terhadap 

sesama manusia, karena kita bukanTuhan. Karena Tuhan itu Maha 

Pengampun, maka kita harus belajar mengampuni. Karena Tuhan 

itu Maha Penolong maka kita harus belajar untuk menolong orang 

yang mengalami kesusahan atau sengsara. Kalau orang mau menebus 

dosanya maka ia harus belajar banyak untuk memaafkan, lalu suka 

menghibur orang yang susah. Orang tidak boleh menjadi hakim 

terhadap sesamanya.

Takut Dikira Ikut-ikutan

Konfl ik politik yang terjadi pada pertengahan tahun 1960-an itu 

dampaknya dirasakan sampai ke tingkat keluarga. Waktu itu terjadi 

perpecahan antara kakak dan adik dalam satu keluarga, atau antara 

Paklik [paman lebih muda] dan Pakdhe [paman yang lebih tua] gara￾gara pilihan politiknya berbeda. Pada waktu itu suatu pilihan politik 

itu benar-benar dilakukan karena ideologi, sehingga orang cenderung 

menjadi ideologis. Sekarang ini orang berpartai bukan karena ideologi, 

tetapi hanya karena selera. Misalnya hari ini orang ikut partai A, lalu 

besok ganti ke partai B, dan sebagainya. Zaman dulu tidak begitu. 

Dulu itu sampai ada istilah pejah gesang nderek Bung Karno [hidup atau 

mati ikut Bung Karno]. Kalau sekarang apa ada yang berani seperti 

itu? Apa ada yang sampai mengatakan pejah gesang nderek Soeharto?..

Tidak ada. Kalau waktu itu slogannya jelas: pejah gesang nderek Bung 

Karno.

Pada masa pemerintahan Sukarno, orang memilih suatu partai 

politik karena partai itu ada ideologinya, ada cita-citanya, ada 

programnya yang jelas. Misalnya kalau PNI jelas dasarnya Pancasila, 

cita-citanya menuju Indonesia yang adil dan makmur, dan programnya 

mendukung program politik Sukarno. Jadi, jelas bahwa pemimpinnya 

itu Sukarno, partainya itu PNI Front Marhaenis, dan cita-citanya 

adalah menuju Indonesia Jaya berdasarkan Pancasila. Kalau sekarang 

partai-partai itu kabur. Waktu SMP saja saya sudah tahu politik. Saya 

sudah bisa merasakan politik dan semangat cinta tanah air dan bangsa 

yang sangat berkobar. Semangat itu sangat tertanam. Ada grenseng￾nya [gairahnya]. Kami kumpul-kumpul berorganisasi pergerakan gerakan   berpolitik. 

Walau masih kecil, masih pelajar di tingkat SMP, tetapi jiwanya sudah 

terbakar semangat patriotisme dan nasionalisme. 

Salah seorang yang hebat dalam berpidato pada waktu itu bukan 

Megawati, melainkan adiknya, yakni Rahmawati Soekarnoputri. 

Rahmawati pada tahun 1960-an itu pernah menggembleng Pemuda 

Marhaen di Gedung Negara di keraton yogya —sekarang Gedung Agung. 

Di situ ia menerangkan arti Pancasila itu sambil mengepalkan tangan 

kirinya, sambil berteriak “Marhaen menang”, “dengan dasar Pancasila 

wong cilik akan menang!” Dulu itu PNI nasionalismenya betul￾betul murni. Sementara itu, partai-partai lain tidak. Mereka tidak 

mengedepankan nasionalisme. Waktu itu Pancasila, semangat cinta 

tanah air, dan rasa nasionalisme benar-benar berkobar. Bukan hanya 

di bibir saja, melainkan betul-betul dihayati, dari pikiran sampai ke 

hati dan tindakan. Pokoknya cita-citanya adalah Indonesia itu jaya 

berdasarkan Pancasila. Di dalam benak kami yang namanya pemimpin 

itu ya Sukarno. Tidak ada yang lain. Pejah gesang nderek Bung Karno!

Nah, dengan adanya situasi seperti itu seringkali hubungan antar￾keluarga bisa menjadi renggang. Kalau dalam suatu keluarga besar 

ada anggotanya yang pernah ikut komunis, maka hubungan keluarga 

itu akan menjadi renggang, atau akan agak dikucilkan. Misalnya ada 

anggota keluarga jauh saya dari pihak Eyang, siapa namanya saya lupa, 

anak-anaknya banyak yang ikut komunis dan oleh karena itu, banyak 

yang diciduki. Lalu hubungan kami jadi renggang, tidak tahu karena 

apa. Bertahun-tahun sesudah nya, tetap saja ada semacam trauma. Baru 

kemudian diketahui: ooo..., ternyata mereka itu ikut komunis. Belum 

tentu benar apakah dia itu ikut atau tidak, apakah dia itu salah atau 

tidak, karena memang tidak ada proses pengadilan, tetapi langsung 

saja mereka ini dituduh ikut komunis untuk kemudian dikucilkan 

dari masyarakat. 

Waktu itu ada suatu kenyataan yang berkembang secara diam￾diam, yaitu yang dilakukan oleh pihak Gereja. Gereja memberikan 

uluran tangan kasih kepada para korban Tragedi ’65. Khususnya me￾reka yang dikucilkan. Mereka itu lalu menjadi umat Kristiani bersama 

keluarganya. Itu banyak contohnya. Misalnya beberapa orang di daerah 

.... [narasumber menyebut satu nama tempat tetapi tidak jelas, ed.]. 

Dulu di daerah itu ada keluarga yang orangtuanya tersangkut, lalu 

diayomi oleh Gereja. Akhirnya mereka diberi ideologi Kristiani dan 

sampai sekarang terus berkembang. Itu hanya sebagian saja ya, tidak 

semuanya. Jadi waktu itu memang Kristiani banyak berkembangnya 

dari segi itu. Perasaan sosial itu menolong. 

Dalam bidang rohani keagamaan anak-anak dari keturunan PKI 

mengalami perkembangan yang menarik. Mereka intensif memeluk 

agama. Entah apa alasannya, tetapi kebanyakan meme luk Kristen atau 

 Budha. Barangkali karena Islam sangat membenci mereka. Bagi Islam 

mereka itu aib besar. Karena tidak diterima di golongan Islam, mereka 

lalu memeluk Kristen, Katolik, atau Budha. 

Contohnya adalah ada kakak saya dari eyang jauh yang kemudian 

memilih menjadi Budha. sesudah  situasi menjadi aman beberapa tahun 

kemudian kami saling berkunjung lagi. Saya kaget karena sekarang 

dia sudah berubah. Omongannya sudah lain. Yang diomongkan 

sudah berkaitan dengan agama-agama, khususnya ke-Tuhan-an yang 

sumbernya dari ajaran Budha. Dulu sebelum Peristiwa 1965, setiap 

kali lebaran, saudara-saudara datang berkunjung ke eyang-eyang. Akan 

tetapi sesudah  Tragedi ’65, tidak pernah lagi untuk saling bertandang. 

Alasannya karena takut kalau dikira ikut-ikutan.

Tidak Boleh Mendapat Tempat

Menurut beberapa ahli, para pendukung PNI dan PKI itu mayoritasnya 

dari kalangan Kejawen atau Abangan. Memang ada golongan yang 

tidak memakai agama formal, tetapi memakai kepercayaan, karena 

dia sudah mempunyai keyakinan bahwa orang Jawa itu juga memiliki 

sumber kepercayaan sendiri yang benar. Menurut mereka, bangsa ini 

memiliki dasar-dasar spiritualitas sendiri. Di mata mereka meskipun 

agama-agama yang datang dari luar Indonesia itu juga benar, tetapi 

mereka merasa tidak perlu memeluknya, karena kita ini sudah 

memiliki kebenaran yang asli. Saya sendiri beragama Islam, karena 

saya dari kalangan keluarga Islam. Tetapi secara kepercayaan, saya 

adalah penganut Pangestu atau Paguyuban Ngesti Tunggal. Pangestu 

itu organisasi pergerakan gerakan   yang sudah berdiri sejak tahun 1949.

Karena merebaknya tuduhan bahwa mayoritas pendukung PKI 

dan PNI yang mengikuti aliran kepercayaan itu “atheis”, dampakya 

adalah bahwa para Penghayat Kepercayaan seolah-olah tidak boleh 

mendapat tempat. Ada anggapan bahwa para Penghayat Kepercayaan 

itu tidak beragama. Anggapan macam ini muncul karena orang 

memandang bahwa agama yang paling benar itu adalah agama yang 

diresmikan oleh negara. Di situ letak kesalahannya. Tetapi waktu 

zaman Pak Harto di dalam Tap MPR No IV tahun 1978, disebutkan 

istilah “Agama/Kepercayaan”.

Memberi Contoh

Kalau saya harus menjawab pertanyaan “Apa yang sebenarnya terjadi 

dengan gerakan gerakan  30 September?” atau “Sebenarnya pada tanggal 1 

0ktober 1965 dini hari itu ada persoalan apa?” saya akan mengatakan 

bahwa saat itu kehadiran ideologi komunis yang seolah-olah ingin 

mendominasi itu memang merupakan persoalan politik. Sampai 

sekarang yang namanya politik itu selalu mengandung keinginan 

untuk mendominasi. Dalam kampanye kan itu yang mereka lakukan. 

Jadi keinginan untuk mendominasi itu berlaku untuk kelompok 

politik apa pun. Persaingan politik itu biasa. 

Menurut saya apa yang terjadi pada tahun 1965 itu ada 

hubungannya dengan ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur 

waktu itu. Waktu itu Blok Barat, terutama Amerika Serikat, merasa 

ketakutan terhadap ideologi komunis yang sedang berkembang pesat 

di mana-mana. Apalagi dalam program politiknya, Bung Karno saat 

itu mencanangkan prinsip poros Jakarta- Peking-Pnompenh. Saya kira 

waktu itu Amerika Serikat dan seluruh Blok Barat merasa ketakutan 

di segala bidang. Mereka pun mendukung apa yang terjadi pada tahun 

1965. Nyatanya sesudah  terjadinya Tragedi ‘65 mereka melakukan 

penjajahan ekonomi di sini. Produk-produk mereka menjadi bisa 

bebas dipasarkan di sini. sesudah  tahun 1965 di sini terjadi dominasi 

politik Blok Barat, khususnya Amerika Serikat. Nyatanya begitu.

Seandainya Bung Karno tidak dilengserkan dan program-program 

pemerintahannya tentu akan masih bisa berjalan. Pertanyaannya, 

kira-kira kalau program-program itu berjalan, apakah negara dan 

masyarakat Indonesia ini bisa lebih maju? Menjawab pertanyaan ini, 

menurut saya begini. Ukurannya bukan maju atau tidak maju. Yang 

jelas, kalau saja program pemerintahan Sukarno bisa berjalan penuh, 

pasti setidak-tidaknya masyarakat Indonesia akan memiliki kepribadian 

bangsa. Bangsa Indonesia itu mempunyai warna yang khas Indonesia, 

dan memiliki tingkah laku yang khas Indonesia. Cita-citanya Sukarno 

itu jelas. Dia tunjukkan bahwa kepribadian Indonesia itu sepert ini, 

kebudayaannya seperti ini, dan tingkah lakunya seperti ini. Nilai yang 

dipegang teguh Bung Karno, nasionalisme. Tetapi bukan nasionalisme 

yang chauvinistik. Kita mengakui nasionalisme orang lain juga, kita 

bergaul dengan bangsa-bangsa lain juga. Sayangnya Bung Karno 

itu lemah di bidang ekonomi. Ini karena dia itu basisnya bukan 

ilmu ekonomi. Selain itu, juga karena dia terlalu berambisi untuk 

menekankan “politik mercusuar”. Dia ingin mengangkat egonya 

supaya bisa menjadi sederajat dengan bangsa-bangsa lain. 

Menurut saya apa yang dilakukan oleh Bung Karno itu terlalu 

dini. Program-programnya tidak didukung oleh kondisi ekonomi, 

sosial, dan politik yang kuat. Menurut saya saat itu belum waktunya. 

Akan tetapi, Bung Karno sudah [tidak sabar untuk tampil] ke depan. 

Tapi yang dilakukan itu memang luar biasa. Ditolak di Olimpiade, 

ia mennyelenggarakan “ Ganefo” atau Games of the New Emerging 

Forces; ia menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika Amerika Latin; ia 

membuat “ Conefo” atau Conference of the New Emerging Forces; ia juga 

berani pidato di PBB; ia bahkan berani mengatakan kepada Amerika 

“Go to hell with your aid!”. Ia sadar, bantuan yang diberikan oleh 

negara-negara Blok Barat khususnya Amerika Serikat itu akan sering 

dijadikan sarana untuk menjajah bangsa ini. 

Dalam bidang ekonomi, masa Orde Baru benar-benar maju, 

tetapi ideologi ekonominya lemah. Ideologi ekonominya lemah 

dan kepribadian bangsanya ambruk. Harusnya pembangunan itu 

pembangunan yang seutuhnya, bukan hanya pembangunan fi sik, 

namun juga pembangunan mental bangsa. Ini belum tercapai. Dalam 

pengertian Sukarno itu namanya nation and character building. Itu 

yang penting, pembangunan fi sik dan mental. Sayangnya, hal itu 

sekarang ini masih kacau. 

Sekarang bangsa ini masih goyah dan silau dengan gemerlap 

materi, gemerlap dunia. Apalagi masalah duit. Ini terjadi karena 

karakter sebagai bangsa Indonesia belum terbentuk. Jadinya ya

bubrah [bubar]. Idealnya para pemimpin yang di atas itu memberi 

contoh. Mereka harus berbuat seperti ksatria, berbudi luhur. Sekarang 

ini watak satrio pinandito itu masih jauh dari harapan. Lalu apakah 

nantinya cita-cita adil makmur itu akan tercapai? Menurut para 

sesepuh dibutuhkan waktu 75 tahun bagi suatu bangsa untuk menata 

dirinya sesudah  merdeka. Kalau begitu baru sesudah  seratus tahun kita 

akan bisa sama dengan Amerika Serikat dalam hal kehidupan sosial, 

ekonomi, dan politik. 

Bangsa Kita Sendiri

Berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, sebenarnya yang namanya 

kekerasan dan tragedi kemanusiaan itu tidak boleh terjadi. Manusia 

tidak boleh berlaku sampai begitu. Situasi rukun, damai, tenang, 

penuh kasih sayang harus terbentuk dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Termasuk di dalamnya adalah sikap saling mengasihi satu 

negara terhadap negara lain. Sebagaimana kita ingat, salah satu cita￾cita program luar negeri bangsa adalah turut memajukan perdamaian 

dunia. Ke dalam harusnya lebih dalam hal mengusahakan perdamaian. 

Dalam ideologi Pancasila itu jelas bahwa yang ingin dicapai adalah 

kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. Itu sudah tercermin di situ. Kita nggak boleh keluar 

dari itu. Kalau keluar dari situ, itu namanya menyalahi apa yang telah 

disepakati. Jadi, apa yang terjadi pada bangsa ini bukan merupakan 

hukuman dari Tuhan, melainkan hasil dari perbuatannya sendiri, dari 

perbuatan bangsa Indonesia sendiri. Kita perlu ngunduh pembelajaran 

supaya di masa yang akan datang tragedi seperti itu jangan terjadi 

lagi. Supaya hal seperti itu tidak terjadi lagi, sebagai bangsa Indonesia 

kita harus mengikuti ideologi Pancasila. Itu pasti pas. Berke-Tuhan￾anlah yang benar sesuai agama masing-masing, hiduplah rukun antar 

berbagai pemeluk agama, maka akan tenteram. Kalau kita saling 

mengejek dan saling bentrok pasti akan terjadi kekacauan. 

Guna kepentingan pembelajaran dalam hal demokrasi dan etika 

politik di masa depan, saya berharap bahwa generasi sekarang memegang 

unsur-unsur kepribadian Indonesia, menjadi manusia Indonesia yang 

seutuhnya. Masyarakat Jepang, misalnya, kepribadiannya jelas. Mereka 

memakai kimono dan sebagainya dengan rasa bangga. Kalau bangsa 

kita? Apa kita bangga pakai blangkon? Mungkin malah menertawakan. 

Kita malah lebih suka pakai jas. Padahal itu hanya mode berpakaian, 

yang bisa berubah-ubah. Namun demikian, yang lebih penting lagi 

adalah memperkuat moral dan kejiwaannya. Kita harus merasa bangga 

disebut bangsa Indonesia. 

Sebaliknya sekarang ini kita menjadi pembantu rumah tangga di 

negara-negara lain. Di zaman Bung Karno hal-hal seperti ini benar￾benar diperangi. Dia katakan: kita itu bukan bangsa kuli, bukan 

“bangsa tempe”; ini dadaku mana dadamu!? Pada masa penjajahan 

dulu sikap mental semacam ini tertempa. Di zaman modern sekarang 

ini, di era penjajahan ekonomi ini, bangsa ini telah terseret oleh arus 

modal kapitalis. Orang kita sendiri banyak yang jadi kapitalis. Sekarang 

Nekolimnya [Neo-Kolonialis dan Neo-Imperialisnya] adalah bangsa 

kita sendiri.

ARIF Uun lahir di Kutoarjo, Jawa Tengah, pada tanggal 24 Maret 

1934. Ayahnya bernama Kwee Goen Hok dan Ibunya bernama Oei Tau 

Nio, dua orangtua yang dengan kuat memengang tradisi Konghucu. Ia 

pernah menempuh pendidikan di Sekolah Siauw Shiuk Chung Hoa di 

Kutoarjo. Pada tahun 1947 keluarganya pindah ke keraton yogya  dan ia 

pun belajar di Sekolah Rakyat Santo Yosef di kota itu.

Di masa mudanya Arif Uun (bukan nama asli tentu saja) aktif 

dalam berbagai kegiatan remaja muda  . Ia misalnya terlibat dalam 

kegiatan organisasi pergerakan gerakan   Persatuan Pemuda Kristen, organisasi pergerakan gerakan   Tjing Nien 

Hwee [TNH], sebuah organisasi pergerakan gerakan   pemuda Tionghoa yang merupakan 

bagian dari Chung Hua Tjung Hwee [ CHTH]. Ia juga aktif dalam 

kegiatan-kegiatan Pemuda Pembaruan Indonesia [ PPI], yang merupakan 

anak organisasi pergerakan gerakan   Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan 

Indonesia).

Sejauh yang ia ketahui, sebelum terjadinya Tragedi ’65 keadaan 

di Kutoarjo aman-aman saja, bahkan bisa dikatakan sangat harmonis. 

“Tidak ada konfrontasi terbuka antara golongan Tionghoa dan pribumi,” 

katanya. Meskipun demikian, ia akui bahwa di bawah permukaan bisa 

saja ada semacam ketegangan akibat adanya kesenjangan ekonomi, sosial, 

dan politik. Kesenjangan ini terutama berbentuk kesenjangan kaya￾miskin antara orang-orang Tionghoa dan orang-orang pribumi.

saat  penangkapan-penangkapan terjadi pada tahun 1965, Arif 

Uun selamat. Waktu itu ia sedang berada di keraton yogya  karena sakit. 

Namun demikian, sejumlah anggota keluarganya menjadi sasaran tentara 

yang datang untuk menggeledah rumah mereka. Ia bercerita, “Sebagian 

tentara masuk ke dalam rumah, dan sebagian lagi menuju ke belakang 

rumah untuk mengantisipasi kemungkinan ada yang melarikan diri. 

Para tentara ini  masuk tanpa permisi, tanpa surat tugas, dan tanpa 

sepatah kata terucap. Semua kamar digeledah, termasuk isi lemari.”

Arif melihat bahwa apa yang terjadi tahun 1965 itu tidak terjadi 

begitu saja, melainkan sengaja dibuat. Dia katakan,“Tragedi ’65 itu 

merupakan rekayasa yang dibuat oleh pemerintah dan menjadi ajang 

bagi golongan Pribumi yang memiliki rasa dendam terhadap orang￾orang Tionghoa.” Sebagaimana bisa kita lihat di bawah, menurutnya 

sebagian orang pribumi yang sebelum tahun 1965 sudah memiliki rasa 

dendam menggunakan kesempatan itu untuk melampiaskan dendamnya 

dengan mengatakan bahwa orang-orang Tionghoa yang tidak disukainya 

adalah anggota Partai Komunis Indonesia. “Padahal pada waktu 

sebelum meletusnya tragedi ini  tidak ada konfl ik fi sik yang terjadi,” 

tambahnya.

Wawancara dengan Arif Uun dilakukan oleh anggota Komisi 

Sejarah PUSdEP Chandra Halim, alumnus lulusan jurusan Sejarah 

 Universitas Sanata Dharma yang sedang menempuh studi sejarah di 

program Magister Universitas Gadjah Mada, keraton yogya .

***

NAMA saya Arif Uun, saya tinggal di keraton yogya . Saya lahir dari 

keluarga miskin. Ayah saya bernama Kwee Goen Hok dan Ibu saya 

bernama Oei Tau Nio. Saya lahir pada tanggal 24 Maret 1934 di desa 

Kemiri Kerep, Kutoarjo, Jawa Tengah. Pendidikan yang pernah saya 

lalui adalah Sekolah Siauw Shiuk Chung Hoa yang dulu beralamat di 

Jl. Pasar Kutoarjo. Kemudian saat  pada tahun 1947 terjadi Agresi 

Militer Belanda Pertama, Kutoarjo menjadi ajang pertempuran antara 

 Belanda dan Pasukan Pejuang kemerdekaan Indonesia. Keluarga 

saya terpaksa pindah ke keraton yogya . Di tempat yang baru inilah saya 

bersekolah di Sekolah Rakyat “Santo Yosef”. Setamat dari Sekolah 

Rakyat Santo Yosef keraton yogya , saya kembali ke Kutoarjo. Pada 

permulaan tahun 1951 saya berangkat ke Bandung. Selain untuk 

mengantar kakak saya yang bernama Ping Liang, saya juga mengambil 

kursus fotografi selama satu tahun. Selesai dari kursus, saya bekerja di 

Studio Foto “Lovely” di Bandung. Kurang dari satu tahun kemudian, 

saya harus kembali ke Kutoarjo untuk membantu bekerja sebagai 

fotografer di studio foto milik Ping An, kakak saya. Tetapi kemudian 

studio ini  bangkrut, disebabkan saya sering tinggal pergi untuk 

mengikuti kegiatan organisasi pergerakan gerakan   yang saya ikuti.

Memperkokoh Kesatuan

Sepengetahuan saya, kehidupan masyarakat di Kutoarjo dan 

 keraton yogya  sebelum terjadinya Tragedi ‘65 sangatlah harmonis. Tidak 

ada konfrontasi terbuka antara golongan Tionghoa dan pribumi. 

Namun demikian, perlu ada sedikit catatan kecil. Waktu itu sudah 

bisa diduga bahwa harmoni itu tidak akan berlangsung lama. Apabila 

timbul suatu masalah tentu akan timbul ketegangan. Waktu itu 

ada sejumlah kesenjangan di masyarakat. Tapi apakah kesenjangan 

ekonomi, sosial, atau politik yang bisa menjadi sumber ketegangan itu 

tidak ada yang dapat menebaknya. Kalau menurut saya yang paling 

potensial untuk itu adalah kesenjangan ekonomi dan sosial, yakni 

kesenjangan antara kaya dan miskin. Waktu itu kesenjangan sosial￾ekonomi antara golongan Tionghoa dan pribumi sangat terasa. Di 

permukaan, yang kelihatan memang adalah harmoni, tetapi di bawah 

permukaan ada semacam ketegangan akibat adanya berbagai macam 

perbedaan kepentingan.

Di Kutoarjo sendiri terdapat golongan Tionghoa yang berbeda 

pendapat mengenai masalah proses “asimilasi”, yang nantinya akan 

berpengaruh terhadap Peristiwa 1965. Beberapa orang Tionghoa dari 

Baperki, lebih memilih mendukung program Bung Karno, yakni 

proses “integrasi” bangsa. Tujuannya adalah untuk memperkokoh 

kesatuan dan persatuan Indonesia. Kalau yang beragama Kristen atau 

 Tionghoa Kristen biasanya lebih mendukung proses asimilasi.

Rasa Saling Membantu

Waktu meletus peristiwa berdarah tahun 1965 saya sedang berada di 

Yogya. Sebulan sebelumnya, saya menderita sakit dan harus berobat 

ke keraton yogya . Waktu itu saya berobat ke Rumah Sakit Bethesda. 

Saya itu orangnya tidak bisa diam. Dari muda hingga tua sekarang 

saya selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan keorganisasi pergerakan gerakan  an. Berhubung 

sekarang usia saya sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengikuti 

banyak organisasi pergerakan gerakan  , saya hanya aktif di kegiatan Gereja dan olahraga, 

khususnya golf. Berbeda saat  saya masih muda dulu. Saya selalu aktif 

dalam organisasi pergerakan gerakan  . Misalnya, di Kutoarjo saya ikut organisasi pergerakan gerakan   Pemuda 

Kristen. Memang agak aneh ya, kok saya bisa kena kasus 1965. Padahal 

saya ini beragama Katolik. Ini ada kaitannya dengan keikutsertaan 

saya dalam kegiatan-kegiatan organisasi pergerakan gerakan   Pemuda Kristen.

Saya berasal dari keluarga yang masih memegang teguh ajaran 

Khonghucu. Papa saya selalu memperlakukan anak-anaknya sesuai 

aturan adat. Jika tidak menurut, kami digebuki [dipukul] Papa dengan 

rotan yang biasanya dipakai  untuk nggebuki [memukuli] kasur itu 

sebagai hukuman.

Saat itu saya duduk di bangku kelas 5 di Siauw Shiuk Chung 

Hoa Hwee Koan [Sekolah khusus untuk anak-anak Tionghoa, Ed.]. 

Lahir dari keluarga Khonghucu membuat saya saat itu memandang 

tetangga yang beragama lain sebagai orang-orang yang berbeda. Dari 

sekian banyak tetangga yang kepercayaannya berbeda dari kepercayaan 

keluarga saya, terdapat sebuah keluarga seorang pendeta Kristen yang 

waktu itu bertugas di Gereja Kie Tok Kauw Hwee. Nama pendeta 

ini  adalah Tjoa Tjien Tauw. Saya sering banget berkunjung ke 

rumah pendeta ini  dan bermain dengan anak-anaknya. Rumah 

Pendeta Tjoa ini bersebelahan dengan rumah orangtua saya kala 

itu. Keluarga ini adalah orang-orang yang taat dalam menjalankan 

peraturan agama. saat  makan bersama, mereka selalu mendahuluinya 

dengan doa bersama. 

Dari sekian banyak hal yang saya amati, yang sangat menarik 

perhatian saya dari keluarga pendeta itu adalah cara bagaimana mereka 

minum obat. saat  menyuruh anak-anaknya untuk minum obat, 

pendeta itu sama sekali tidak melakukan pemaksaan. Hal ini berbeda 

dengan keluarga saya.

Sebagai sebuah keluarga yang hidup di daerah yang rawan wabah 

malaria, semua anak di keluargaku diwajibkan untuk secara berkala 

minum jamu daun pepaya. Tentu itu merupakan hal yang baik. Tapi 

cara Papa menyuruh anak-anaknya untuk minum jamu menurut saya 

terlalu keras. Ia keras dalam hal mendisiplinkan anak-anaknya untuk 

minum jamu. Ia suka secara langsung menunggui anak-anaknya 

supaya meminum jamu daun pepaya pahit ini . Kalau ada yang

tidak mau minum, maka gagang rotan yang tadi saya bilang itu selalu 

siap dipukulkan olehnya ke pantat anaknya yang tidak menurut.

Pemandangan ini berbeda jauh dengan di keluarga pendeta Tjoa. 

Dalam keluarga itu saya menemukan hubungan yang hangat antara 

orangtua dan anak-anaknya. Maka di rumah itu saya selalu merasa 

krasan [betah] bermain. Dari situ pulalah saya mulai berkenalan 

dengan ajaran Kristiani. Lalu ajaran itu semakin meresap lebih dalam 

di diri saya, saat  saya bersekolah di Sekolah Rakyat “Santo Yosef” 

di keraton yogya .

Selain mengikuti kegiatan di organisasi pergerakan gerakan   Persatuan Pemuda Kristen, 

saya juga ikut organisasi pergerakan gerakan   Tjing Nien Hwee [TNH], yakni organisasi pergerakan gerakan   

pemuda Tionghoa yang merupakan bagian dari Chung Hua Tjung 

Hwee [ CHTH]. Lalu saya aktif juga dalam kegiatan-kegiatan di Pemuda 

Pembaruan Indonesia [ PPI], anak organisasi pergerakan gerakan   Baperki. Di PPI ini saya 

mewakili golongan pemuda Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan 

Indonesia (Baperki) wilayah Kutoarjo untuk mengikuti penataran 

di Magelang, yakni penataran mengenai kewarganegaraan. Sebagai 

anggota dari PPI, saya juga kerap membantu kegiatan-kegiatan di 

organisasi pergerakan gerakan   lain, seperti kegiatan yang diadakan para pemuda dari 

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia [PMKRI]. 

Lha, waktu kumpul-kumpul seperti itu ya tidak ada rasa 

bermusuhan, tak ada rasa perbedaan dan sebagainya. Adanya ya cuma 

rasa saling membantu. Tapi ada juga beberapa orang pemuda yang 

tidak suka satu sama lain, tapi malah dipendam saja. Ini yang nantinya 

berujung pada sikap saling menuding bahwa dia PKI atau bukan. 

Waktu aktif di PPI saya kenal dengan beberapa pengurus Baperki 

Kutoarjo, walaupun saya bukan pengurus PPI. Kalau tidak salah ingat, 

namanya Gwan Hien [Ketua Baperki Kutoarjo] dan Untung. Tapi ini 

bukan Letkol Untung yang terlibat G30S itu lho. Orangnya baik kok. 

Cuma, kalau Gwan Hien itu cenderung ke kiri dalam pandangan 

ideologinya. Makanya, dia itu akhirnya lama dijebloskan ke dalam 

penjara, dan tidak kembali lagi. 

Penangkapan Brutal

Waktu meletus Peristiwa gerakan gerakan  Satu Oktober [ Gestok] itu sebetulnya 

saya yang hampir kena. Tapi karena saya sedang sakit di RS Bethesda 

Yogya akhirnya saya selamat dari maut. Tapi akibatnya, keluarga saya 

justru yang jadi sasaran. Saya dapat kabar dari Encik [adik laki-laki 

dari Ayah], bahwa [waktu itu tanggal 3 November 1965], saat  Ping 

Gwan sedang membaca koran di rumah, satu truk Tentara Resimen 

Para Komando Angkatan Darat [ RPKAD] Baret Merah datang ke 

rumah saya. Sebagian tentara masuk ke dalam rumah, dan sebagian lagi 

menuju ke belakang rumah untuk mengantisipasi kemungkinan ada 

yang melarikan diri. Para tentara ini  masuk tanpa permisi, tanpa 

surat tugas, dan tanpa sepatah kata terucap. Semua kamar digeledah, 

termasuk isi lemari. sesudah  tidak ada barang yang dicurigai, tentara￾tentara ini  mengangkut Ayah, adik, dan adik ipar saya, untuk 

dibawa ke asrama Angkatan Darat [AD] di Purworejo. Di sana sudah 

ada sekitar 100 orang lain yang ditahan. 

Setiap harinya mereka mendapat jatah makanan yang tidak layak, 

seperti sedikit nasi dan sayur yang ditaruh di atas piring seng tipis 

yang sudah berkarat. Di dalam rumah tahanan ini  Djing Tiok—

adik ipar saya—mendapat “bogem mentah” [pukulan] dari beberapa 

tentara karena dianggap menghina. Djing Tiok terlahir dengan penya￾kit gangguan syaraf. Akibatnya mata kanannya tidak bisa terbuka 

dengan sempurna dan selalu berkedip. Keadaan ini oleh para tentara 

itu dianggap sebagai sebuah penghinaan terhadap mereka. Selama 

dua hari, ketiga anggota keluarga saya itu tidak diperiksa. Baru pada 

hari ketiga mereka dipindahkan ke Kutoarjo. Mereka ditempatkan 

di belakang kantor Bank Rakyat Indonesia [BRI] Kutoarjo. Di 

tempat baru inilah ada sedikit keleluasaan bagi para tahanan. Di situ 

keadaannya tidak seketat di Purworejo. Mereka masih boleh ditengok 

dan dikirimi makanan oleh keluarga.

Selama kurang lebih sekitar 20 hari Papa, adik dan adik ipar 

saya ditahan, tanpa ada pemeriksaan terhadap mereka. sesudah  23 

hari, mereka diangkut kembali ke Purworejo untuk diinterogasi satu￾persatu. Ping Gwan ditanya studi banding  di mana, mengapa pulang, dan 

lain sebagainya. Dia menjawab semua dengan jujur dan apa adanya. 

Akhirnya Ping Gwan diizinkan pulang ke rumah. Sementara Papa dan 

Djing Tiok juga dibebaskan selang beberapa hari sesudah  pembebasan 

Ping Gwan. Namun mereka masih punya kewajiban melapor setiap 

seminggu sekali. Saya sendiri yang kala itu menjalani rawat inap 

di RS Bethesda juga mengalami proses penangkapan paksa, tetapi 

keberuntungan masih berpihak pada saya. 

Kala itu ada dua staf dari Komando Distrik Militer [Kodim] 

datang ke RS Bethesda dengan maksud mengambil saya karena ada 

isu yang beredar bahwa saya ini orang PKI . Awalnya mereka menemui 

bagian perawat depan [resepsionis] menanyakan apakah ada nama saya 

tercatat sebagai pasien. Lalu suster jaga meminta mereka menemui 

dokter Hoorweg yang merawat saya, dan mengatakan padanya bahwa 

saya harus ditangkap. Tetapi dokter Hoorweg menolak mentah￾mentah dengan alasan bahwa saya adalah pasiennya dan berada di 

bawah tanggung jawab serta pengawasannya. Akhirnya dua orang dari 

Kodim ini  batal menangkap saya. Yang aneh, saat itu di dalam 

artikel singkat  daftar pasien, saya itu tercatat sebagai pasien penderita kanker 

otak. Lha, tentu saja ini adalah kesalahan suster yang menulisnya. 

Tetapi justru karena kesalahan inilah maka saya ikut terselamatkan 

dari penangkapan paksa pihak militer, karena dianggap pasien yang 

menderita sakit berat dan umurnya tidak panjang.

Lalu cerita lain mengenai nasib orang-orang Tionghoa dalam 

 Tragedi ‘65 adalah penangkapan brutal seorang pegawai rendahan 

di Pabrik Sien Hien bernama Soe Ging. saat  peristiwa itu terjadi, 

Soe Ging bekerja di satu kantor dengan Engkoh [kakak laki-laki] 

saya bernama Tik Kiong, di Pabrik Sien Hien. Soe bekerja sebagai 

pembantu umum yang sehari-harinya bertugas membuatkan minum 

untuk seluruh karyawan-karyawan di pabrik dan di kantor. Waktu 

kejadian 1965 itu, Soe ditangkap dan dibawa ke Purworejo dengan 

paksa. Bahkan beberapa bulan kemudian dia dipindahkan ke Pulau 

 Buru. Padahal dia bukan anggota PKI . Usut punya usut, ternyata 

saat  di kampungnya ada hajatan ulang tahun Pemuda Rakyat yang 

notabene merupakan organisasi pergerakan gerakan   pemuda di bawah payung PKI , Soe 

diminta untuk ikut membantu menarik kabel dan memasang lampu￾lampu untuk acara itu. Oleh sebab peristiwa inilah, Soe dicap sebagai 

bagian dari PKI .41

Sikap Sosial

Saya pikir Tragedi ’65 itu merupakan rekayasa yang dibuat oleh 

pemerintah dan menjadi ajang bagi golongan Pribumi yang memiliki 

rasa dendam terhadap orang-orang Tionghoa. Mereka mau meman￾faatkan situasi ini  untuk menjatuhkan Tionghoa yang dibencinya, 

dengan cara melaporkan bahwa orang Tionghoa [yang dibencinya] itu 

adalah PKI . Padahal pada waktu sebelum meletusnya tragedi ini  

tidak ada konfl ik fi sik yang terjadi. Itu semua muncul disebabkan oleh 

adanya dendam akibat dari ulah sebagian orang Tionghoa yang dirasa 

cukup mengecewakan orang-orang Pribumi. Salah satunya adalah 

sikap sosial yang ditunjukkan oleh Tionghoa dalam pergaulannya 

dengan masyarakat sekitar. Pada akhirnya semua itu melahirkan apa 

yang bisa disebut “ilmu nuding” [tindakan menunjuk dengan amarah], 

yang di dalamnya berisi kata-kata: Titenana Kowe [artinya: tunggu 

saja, suatu saat nanti tindakanmu itu akan kami balas

NARASI selanjutnya disampaikan oleh Dra. B. Ninik S. Rahayu, 

M.A., seorang mantan dosen yang sejak masa mudanya sudah aktif dalam 

bidang organisasi pergerakan gerakan   remaja muda  . Keluarganya adalah sebuah keluarga 

 Katolik dan Jawa tradisional yang sekaligus sangat taat beragama, 

dalam hal ini agama Katolik. sesudah  menyelesaikan belajarnya di SD 

Kanisius, ia melanjutkan ke SMP dan SMA Stella Duce dan kemudian 

ke Universitas Gadjah Mada, semuanya di keraton yogya .

Dikisahkan oleh Ninik S. Rahayu (seperti yang lain, bukan nama 

aslinya), antara tahun 1960 dan 1965 situasi ekonomi di Indonesia 

pada umumnya, khususnya di keraton yogya  tempat ia tinggal, sangat 

sulit.”Makanan dan pakaian sangat susah diperoleh,” katanya. Dalam 

situasi ekonomi yang sulit seperti itu menurutnya masyarakat menjadi 

mudah terprovokasi. Ia contohkan misalnya provokasi tentang adanya 

para “ Kabir” (Kapitalis Birokrat) yang memperkaya diri dan menjadi 

penyebab kesengsaraan rakyat. Dengan mudah rakyat di daerah menerima 

provokasi macam itu, karena situasi memang sedang sulit.

Di tengah krisis sosial, ekonomi dan politik waktu itu, menurut 

Ninik, Gereja Katolik berada dalam posisi yang tidak mudah. Tokoh 

politik Katolik I.J. Kasimo menentang gagasan Presiden Sukarno tentang

Nasakom ( Nasionalis, Agama dan Komunis). Di mata Kasimo, ketiga 

unsur itu tidak bisa dipaksakan secara politis untuk bersatu, mengingat 

ketiganya berbeda secara mendasar dalam hal visi masing-masing. 

Sementara itu di panggung politik para pemimpin Komunis terkesan 

menyisihkan dan bersifat memaksakan kehendak terhadap kaum Agama. 

Pada saat yang sama, menanggapi situasi demikian, kaum Nasionalis 

terpecah. Untunglah, menurut Ninik, di tengah suasana sulit seperti itu 

 Gereja Katolik tetap menjalankan misinya, yakni secara konsisten terus 

berusaha menanggapi krisis sosial dan ekonomi yang sedang terjadi. 

Misalnya, menyediakan makanan dan pakaian semampunya guna 

membantu masyarakat.

Di mata Ninik, salah satu pelajaran sangat berharga yang bisa 

ditarik dari apa yang terjadi pada tahun 1965 adalah kesadaran akan 

pentingnya peran media massa dalam membentuk opini publik. Orang 

bisa dengan gampang memandang apa yang disiarkan lewat radio, surat 

kabar atau televisi sebagai “kebenaran”. Berdasarkan apa yang didapat 

dari media massa itu masyarakat bisa dengan cepat beropini, dan dengan 

opini itu lantas melakukan tindakan-tindakan tertentu. Padahal, 

menurut Ninik, waktu itu banyak berita sengaja dibuat dengan maksud 

untuk menyesatkan opini rakyat tanpa rakyat menyadarinya. Ia lantas 

mengingatkan,“Cara-cara seperti ini berlanjut pada era Orde Baru. 

Akibatnya masyarakat menjadi tidak berani bersikap kritis.”

Semula wawancara dengan Dra. B. Ninik S. Rahayu, M.A. 

dilakukan oleh Tim PUSdEP secara lisan. Namun demikian, supaya 

lebih jelas dan luas cakupannya, wawancara dilanjutkan dalam bentuk 

tertulis. Hasilnya adalah narasi menarik dan personal sebagaimana 

tertera di bawah ini.

SAYA adalah anak sulung dari tiga bersaudara. Keluarga saya adalah 

sebuah keluarga Katolik dan Jawa tradisional. Orangtua saya sangat 

taat kepada agama, maka kami bersaudara dipermandikan sejak 

berumur satu minggu. Saya dibesarkan di Kompleks Rumah Sakit 

Mata “Dr. Yap” keraton yogya , karena Bapak saya adalah seorang 

mantri kesehatan spesialis mata, asisten Dokter Yap. Selain mendapat 

pendidikan di rumah dari orang tua saya—Ibu berasal dari keluarga 

priyayi Kraton sedang Bapak berasal dari keluarga petani—saya 

menghabiskan pendidikan dasar di Sekolah Rakyat Kanisius, Kota 

Baru. Pendidikan SMP dan SMA saya jalani di SMP dan SMA Stella 

Duce. Tahun 1962, saya lulus dari SMA Stella Duce, lalu melanjutkan 

studi banding  di Fakultas Ekonomi/HESP (Hukum, Ekonomi, Sosial Politik) 

 Universitas Gadjah Mada ( UGM), keraton yogya . Saya mengambil 

Jurusan Ekonomi dan Sosiologi. Saya sangat berminat untuk belajar 

ilmu multi-disipliner. Saya lulus tahun 1968.

Selain mendapat gelar Sarjana di bidang Ekonomi dan Sosiologi 

saya juga mendapatkan diploma dari Akademi Kewanitaan (AKWA) 

Tarakanita. Saya pun mendapat beberapa diploma dari kursus-kursus 

singkat seperti kursus tentang Gender, Feminisme, dan Metode 

Pekerjaan Sosial. Di Maryknoll School of Theology, New York, 

 Amerika Serikat, saya belajar Teologi hingga mendapatkan diploma 

Pastoral Konseling dan Master of Arts di bidang Justice and Peace 

pada tahun 1984.

sesudah  lulus dari UGM itu, saya mengajar sebagai dosen ti dak 

tetap di Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya 

 keraton yogya ; Jurusan Ekonomi IKIP Sanata Dharma;42 Fakultas Sosial 

Politik Universitas Widyamataram; dan di Akademi Kesejahteraan 

Sosial (AKS) Tarakanita, semuanya di keraton yogya . Mengikuti 

panggilan saya untuk memperjuangkan keadilan dan pembebasan bagi 

perempuan lesbian , saya memilih AKS Tarakanita sebagai tempat mengajar 

tetap. Saya mengajar sebagai dosen tetap AKS Tarakanita sejak tahun 

1968-1999. Selain mengajar, di AKS Tarakanita saya bertugas sebagai 

Direktur selama 15 tahun (1974-1989). sesudah  pensiun dari AKS 

Tarakanita tahun 1999, saya mengajar Teologi Feminis pada program 

Pasca Sarjana Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma ( USD) 

 keraton yogya  sampai tahun 2009. Di samping pekerjaan mengajar, 

sebagai aktivis perempuan lesbian  beragama Katolik saya diangkat oleh 

Presiden Habibie menjadi anggota komisioner Komisi Nasional Anti￾Kekerasan terhadap perempuan lesbian  ( Komnas perempuan lesbian ) saat  terjadi 

kerusuhan Mei 1998, bersama dengan 16 anggota komisioner lainnya. 

Saya bertugas di Komnas perempuan lesbian  sampai tahun 2008 (dua periode 

masa bakti).

Berlanjut Sampai Sekarang

Sejak belajar di Sekolah Rakyat, saya suka berkomunitas dan melakukan 

aktivitas bersama kawan-kawan saya. Saya mengenal organisasi pergerakan gerakan   saat  

saya masuk SMP dan saya aktif sebagai pengurus organisasi pergerakan gerakan   Siswa 

(semacam OSIS). Kesukaan saya berorganisasi pergerakan gerakan   berlanjut pula saat  

saya belajar di SMA, dan makin menjadi saat  saya studi banding . Tahun 

1963, saya diajak aktif dalam organisasi pergerakan gerakan   Pemuda Katolik, hingga 

saya dipilih menjadi Ketua I Pemuda Katolik Komda DIY (Daerah 

Istimewa keraton yogya ) yang mengurus internal organisasi pergerakan gerakan  . Pekerjaan 

mendampingi anggota Pemuda Katolik membentuk saya menjadi 

aktivis militan. Selain mengajak anggota aktif berorganisasi pergerakan gerakan   saya 

juga mendapatkan pendidikan kader di bidang sosial, ekonomi, dan 

politik

Kaderisasi dalam Pemuda Katolik sungguh membuat kaum 

muda menjadi aktivis yang militan. Semboyan “Pro Ecclesia et Patria”

[Untuk Gereja dan Tanah Air, ed.] dan ajakan Mgr. Alb.Sugiyopranata, 

SJ “100 % Katolik dan 100 % Indonesia”, membuat kami aktivis 

 Pemuda Katolik bersemangat berorganiasi dan berpolitik. Situasi 

sosial politik mendukung semangat kaum muda Indonesia karena 

Presiden Sukarno secara periodik memberikan kursus berpolitik dan 

berpidato kepada kaum muda. Dalam pandangan Presiden Sukarno, 

pemuda adalah salah satu pilar di samping perempuan lesbian , buruh, petani, 

dan nelayan. Menurut Bung Karno, pemuda, perempuan lesbian , buruh, 

petani, dan nelayan adalah pilar-pilar pendukung kokohnya negara 

Indonesia. Oleh karena itu, perhatian Bung Karno sangat besar 

terhadap kelompok-kelompok ini. Saya sendiri pernah mengikuti 

kursus berpidato dari Bung Karno, dan bersama Ibu saya—sebagai 

anggota Wanita Katolik Republik Indonesia [ WKRI]—saya mengikuti 

kursus politik bagi perempuan lesbian  dari Bung Karno.

Kegemaran saya berorganisasi pergerakan gerakan   berlanjut sampai sekarang. Di 

samping melakukan pekerjaan sebagai dosen di kampus saya juga 

aktif dalam organisasi pergerakan gerakan   masa perempuan lesbian  Perkumpulan Solidaritas 

perempuan lesbian  [SP]. Saya menjadi Ketua Badan Eksekutif Nasional SP 

tahun 1998-2002. Saya selalu bergabung dengan gerakan gerakan  rakyat 

seperti gerakan gerakan  Keadilan Konsumen. Di bidang gerakan gerakan  teologi, saya 

bergabung dalam EATWOT (Ecumenical Association of the Third 

World Theologian) bertugas sebagai Koordinator Regional Asia.

Peduli Kepada Rakyat

saat  terjadi tragedi G30S, saya berumur 22 tahun (saya lahir 21 

Agustus 1943) dan masih studi banding  Fakultas Ekonomi UGM. Keadaan 

Kampus UGM sangat kacau. Pendidikan sempat terhenti. Beberapa 

mahasiswa anggota Central gerakan gerakan  Mahasiswa Indonesia ( CGMI) 

dan dosen anggota Himpunan Sarjana Indonesia ( HSI), ditangkap 

karena dituduh telibat dengan G30S.

Antara tahun 1960-1965 situasi kehidupan rakyat, khususnya 

di keraton yogya  di mana saya tinggal, sangat susah. Makanan dan 

pakaian sangat susah diperoleh. Kami sekeluarga tidak mampu lagi 

makan nasi, tetapi harus makan jagung dan singkong, karena harga 

jagung dan singkong lebih murah dari harga beras. Masyarakat sering 

mendapatkan pembagian nasi bulgur, bantuan dari Gereja. Situasi 

sosial ekonomi sungguh buruk. Rakyat kecil benar-benar mengalami 

krisis sosial ekonomi. Saya bersama kawan-kawan dari organisasi pergerakan gerakan   

perempuan lesbian  Gerwani, bersama masyarakat kampung kami membentuk 

Koperasi Konsumsi (collective buying) dan Koperasi Simpan Pinjam. 

Kami membagikan minyak tanah, beras, dan gula pasir agar semua 

warga mendapatkan bagian bahan kebutuhan pokok ini . Akibat 

situasi krisis ini mendorong masyarakat sangat mudah kena provokasi 

terutama provokasi tentang kelompok Kapitalis Birokrat (KABIR). 

Di telinga rakyat pedesaan dan perkampungan, selalu dikampanyekan 

kejelekan kelompok KABIR ini. Mereka diinformasikan sebagai 

pembuat rakyat sengsara demi kepentingan kelompoknya sendiri.

Dalam situasi krisis sosial, ekonomi, dan politik pada tahun 1960-

an posisi Gereja Katolik terancam. Namun para pemimpin Gereja 

dan tokoh politik Katolik tanggap atas situasi ini. Seperti misalnya 

Bapak I.J. Kasimo sangat tidak setuju dengan konsep Bung Karno 

 Nasionalis, Agama, dan Komunis (NASAKOM). Beliau berpendapat 

tiga unsur ini  tidak mungkin dipaksakan untuk bersatu secara 

politik, karena ada perbedaan visi secara prinsip. Para pemimpin 

 Komunis, khususnya di bidang legislatif dan eksekutif nampak dan 

terasa memaksakan kehendak dan menyisihkan tokoh-tokoh Agama. 

Tokoh-tokoh Nasionalis pecah karena berbeda pandangan. Tetapi 

Gereja tetap menjalankan misinya menanggapi situasi krisis sosial 

dan ekonomi secara konsisten. Melalui lembaga Gereja dan umat, 

Gereja tetap berbagi sandang dan pangan dari bantuan luar negeri 

(bulgur dan pakaian bekas). organisasi pergerakan gerakan   Katolik seperti organisasi pergerakan gerakan   guru 

 Katolik, Pemuda Katolik, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik 

Indonesia (PMKRI) dan Wanita Katolik Republik Indonesia ( WKRI) 

semua menanggapi situasi krisis dengan hati-hati. Partai Katolik, 

 Pemuda Katolik, dan PMKRI tampak dan terasa sangat tanggap pada 

situasi politik.

Beberapa pemimpin Katolik baik di bidang politik, sosial, dan 

pendidikan secara aktif memberikan informasi secara rutin dan 

mendampingi kaum muda Katolik. Saya sebagai aktivis Pemuda Katolik 

merasakan situasi sosial politik rawan, tetapi sikap Gereja sangat jelas, 

hati-hati dan terus membantu ekonomi umat. Romo A.Sumandar, 

SJ dan Romo A.Jayasiswaya, Pr sebagai moderator Pemuda Katolik 

selalu mengingatkan agar kami berhati-hati, tidak mudah terpancing 

gerakan gerakan  rakyat yang sedang memanas. Di pedesaan, gerakan gerakan  Barisan 

Tani Indonesia ( BTI), di perkotaan gerakan gerakan  Pemuda Rakyat bertambah 

aktivitasnya. Mereka menunjukkan bahwa merekalah pembela rakyat. 

gerakan gerakan  “show of force” ini memancing kelompok organisasi pergerakan gerakan   massa 

kaum muda lainnya, termasuk Pemuda Katolik, Pemuda Marhaen, 

 Pemuda Ansor, dan sebagainya. gerakan gerakan  Wanita Indonesia ( Gerwani) 

melakukan kegiatan di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan 

budaya. Melalui kegiatan pembelian bahan kebutuhan pokok secara 

bersama-sama, pendidikan untuk anak-anak, dan latihan kesenian 

yang sangat giat mereka menunjukkan bahwa mereka peduli kepada 

rakyat.

Membaca Situasi

Menjelang akhir tahun 1965 situasi sosial politik makin memanas. 

Konfl ik terjadi di mana-mana, di antara golongan apa pun, baik 

konfl ik internal golongan maupun konfl ik antar golongan. Konfl ik 

juga melanda umat Katolik di Yogya, khususnya terhadap para 

pemimpin Katolik yang tidak menunjukkan ke- Katolik-annya. 

organisasi pergerakan gerakan   Pemuda Katolik DIY, misalnya, tidak percaya kepada 

wakil Katolik43 yang menjabat sebagai Badan Pimpinan Harian 

(BPH) Propinsi DIY. Oleh karena itu, Pemuda Katolik memasang 

iklan di harian Kedaulatan Rakyat, menyatakan bahwa tidak mengakui 

pejabat ini  sebagai wakil dari umat Katolik. Peristiwa ini menjadi 

masalah besar bagi Pemuda Katolik, khususnya Komda DIY. Untuk 

menyelesaikan masalah ini  saya diutus ke Jakarta menemui 

Pimpinan Pusat Partai Katolik (Bapak Kasimo dan Bapak Frans Seda) 

untuk menjelaskan duduk persoalannya. 

Tanggal 1 Oktober 1965 pukul 7.00 pagi, saya berangkat ke 

Jakarta menggunakan kereta api pagi dari Stasiun Tugu. Tetapi sebelum 

berangkat, Ibu saya yang mendengarkan Berita RRI berpesan agar 

saya hati-hati karena di Jakarta ada kudeta Dewan Jenderal. Tanpa 

perasaan takut, saya berangkat ke Jakarta ditemani Sulanjana, rekan 

 Pemuda Katolik yang juga anggota Angkatan Laut Republik Indonesia 

(ALRI). Dalam kereta, saya duduk berdampingan dengan seorang 

laki-laki membawa radio transistor dan selalu mendengarkan berita 

radio. sesudah  sampai di Cirebon, laki-laki tadi menghilang, radio dan 

tas pakaiannya ditinggal. saat  itu hati saya mulai merasakan sesuatu 

tidak beres yang berkaitan dengan berita kudeta Dewan Jenderal di 

Jakarta. Kekhawatiran saya bertambah besar saat  tiba di stasiun 

Gambir, karena tempat itu sudah penuh dengan tentara. 

Tujuan saya menginap di rumah paman saya di kompleks Halim 

saya batalkan karena daerah menuju ke sana diblokir tentara. Maka 

saya dan Sulanjana menuju ke Pusroh [Pusat Rohani] Katolik, di 

Jalan Gunung Sahari. Di sana kami disambut oleh Romo Wijoyo, SJ, 

Koordinator Pusroh Katolik. Kami dimarahi karena dalam situasi yang 

sangat genting kami pergi ke Jakarta. Kami hanya boleh menginap satu 

malam dan disarankan untuk segera pulang ke Yogya. Tetapi karena 

tujuan kami menemui Pimpinan Pusat Partai Katolik belum terlaksana, 

maka kami pindah menginap di rumah saudara di daerah Kemayoran. 

Namun sial, saya dimarahi kakak saya karena ketahuan Sulanjana 

membawa pistol, padahal hari itu sedang diadakan pembersihan di 

Kompleks Perumahan kakak. Sadar bahwa kami sedang menghadapi 

situasi genting, Sulanjana memisahkan diri. Sejak itu saya tidak tahu 

bagaimana nasibnya. 

Di rumah saudara saya ini, saya menyaksikan berita tentang 

pembunuhan para Jenderal. Kami semua menyadari bahwa ini semua 

perbuatan PKI , tetapi tidak berani bicara terbuka. Bersama kakak 

saya, saya menyaksikan pemakaman para Jenderal bersama banyak 

orang yang memadati sepanjang jalan menuju makam. sesudah  tiga 

hari saya berada di Jakarta dan tidak dapat menemui Pimpinan Pusat 

Partai Katolik, saya disuruh pulang ke Yogya oleh kakak saya. Ia tidak 

berani menanggung keselamatan saya karena saya selalu keluar dari 

rumah mereka untuk berusaha ketemu Pak Kasimo dan Pak Frans 

 Seda. Akhirnya saya pulang ke Yogya, sendiri. 

Sampai di Yogya, saya melihat bahwa situasi tegang melanda 

kawan-kawan karena hilangnya Pak [Brigjen] Katamso dan Pak 

[Letkol] Sugijono, Komandan Resimen dan Komandan Kodim 

DIY. Suasana menjadi bertambah mencekam saat  jenazah mereka 

ditemukan di Kompleks tentara Kentungan, keraton yogya , dalam

keadaan mengenaskan. Sejak itu situasi kami aktivis Pemuda Katolik 

sudah tidak aman lagi. Berkali-kali saya dicari anggota Pemuda 

Rakyat yang datang ke rumah saya. Ibu saya selalu melindungi saya 

dan mengatakan bahwa saya tidak di rumah. Saya dan kawan-kawan 

aktivis Katolik dari organisasi pergerakan gerakan   Katolik lainnya terpaksa sembunyi dan 

mengadakan pertemuan rutin untuk membaca situasi.

Ikut Terseret Arus

Situasi sosial politik makin tidak menentu. Berita yang dimuat di surat 

kabar Jakarta sangat mempengaruhi pikiran rakyat, walaupun sering 

berbeda dengan kenyataan di daerah. Berita-berita mengerikan yang 

dituduhkan kepada PKI sangat menakutkan. Membaca berita surat 

kabar, mendengar cerita pengalaman kawan-kawan dan mengalami 

sendiri kejadian-kejadian aneh, saya sadar bahwa pada waktu itu 

telah terjadi peristiwa luar biasa. Saya mengalami peristiwa sangat 

mengerikan saat  saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana 

tentara baret merah membunuh sekelompok orang di pinggir Sungai 

Wedi di daerah Klaten, Jawa Tengah. 

saat  itu, saya akan menjemput tunangan saya yang bekerja di 

sebuah bank di Bayat, Klaten. Saya sangat khawatir karena sudah dua 

minggu tunangan saya tidak pulang, padahal biasanya setiap Sabtu 

pulang. Sepanjang jalan, saya melihat pohon-pohon ditebangi untuk 

merintangi jalan. saat  sampai di Sungai Wedi44, saya menyaksikan 

pembunuhan massal itu. Mayat para korban dibuang begitu saja di 

sepanjang sungai. Kejadian lain yang mengerikan dialami oleh sahabat 

saya mahasiswa ekonomi. Ibunya yang menjadi Lurah di suatu Desa 

di Pati, Jawa Tengah, dibunuh di depan dia, bapak dan saudaranya, 

karena Ibu Lurah ini  adalah anggota Gerwani. Masih banyak lagi 

kejadian mengerikan yang terjadi selama bulan Oktober-Desember 

1965. 

Menghadapi situasi yang menegangkan ini  kami para 

aktivis Katolik makin mendalami persoalan sosial-politik melalui 

diskusi-diskusi dan analisis fakta. Kami berkumpul secara rutin. Agar 

aman, kami berpindah-pindah tempat. Pertemuan selalu dihadiri para 

aktivis Katolik dari organisasi pergerakan gerakan   massa dan organisasi pergerakan gerakan   politik. Walaupun 

kami membuat analisis sosial politik secara kritis, media massa telah 

berhasil membentuk opini publik sehingga kami cenderung percaya 

bahwa yang membuat kekacauan adalah PKI . Oleh karena itu saat  

suasana politik membawa angin untuk membubarkan PKI , kami 

para aktivis Katolik ikut terseret arus bergabung dalam demonstrasi 

Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia ( KAMI), Kesatuan Aksi Pemuda 

dan Pelajar Indonesia ( KAPPI), dan Keatuan Aksi Wanita Indonesia 

(KAWI). Kami bergabung dengan organisasi pergerakan gerakan   Islam dan Nasionalis. 

Suasana politik membawa umat Katolik mendukung pembubaran 

PKI dan semua organisasi pergerakan gerakan   di bawah payungnya, tanpa bisa berpikir 

jernih.

Ada Skenario Besar

Sebagai aktivis organisasi pergerakan gerakan   Pemuda Katolik saya juga bergabung dalam 

demonstrasi untuk mendukung pembubaran PKI dan organisasi pergerakan gerakan  ￾organisasi pergerakan gerakan   di bawah payungnya. Pada waktu itu, saya merasa ada 

arus politik sangat kuat yang mendorong rakyat agar semua setuju 

PKI dan sekutunya dibubarkan. Media massa, baik surat kabar, 

radio, dan televisi sangat berperan membentuk opini publik dan 

semua menyalahkan PKI . Tetapi sebagai seorang aktivis Katolik yang 

sebelumnya sangat akrab bekerja dengan para aktivis Gerwani dalam 

menanggapi krisis ekonomi dengan kegiatan sosial, pendidikan dan

ekonomi, saya merasakan telah terjadi kekerasan dan ketidakadilan 

terhadap anggota organisasi pergerakan gerakan   di bawah naungan PKI . Lebih-lebih saat  

penangkapan dan pembunuhan orang-orang yang dianggap terlibat 

organisasi pergerakan gerakan   komunis menjadi membabi buta. Teman Bapak saya yang 

menggantikan Bapak menjadi Ketua Serikat Buruh Kesehatan DIY 

juga ikut ditangkap.45 Padahal beliau beragama Protestan. 

Penangkapan kawan-kawan saya sekampung yang menjadi anggota 

 Gerwani juga merisaukan hati saya. Ada dua orang ibu anggota aktif 

 Gerwani yang bekerja sama dengan saya dalam Koperasi Kampung 

juga ditangkap. Saya sangat marah dan tidak bisa menerima kejadian 

itu. Maka saya beranikan diri untuk membela mereka walaupun saya 

terpaksa menjadi bulan-bulanan petugas Polisi Militer di Makodim 

 keraton yogya . Melalui kesaksian Romo A. Jayasiswaya, Pr (moderator 

 Pemuda Katolik) dan Bapak FX. Sastraharjana (polisi yang selalu 

menolong kami) tentang diri saya, saya berhasil membebaskan rekan 

kerja sekampung saya itu. 

Kerisauan saya bahwa ada yang tidak beres dengan cara-cara 

menghadapi Tragedi ’65 ini mendapat jawaban saat  saya diminta 

membantu Romo P. De Blot, SJ untuk mendampingi keluarga para 

tahanan politik yang ditampung di Wisma Realino, keraton yogya . Dari 

cerita pengalaman mereka, saya makin yakin bahwa ada skenario besar 

di belakang Tragedi 1965.

Bersikap Rasional

Sebagai seorang Katolik, saat  itu pandangan saya masih terbentuk 

oleh ajaran-ajaran Gereja yang memisahkan politik dan non-politik 

secara dikotomis. Oleh karena itu saya tidak heran kalau Gereja dan 

para pemimpin Gereja tampak “menjaga jarak” dari kegiatan berbau 

politik, seperti membuat pernyataan atau memberi dukungan tentang 

suatu sikap politik tertentu. Perilaku politik kami dipimpin oleh 

Partai Katolik, yang kami percaya mendapatkan restu dari Gereja. 

Karena itu saat  Partai Katolik mendukung pembubaran PKI , kami 

mengikutinya.47 Secara perseorangan beberapa umat Katolik, Awam, 

Pastor, Bruder, Suster terlibat langsung dalam pekerjaan kemanusiaan, 

walaupun belum banyak yang berani secara terbuka. 

 Gereja Katolik baik para pemimpin maupun umatnya lebih 

memilih menanggapi Tragedi 1965 dengan melayani pekerjaan 

kemanusiaan. Saya sebagai aktivis organisasi pergerakan gerakan   pemuda juga 

mengurangi kegiatan berpolitik praktis. Lebih-lebih sesudah  saya 

ditangkap polisi, ditahan dua hari di Mapolda keraton yogya  karena 

harus mempertanggungjawabkan kerusuhan yang terjadi saat  kami 

melakukan demonstrasi bersama organisasi pergerakan gerakan   pemuda lainnya. Nama 

saya ada dalam daftar intel Makodim untuk dipantau terus di mana 

keberadaan saya. Karena itu, saya harus bersikap rasional agar tidak 

mati konyol.

Pada tahun 1965 itu menurut pengamatan saya, masyarakat 

 keraton yogya  pada umumnya dilanda kecemasan karena peristiwa￾peristiwa mengerikan yang terjadi di sekitar wilayah keraton yogya . 

Misalnya di Desa Manisrenggo, sebelah timur Prambanan. Desa itu 

terkenal sebagai tempat pembunuhan orang-orang yang dituduh 

terlibat PKI . Masyarakat resah karena setiap hari dihadapkan pada 

berita tentang orang-orang yang hilang, ditangkap, dibunuh. Berita 

tentang sumur di desa-desa tertentu sebagai kuburan massal menjadi 

berita yang disajikan setiap hari. Namun demikian, kehidupan 

masyarakat tetap tenang dan tidak ada gejolak yang menonjol.

Kekuasan Ekonomi Internasional

Menurut pengamatan saya memang terjadi perubahan situasi sosial, 

ekonomi, dan politik di Indonesia pasca-Tragedi 1965. Perubahan 

diawali dengan terjadinya kekerasan dan politik represif dari militer. 

Di bidang sosial, masyarakat yang semula kebingungan, takut kepada 

orang-orang komunis, mulai berproses dan percaya kepada militer, 

khususnya Angkatan Darat yang tampil sebagai “pelindung” rakyat. 

Rakyat yang pandangan sudah terbentuk bahwa PKI adalah dalang 

dari tragedi 1965, menjadi percaya bahwa Angkatan Darat adalah 

“penyelamat”. Kekuasaan birokrasi mulai diganti dari pimpinan sipil 

menjadi pimpinan militer. Hampir semua Gubernur dan Bupati 

di wilayah seluruh Indonesia dijabat oleh militer. Militerisme yang 

terwujud dalam bentuk kekerasan mulai dialami rakyat Indonesia. 

Para aktivis yang membuat gerakan gerakan  di akar rumput dicurigai, diculik, 

atau ditangkap secara terbuka.

 Situasi politik membuat orang tidak berani mengkritik, membuat 

analisis sosial politik, berorganisasi pergerakan gerakan   mandiri atau melakukan gerakan gerakan  

massa. Alasannya karena takut dituduh PKI . Berorganisasi pergerakan gerakan   harus 

minta izin. Bahkan segala kegiatan yang melibatkan orang banyak 

harus minta izin. Politik pemerintah yang represif, penyalahgunaan 

wewenang dari pimpinan terjadi di mana-mana, khususnya persoalan 

tanah. Para pejabat membeli tanah rakyat. Para aktivis organisasi pergerakan gerakan   

masa, baik organisasi pergerakan gerakan   sosial dan budaya banyak yang hilang diculik. 

Saya sendiri tidak berani melakukan kegiatan berorganisasi pergerakan gerakan   di luar 

pekerjaan saya sebagai dosen, karena telah terjadi kekerasan yang 

tidak manusiawi. Perspektif militer mulai mempengaruhi masyarakat, 

memandang golongan lain sebagai kawan atau lawan.

Kehidupan ekonomi mulai terasa membaik, karena pemerintah 

mulai mengadakan kerja sama dengan negara-negara kapitalis. Utang 

Luar Negeri dan investasi asing mulai mengalir. Situasi ini memicu 

Peristiwa MALARI sekitar tahun 1970-an. Peristiwa ini terjadi karena 

para aktivis mahasiswa secara kritis mulai sadar bahwa perbaikan 

ekonomi yang terjadi adalah perbaikan semu. Namun demikian, 

demonstrasi ini ditumpas dengan kekerasan militer. Oleh pemerintah 

 Orde Baru, bangsa Indonesia mulai dilibatkan dengan kekuasaan 

ekonomi internasional.

Kapitalis juga Diuntungkan

Tragedi 1965 sangat merugikan masyarakat yang dituduh terlibat, 

padahal mereka sebagai anggota organisasi pergerakan gerakan   tidak tahu-menahu tentang 

rencana peristiwa itu. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari keluarga 

PKI dan organisasi pergerakan gerakan   di bawahnya diberi tanda “ ET” yang berarti Eks-

 Tahanan Politik. Mereka diperlakukan diskriminatif dan disingkirkan. 

Para aktivis organisasi pergerakan gerakan   sosial kemasyarakatan juga dirugikan karena 

banyak organisasi pergerakan gerakan   yang dibekukan atau dibubarkan. Masyarakat tidak 

bebas untuk membentuk organisasi pergerakan gerakan  . Bahkan kaum perempuan lesbian  juga 

jadi takut berorganisasi pergerakan gerakan  , karena bisa dituduh Gerwani. perempuan lesbian , 

pemuda, petani, buruh yang semula aktif dan militan berorganisasi pergerakan gerakan   

semakin menurun jumlahnya atau berhenti sama sekali. Dalam situasi 

rakyat takut berorganisasi pergerakan gerakan   ini, pemerintah membentuk organisasi pergerakan gerakan   

seperti PKK dan Dharma Wanita untuk perempuan lesbian . Pemerintah juga 

membentuk organisasi pergerakan gerakan   untuk buruh, petani, dan pemuda, bahkan 

membentuk Koperasi versi pemerintah.

Pihak yang diuntungkan dari peristiwa ini  adalah militer, 

khususnya Angkatan Darat. Kekuasaan penuh ada di tangan mereka. 

Pemerintah bekerja sama dengan negara-negara kapitalis. Untuk 

memperbaiki perekonomian dan demi pembangunan, pemerintah 

membuka investasi asing. Pembangunan Indonesia bersifat develop￾mentalist, berorientasi pada kenaikan pendapatan nasional saja, tanpa 

memperhatikan aspek pemerataan. Kekuasaan diktator membawa 

masyarakat tidak berani melawan. Situasi represif membuat masyarakat 

takut sehingga menjadi tidak kritis. Dalam situasi seperti ini para 

kapitalis juga diuntungkan.

Tetap Tidak Berani Kritis

Politik Indonesia baik dalam negeri maupun luar negeri saat itu 

memperkuat terjadinya kemiskinan struktural yang membuat 

banyak orang menderita. Padahal realitas menunjukkan bahwa ada 

sekelompok masyarakat yang hidup berkelimpahan. Masyarakat sadar 

bahwa telah terjadi ketidakadilan dalam kehidupan. Jurang antara 

kaya dan miskin semakin lebar, sehingga muncul kecemburuan sosial. 

Dalam situasi seperti ini rakyat mudah dihasut dan dimanfaatkan 

bagi kepentingan tertentu. Pada tahun 1960-an penderitaan rakyat 

semakin berat dan meluas. Cita-cita Bung Karno “berdiri di atas kaki 

sendiri” makin jauh dari kenyataan. Perekonomian makin terpuruk 

mengingat Indonesia itu sangat luas sementara situasi sosial, ekonomi, 

dan budayanya sangat beragam. Penderitaan rakyat ini rupanya 

dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu untuk menghasut rakyat. 

Melalui kampanye didengung-dengungkanlah pertanyaan “siapa” 

yang membuat penderitaan, dan bukan “apa” yang menyebabkan.

Dengan menekankan sisi “siapa”-nya berarti terbukalah pintu untuk 

mengkambing-hitamkan pihak-pihak tertentu, dan pihak tertentu itu 

harus dilawan, dibunuh, dimusnahkan. 

Pengalaman belajar Teologi Pembebasan dari Amerika Latin, 

membuat saya bisa merasakan bahwa situasi rakyat di negara-negara 

Dunia Ketiga,48 di termasuk Indonesia, sama dengan situasi rakyat 

di negara-negara Amerika Latin. Kemiskinan struktural tidak dapat 

diselesaikan dengan sedekah yang bersifat karitatif. Di Amerika Latin 

juga terjadi kemiskinan struktural, di mana para pemimpin Negara 

dan Gereja menghadapinya secara karitatif. Tetapi perbedaan besar 

antara Indonesia dan Amerika Latin adalah cara penyadaran rakyat. 

Di Amerika Latin, khususnya di Brazil,49 rakyat diajak memikirkan 

pengalaman hidup dan merefl eksikan iman mereka. Mereka diajak 

untuk mencari apa yang menyebabkan kemiskinan, lalu diajak untuk 

menyadari kemiskinan sebagai keprihatinan bersama, untuk kemudian 

diajak mencari penyelesaiannya secara bersama-sama. Kalau di Indonesia, 

rakyat digiring untuk mencari kambing hitam siapa yang membuat 

kemiskinan. Akibatnya terjadi kemarahan rakyat yang mendorong 

perbuatan anarkis melawan golongan yang dituduh sebagai pembuat 

penderitaan rakyat. Sebagaimana kita tahu, persoalan kemiskinan dan 

penindasan itu sangat sarat muatan emosi yang mudah disulut dan 

mudah meledak.

Pada tahun 1960-an, umat Katolik termasuk saya masih me￾man dang politik secara sempit. Secara dikotomis dibedakan dan 

dipisahkan antara kegiatan politik dan kegiatan beragama. Ajaran 

Gereja yang membentuk pandangan seperti itu membuat saya harus 

benar-benar membedakan kegiatan politik dan kegiatan beragama. 

Politik dipandang sebagai kekuasaan duniawi. Oleh karena itu, saya 

tidak heran kalau pada tahun 1965-1966 Gereja seolah-olah “diam”, 

sehingga umat Katolik juga ikut “diam”. Bahkan banyak umat Katolik 

mengecam sesama umat yang melakukan kegiatan politik di luar partai 

politik. Misalnya, umat mengecam Pastor yang ikut menandatangani 

pernyataan “40 tokoh masyarakat” tentang keprihatinan rakyat DIY, 

saat  Bapak Kardinal J. Darmoyuwono bergabung dengan gerakan gerakan  

Ratu Adil mencita-citakan keadilan dan perdamaian. Ingat misalnya 

kasus Sawito. Masih banyak umat Katolik yang memberi komentar 

sinis pada karya kenabian para imam ini . Ajaran Gereja yang 

diterima umat seperti itu membuat umat Katolik kurang berani tampil 

menyuarakan kebenaran, membela keadilan, dan memperjuangkan 

perdamaian.

Pelajaran lain yang sangat besar yang saya petik adalah peranan 

luar biasa media massa dalam membentuk pandangan masyarakat. 

Berita yang tersiar melalui surat kabar, radio, dan televisi ternyata 

sangat mudah dianggap sebagai kebenaran, walaupun tidak sedikit 

yang menyesatkan. Apalagi telah terjadi monopoli informasi. Berita 

yang didengar, dilihat, dan dibaca dianggap sebagai kebenaran dan 

akhirnya membentuk opini publik. Berita-berita dibuat dengan sengaja 

untuk menyesatkan rakyat tanpa rakyat mampu menyadarinya. Cara￾cara seperti ini berlanjut pada era Orde Baru. Akibatnya masyarakat 

menjadi tidak berani bersikap kritis.

Bergabung

Belajar dari pengalaman saya berada dalam suasana Tragedi 1965, 

saya menjadi sadar bahwa pandangan dikotomis terhadap politik dan 

agama ternyata tidak realistis. Saya sadar dan makin memahami konsep 

Feminis Radikal yang mengatakan, “the personal is political”. Artinya 

aspek personal-politik, domestik-publik, duniawi-ilahi, dan sebagainya 

harus dipandang secara utuh, tidak secara dikotomis. Oleh karena 

itu, pemahaman saya tentang politik telah berubah. Politik tidaklah 

sekadar perebutan kekuasaan, melainkan bagaimana kita berperan serta 

dalam menentukan keputusan-keputusan yang dimaksudkan untuk 

membuat pranata kehidupan agar manusia dan ekologi makin saling 

memberikan manfaat sehingga terciptalah keadilan dan perdamaian. 

Untuk menghilangkan pandangan dikotomis atas politik dan agama 

perlu disadari bahwa berpolitik dan refl eksi iman merupakan suatu 

kesatuan utuh. Proses “Aksi–Refl eksi–Aksi Lanjut” merupakan proses 

berpolitik untuk melakukan perubahan sosial, politik, ekonomi dan 

budaya.

Karya Yesus Kristus mewartakan Kerajaan Allah dan menyerukan 

pertobatan belum selesai. Oleh karenanya, kita yang mengaku murid￾murid Yesus wajib melanjutkan karya ini . Melanjutkan karya 

Yesus tidak mungkin terjadi kalau kita tidak berpolitik. Mewartakan 

Kerajaan Allah berarti menciptakan dunia baru yang adil dan damai, 

karena hanya Allah yang me-Raja. Cara yang dipilih Yesus untuk 

melaksanakan karya-Nya adalah melakukan gerakan gerakan  rakyat dengan 

metoda Aktif Tanpa Kekerasan. gerakan gerakan  perubahan sosial, ekonomi, 

politik, dan budaya, menuju dunia baru dilakukan dengan kegiatan 

politik. 

Agar tetap setia menjadi murid Yesus, sampai sekarang saya 

bergabung dengan gerakan gerakan  ini. Di dunia sudah bergulir gerakan gerakan  rakyat 

yang mencita-citakan terwujudnya “dunia baru”. gerakan gerakan  dunia 

dilakukan oleh pribadi dan lembaga atau organisasi pergerakan gerakan   yang bergabung 

dalam World Social Forum (WSF). gerakan gerakan  dunia yang bersemboyan 

another world is possible itu berawal dari Puorto Allegre, Brazil, dan 

sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia guna mengajak semua 

orang agar mencita-citakan dunia adil dan damai. gerakan gerakan  yang boleh 

diikuti oleh siapa saja tanpa diskriminasi ini selalu dibarengi dengan 

refl eksi teologi para teolog dunia yang bergabung dalam World Forum 

on Theology and Liberation (WFTL).

Saya mengajak semua pengikut Yesus untuk bergabung dalam 

gerakan gerakan  dunia ini.[

PADA umumnya suatu narasi sejarah tidak dibuat demi dirinya 

sendiri. Narasi sejarah dibuat demi tujuan-tujuan tertentu, termasuk 

tujuan-tujuan sosial, politis, atau yang lain. Itulah sebabnya hampir 

setiap kelompok masyarakat merasa perlu untuk menyampaikan 

sejarahnya dari satu generasi ke generasi lain. Sebagaimana dikatakan 

oleh Paul Thompson dalam artikel singkat  The Voice of the Past, melalui sejarah 

masyarakat berusaha memahami apa yang bergerak gerak  dan berkembang 

di lingkungannya, baik secara sosial, politik, kultural maupun 

ekonomi. Suatu narasi sejarah, misalnya, diharapkan dapat membantu 

masyarakat semakin menyadari bahwa ternyata peristiwa-peristiwa 

yang terjadi di masa lalu itu tidak serta merta berhenti di masa lalu, 

melainkan tetap “hidup” dan mempengaruhi gerak dan cara berpikir 

masyarakat sekarang ini. Pengaruh itu mungkin akan terus berlanjut 

bahkan hingga ke waktu-waktu yang akan datang.6

Dalam menyampaikan narasi sejarah biasanya masyarakat 

menggunakan cara tertulis atau cara lisan, meskipun mungkin juga 

kombinasi antara keduanya. Sementara cara pertama menggunakan medium atau sarana tulis yang hasilnya bisa dibaca berulang-ulang, cara 

kedua mengandalkan penyampaian melalui tuturan langsung tanpa 

tulisan. Cara pertama biasanya banyak dipakai  oleh masyarakat￾masyarakat yang sudah lama mengenal dan terbiasa dengan budaya 

tulis-menulis. Sementara itu cara kedua (lisan) bisa dengan mudah 

ditemukan dalam masyarakat yang belum terbiasa dengan budaya 

tulis. Bisa juga di antara warga masyarakat yang untuk jangka waktu 

yang lama tersisihkan atau terbatas aksesnya terhadap sarana-sarana 

pendidikan modern.

Pada gilirannya baik medium tertulis maupun lisan akan ber￾gu na bagi sejarawan dalam melakukan penelitian dan penulisan 

sejarah. Dalam penelitian atau penulisannya, seorang sejarawan dapat 

menggunakan sumber-sumber tertulis maupun lisan yang datang dari 

masyarakat. Bagi para sejarawan, baik sumber-sumber tertulis mau￾pun lisan penting dalam rangka studi dan penelitian sejarah-sebagai￾ilmu maupun dalam rangka memahami dan menerangkan sejarah￾seba gai-peristiwa. Dengan demikian, jika dikerjakan dengan baik, 

penu lisan sejarah yang dasarnya adalah sumber-sumber lisan (sering 

disebut “sejarah lisan” begitu saja), dapat memperkaya tidak hanya 

penulisan sejarah itu sendiri, melainkan juga pemahaman akan masa 

lalu masyarakat atau bangsa dengan segala dinamikanya.

Makin Kuat

Salah satu keuntungan dari sejarah lisan adalah bahwa melaluinya, 

kita dapat memberi “ruang” yang lebih luas kepada orang-orang yang 

selama ini tidak mendapat cukup kesempatan untuk menarasikan 

sejarahnya, khususnya mereka yang berasal dari kelas bawah, mereka 

yang memiliki keterbatasan akses ke publik, maupun mereka yang

terlanjur dianggap “kalah” oleh elemen-elemen tertentu dalam 

masyarakat.7

 Sekaligus sejarah lisan memberi kesempatan kepada 

para sejarawan untuk menyampaikan pesan sosial sejarah dengan cara 

mendengarkan dan menarasikan ungkapan hati dan pikiran mereka. 

Lebih dari itu, sejarah lisan dapat menjadi semacam alternatif bagi 

narasi besar dan resmi yang diproduksi dan direproduksi oleh para 

penguasa dan yang untuk jangka waktu yang lama beredar luas serta 

dianut oleh sebagian besar warga masyarakat.8

Dengan mengangkat suara-suara dan dari masyarakat di lapisan 

bawah yang selama ini kurang terdengar atau bahkan terbungkam, 

cakupan penulisan sejarah menjadi lebih luas. Narasi sejarah tak 

lagi didominasi oleh suara elite, apalagi elite pemegang kekuasaan, 

melainkan terbuka terhadap berbagai pandangan dan dimensi yang 

berasal dari masyarakat secara keseluruhan. Dalam kata-kata Paul 

 Thompson disebutkan: 

By introducing new evidence from the underside, by shifting the focus and 

opening new areas of inquiry, by challenging some of the assumptions and 

accepted judgements of historians, by bringing recognition to substantial groups 

of people who had been ignored, a cumulative process of transformation is set in 

motion... History becomes, to put it simply, more democratic.9

Sebagaimana sering terjadi, suatu kekuasaan yang bersifat totaliter 

cenderung merepresi ingatan-ingatan yang tidak sejalan dengan 

kepentingannya, termasuk ingatan-ingatan yang sifatnya personal, 

lokal, dan berasal dari para korban kekuasaan totaliter ini . Apa 

yang diinginkan oleh suatu rezim totaliter seperti itu adalah bahwa masyarakat hanya boleh mengingat narasi-narasi yang diizinkan oleh 

rezim untuk diingat.10

Meskipun demikian, tidak berarti bahwa narasi sejarah resmi yang 

berasal dari kekuasaan totaliter seperti itu harus disingkirkan begitu 

saja. Ada unsur-unsur tertentu dalam narasi sejarah versi penguasa 

yang tetap perlu untuk dicermati karena unsur-unsur itu merupakan 

cerminan dari suatu realitas atau kepentingan tertentu. Sebagaimana 

sekarang makin disadari, setiap “teks” lahir dari “konteks” tertentu.11

Demikian halnya teks-teks sejarah yang lahir dari para penguasa 

otoriter.

Itulah sebabnya suatu studi sejarah akan menjadi lebih menarik 

jika di dalamnya terkandung narasi-narasi baik yang disampaikan 

oleh para penguasa dengan segala kepentingannya, maupun oleh 

mereka yang berada di luar kepentingan kekuasaan itu, serta mereka 

yang telah menjadi korban dari kepentingan kekuasaan ini . 

Dengan memadukan bahan-bahan yang diperoleh secara lisan dari 

para korban serta mereka yang berada di luar lingkaran kepentingan 

kekuasaan dengan bahan-bahan yang berasal dari mereka yang berada 

di dalam lingkaran kekuasaan diharapkan bahwa seorang sejarawan 

dapat melakukan rekonstruksi masa lalu secara lebih realistik dan 

lebih mendalam. Hal itu penting, mengingat bahwa yang namanya 

realitas itu bersifat multidimensional. Melalui sejarah lisan, seorang 

sejarawan dapat membantu menunjukkan multidimensionalitas dari 

realitas itu.

Dalam kaitan dengan penulisan sejarah lisan yang berasal dari 

orang-orang di luar kepentingan kekuasaan, para pemikir besar seperti 

E.P. Thompson dan James Hinton sebenarnya merupakan perintis 

penulisan sejarah yang tidak bersumber pada elite kekuasaan. Namun 

demikian, keduanya masih mendasarkan karya-karya mereka pada 

dokumen-dokumen yang ditulis oleh para petugas yang digaji oleh 

pemerintah. Bahan-bahan yang mereka dapatkan belum benar-benar 

berasal dari hasil perjumpaan dan wawancara langsung dengan rakyat 

di lapisan bawah. Sekarang ini makin kuat desakan untuk menulis 

sejarah yang melibatkan sumber-sumber yang datang langsung dari 

warga masyarakat di lapisan akar rumput, khususnya yang diperoleh 

dengan secara langsung menemui dan mewawancarai mereka.

Ingatan

Perlu disadari, suatu proses penulisan sejarah lisan tidak hanya 

menguntungkan masyarakat atau pembaca pada umumnya. Proses 

penulisan sejarah lisan juga menguntungkan para sejarawan itu sendiri. 

Dengan mewawancarai narasumber, misalnya, seorang sejarawan 

didorong (baca: diberi kesempatan) untuk menjumpai dan bekerja 

sama secara langsung dengan orang lain, sehingga ia tidak hanya 

“asyik” bekerja sendirian di ruang tertutup ber-AC yang penuh dengan 

dokumen dan artikel singkat -artikel singkat  rujukan. Melalui sejarah lisan, seorang 

sejarawan mendapat kesempatan untuk memperkaya pengalaman 

dalam hal relasi antar manusia (human relationship). Sekaligus dengan 

begitu, seorang sejarawan mendapat ruang untuk mendengarkan serta 

berbagi pengalaman dan pandangan dengan para narasumber sebagai 

sesama manusia (sharing experience on a human level). Artinya, seorang 

sejarawan dapat berelasi dengan orang lain bukan dalam konteks relasi 

antara seorang peneliti di satu sisi dan seorang terteliti di sisi lain, atau 

relasi antara orang yang merasa diri lebih tahu dengan orang lain yang 

dianggap kurang tahu, melainkan dalam relasi antar sesama manusia 

yang posisinya sejajar, meskipun mungkin memiliki pengalaman dan 

pandangan yang berbeda.

Lebih dari itu, wawancara dalam rangka sejarah lisan dapat 

mempertemukan orang dari berbagai latar belakang sehingga mereka 

bisa berbincang satu sama lain secara langsung. Suatu kesempatan 

yang sulit terbangun jikalau tidak dalam rangka kepentingan penulisan 

sejarah lisan. Jadi, peneliti mungkin akan sulit untuk bertemu dan 

berbincang dengan banyak narasumber jika tanpa proses wawancara. 

Melalui wawancara dalam rangka penulisan sejarah lisan, seorang 

sejarawan dimungkinkan untuk berjumpa dengan orang-orang lain 

yang memiliki nilai-nilai atau pandangan yang berbeda dengan 

pandangan yang selama ini telah ia miliki, sehingga ia dapat terbantu 

untuk membuka atau memperbaharui cakrawala pandangnya 

sendiri.13

Itulah sebabnya seorang sejarawan perlu mengusahakan agar 

hubungan yang berlangsung antara dirinya sebagai seorang peneliti 

sejarah dan para narasumbernya, serta hubungan antara sejarah dan 

masyarakat, tidak merupakan suatu hubungan yang sifatnya linear 

atau searah, melainkan hubungan yang bersifat timbal-balik, dinamis, 

dialektik dan saling memperkaya. Dengan kata lain, karena menulis 

dengan semangat demikian dan menyusun studinya di seputar 

manusia-manusia konkret di lapangan, diharapkan bahwa seorang 

sejarawan akan dapat membantu manusia-manusia lain agar semakin 

menjadi manusia

Catatan demikian itu penting, mengingat bahwa seharusnya 

sejarah mampu mendorong seorang sejarawan (atau siapa pun juga) 

un tuk secara kritis dan terus-menerus berpikir ulang atas pemahaman￾pemahaman lamanya akan realitas, sekaligus men dorongnya untuk 

secara rutin melakukan perubahan, baik itu perubahan di tingkat 

individual, atau itu di tingkat sosial. Ditarik lebih jauh, dengan 

menulis sejarah yang melibatkan sumber-sumber yang diperoleh dari 

kalangan elite maupun yang didapat secara lisan dari kalangan bawah, 

seorang sejarawan mendorong orang lain maupun dirinya sendiri 

untuk tidak hanya melakukan renungan tentang dunia, melainkan 

untuk “mengubah” dunia.15

Salah satu unsur pokok dalam sejarah lisan tentu saja adalah 

apa yang disebut dengan “ingatan” atau memory, khususnya ingatan 

yang dimiliki oleh para narasumber yang merupakan subjek pene￾litian sejarah lisan. Ingatan yang dimiliki oleh para narasumber itu 

merupakan bahan utama yang diolah oleh sejarawan agar selanjutnya 

menghasilkan suatu narasi sejarah lisan. Namun demikian, penga￾laman menunjukkan bahwa masalah ingatan dalam kaitannya dengan 

penelitian dan penulisan sejarah lisan bukanlah masalah yang ringan. 

Apalagi jika subjek penelitian dan penulisan itu adalah korban 

pelanggaran hak-hak asasi manusia ( HAM) yang ingatannya penuh 

dengan ingatan akan praktik-praktik kekerasan yang menimpanya 

di masa lalu. Dalam banyak kasus, oleh para korban sejumlah unsur 

dari ingatan itu telah direpresi atau bahkan coba “dihapus” dari benak 

mereka. Alasannya bisa karena adanya desakan dari luar, bisa juga 

karena adanya desakan dari dalam diri orang yang bersangkutan. 

Desakan dari diri sendiri itu muncul misalnya karena adanya rasa 

takut atau karena faktor-faktor yang lain.

Ruang Relasi

Bertolak dari gagasan-gagasan di atas, jelaslah bahwa narasi-narasi 

sejarah yang ada dalam artikel singkat  ini tidak dimaksudkan demi dirinya 

sendi ri, melainkan demi tujuan-tujuan tertentu. Salah satunya adalah 

membantu masyarakat dalam memahami apa yang bergerak gerak  dan 

berkembang di sekitarnya, sekaligus menyadari bahwa banyak peristiwa 

yang terjadi di masa lalu itu tidak serta merta berhenti pada masa lalu 

itu, melainkan tetap “hidup” dan terus memiliki pengaruhnya hingga 

sekarang bahkan mungkin hingga ke masa-masa yang akan datang. 

Ada banyak narasi disuguhkan dalam artikel singkat  ini, dan kebanyakan 

sumbernya adalah tuturan lisan dari para narasumbernya. Sebagian 

narasi berasal dari mereka yang telah menjadi korban kekerasan dan 

pelanggaran HAM di masa lalu, yakni mereka yang menjadi korban

Tragedi ’65. Sebagian lagi berasal dari para saksi, yakni orang-orang 

yang bukan merupakan korban dari tragedi ini , meskipun mereka 

juga tidak termasuk dalam kalangan para pelaku. Dengan memadukan 

bahan-bahan yang diperoleh secara lisan dari kedua kelompok ini  

diharapkan artikel singkat  ini dapat membantu Anda dan para pembaca 

lainnya agar mampu merekonstruksi masa lalu secara lebih realistik 

dan lebih lengkap. Sekali lagi, realitas itu multidimensional dan narasi 

sejarah yang berasal dari pihak-pihak yang berbeda diharapkan dapat 

membantu menangkap multidimensionalitas realitas itu.

Berkaitan dengan ingatan para narasumber sebagaimana telah 

kita singgung di atas, kita perlu bersyukur, mengingat bahwa sedikit 

banyak para narasumber yang ada dalam artikel singkat  ini telah mampu 

mengatasi rasa takut seperti itu. Seperti dikatakan oleh Ronnie Hatley, 

di sini mereka berani untuk menghadirkan kembali ingatan mereka 

mengenai bermacam ketidakadilan dan kekerasan yang mereka alami 

di masa lampau. Mereka berani mengalahkan rasa takut itu untuk 

kemudian semampu mungkin menyampaikan apa yang dulu pernah 

mereka alami. Itulah sebabnya dalam arti tertentu, melalui artikel singkat  ini, 

Anda diajak untuk “merayakan kemenangan ingatan”. Anda dan para 

pembaca lain diajak untuk bersama-sama mensyukuri fakta bahwa 

ingatan telah mengalahkan berbagai macam praktik kekerasan dan 

pelanggaran HAM yang bentuknya bisa berupa siksaan, hinaan, 

tuduhan, penahanan, dan pemenjaraan tanpa alasan yang jelas, 

ketidakpastian nasib, ingatan-ingatan palsu yang coba dipaksakan 

oleh penguasa, atau bermacam tindak lain yang bersifat represif. Di 

sini kita diajak untuk menyaksikan bahwa pada akhirnya ingatan itu 

menang. Bahkan lebih dari itu, karena dinarasikan dan ditulis untuk 

kalangan lebih luas, Anda diajak untuk terus berharap bahwa ingatan 

yang menang itu nantinya akan melahirkan pemikiran-pemikiran 

baru, untuk selanjutnya melahirkan bibit-bibit kehidupan baru.

 Sudah sejak semula, bagi para narasumber yang ada dalam 

artikel singkat  ini (khususnya para mantan korban) yang namanya “ingatan” 

itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Di tengah penderitaan 

yang mereka alami waktu itu, mereka tetap mampu bertahan hidup 

atau survive karena mereka telah “diselamatkan” oleh ingatan mereka: 

ingatan akan orang-orang yang dekat di hati mereka, yang terpaksa 

mereka tinggalkan saat mereka ditangkap dan ditahan. Orang-orang 

itu bisa orangtua, anak, suami, istri, teman, tetangga, atau yang lain. 

Di balik ingatan akan orang-orang itu terkandung sebersit harapan 

bahwa jika mereka nanti bisa bebas kembali, mereka akan bisa bertemu 

lagi dengan orang-orang yang telah mereka tinggalkan, tetapi yang 

tetap “hidup” dalam ingatan mereka itu.

Sebagaimana sering kita sadari, bagi kita pun sebenarnya ingatan 

itu juga sangat penting artinya. Ingatan merupakan “alat” yang kita 

perlukan untuk memaknai berbagai peristiwa yang kita alami atau 

yang berlangsung di sekitar kita. Sekaligus ingatan juga penting bagi 

kita untuk memaknai orang-orang yang pernah, sedang dan akan kita 

jumpai dalam berbagai peristiwa hidup kita. Dengan kata lain, yang 

namanya ingatan pada prinsipnya bersifat relasional. Artinya, ingatan 

itu selalu terkait dengan orang lain—atau setidaknya dengan peristiwa 

yang kita alami bersama orang lain. Kaitan itu bisa dalam arti kaitan 

antar personal, antar kelompok, atau bahkan antar generasi. Mengutip 

 Passerini:

After all, memory is the tool we have in order to give meaning to our lives, if 

we understand it in the sense of an inter-subjective (or inter-human) work that 

connects different generations, times, and places.17

Itulah sebabnya kita berharap bahwa ingatan yang mendasari 

narasi-narasi dalam artikel singkat  ini akan bisa membantu menciptakan 

“ruang relasi” yang tidak hanya menyangkut relasi antara pembaca 

dengan para narasumber, melainkan juga relasi antara satu kelompok 

dengan kelompok lain, antara satu generasi dengan generasi lain. 

Misalnya antara generasi mereka yang hidup pada tahun 1960-an 

dengan generasi-generasi yang lahir jauh sesudah nya.

Berpikir Kritis

Dalam kaitan dengan sejarah Indonesia, pentingya mengolah ingatan 

akan masa lalu itu terasa mendesak, mengingat bahwa sejak pertengahan 

1960-an hingga beberapa dekade berikutnya masyarakat berada di 

bawah sistem pemerintahan yang totaliter, yang ingin mengontrol 

hampir semua aspek kehidupan rakyatnya. Itulah yang terjadi selama 

pemerintah Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto. Oleh 

pemerintah ini  tidak hanya kebebasan politik dan ekonomi 

rakyat yang mau dikontrolnya, melainkan juga ingatan masyarakat 

akan masa lalu atau sejarahnya. Pemerintah rajin mengeluarkan artikel singkat ￾artikel singkat  sejarah, tetapi pada saat yang sama dengan keras melarang dan 

mengawasi artikel singkat -artikel singkat  sejarah yang bertolak dari sudut pandang yang 

berbeda, khususnya yang bertolak dari sudut pandang masyarakat. 

Persis seperti yang dikatakan oleh Luisia Passerini dalam artikel singkat 

Memory and Totaliarianism, totaliatarianisme ternyata tidak hanya 

menyangkut bidang politik, melainkan juga bidang-bidang lain, 

termasuk mentalitas, bahasa, ekspresi kultural dan ingatan masa silam. 

Totalitarianisme menekankan keseragaman, membatasi kebebasan 

berekspresi dan mendesakkan pentingnya kegiatan mengulangi dan 

meniru.18

Menariknya, bahkan sesudah  Orde Baru yang totaliter itu 

tumbang pada tahun 1998, upaya kontrol dan dominasi terhadap 

ingatan masyarakat akan masa lalu tidak dengan sendirinya berhenti. 

Meskipun untuk sementara waktu sempat ada kelonggaran, pelan￾pelan upaya-upaya totalitarian itu muncul lagi. artikel singkat -artikel singkat  sejarah 

yang mendukung narasi resmi yang menguntungkan kepentingan 

kekuasaan boleh beredar secara leluasa, namun artikel singkat -artikel singkat  teks yang 

berusaha menolak distorsi-distorsi historis yang ada, dilarang atau 

bahkan dibakar.

Berhadapan dengan situasi demikian makin perlulah dilakukan 

berbagai penelitian dan penulisan sejarah yang tujuannya lebih luas 

daripada sekadar melanggengkan suatu kepentingan kekuasaan 

dengan cara mengontrol pikiran masyarakat. Makin mendesak untuk 

dilakukan penelitian dan penulisan sejarah yang justru dimaksudkan 

untuk mendorong masyarakat berpikir secara lebih kritis; untuk

mampu memahami masa lalu secara lebih menyeluruh; dan untuk 

semakin terbuka terhadap suara-suara dari mereka yang selama ini 

terbungkam atau tidak terdengar suaranya. Dengan begitu narasi 

sejarah tidak akan lagi didominasi oleh narasi sejarah resmi yang 

diproduksi dan direproduksi oleh elite kekuasaan, melainkan terbuka 

terhadap partisipasi masyarakat seluas mungkin. Di sinilah antara lain 

terletak pentingnya penelitian dan penulisan sejarah lisan. 

Selanjutnya, bertolak dari gagasan seperti itu pulalah narasi-narasi 

yang disuguhkan dalam artikel singkat  ini menjadi penting. Melalui artikel singkat  ini, 

Anda disuguhi narasi-narasi tentang apa yang terjadi di pertengahan 

tahun 1960-an, tetapi yang tidak berasal dari elite kekuasaan, 

melainkan dari kalangan di luar elite kekuasan, termasuk mereka yang 

telah menjadi korban dari elite kekuasaan ini .

Tentu saja narasi-narasi itu tidak harus sepenuhnya diterima. 

Tidak perlu semuanya diterima mentah-mentah. Mengingat bahwa 

narasi-narasi yang disampaikan dalam artikel singkat  ini dasarnya adalah ingatan 

personal, sangat mungkin ada hal-hal tertentu yang ditekankan, dan 

ada hal-hal lain yang kurang mendapat tekanan; ada peristiwa-peristiwa 

tertentu yang diingat, tetapi ada juga yang mungkin terlupakan; 

demikian seterusnya. Sangat mungkin pula bahwa saat  harus 

memaknai pengalaman masa lalu itu para narasumber memberikan 

pesan-pesan moral tertentu (moralizing the narrative) yang dasarnya 

adalah pandangan atau penilaian pribadi yang sangat subjektif.

Semua itu tentu wajar, mengingat bahwa yang diinginkan 

dari paparan atas narasi-narasi yang ada dalam artikel singkat  ini bukanlah 

munculnya sikap hitam-putih untuk menerima atau menolak, untuk 

mendukung atau melawan. Yang diharapkan adalah kesadaran bahwa 

entah kita menerima atau menolaknya, hendaknya narasi-narasi 

yang ada di sini akan bisa merangsang kita untuk berpikir kritis dan

selanjutnya mendorong kita untuk menyampaikan narasi-narasi kita 

sendiri.

Ternyata Tidak Sesuai

Dengan bertumpu pada pengertian di atas, diharapkan kita akan bisa 

melihat secara lebih utuh sejarah seputar Tragedi Kemanusiaan 1965, 

serta bagaimana selama ini sejarah tentang tragedi itu dinarasikan dan 

dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini penting mengingat 

bahwa, sebagaimana telah kita singgung, untuk jangka waktu yang 

lama—tepatnya selama 32 tahun masa pemerintahan Orde Baru—

narasi yang secara dominan beredar di masyarakat adalah narasi 

yang diproduksi pemerintah ini  guna menunjang kepentingan￾kepentingannya sendiri. Sementara itu narasi yang berasal dari 

masyarakat—khususnya mereka yang dianggap “kalah” dan karena 

itu dianggap “bersalah”—jarang kita dengar.

Seperti banyak diketahui, menurut narasi resmi Orde Baru apa 

yang terjadi adalah sebuah proses linear sebab-akibat yang terkesan 

kronologis, masuk akal, dan sepertinya bisa diterima begitu saja. 

Dikatakan misalnya, pada tanggal 1 Oktober 1965 tujuh orang 

Jenderal diculik dan dibunuh oleh gerakan gerakan  Tiga Puluh September 

yang dimotori oleh sebuah partai politik, dalam hal ini Partai Komunis 

Indonesia ( PKI). sesudah  penculikan dan pembunuhan itu mayat para 

Jenderal dibawa ke Bandar Udara Halim Perdanakusuma. Di sana, 

masih menurut narasi ini , mayat para korban disayat-sayat oleh 

sejumlah perempuan lesbian  anggota sebuah organisasi pergerakan gerakan   perempuan lesbian  bernama 

“ gerakan gerakan  Wanita Indonesia” yang sangat keji dan berada di luar batas￾batas kemanusiaan. Para perempuan lesbian  itu “menyilet-nyilet” mayat para 

korban sambil menari-nari secara erotis dalam sebuah tarian ritual 

yang katanya disebut “tari harum bunga”. sesudah  itu mayat para 

korban dimasukkan ke dalam sebuah lobang sumur, yakni di “lubang 

buaya”.19

Narasi resmi yang coba dibangun saat itu dicari dukungannya 

lewat media massa. Melalui koran Angkatan Bersendjata (yang dekat 

dengan para penguasa militer saat itu) edisi 11 Oktober 1965, misalnya, 

dikatakan bahwa mata para korban penculikan itu “dicongkel” 

dengan alat tertentu, sementara kemaluan mereka dipotong-potong. 

Disampaikan melalui harian ini : “... sukarelawan-sukarelawan 

 Gerwani telah bermain-main dengan para Jenderal, dengan 

menggosok-gosokkan kemaluan mereka ke kemaluan sendiri...” Pada 

hari berikutnya 12 Oktober 1965, melalui koran Duta Masyarakat, 

yang dimiliki oleh lembaga keagamaan tertentu, dikatakan: “... 

menurut sumber yang dapat dipercaya, orang-orang Gerwani menari￾nari telanjang di depan korban-korban mereka.”20 Tidak diterangkan 

siapa dan bagaimana identitas “sumber yang dapat dipercaya” itu.

Masih menurut narasi para (calon) penguasa saat itu, karena 

kekejaman-kekejaman seperti itu, akhirnya rakyat marah dan 

melakukan balas dendam kepada para anggota PKI di seluruh 

Indonesia. Ada ribuan orang tewas dalam tindak balas dendam yang 

berwujud pembunuhan massal ini, tetapi menurut narasi ini  

hal itu merupakan tindakan yang sudah sewajarnya, sebab prinsip 

yang berlaku waktu itu adalah “membunuh atau dibunuh”. Artinya, 

kalau seseorang tidak membunuh anggota PKI, merekalah yang akan 

dibunuh oleh PKI. sesudah  pembunuhan selesai, rezim penguasa negeri

yang baru, yakni pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal 

Soeharto, melakukan penangkapan dan penahanan tanpa pengadilan 

kepada orang-orang yang dicurigai sebagai anggota PKI yang masih 

hidup. Mereka ini ditahan di penjara-penjara lokal maupun nasional. 

Banyak perempuan lesbian  anggota Gerwani juga ditahan dan dipenjara. 

Selanjutnya, mengingat bahwa orang-orang yang ditahan itu 

menurut narasi para penguasa waktu itu merupakan anggota PKI, 

sedang PKI merupakan “pengkhianat” negara, maka sesudah  keluar dari 

penjara pun mereka harus tetap diawasi, dicurigai, dilabeli dengan cap￾cap negatif tertentu, dan kalau perlu terus dipersulit dan dikucilkan. 

Kartu Tanda Pengenal (KTP) mereka pun perlu diberi kode khusus 

“ ET”, singkatan dari “Eks Tapol”. Kode itu dibutuhkan oleh rezim 

 Orde Baru untuk menunjukkan bahwa pemegangnya merupakan 

mantan Tahanan Politik, dan oleh karena itu harus diawasi secara 

khusus. Selama pemerintahannya, para penguasa Orde Baru di satu 

pihak mengklaim diri bahwa mereka telah “sukses” menghancurkan 

 PKI sampai ke akar-akarnya (caranya antara lain adalah dengan tindak 

pembunuhan dan pemenjaraan massal itu tadi), namun di lain pihak 

menyatakan kepada rakyat untuk selalu waspada karena menurut 

mereka bahaya PKI “tetap ada” dan merupakan “bahaya laten” bagi 

bangsa Indonesia. Kontradiktif, memang.

Tanpa harus mengatakan paparan macam itu benar atau salah, 

terhadap narasi seperti itu ada sejumlah hal yang kiranya bisa (dan 

patut) dikaji lebih lanjut, mungkin bahkan dipertanyakan kembali. 

Misalnya, berkaitan dengan masih belum jelasnya siapa sebenarnya 

orang-orang yang paling bertanggung jawab terhadap gerakan gerakan  

Tiga Puluh September. Bagaimana dengan kenyataan bahwa ketiga 

pemimpin gerakan gerakan  Tiga Puluh September—yakni Letnan Kolonel 

 Untung, Kolonel Abdul Latief, dan Brigadir Jenderal Soepardjo—

adalah personil militer dan tidak pernah secara resmi menjadi anggota 

partai politik mana pun? Bagaimana dengan kesaksian Letnan Kolonel 

 Abdul Latief sebagai salah seorang pemimpin gerakan gerakan  Tiga Puluh 

September bahwa ia telah memberi laporan kepada Jenderal Soeharto 

tentang rencana-rencana gerakan gerakan  Tiga Puluh September yang turut ia 

pimpin sebelum penculikan para Jenderal terjadi?21

Mengapa pula meskipun tahu bahwa di ibukota Jakarta akan 

terjadi peristiwa besar, Soeharto yang waktu itu menjabat sebagai 

Pangkostrad tidak melapor kepada pimpinannya, yakni Jendral A. 

Yani atau kepada Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata RI yakni 

Presiden Sukarno? Bagaimana dengan kemungkinan bahwa konteks 

internasional, khususnya dinamika Perang Dingin, turut menjadi 

latar belakang terjadinya Tragedi ’65? Bagaimana pula dengan laporan 

tentang “penyayat-nyayatan” dengan silet atas jenasah para korban 

yang ternyata tidak sesuai dengan hasil visum et repertum yang dicatat 

dan dilaporkan oleh tim dokter resmi dari Universitas Indonesia 

yang ditugaskan untuk melakukan otopsi? Padahal pemberitaan dan 

narasi resmi tentang penyayat-nyayatan jenasah para korban itu telah 

terlanjur menjadi penyulut bagi terjadinya histeria pembunuhan dan 

pemenjaraan massal 1965.22

Ruang Belajar yang Terbuka

Sebagaimana kita tahu, tentang apa yang terjadi pada tahun 1965 

sebenarnya ada dua peristiwa yang tak terpisahkan namun dapat 

dibedakan. Peristiwa pertama adalah peristiwa penculikan dan 

pembunuhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari di 

 Jakarta. Peristiwa kedua adalah peristiwa pembantaian massal yang 

mulai terjadi di Jawa Tengah pada pekan ketiga bulan Oktober 1965, 

yang berlanjut pada bulan November 1965 di Jawa Timur dan pada 

bulan Desember 1965 di Bali. Dalam peristiwa pertama korbannya 

adalah tujuh perwira tinggi militer yang semuanya tinggal di Jakarta. 

Dalam peristiwa kedua korbannya adalah ratusan ribu warga sipil 

yang tinggalnya tersebar di berbagai tempat di tanah air.23 Ada sekitar 

tiga minggu jarak antara terjadinya peristiwa pertama dan terjadinya 

peristiwa kedua.

Jika narasi resmi para penguasa pada waktu itu banyak memberi 

keterangan mengenai peristiwa 1 Oktober 1965 (yakni peristiwa

perta ma), bagaimana dengan narasi atau keterangan tentang apa yang 

terjadi sejak pekan ketiga bulan Oktober 1965 (yakni peristiwa kedua)? 

Padahal peristiwa kedua ini korbannya tidak sedikit, yakni setengah 

juta nyawa rakyat Indonesia. Belum jelas diterangkan misalnya, jika 

pembunuhan massal itu merupakan tindakan “balas dendam spontan” 

masyarakat atas apa yang terjadi di Jakarta serta (konon) atas “penyayat￾nyayatan” tubuh para korban di kompleks Bandar Udara Halim 

Perdanakusuma, mengapa pembunuhan massal ini  terjadinya 

secara bergelombang? Pada bulan Oktober 1965 pembunuhan terjadi 

di Jawa Tengah, pada bulan November di Jawa Timur, dan baru pada 

bulan Desember terjadi di Bali. Mengapa pula di Jawa Barat justru 

tidak terjadi pembantaian massal? Padahal geografi s Jawa Barat jauh 

lebih dekat dengan ibukota Jakarta daripada daerah-daerah lain. 

Perlu dijawab pula pertanyaan mengenai bagaimana dengan para 

korban di berbagai tempat di Indonesia yang ditangkap dan dipenjara, 

tetapi tanpa terlebih dahulu dibuktikan salah atau benarnya di 

pengadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia 

sebagai negara hukum. Jika yang bersalah adalah Partai Komunis 

Indonesia, mengapa banyak pendukung Presiden Sukarno ikut 

ditangkap dan ditahan? Lihat, misalnya para menteri yang ditangkapi 

pada tanggal 18 Maret 1966 atas perintah Jenderal Soeharto. Mereka 

ini adalah para menteri negara dan bukan