marhaenisme

Ideologi menjadi begitu penting 

jika dikaitkan dengan sistem 

pemerintahan atau kekuasaan tertentu 

dalam suatu negara. Setiap pergantian 

pemerintahan yang menjadi pergumulan 

adalah ideologi yang berpengaruh dalam 

diri penguasa ini . Ide merupakan 

sebuah pemikiran yang dihasilkan dari 

renungan seseorang melalui berbagai 

pertimbangan dan kebijakan yang ada 

dalam dirinya dan dipengaruhi oleh jiwa 

jaman untuk diaplikasikan dalam 

kehidupannya, masyarakat, bangsa dan 

negaranya. Sukarno sosok pejuang 

dalam masa pergerakan dan 

kemerdekaan tidak terlepas usahanya 

untuk mencapai kemerdekaan. Pada 

masa kolonial Belanda, Sukarno tidak 

segan-segan melawan secara terang￾terangan terhadap berbagai kebijakan 

pemerintah Hindia Belanda. 

Keberpihakannya terhadap kaum 

pribumi yang melarat dan penuh 

kesengsaraan menginspirasi Sukarno 

membentuk sebuah partai radikal (PNI) 

dan mengembangkan pemikirannya 

mengenai konsep Marhaenisme. 

Marhaenisme diperkenalkan 

semasa jaman pergerakan dalam 

suasana kehidupan ekonomi rakyat 

dikuasai oleh modal produksi kolonial, 

dimana rakyat hanya diperlakukan 

sebagai pekerja upahan. Sukarno 

melihat ada petani kecil yang tetap 

menguasai alat-alat produksi 

pertaniannya yang mampu bertahan 

dalam keterbatasannya, sehingga dapat 

digeneralisasikan menjadi kondisi rakyat 

Indonesia yang dapat digerakan kearah 

masyarakat yang maju. Sebagai sebuah 

ideologi, Marhaenisme menjadi 

penentang rezim kolonial yang 

kapitalistis, dimana sebagian besar 

alat-alat produksi (sumber daya alam 

dan modal) dikuasai oleh penguasa dan 

pemodal besar 

Bagi Sukarno, Marhaen bukan 

hanya melambangkan perwakilan 

terbaik kelas bawah layaknya partai 

buruh di negara-negara maju, misalnya 

bagi kaum proletar (buruh, buruh tani, 

pengrajin, dsb). Sukarno menganggap 

Marhaen mewakili mayoritas rakyat kecil 

Indonesia yang pada umumnya hidup 

termarjinalkan. Bahkan, eksistensi 

mereka pun sangat rapuh. Mereka 

berada diambang batas kelangsungan 

hidupnya, sebagian besar kebutuhan 

materi, ekonomi, sosial dan politiknya 

hampir sama sekali tidak terpenuhi. 

Mayoritas orang Indonesia hidup 

menderita dan menghadapi resiko 

eksistensial dari waktu kewaktu. Inilah 

rakyat Indonesia yang tidak mampu 

untuk memenuhi standar hidup minimal, 

hilangnya standar keamanan dan 

keadilan dalam kehidupannya yang 

notabene hidup di kampungnya sendiri. 

Buah Pikiran Sukarno Masa Pergerakan 

Tampaknya Sukarno memiliki  

kesimpulan serupa dengan Cliford 

Geertz mengenai involusi ketika 

membalikan kesimpulan J.H. Boeke 

mengenai dualisme ekonomi. Sukarno 

menyatakan bahwa masyarakat desa di 

Jawa telah menjadi miskin oleh 

penjajahan, sehingga mereka menjadi 

statis hampir tak ada perubahan dalam 

kehidupannya. Walaupun Sukarno 

mengerti dan membedakan antara 

imperialisme kuno dan modern, tetapi 

pada hakekatnya adalah sama, yaitu 

nafsu menguasai atau mengendalikan 

perekonomian bangsa dan negara lain 

untuk kepentingan kekuasaan kolonial, 

dimana kepentingan imperialisme 

bertentangan dengan kepentingan 

negara satelit. Negara penjajah 

mempertahankan kekuasaannya agar 

dapat menguras sebanyak mungkin 

sumber daya alam, sedangkan negara 

terjajah ingin secepatnya membebaskan 

diri dari cengkraman nafsu 

imperialisme. Namun, Sukarno kurang 

berminat berbicara mengenai nilai-nilai 

positif dalam imperialisme. 

Di mata Sukarno, imperialisme 

penuh dengan tipu daya yang 

membutakan rakyat dengan 

keterbelakangan. Kebencian Sukarno 

terhadap Imperialisme dituangkan 

melalui tulisannya yang diberi judul 

¥Nasionalisme, Islamisme dan 

Marxismeµ menyerukan agar ketiga 

kelompok aliran ini  bersatu 

menghancurkan imperialisme yang 

dimanifestasikan kekuasaan kolonial 

Hindia Belanda. µ%XNDQQ\D NLWD

mengharap yang nasionalis itu supaya 

berubah paham menjadi Islamis atau 

Marxis, bukannya maksud kita menyuruh 

Marxis dan Islamis berbalik menjadi 

Nasionalis, akan tetapi impian kita ialah 

kerukunan, persatuan antara tiga 

JRORQJDQWHUVHEXWµ (Soekarno, 1964: 5). 

Ketiga paham ini  memang 

memiliki  kekuatan yang besar 

pengaruhnya dikalangan pribumi 

termasuk dalam jiwa Sukarno. Nurani 

Soyomukti (2008:80) berpendapat 

bahwa pemikiran Islam Sukarno banyak 

dipengaruhi oleh Haji Misbach sebab 

banyak pemikiran dari Sukarno tentang 

Islam yang hampir sama dengan Haji 

Misbach. Selain itu, Sukarno banyak 

berguru bahkan hidup bersama dengan 

Cokroaminoto, kemungkinan dari 

pemikiran Cokroaminoto ini  paham 

Sukarno tentang Islam terbentuk. Selain 

dengan Cokroaminoto, Sukarno dekat 

juga dengan Ahmad Hasan (Hasan 

Bandung) pendiri Persatuan Islam 

(Persis) sebagai guru spiritualnya. 

Sukarno menaruh perhatian terhadap 

penghisapan ekonomi, diskriminasi dan 

penghancuran nilai-nilai sosial yang 

menyertai imperialisme, dan itu (anti￾imperialisme) adalah salah satu bentuk 

pandangan politik Sukarno yang tetap 

dipertahankan sampai dia menjadi orang 

nomor satu di Indonesia setelah 

kemerdekaan. 

Sukarno melihat disemua negeri 

terjajah, termasuk di Indonesia, 

perjuangan melawan kolonial ini ada 

dua warna yang dominan yaitu dengan 

bendera Islam ataupun bendera Sosialis 

(Marxis). Sukarno mengakui bahwa 

Islamisme dan Marxisme adalah ideologi 

yang lintas bangsa tetapi benang merah 

yang diambil Sukarno adalah semua 

perjuangan diberbagai negeri adalah 

sama yaitu untuk memerdekakan 

negerinya dari kolonialisme dan 

imperialisme. Maka dari itu Sukarno 

selalu menekankan bahwa segala macam 

warna perjuangan yang ada di Indonesia 

adalah untuk Tanah Air Indonesia, 

semua harus bersatu, bahu-membahu 

demi Tanah Air tempat dimana Bangsa 

Indonesia hidup. 

Dalam perjalanannya konsep 

Nasionalis, Islamisme, dan Marxisme 

Sukarno berubah menjadi Nasakom; 

Nasionalis, Agama, dan Komunis. 

Sukarno memperluas konsep Islamisme 

menjadi Agama, yang harapanya semua 

agama bisa terwakili dalam konsep 

persatuannya ini . Sukarno benar￾benar berusaha sekuat tenaga untuk 

mewujudkan kebhinekaan tiga golongan 

ini menjadi Tunggal Ika, dalam balutan 

Ibu pertiwi walau sebenarnya Sukarno 

sadar benar golongan-golongan ini 

rentan sekali bertikai karena perbedaan 

paham yang sangat lebar. 

Sukarno melihat bahwa 

keterbelakangan negara di Dunia Ketiga 

adalah akibat keserakahan dari negara￾negara yang tidak pernah puas dan 

selalu mengadakan penghisapan 

terhadap bangsa-bangsa yang dilanda 

kelaparan dan kemiskinan. Walaupun 

pemahaman sosialis begitu menonjol 

dalam pemikiran Sukarno tampaknya dia 

tidak menggantungkan konsep-konsep 

pemikirannya secara kuat pada salah 

seorang pemikir sosialis tertentu, 

seperti Bauer, Brailsford, Engels, 

Jaures, Kaustky, Marx dan Troelstra, 

melainkan sesuai dengan kebutuhannya 

untuk mengemukakan atau 

mempertajam konsep-konsepnya sendiri 

, Sukarno 

memadukan antara Nasionalisme, 

Sosialisme dan Islamisme yang 

merupakan paham-paham yang 

berkembang di Hindia Belanda awal 

abad keduapuluhan. 

Munculnya Marhaenisme Awal Abad 

ke-20 

Kebijakan Pemerintah Hindia 

Belanda yang tidak berpihak kepada 

mayoritas pribumi sepertinya membuat 

Sukarno gerah. Segenap pikirannya terus 

dicurahkan untuk mendapatkan cara 

melakukan sebuah terobosan yang 

memiliki  dukungan dari kalangan 

mayoritas penduduk Hindia Belanda 

(Indonesia). Situasi yang serba 

memprihatinkan bagi rakyat kebanyakan 

sepertinya lebih mengispirasi Sukarno 

merumuskan pemikirannya mengenai 

Marhaenisme. Kebanyakan rakyat ketika 

itu hidup sebagai masyarakat sublatern 

bahkan lebih dari itu yakni masyarakat 

melarat. Masyarakat sublatern menurut 

Gramsci adalah term sebagai kelompok 

yang kalah dan terpinggirkan dalam 

kekuasaan (sebagai kelompok inferior) 

yang didalamnya adalah petani, buruh, 

dan kelompok yang tidak memiliki  

akses pada kekuasaan ,

Ranajit Guha mengatakan bahwa 

masyarakat subaltern adalah kelompok 

non-elit kelompok yang bukan penguasa. 

Gayatri Chakravarthy Spivak dalam 

bukunya yang berjudul Can The 

Subaltern Speak? mengatakan bahwa 

masyarakat subaltern adalah mereka 

yang bukan elit dan kaum yang tidak 

bisa bicara karena tidak diberi hak 

dalam wacana kolonialisme. Subaltren

adalah mereka yang selalu dalam posisi 

dipresentasikan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan seperti politik, birokrat, 

sementara mereka tidak bisa 

mempresentasikan dirinya sendiri 

karena akses yang tidak dimilikinya. 

Atau bahkan masyarakat subaltern

dalam kelompok yang tidak berdaya dan 

tidak dapat berbicara di media publik 

dan sifat marginal (petani, pekerja, 

wong cilik) , Konsep ini  tentu begitu 

sesuai dengan kondisi masyarakat yang 

dilihat Sukarno pada masa kolonial, 

dimana masyarakat terbungkam oleh 

kaum kapitalis barat dan priyayi 

pribumi. 

Konsep Marhaenisme 

Ajaran Marhaenisme telah 

dicetuskan tahun 1927 suatu ajaran yang 

menurut Sukarno mengandung ilmu 

perjuangan revolusioner untuk 

menggalang persatuan kaum Marhaen. 

Kata Marhaen mulai mencuat ketika 

Sukarno melakukan pembelaannya 

dihadapan raad van indie di Bandung 

tahun 1930. Marhaen berasal dari nama 

seorang petani miskin yang memiliki  

lahan dan alat pertanian sendiri di 

daerah Jawa Barat. 



permulaan propaganda PKI istilah 

ini  sering dipakai mengacu pada 

kaum proletar, hal ini  memaksa 

Sukarno untuk mencari istilah baru. 

Ada dua versi mengenai munculnya 

istilah marhaen. Pertama, Marhaen 

adalah seorang petani di daerah 

Bandung yang memiliki sebidang tanah 

kemudian menggarap sendiri, alatnya 

punya dia sendiri dan hasilnya cukup 

untuk kebutuhan keluarganya. Pada 

suatu hari, ketika sedang jalan-jalan di 

daerah Kiduleuen, Cigelereng, Bandung 

Selatan. Sukarno berjumpa dengan 

seorang petani yang sedang 

mengerjakan sawah miliknya sendiri 

dengan alat-alat yang dimiliki sendiri 

walaupun sederhana, seperti dijelaskan 

oleh Sukarno dikemudian hari, jelas 

gambaran sosok petani diatas bukan 

proletar (karena ia tidak menjual 

tenaganya), tetapi walaupun demikian 

hidupnya dalam kemiskinan. Sukarno 

menanyakan namanya, Marhen, jawab si 

petani. (Bernhard Dahm a.b. Hasan 

Basri, 1987:175). Dari situlah Sukarno 

mulai menggunakan kata Marhaen 

sebagai sebuatan untuk rakyat miskin 

kebanyakan yang berada di bawah 

tekanan dibawah kekuasaan kolonial. 

Dalam berbagai pidatonya Sukarno yakin 

bahwa kemerdekaan akan tercapai jika 

rakyat Marhaen bersatu dalam sebuah 

wadah organisasi yang baik. Tanpa itu 

kemerdekaan sulit dicapai sehingga 

mutlak dibutuhkan sebuah ideologi 

revolusioner ,

 Versi yang kedua, mengatakan 

Marhaen berasal dari akronim Marx, 

Hegel dan Engels. Versi ini memiliki  

alasan bahwa arah pemikiran Sukarno 

mengenai Marhaenisme berpijak pada 

teori dialektika yang dikembangkan oleh 

Hegel dan didukung oleh Karl Marx dan 

F. Engels. Bahkan menurut Ruslan 

Abdulgani jika akan mengmahami 

Marhaenisme maka orang ini  harus 

paham Marxsisme terlebih dahulu 

Konsep Marhaen yang dirumuskan 

Sukarno, tentu berbeda dengan konsep 

proletarnya Karl Marx. Disini terlihat 

Sukarno bersifat kritis tidak begitu saja 

mengambil konsep yang dilontarkan 

pemikir-pemikir sosialis Barat. Konsep 

proletar hanya memiliki  relevansi di 

negara-negara industri Barat, untuk 

masyarakat Indonesia yang merupakan 

masyarakat agraris tidak 

memungkinkan. 

Terdapat perbedaan konsep 

Marhaen dengan proletar, konsep 

Marhaen mewakili sebagian besar 

anggota masyarakat yang sengsara dan 

tertindas, sedangkan Proletar hanya 

mencakup sedikit anggota masyarakat 

saja yakni buruh. Selain itu, yang 

membedakan keduanya adalah kaum 

Marhaen yang memiliki alat produksi, 

tetapi kaum proletar tidak memiliki alat 

produksi dan hanya menjual jasa. 

Melalui Marhaenisme sebagai teori 

perjuangan dipakainya untuk mengubur 

sistem kapitalisme maupun imperialisme 

dari muka bumi Indonesia yang kaya 

sumber alamnya, tetapi rakyatnya 

miskin. 

Sukarno dalam menjelaskan 

Marhaenisme tidak pernah keluar dari 

benang merah yang telah digariskan 

sejak tahun 1927 tentang Marhaenisme, 

diantaranya: 

1. Marhaen adalah kaum melarat 

Indonesia, yang terdiri dari 

buruh, tani, pengusaha kecil, 

pegawai kecil, tukang, kusir, dan 

kaum kecil lainnya. Sukarno 

sering menyebutkan Marhaen 

adalah rakyat Indonesia yang 

dimiskinkan oleh imperialisme. 

2. Marhaen Indonesia ada yang 

berdomisili di pantai, di gunung, 

di dataran rendah, di kota, di 

desa dan di mana saja. Marhaen 

itu ada yang beragama Islam, 

Kristen, Hindu, Budha, dan ada 

juga yang menganut animisme. 

3. Kaum Marhaen, sesuai dengan 

kodratnya, berupaya melepaskan 

belenggu kemiskinan dan 

mengharapkan terjadinya 

perbaikan nasib. 

4. Marhaenisme adalah ideologi 

yang bertujuan menghilangkan 

penindasan, penghisapan, 

pemerasan, penganiayaan dan 

berupaya mencapai serta 

mewujudkan masyarakat yang 

adil dan makmur, melalui 

kemerdekaan nasional, melalui 

demokrasi politik dan demokrasi 

ekonomi. 

5. Terhapusnya kemiskinan dan 

terwujudnya masyarakat adil dan 

makmur, hanya bisa dicapai 

dengan kemerdekaan nasional, 

dimana kemerdekaan itu 

hanyalah jembatan emas. Di 

seberang jembatan emas itu 

terbuka dua jalan. Satu jalan 

menuju masyarakat yang adil dan 

makmur, dan jalan satu lagi 

menuju masyarakat celaka dan 

binasa ,

Menurut putusan Partindo, 

Marhaenisme yakni sosio-nasionalisme 

dan sosio-demokrasi, yang 

beranggotakan kaum proletar, pertani 

dan kaum melarat lainnya, Marhaenisme 

merupakan juru selamat untuk kaum 

Marhaen, Marhaenisme merupakan azas 

yang menghendaki susunan masyarakat 

yang menyelamatkan kaum Marhaen, 

perjuangan revolusioner adalah jalan 

yang ditempuh untuk mencapai 

masyarakat Marhaen, perjuangan 

ini  yakni menghancurkan 

imperialisme dan kapitalisme 

Penyebaran paham-paham baru 

banyak dirasakan kaum jelata (rakyat 

kecil) dari berbagai media massa 

melalui kaum kelas menengah. Berbagai 

organisasi muncul secara modern yang 

mempegaruhi kehidupan masyarakat 

dengan hal-hal baru. Tokoh seperti 

Marco Kartodikromo, Cipto 

Mangunkusumo, Haji Misbach, dan 

Semaun banyak tampil dikalangan 

masyarakat kecil dan mempengaruhi 

pola pikir rakyat untuk menentang 

kolonialisme dengan pemogokan dan 

mendirikan sekolah atau kursus politik 

untuk rakyat (Nurani Soyomukti, 

2008:80). Melalui media massa Fikiran 

Rakjat Marhaenisme berkembang, 

Sukarno mencoba mengembangkan 

pemikiran ini  sebagai gerakan non￾kooperatif. 

Asas Marhaenisme 

Pemikiran Sukarno terpengaruh 

oleh paham Marxis. Menurut Sukarno 

untuk memahami konsep Marhaenisme 

maka harus mengerti dua hal yakni 

pengetahuan tentang situasi dan kondisi 

Indonesia, serta pengetahuan tentang 

Marxisme . Dalam 

sebuah pidato memperingati HUT 

Marhaenisme 4 Juli 1963 Sukarno 

mengatakan bahwa: 

....ja, saja toepassen, saja 

trap-kan kepada situasi 

masjarakat Indonesia. Dan 

sebagai hasil daripada 

penggunaan, atau toepassing

atau pentrapan historis￾materialisme Karl Marx 

dimasjarakat Indonesia dengan 

iapunja kondisi sendiri, dengan 

iapunja sedjarah sendiri, iapunja 

kebudadajaan sendiri dan 

sebagainya lagi itu, maka saja 

datang kepada adjaran 

Marhaenismeµ ,

Marhaenisme menggunakan asas 

yakni sosio-Nasionalisme dan Sosio￾Demokrasi. Hal ini yang menjadi 

landasan pemikiran Marhaenisme 

yang mencoba akan diterapkan pada 

masyarakat Indonesia. 

1. Sosio-Nasionalisme adalah 

nasionalisme yang 

berperikemanusiaan, nasionalisme 

yang lapang dada, nasionalisme yang 

internasionalisme, nasionalisme yang 

bergetar hatinya untuk membela 

apabila melihat masih ada bangsa 

yang terjajah. Sosio-nasionalisme 

bukanlah nasionalisme yang 

berpandangan sempit dan 

menumbuhkan chauvinisme, 

intoleran atau disebut xeno phobia. 

Sosio-nasionalisme juga bukan 

nasionalisme yang hanya berorientasi 

pada internasionalisme minded saja, 

tanpa memperhatikan harga diri atau 

identitas nasional atau disebut xeno 

mania. Bagi Marhaenisme, 

internasionalisme harus dibarengi 

oleh nasionalisme atau patriotisme 

dan disebut sosio-nasionalisme 

Sosio-nasionalisme diartikan 

sebagai nasionalisme masyarakat yang 

mencari keselamatan bagi seluruh 

masyarakat. Jelas nasionalisme 

Marhaen sangat anti terhadap sistem 

borjuisme yang menjadi penyebab 

kepincangan sistem dalam 

masyarakat. Sosio-nasionalisme juga 

merupakan nasionalisme politik dan 

ekonomi yang berusaha untuk mencari 

kemapanan politik dan kemapanan 

ekonomi. Kaum Marhaen harus 

terlepas dari gencatan kapitalisme 

dan mengobarkan semangat 

perlawanan kaum buruh dan 

mengorganisasikannya kedalam 

badan-badan serikat sekerja yang kuat 

(Ign. Gatut Saksono, 2008:51). 

Sukarno menegaskan bahwa 

nasionalisme di dunia Timur itu lantas 

terpadu dengan Maxisme menjadi 

satu nasionalisme Baru. Nasionalisme 

Baru inilah yang kini hidup dikalangan 

rakyat Marhaen Indonesia yang harus 

tumbuh berkembang untuk 

mewujudkan kedaulatan yang 

sepenuhnya mampu menyelesaikan 

masalah-masalah kebangsaan yang 

dari dulu hingga sekarang tidak 

pernah kunjung usai seperti 

kemiskinan, penganguran, kebodohan, 

ketidak adilan, ketergantungan 

kepada asing, korupsi dan masalah ²

masalah kebangsan lainnya yang itu 

mutlak harus diperangi (Yuddy 

Chrisnandi, www. marhaenisme.com, 

diakses pada 24 September 2011). 

2. Sosio-demokrasi meliputi demokrasi 

politik dan demokrasi ekonomi. 

Demokrasi politik hanya akan 

melahirkan political power centris

yang menyuburkan aliran yang 

Darwinisme. Menurut Sukarno, 

demokrasi politik yang seperti ini 

berwatak liberalisme dan menjurus 

kepada free fight competition dan 

bertentangan dengan Marhaenisme 

yang sosialistis. Dengan demikian, 

demokrasi politik dan demokrasi 

ekonomi sejajar dengan Marhaenisme. 

Apabila Marhaenisme dikembangkan 

maka akan melahirkan Sosio￾nasionalisme menjadi nasionalisme, 

perikemanusiaan dan Sosio-demokrasi 

menjadi demokrasi, kedaulatan politik 

dan keadilan sosial. 

Demokrasi masyarakat tumbuh 

karena sosio-nasionalisme yang 

merangkul semua seluruh kepentingan 

masyarakat Indonesia. Sosio￾demokrasi sebagai reaksi dari 

demokrasi Barat. Menurut Sukarno 

demokrasi Barat dianggap lebih 

bersifat liberalis. Sementara 

pergerakan rakyat Marhaen lebih 

disebabkan karena kemerlaratan yang 

menginginkan kehidupan yang lebih 

baik dan sempurna. Perbaikan dalam 

sendi-sendi kehidupan bisa tercapai 

jika imperialisme dan kapitalisme 

telah hilang di negeri ini dengan 

syarat kemerdekaan dan kekuasaan 

ditangan Marhaen. Tantangan yang 

begitu besar bagi kaum Marhaen untuk 

melakukan sebuah pergerakan massa 

yang ingin mengubah sifat masyarakat 

sampai kepada akar-akarnya. 

Perubahan itu harus didukung oleh 

kemauan yang besar dari masyarakat 

sendiri dengan melakukan massa aksi 

Sukarno selalu memperingatkan 

kepada massa Marhaen untuk tidak 

meniru demokrasi yang dipraktekan di 

luar negeri. Dia yakin demokrasi seperti 

itu (parlementer) tidak akan menjamin den

hak-hak politik, tidak menjamin 

kesejarhteraan rakyat, dan menambah 

keterpurukan dalam bidang ekonomi. 

Mengenai bahaya Demokrasi barat 

(parlementer) Sukarno justru mengkritisi 

perjuangan kaum proletar yang tidak 

mendapatkan haknya setelah 

kemerdekaan karena demokrasi 

parlemen itu. Liberte, fransternite, 

egalite, hanya semboyan untuk 

membakar semangat massa namun 

setelah tujuan tercapai massa tidak 

mendapatkan haknya karena kapitalisme 

tetap subur dan memihak golongan atas 

Awas, kaum Marhaen, awas 

dengan nasionalisme￾keborjuisan dan nasionalisme 

keningratan itu! Ikutilah hanya 

itu partai saja yang benderanya 

menyala-nyala dengan 

semboyan sosionasionalisme 

dan sosio-demokrasi, 

teriakkanlah semboyan sosio￾nasionalisme dan sosio￾demokrasi itu dengan suara 

yang mendengung 

menggetarkan langit, gemuruh 

sebagai guruhnya guntur. 

Dengungkanlah sampai 

melintasi tanah-datar dan 

gunung dan samudra, bahwa 

Marhaen seberangnya 

jembatan-emas akan 

mendirikan suatu masyarakat 

yang tiada keningratan dan 

tiada keborjuisan, tiada kelas,

Sosio-Demokrasi yang merupakan 

asas bagaimana kelak susunan peri 

kehidupan kebangsaan di alam 

kemerdekaan dijalankan, dan dalam 

bidang ekonomi bagaimana susunan 

perekonomian harus dibangun agar 

dapat mengangkat martabat kaum 

Marhaen menuju kemakmuran, 

memerlukan cara-cara perjuangan. Cara 

perjuangan itu, tetap bertumpu 

bagaimana penguasaan alat-alat 

produksi dapat dilakukan untuk 

kemakmuran rakyat. Salah satu upaya 

setelah kemerdekaan adalah melakukan 

nasionalisasi perusahaan-perusahaan 

Belanda/Asing yang masih beroperasi di 

Indonesia. 

Upaya ini dapat dipandang dalam 

rangka merebut alat-alat produksi, 

walaupun dalam pelaksanaanya ternyata 

alat-alat produksi itu tidak dikuasai oleh 

rakyat sebagaimana disyaratkan dalam 

sosio-demokrasi, tetapi dikuasai oleh 

aparat negara yang baru terbentuk, 

dengan mengatas namakan negara, 

untuk memperkaya diri. Kondisi kaum 

Marhaen dengan alat produksi yang 

dikuasai oleh asing maupun oleh bangsa 

sendiri tidak jauh berbeda. Kaum 

Marhaen tetap dijauhkan dari 

penguasaan alat-alat produksi di alam 

kemerdekaan, dan mereka tatap kaum 

kecil miskin dan melarat secara 

ekonomi, sehingga Marhaenisme tetap 

perlu diperjuangkan ,

Seorang Marhaen adalah orang 

yang memiliki  alatalat yang sedikit, 

orang kecil dengan milik kecil, dengan 

alatalat kecil, sekedar cukup untuk 

dirinya sendiri. Bangsa kita yang 

puluhan juta jiwa, yang sudah 

dimelaratkan, bekerja bukan untuk 

orang lain dan tidak ada orang bekerja 

untuk dia. Perkembangan paham 

marhaenisme tidak terlepas dari peran 

media massa dan berbagai organisasi 

yang digagas oleh Sukarno sebagai 

media komunikasi kaum intelektual 

akademis dengan massa. Selain itu 

kondisi masyarakat ketika itu hampir 

sebagian besar merupakan masyarakat 

subaltern sebagai akibat dari feodalisme 

dan kolonialisme. 

Konsep Marhaenisme jelas 

merupakan sebuah kajian turunan dari 

konsep Marxisme, namun kemudian 

sukarno memodifikasi menjadi konsep 

yang sesuai dengan kondisi masyarakat 

Indonesia abad ke-20an. Kata Marhaen 

hampir sama dengan konsep proletar, 

kemudian untuk membedakan itu 

Sukarno memperluas arti kaum Marhaen. 

Jika kaum Proletar merupakan 

sekelompok buruh maka Marhaen 

mecakup petani miskin, pedagang 

miskin, dan rakyat miskin lainnya. 

Marhaenisme juga tidak terlepas dari 

pandangan politik Sukarno yang 

menginginkan persatuan seluruh rakyat 

Indonesia yang pada abad ke-20 

sebagian besar adalah kaum miskin 

untuk melawan kolonialisme, 

imperialisme, dan feodalisme. 

Konsep Marhaen terus dibawa oleh 

Sukarno pada perumusan dasar negara 

tahun 1945 juga setelah dia menjadi 

Presiden. Pemikiran itu telihat dari 

penyatuan unsur ideologi yakni 

(Nasionalisme Agama Komunis 

(Nasakom). Itu juga yang menjadi 

bumerang bagi Sukarno ketika terjadi 

tragedi berdarah 30 September 1965 

yang membuat Sukarno lengser 

tersingkir dari kursi kepresidenan 

(lengser keprabon).