prahara 1965 4

 Muhammadiyah dan alumnus Program Magister Ilmu Religi dan 

Budaya, Universitas Sanata Dharma, keraton yogya . Wawancara dilakukan 

di rumah Suherjanto, di Kotagede, keraton yogya , pada tanggal 3 September 

2009.

***

NAMA saya Suherjanto.35 Saya lahir pada tanggal 26 Desember 1937. 

Saya memiliki anak 6 orang. Semuanya laki-laki dan semuanya sudah 

berkeluarga. Pendidikan terakhir saya di seni rupa. Dulu saya studi banding  

di Akademi Seni Rupa. Saya menikah tahun 1964. Pada tahun 1965 

anak pertama lahir. Waktu terjadi Peristiwa G30S/1965 umur anak 

pertama saya baru 3 bulan.

 Pada tahun 1965 itu saya bekerja membantu di bagian Pusat 

Kesehatan Umat (PKU). Saya membantu pengurus PKU. PKU itu 

istilah untuk pelayanan kesehatan. Saya banyak berkiprah di bidang 

kesehatan dan pendidikan.

Saya lahir dari keluarga yang aktif dalam gerakan gerakan  Muhammadiyah. 

Sejak kecil saya sudah menjadi anggota Hizbullah.36 Hanya saja, pada 

tahun 1965 itu saya tidak terlalu aktif dalam gerakan gerakan -gerakan gerakan  untuk 

menanggapi G30S, karena saya baru saja memiliki anak pertama yang 

baru berumur tiga bulan itu tadi. Jadi saya lebih banyak berada di 

rumah.

Waktu Peristiwa G30S/1965 terjadi saya berpikir, jangan sampai 

rumah kosong. Orang tua, bapak, ibu, kemudian kakak-kakak laki-laki 

saya, juga Pak Asnawi dan Pak Basori, nah mereka itulah yang justru 

aktif ikut gerakan gerakan -gerakan gerakan  menanggapi Peristiwa G30S. Waktu itu 

 Muhammadiyah kan jelas punya tenaga-tenaga ataupun kader-kader 

tertentu. Tokoh-tokohnya aktif sekali dalam hal ini.

Meningkatkan Kewaspadaan

Pada tahun 1948, saat  terjadi peristiwa pemberontakan di Madiun, 

di Kotagede [ keraton yogya ] sendiri ada gerakan gerakan  dari Muhammadiyah 

yang dikhususkan untuk “tanggap bencana”. Pada tahun 1948 itu 

saya masih duduk di bangku kelas 3 Sekolah Dasar [SD] sehingga 

saya kurang tahu persis tentang apa yang sebenarnya terjadi. Akan 

tetapi secara resmi, Hizbullah itu bersikap anti terhadap gerakan gerakan  

Partai Komunis Indonesia di bawah pimpinan Muso [PKI -Muso]. 

Waktu itu, Hizbullah sudah giat sekali. Adapun kegiatan yang 

dilakukan Hizbullah waktu itu adalah mengadakan pertemuan￾pertemuan, pengajian, dan sebagainya. Semuanya dilakukan dalam 

rangka membantu menggencarkan semangat perlawanan umat Islam 

di Madiun sana. Melalui pengajian-pengajian, khotbah-khotbah di 

masjid dan sebagainya diinformasikan bahwa di sana [di Madiun] 

ada gerakan gerakan -gerakan gerakan  yang dilakukan pihak Komunis.

Sebelum tahun 1965 memang sering terjadi pergesekan 

antara orang-orang Muhammadiyah dengan orang-orang PKI . 

Pergesekan terutama dilakukan para pemuda. Dari pihak PKI , para 

pemudanya direpresentasikan oleh Pemuda Rakyat, sedangkan dari 

 Muhammadiyah diwakili oleh Pemuda Muhammadiyah. Seringkali 

dalam kegiatan-kegiatan pemuda yang menyangkut kegiatan 

masyarakat seperti peringatan hari besar, baik hari raya Islam maupun 

hari nasional, terjadi semacam persaingan. Pihak Pemuda Rakyat 

sering menyaingi atau membuat hal-hal yang dimaksudkan untuk 

mengganggu atau menggagalkan kegiatan yang sedang dilakukan oleh 

 Pemuda Muhammadiyah. Hal-hal seperti ini terasa sekali waktu itu.

Aktivitas yang dimaksudkan untuk mengganggu itu biasanya 

tidak agresif. Tidak ada aksi penyerangan atau apa. Hanya mengganggu 

saja, atau menakut-nakuti kelompok pengajian. Hanya seperti itu. 

Misalnya orang-orang yang mau datang ke pengajian dicegat supaya 

tidak jadi ikut. Jadi gangguannya ya cuma dengan menakut-nakuti 

dan mencegat orang-orang. Ah, sebetulnya ya tidak mencegat juga. 

Cuma melakukan gerakan gerakan -gerakan gerakan  tertentu yang menyebabkan orang 

jadi takut. Memang kalau tidak salah, waktu itu pernah ada bentrokan 

antar pemuda, ada perkelahian atau kontak fi sik, dan memang ada 

yang terluka, tapi tidak apa-apa. Tidak besar. Cuma lokal dan biasa 

saja. 

Sekali lagi, meskipun secara psikologis ada persaingan antara 

kelompok Pemuda Rakyat dan kelompok Pemuda Muhammadiyah, 

tetapi tidak pernah terjadi bentrokan fi sik atau tindakan kekerasan. 

Pihak Islam sendiri itu tidak pernah membuat gerakan gerakan -gerakan gerakan  yang

sifatnya agresif. Mereka tetap mau bersikap menghormati. Yang 

penting menjaga agar jangan sampai umat Islam terganggu dan jangan 

mengganggu. Maksudnya supaya tidak terjadi konfl ik.

Waktu itu yang dilakukan oleh pihak Islam atau Muhammadiyah 

hanyalah meningkatkan kewaspadaan dan selalu mengamati 

gerakan gerakan -gerakan gerakan  mereka [maksudnya pihak PKI , ed.]. Misalnya 

kalau mengadakan suatu kegiatan selalu melakukan koordinasi. 

Selain itu pihak Islam juga sering menggaji atau membayar orang 

untuk mengamati apa yang dilakukan oleh pihak sana [pihak PKI ], 

supaya tahu apa yang sedang mereka lakukan dan apa yang perlu 

diwaspadai.

Tidak Bisa Menerima

Suatu saat saya mendengar langsung dari sebuah siaran, tapi saya 

kurang tahu itu siaran dari siapa. Menurut siaran itu, PKI akan 

melakukan kudeta dan bermaksud mengganti pemerintah. Oleh 

karena itu, masyarakat perlu waspada. Masyarakat perlu menjaga 

rumah masing-masing. Apalagi waktu itu beredar kabar bahwa telah 

diketemukan dokumen berisi catatan nama tokoh-tokoh di Kotagede 

yang akan menjadi sasaran pembantaian oleh PKI . Berdasarkan berita 

seperti itu kita lalu memberi tahu, bahwa si “Anu” itu anaknya tokoh 

PKI , atau keluarganya ada sangkut- pautnya, dan sebagainya, sehingga 

kita perlu mewaspadai me reka dan sebagainya.

Informasi mengenai kudeta seperti itu kebanyakan didapat melalui 

radio. Semula melalui radio kita menerima berita dari pusat bahwa 

ada kudeta yang dilakukan oleh Dewan Jenderal dan sebagainya. Tapi 

beritanya simpang-siur. Mendengar berbagai informasi seperti itu 

semula kita bingung juga. Ini yang bener yang mana? Yang diberitakan 

pertama kali itu adalah bahwa kudeta itu dilakukan oleh Dewan 

Jenderal. Tapi saya mendengar informasi yang menegaskan bahwa 

Letnan Kolonel Untunglah yang melakukan kudeta. Informasi lain 

belum ada. Apalagi waktu itu tampaknya Bung Karno bagaimana ya, 

nggak ada suaranya. Nggak ada apa ya, nggak ada pernyataan bagaimana 

dan sebagainya. Waktu itu yang saya dengar ya hanya bahwa kudeta 

itu dilakukan oleh Untung. Lalu ada juga tokoh-tokoh PKI .

Ya, baru sesudah  ada kejelasan bahwa PKI yang melakukan 

kudeta, masyarakat di sini semakin menyiapkan diri. Kan, Kotagede 

termasuk salah satu pusat untuk training Pemuda Rakyat. Lokasinya 

di sebelah timur Jalan Kemasan. Wow, itu dulu itu wilayah “merah”. 

Tapi alhamdulillah sesudah  jelas terungkap bahwa kegiatan itu [kudeta] 

dilakukan oleh PKI dan antek-anteknya, kita lalu menyiapkan diri 

untuk menghadapi wilayah itu. Kemudian sesudah  ada koordinasi dan 

macam-macam, ada informasi yang sudah jelas dan sebagainya, lalu 

kita lantas mulai membantu aparat pemerintah, yang waktu itu berarti 

pihak militer. Mulailah ada pencidukan orang-orang “merah” itu. 

Yang diciduk waktu itu laki-laki maupun perempuan lesbian . Semua. 

Yang PKI , yang Gerwani, yang Pemuda Rakyat, semua diciduk. Ada 

yang laki-laki, ada yang perempuan lesbian . Pokoknya aktivis yang selama 

pra- Gestapu itu tampak aktif, semua itu didaftar [untuk kemudian 

diciduk, ed.]. Mereka itu kami ketahui dari peristiwa-peristiwa per￾saingan atau pergesekan yang terjadi sebelum Peristiwa G30S. Dari 

situ kami ketahui siapa tokoh-tokohnya dan sebagainya.

Dari Muhammadiyah sendiri memang tidak ada semacam surat 

resmi yang menolak keberadaan PKI . Tapi jelas bahwa semuanya ya

terutama masyarakat Islam di Kotagede yang mayoritas Muhammadiyah 

tidak bisa menerima [keberadaan PKI ]. Tapi tampaknya kok nggak

ada [surat resmi macam itu]. Atau mungkin karena saya tidak tahu. 

Yang jelas, entah ada surat resmi atau tidak, dalam Muhammadiyah 

sendiri kerja samanya bagus dalam upaya menanggulangi ataupun 

menanggapi dan melawan gerakan gerakan  G30S.

Bisa Saja Diterapkan

Penangkapan para tokoh PKI , Gerwani, dan Pemuda Rakyat di 

 Kotagede banyak dilakukan oleh aparat keamanan. Di antara tokoh￾tokoh itu banyak yang juga berasal dari Kotagede sendiri, yang sesudah  

ditangkap juga dibuang sampai ke Pulau Buru. Tapi alhamdulillah, 

sesudah  para tokohnya ditangkap, mereka yang tersisa dan tinggal di 

 Kotagede bisa dikatakan sudah tidak berdaya lagi ‘kan? Banyak di 

antara mereka yang bisa menerima ajakan-ajakan untuk kembali ke 

ajaran Islam.

Mereka yang pada waktu peristiwa itu terjadi masih kecil, baru 

lahir, atau masih dalam kandungan, dan sebagainya tentu tidak tahu￾menahu mengenai apa yang terjadi. Oleh karena itu kalau mereka ini 

sampai ikut-ikutan dikurangi hak-haknya, kok menurut saya kurang 

pas.

Akan tetapi mereka yang waktu itu sudah cukup dewasa atau 

barangkali sudah remaja muda  pasti tahu apa yang terjadi. Oleh karena itu 

saya pikir kebijakan untuk membubuhkan tanda “ ET” atau “eks tapol” 

pada KTP orang-orang PKI itu bisa saja diterapkan karena memang 

semua itu masih dalam rangka mewaspadai jangan sampai timbul lagi 

peristiwa serupa untuk yang kedua kalinya. 

Tetapi kalau hal itu dilakukan terus sampai ke anak-cucu 

mereka, artinya disamaratakan, itu namanya sudah kurang tepat. 

Kalau akhirnya kebijakan seperti itu dicabut saya pikir itu tepat. Tapi 

kewaspadaan harus tetap ditanamkan. Meskipun hak-haknya sudah 

dikembalikan, mereka ini perlu diberi surat pernyataan, misalnya 

surat pernyataan bebas G30S, supaya kalau ada keraguan bisa diatasi.

Cara yang Damai

Kalau menurut pendapat saya, sekarang ini masanya sudah berbeda 

dengan dulu. Sekarang ini kalau seseorang mengikuti suatu paham 

tertentu atau menjadi anggota atau ikut serta dalam kelompok 

tertentu, semuanya sudah dilakukan dengan kesadaran.

Oleh karena itu, sebaiknya kalau seseorang mau mengikuti suatu 

organisasi pergerakan gerakan  , dia harus paham betul tentang organisasi pergerakan gerakan   yang akan ia ikuti. 

Kalau mau mengikuti Islam ya harus jelas Islam yang bagaimana. Kan

ternyata Islam juga ada bermacam-macam. Kan ada yang menganut 

aliran keras, yang langkah-langkah dan tindakannya seringkali justru 

tidak sesuai dengan petunjuk Islam yang damai, yang lembut, yang 

ramah, dan yang penuh kasih sayang. Nah, kalau saya mau mengikuti 

paham tertentu ya harus paham betul mengenai paham itu. Bukan 

sekadar karena paham itu baru terkenal atau baru nge-trend. Jangan 

sampai kita mengikuti suatu kelompok tanpa mengetahui apa 

misi dan visinya. Kalau Muhammadiyah kan jelas. Itu organisasi pergerakan gerakan   

masyarakat yang bukan politik. Cara mengajak seseorang supaya ikut 

atau dakwahnya supaya mengikuti agama dilakukan dengan cara yang 

lembut. 

Dengan demikian, kalau seseorang memilih untuk ikut 

 Muhammadiyah tampaknya dia tidak akan terpengaruh menjadi 

orang yang keras. Cara Muhammadiyah memperjuangkan agama 

itu cara yang damai, cara yang bisa diterima, sebab pedomannya 

amar ma’ruf, nahi mungkar. Jadi amar ma’rufnya yang didahulukan, 

yakni mengajaknya lebih dulu, dan bukan nahi mungkar-nya, yakni 

menghabiskan kemungkaran-kemungkaran dengan keras. Pertama￾tama diberikan penjelasan dulu. Kalau sudah diberikan penjelasan 

belum berhasil dan sebagainya, barulah kalau memang perlu ada

kekerasan-kekerasan. Tapi kekerasan yang tidak menimbulkan ma 

salah.

Saat ini masih ada orang-orang “merah”, yakni bekas-bekas PKI , 

yang masih hidup di lingkungan Ledok [ Kotagede]. Sekarang masih. 

Tapi saya tidak hafal persis nama-namanya. Ada orang-orang tamatan 

guru, yang dulu ditahan dan sesudah  bebas ditugaskan kembali di sini 

dan berbaur lagi dengan masyarakat. Ya, kita bisa menerima orang￾orang seperti itu, asal dalam masyarakat, mereka menunjukkan sikap 

yang baik. Biasanya kalau yang dulunya guru itu sesudah  bebas ada 

yang terus menjadi orang yang punya keahlian pijat dan sebagainya. 

Mereka di sini lalu buka layanan pemijatan, dan sebagainya. Ya, 

mereka itu kita terima.

Tokoh-tokoh yang melakukan pendekatan kepada orang￾orang eks-PKI supaya menjadi lebih baik adalah mereka yang pada 

tahun ’65 sudah aktif di Muhammadiyah dalam menyelenggarakan 

pengajian atau khotbah. Yang mengajak mereka adalah dari pimpinan 

 Muhammadiyah dan pokoknya dari orang-orang Muhammadiyah yang 

waktu itu sudah bergerak gerak  di bidang dakwah. Kini mereka mengajak 

eks-PKI untuk bisa bergabung dan kita juga tidak menganggap mereka 

itu musuh. Kami tidak menganggap bahwa semua yang PKI harus 

dimusuhi. Tidak. Tokoh-tokohnya saja yang kita anu-kan, tapi kalau 

yang lain, ya kalau bisa ya kita ajak. Kalau memang yang nggak mau 

dan sebagainya, kita awasi saja. Kalau mereka itu aktif ya kita laporkan. 

Lalu mereka ditangani oleh aparat, sehingga akhirnya banyak yang 

mau ikut ke masjid, ikut shalat-shalat...

Kelompok perempuan lesbian  Muhammadiyah atau Aisyiah juga aktif 

mengajak eks-PKI [perempuan lesbian ] supaya masuk Islam. Semuanya 

diberi petunjuk. Pokoknya mereka itu kalau mungkin kita ajak. Tapi 

kalau memang ada yang sikapnya masih memusuhi, atau pun masih 

berkeras, biasanya dikoordinasikan dengan aparat pemerintah, supaya 

jangan sampai mereka yang masih berpegang pada idealisme PKI -nya 

tetap dibiarkan.

saat  orang-orang “merah” [eks- Tapol] itu diajak supaya masuk 

ke Islam ada yang menolak, meskipun yang mau menerima juga 

banyak. Yang mau menerima dan ikut ada, tapi yang masih belum 

ikut atau belum mau mengikuti ada juga. Macam-macam. Tapi keba￾nyakan dari mereka yang asalnya adalah keluarga Muslim biasanya 

mudah diajak kembali. Tapi kalau yang semula asalnya bukan keluarga 

 Muslim belum tentu terus mau.

Cara kita mengajak itu seringkali justru tidak formal, melainkan 

personal. Seperti yang pernah saya katakan, ada orang “merah” yang 

mempunyai seorang anggota keluarga yang Muslim. Nah, melalui 

pendekatan-pendekatan personal akhirnya tertarik dan menikah 

dengan seorang Muslim. Seperti itu ada. Ada juga orang yang ber 

aliran “merah” yang kemudian besanan dengan keluarga Muslim, dan 

sebagainya.

Pendekatan formal justru tidak ada. Biasanya mereka diajak 

untuk mengikuti suatu pertemuan. Jika mereka ikut, mereka kita 

sambut dengan ramah. Tidak usah disinggung-singgung latar belakang 

politiknya. Apalagi soal apakah dia eks- Tapol atau bukan. Kalau 

mereka ini sudah ikut bergabung, ya harus disambut dengan baik. 

Jadi cara yang dipakai adalah cara kekeluargaan.

BAGIAN berikut adalah penulisan kembali atas narasi mengenai 

 Tragedi ‘65 dari kacamata seorang mantan pejuang Kemerdekaan 

Republik Indonesia yang sekaligus pemimpin gerakan gerakan  Petani. Namanya 

kita sebut saja Samsul Ahmad. Samsul adalah seorang pejuang yang 

gigih sejak masa mudanya, dan di masa tuanya secara konsisten membela 

kepentingan rakyat di lapisan bawah, khususnya kaum tani. Ia pernah 

menjadi Sekretaris Umum organisasi pergerakan gerakan   petani Serikat Kaum Tani Indonesia 

( SAKTI) dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 

( MPRS). Ironisnya, justru karena pembelaanya itu ia ditangkap, 

dipenjara, dan akhirnya dibuang ke Pulau Buru. 

Bagi Samsul, apa yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965, yakni 

penculikan dan pembunuhan terhadap para jenderal di Jakarta, berada 

di luar pengetahuan dan pemahamannya. Waktu itu ia sedang berada 

di Bandung, dan saat  mendengar tentang itu, ia segera bergegas ke 

Jakarta. Sebagai anggota Badan Pemimpin MPRS dan merasa tidak 

melakukan kesalahan apa pun, ia langsung menuju ke gedung MPRS 

untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sayang sekali di sana, ia tidak 

berhasil menemui siapa pun.

Tak lama kemudian, karena dikhianati oleh orang yang dikenalnya, 

Samsul ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Di situ, ia segera 

diinterogasi. Katanya,“Saya dimintai keterangan atas berbagai aktivitas 

politik yang saya lakukan. Tentu saja proses interogasi ini luar biasa-lah. 

Saya dibentak, dihardik, dimaki, dan sebagainya.” Seakan tak seorang 

pun peduli bahwa seumur hidupnya Samsul adalah pejuang Kemerdekaan 

RI yang kemudian mati-matian membela kaum tani. Konon setiap selesai 

interogasi ia selalu harus digotong ke luar ruangan. “Tentu saja, karena 

kan tidak kuat menghadapi siksaan,” katanya. Ia melanjutkan, “Kalau 

perkara disiksa rasanya tidak ada akhirnya. Saya selalu bertanya dalam 

hati, kapan gua [saya] mati?”

Selanjutnya Samsul ditahan di penjara Kebon Waru, untuk 

kemudian dipindahkan ke penjara Nusa Kambangan, dan akhirnya 

dibuang di Pulau Buru.”Saya berada dalam tahanan Orde Baru kira￾kira hampir 15 tahun,” tutur Samsul.

Terhadap apa yang ia alami berkaitan dengan Tragedi ’65 itu 

Samsul tidak merasa dendam. Meskipun telah mempertaruhkan hidup 

dan nyawanya untuk kemerdekaan bangsanya tetapi lalu dikhianati, 

ia bahkan tak ingin melihat masalah ini sebagai masalah pribadi. “Ini 

bukan problem pribadi saya. Ini problem kita sebagai bangsa,” ungkapnya. 

Ia bahkan menghimbau supaya kita berlaku adil terhadap para pelaku 

ketidakadilan di seputar Tragedi 1965. Rasa dendam harus dijauhkan. 

Tujuannya adalah supaya semakin jelas bangsa ini melangkah menuju ke 

rekonsiliasi. Itulah Samsul Ahmad.

Narasi yang akan segera Anda tekuni ini merupakan hasil 

rekonstruksi yang dilakukan oleh anggota Komisi Sejarah PUSdEP Tri 

Chandra Aprianto atas beberapa wawancara dengan Samsul Ahmad. 

Selain itu, diintegrasikan pula surat-surat yang telah dikirimkan Samsul 

kepada Chandra, maupun dokumentasi ceramah-ceramah, tulisan-

tulisan, puisi-puisi, serta hasil wawancara orang lain dengan Samsul 

Ahmad. Tri Chandra Aprianto adalah dosen Sejarah di Universitas 

Negeri Jember, kota Jember, Jawa Timur. Kini ia sedang menempuh studi 

S3 di Universitas Indonesia, Jakarta. 

Sayang sekali bahwa saat  proses menarasikan ingatan ini sedang 

berlangsung—sementara banyak hal penting belum sempat terungkap—

tiba-tiba Samsul dipanggil menghadap Pencipta pada tanggal 26 Mei 

2009. 

***

SAYA lahir pada tahun 1926 dari keluarga yang memiliki tradisi 

dagang di Ranah Minang, Sumatera Barat. Semasa muda, aktivitas 

saya lebih banyak berada di wilayah pertempuran. Sebabnya saya ini 

kan dulu seorang tentara. Akan tetapi yang dimaksud dengan tentara 

di sini bukanlah tentara dalam arti tentara yang berangkat dari Barisan 

Keamanan Rakyat [ BKR], yang kemudian menjadi Tentara Republik 

Indonesia [ TRI], dan yang akhirnya menjadi Tentara Nasional 

Indonesia [ TNI]. Bersama teman-teman, saya bergabung dengan 

sebuah laskar rakyat yang cita-citanya adalah mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan tahun 1945. Laskar 

ini lebih dikenal dengan “Laskar Rakyat Jakarta Raya” yang para 

pendirinya adalah Chaerul Saleh, Nandar, Darwis, Johar Nur, Hasnan, 

Wahidin, Armansyah Hasan Dayuh, dan lain-lain. Kelompok muda 

ini juga ikut membidani lahirnya Proklamasi.51 Aktivitas mereka 

mendapat semangat dari zamannya. 

Begitu Luar Biasa

Tahun 1926 dikenal sebagai tahun terjadinya pemberontakan kaum 

komunis terhadap pemerintah kolonial, sebuah pemberontakan yang 

sangat tidak matang diperhitungkan oleh para pelakunya. Tahun￾tahun itu juga diwarnai oleh hadirnya pergerakan gerakan  kaum muda 

terpelajar.52 Walaupun kehadiran mereka merupakan akibat dari adanya 

Politik Etis pemerintah kolonial Hindia Belanda yang bernuansa 

diskriminatif itu, namun kehadiran itu juga disertai nalar pikir yang 

berisi kesadaran akan pergerakan gerakan  menuju kemerdekaan. 53 Mereka itu 

misalnya, Ki Hajar Dewantara, Ibrahim yang dikenal dengan nama 

 Tan Malaka, Maroeto Nitimihardjo, Soetomo, Semaun, Musso, HOS 

Tjokroaminoto, Abdoel Moeis, Samsi, Sukarno, Syahrir, Hatta, Amir 

Syarifuddin, Achmad Kapau Gani, Mohamad Yamin, dan banyak 

lagi. Pada tahun-tahun itu hadir pula tokoh dari kaum muda yang 

nantinya mendesakkan Proklamasi 1945 seperti Soekarni, Chaerul 

Saleh, Djohar Nur, Hasnan, Samsuddin, Sidik Kertapati, Ibnu Parna, 

Samsu Haryaudaya, Legiman Haryono, Bahar Razak, Winaye, dan 

lainnya. Mereka semua mengenyam pendidikan kolonial. Bolehlah 

mereka disebut sebagai “disiden” di mata [pemerintah] kolonial 

 Belanda.54

Awal abad ke-20 merupakan periode yang revolusioner dalam 

sejarah Indonesia. Kala itu semua pikiran dan energi masyarakat 

Indonesia tergiring mengikuti arus Revolusi. Kaum pemuda terpelajar 

Indonesia saat itu semakin revolusioner. Dan hal itu tertransformasi ke 

kaum muda lainnya dengan sangat cepat. Pada periode paruh pertama 

1940-an, dalam usia yang relatif muda55 dan nyaris tanpa disadari, 

saya sudah terseret oleh sebuah arus yang penuh pergolakan.

Gara-gara Jepang masuk, saya tidak bisa sekolah lagi. saat  

Proklamasi lahir, tanpa ada yang menyuruh, saya langsung “nyebur” 

sendiri [ke dalam kancah perjuangan kemerdekaan]. Waktu itu tidak 

jelas betul di mana kita berada dan untuk siapa keberadaan kita ini. 

Tetapi intinya adalah bahwa di mana pun kita berada dan untuk siapa 

pun kita berada, semuanya merupakan hasil ketetapan sendiri. Itu 

yang saya alami. Itu pula yang dialami banyak orang lain. Misalnya 

saja ada seorang pemudi bernama Kartini dari Bondowoso, Jawa 

Timur, yang dalam suatu keadaan darurat diajak mengungsi. Dia 

menolak dan lebih memilih untuk bergabung dengan para pemuda 

guna berjuang bersama mereka. Sebenarnya proses kesadaran seperti 

ini terjadinya berangsur-angsur. Karena tumbuh secara berangsung￾angsur, orang seperti Kartini tidak akan mundur meskipun harus 

menghadapi banyak hambatan. Ini adalah proses. Baja itu ditempa 

dengan suhu yang tinggi supaya tidak menjadi besi.56

Saya bergabung dengan sekelompok kaum muda, muda-remaja muda , 

usia dua puluhan tahun. Saya diliputi oleh semangat muda yang 

menggelora dan menyala-nyala untuk merdeka dan untuk berjuang 

demi kemerdekaan. Saya bergabung dengan “Kelompok Menteng 

31” di Jakarta yang di zaman pendudukan fasisme Jepang di tahun 

tahun 1942-1943 merupakan semacam ”Sekolah Politik”. Ada yang 

diasramakan, ada pula yang tidak. Begitulah, bersama remaja muda  lainnya saya mengenal para senior pergerakan gerakan  seperti Soekarni, Adam Malik, 

 Chaerul Saleh, Djohar Nur, Hasnan, dan lain-lain.57

Selanjutnya saya aktif pada Komite Aksi yang diketuai oleh 

 Chaerul Saleh, yang dalam perjalanannya bermetamorfosa menjadi 

Angkatan Muda Indonesia atau API. Selanjutnya sejak bulan 

September 1945, API menjelma menjadi Laskar Rakyat Jakarta dan 

berkembang menjadi Laskar Jawa Barat. Di situ saya menjadi lebih 

aktif. Untuk selanjutnya, saya hidup dalam arus pertempuran seperti 

saya katakan tadi.

Pada tanggal 15 Agustus 1945 saya berada di Jakarta. Tepatnya di 

kediaman Bung Karno, Jl Pegangsaan Timur no 56. Selain saya, hadir 

pula di situ waktu itu, Bung Hatta dan Soebardjo. Waktu itu saya baru 

melihat Bung Karno marah sekali sesudah  mendengar desakan Bung 

Wik [Wikana] yang diutus oleh para pemuda

Bung Wik mendesak dengan kasar supaya Bung Karno secepatnya 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa harus khawatir 

dengan pihak Jepang yang sudah kalah perang itu. Bung Karno dengan 

keras menolaknya. Namun demikian, sebagaimana kita tahu, atas 

desakan dan paksaan para pemuda akhirnya Proklamasi Kemerdekaan 

dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945.58

Peristiwa sejarah ini sangat penting, karena prosesnya begitu 

luar biasa. Ada banyak tokoh di sekitarnya. Sepertinya kita selama 

ini memperingati Proklamasi nyaris seperti mengadakan ”pesta” saja. 

Semuanya ramai dengan berbagai lomba dan hura-hura. Tak ada 

uraian bagaimana Proklamasi itu terjadi. Tak disebut-sebut bagaimana 

dan siapa para pelakunya. Jika terus begini, bagaimana dan kapan kita 

akan mengetahui sejarah kita sendiri secara benar?

Risiko Situasi Revolusi

Saat itu dinamika gerakan gerakan  kaum muda terus bergerak gerak  maju. Seperti 

saya sampaikan tadi, Komite Aksi yang diketuai oleh Chaerul Saleh 

menjelma menjadi API. Selanjutnya API beralih menjadi Laskar 

Rakyat Jakarta, hingga berujung menjadi TNI Divisi Bambu Runcing 

dengan Komandannya, Sutan Akbar dan Wakilnya, Sidik Kertapati. 

Perlawanan untuk mewujudkan kedaulatan terus dikobarkan, 

kendati pemerintah, sebagai representasi golongan tua, lebih memilih 

jalur diplomasi. Bagi kalangan muda jalur diplomasi lebih merupakan 

tindakan kompromi terhadap kekuatan kolonial. Padahal saat 

itu beredar informasi bahwa pemerintahan sementara Belanda di 

Indonesia telah kehabisan dana untuk meneruskan pemerintahannya. 

Ditambah lagi mereka tidak mendapat pinjaman lebih lanjut dari 

pemerintah Inggris dan Amerika. Akibatnya manakala pemerintahan 

kolonial melakukan agresi, yang dituju adalah daerah-daerah yang 

memiliki kemampuan untuk quick capital [mendatangkan modal 

secara cepat, ed.], yaitu wilayah perkebunan. Politik diplomasi hanya 

akan memberi peluang bagi Belanda untuk “menghela nafas”.59

Oleh karena itu, pilihan kami adalah tetap menjalankan 

pertempuran tanpa memberi ruang bagi pihak kolonial untuk 

menghela nafas barang sedikit pun. Rupanya pihak Pemerintah [RI] 

lebih menyetujui ajakan pihak kolonial untuk melakukan perundingan. 

Perundingan pertama dikenal dengan istilah Perundingan Linggajati60

yang merujuk pada tempat berlangsungnya perundingan [suatu daerah 

dekat Cirebon, Jawa Barat] yang dilaksanakan pada 12 November 

1946. Pihak Republik Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir, sementara 

pihak kolonial Belanda diwakili oleh Schermerhorn. Perundingan 

 Linggajati menghasilkan keputusan bahwa kekuasaan secara de facto

Republik Indonesia hanya berkisar Jawa, Madura, dan Sumatera.

Saya katakan tadi, semangat revolusi mendorong saya untuk 

bergabung dengan laskar rakyat. Namun pada tahun 1946, saya 

sudah berbeda sikap dengan Pemerintah Republik, yang kala itu 

diwakili oleh Syahrir. saat  terjadi perundingan Linggajati, kami 

menolak hasil dari perundingan itu karena di dalamnya ada kalimat 

yang menyatakan bahwa kekuasaan de facto RI hanya meliputi Jawa 

dan Sumatera. Kami menentangnya. Dan karena menentang, maka 

kami ”dipukul” oleh Pemerintah. Kami dilucuti dan diserbu. Bahkan 

Sidik Kertapati terkena tembakan pada pahanya oleh peluru tentara 

Indonesia. Saya sendiri menjadi buronan

Selama menjadi buronan, saya mengalami banyak hal termasuk 

perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Maklumlah saat itu 

situasinya adalah situasi revolusi. Kalau sudah diteriaki sebagai 

“pengkhianat” tentu sudah seperti dipotong atau disembelih saja 

nasibnya. Waktu itu kalau pada seseorang diketemukan tiga warna 

saja [warna merah, putih dan biru, warna bendera Belanda] sudah 

pasti orang itu dicap mata-mata musuh. Maka matilah dia. Padahal 

belum tentu dia itu mata-mata musuh. Tapi itu adalah risiko hidup 

dalam situasi revolusi.

Tindakan Perlawanan

Selain melancarkan aksi perlawanan dalam bentuk fi sik, kami juga 

memiliki surat kabar yang terbit dalam bentuk koran dengan nama 

Genderang dan majalah dengan nama Godam Djelata.

62 Redaksinya 

adalah Armoenanto atau yang biasa disebut “Kerongkongan”. 

Sementara itu “Keriting” adalah nama panggilan untuk Sidik Kertapati. 

Kalau Haroen Oemar dipanggil ”Bob”, karena mukanya bopeng.

63

Apa yang menjadi kekhawatiran kami terbukti. Pihak Belanda 

sudah mulai menunjukkan sikap ingkar terhadap hasil Perjanjian 

 Linggajati. Sejak sekitar bulan Mei 1947 pihak Belanda mulai 

mempersiapkan diri untuk melakukan penyerangan terhadap 

Indonesia, dan pada 20 Juli 1947 mereka mengimplementasikan 

persiapan itu dengan melakukan tindakan agresi militernya ke wilayah 

kedaulatan Indonesia. Persis seperti yang telah kami khawatirkan, yang 

diserang adalah wilayah-wilayah yang potensial menghasilkan modal 

secara cepat. Salah satunya adalah wilayah-wilayah perkebunan.

Melihat hal itu, para pemimpin kami saat itu ingin berunding 

dengan pemerintah guna membantu melakukan perlawanan terhadap 

pemerintah kolonial. Untuk sementara perbedaan pendapat dihindari, 

mengingat adanya kesamaan tujuan, yaitu perang melawan pemerintah 

kolonial. Inilah yang kemudian menjadikan Laskar Jakarta Rakyat 

Raya bergabung dengan TNI. Sejak bergabung dengan TNI, laskar 

ini diubah namanya menjadi Divisi Bambu Runcing, yang diketuai 

oleh Sutan Akbar dengan Sidik Kertapati sebagai wakilnya.

Terjadilah perundingan di keraton yogya . Saat itu sudah ada TNI. 

Saya sendiri berangkat ke keraton yogya  bersama Komandan Divisi Sutan 

Akbar. Kami naik kereta sampai Gombong, Jawa Tengah, kemudian 

turun jalan kaki menuju ke tempat kedudukan Indonesia.

Kemudian saya pindah tugas di Priangan membantu Brigade 

Priangan dengan Komandannya Astra Wiguna. Kedudukan kami saat 

itu di Cidueng, Tasikmalaya. Sejak saat itu saya dan kawan-kawan 

melakukan serangkaian perlawanan dengan strategi gerilya di wilayah 

Karesidenan Priangan.

Seiring dengan berlangsungnya penerapan strategi gerilya 

ini  Pemerintah [RI], karena adanya campur tangan pihak asing, 

ternyata mendorong dilangsungkannya perundingan kedua dengan 

pihak Belanda. Pada bulan Januari 1948 dilakukanlah perundingan 

di atas kapal USS Renville. Pelaksana perundingan dari Indonesia 

adalah Perdana Menteri kala itu, yakni Amir Syarifuddin dari Partai 

 Komunis Indonesia (PKI ). Akibat perjanjian ini  TNI diharuskan 

meninggalkan kantong-kantong gerilya. Lagi-lagi tindakan ini  

memberi ruang keleluasaan pada pihak militer kolonial Belanda. 

Peristiwa meninggalkan kantong-kantong gerilya ini  dikenal 

dengan sebutan peristiwa hijrah ke keraton yogya . Lagi-lagi, entah karena 

kekokohan sikap atau karena ”kebandelan”, laskar kami menolak 

hasil Perjanjian Renville dan tidak mau menyerahkan negeri kami 

kepada pihak kolonial. Kami menolak untuk ikut hijrah. Kami terus 

melakukan perlawanan.

Akibat tidak mau ikut hijrah ke keraton yogya  kami dianggap 

sebagai pembangkang. Oleh karena itu kami pun kemudian digempur 

oleh pasukan Brigade yang dikirim pihak Pemerintah [RI] dari Jawa 

Tengah. Gempuran ini  terutama terjadi di Ciwaru, Jawa Barat. 

Akibat gempuran ini  beberapa pimpinan Divisi Bambu Runcing 

gugur. Yang gugur itu antara lain Sutan Akbar, Gatot, Suharya, Abu 

Bakar, dan Maulana. Sebagian besar pasukan kemudian melarikan diri. 

Kendati pasukan porak poranda, saya, Astra, dan lain-lain perlahan 

melakukan konsolidasi dalam rangka terus menjalankan kegiatan 

bergerilya. Selain menghadapi Belanda di medan pertempuran, pada 

tahun 1948 Divisi Bambu Runcing ini juga harus berhadapan dengan 

kekuatan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia [ DI/TII].

Oleh pihak kolonial hasil perjanjian [ Renville] tetap saja dirasa 

tidak menguntungkan. Oleh karena itu, lagi-lagi pihak kolonial 

mengingkari hasil Perundingan Renville. Pada tanggal 18 Desember 

1948 pihak kolonial mulai melancarkan agresi militer lagi, agresi 

militer yang kedua. Tentu saja hal ini menyakitkan hati kalangan laskar 

rakyat yang sejak semula menginginkan tidak dilakukannya langkah 

diplomasi dengan pihak kolonial.

Bersamaan dengan itu, pada tahun 1948 pemerintah 

mengeluarkan kebijakan tentang reorganisasi pergerakan gerakan   dan rasionalisasi tentara 

[dikenal dengan program Re-Ra,-ed.]. Ini merupakan kebijakan di 

mana kekuatan militer Republik haruslah merupakan tentara yang

profesional. Pada saat gerilya dulu, satu senjata boleh dipegang oleh 

dua, tiga atau bahkan empat orang anggota laskar secara bergantian. 

Dengan adanya Re-Ra dituntutlah bahwa tentara harus profesional. 

Satu senjata untuk satu tentara. Berkat ketentuan Re-Ra pula sebagian 

anggota laskar, meskipun telah bertahun-tahun ikut bergerilya dan 

memanggul senjata, harus ”dikembalikan ke masyarakat”. 

Tentu saja tindakan ini dirasa sangat menyakitkan bagi laskar￾laskar rakyat yang selama bertahun-tahun telah ikut bergerilya demi 

mempertahankan kemerdekaan Republik. Namun demikian, mereka 

tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka dikumpulkan dan diantar untuk 

kembali ke masyarakat dengan diangkut truk. Mereka juga diberi uang 

saku, masing-masing sebesar 5 perak (rupiah). Saya sendiri tidak tahu 

pasti dari mana Pemerintah mendapatkan uang guna melaksanakan 

kebijakan Re-Ra ini .

Mereka yang tidak bisa menerima kebijakan Re-Ra lantas 

melakukan tindakan perlawanan dengan mendirikan Barisan Sakit 

Hati (BSH). Hal itu misalnya dilakukan oleh Letnan Kolonel Jamil dan 

pasukannya yang melakukan perlawanan di daerah Tomo, Cirebon. 

Sebenarnya saya dan beberapa kawan lainnya juga merasa sakit hati, 

tetapi kami tidak melakukan tindakan seperti kelompok Jamil.

Keadaan Begitu Mengecewakan

Kenyataan pahit ternyata juga dihadapi oleh anggota laskar yang 

diterima menjadi anggota TNI. Kendati mereka diterima menjadi 

anggota TNI, kepangkatan mereka harus turun. Hal ini disebabkan 

karena mereka tidak memiliki basis pendidikan formal militer. 

Sementara mereka yang berasal dari KNIL64 secara otomatis mengalami 

kenaikan satu pangkat, karena mereka memiliki basis pendidikan 

militer formal. Padahal KNIL ini adalah pasukan milik pemerintah 

kolonial Belanda yang dulu ikut menembaki pasukan dari laskar 

rakyat.

saat  perlawanan rakyat terhadap Agresi Militer yang dilakukan 

oleh pihak kolonial sedang dilakukan, lagi-lagi Pemerintah RI 

meng-“interupsi”-nya dengan melakukan langkah diplomasi. Kali 

ini diplomasi itu dilakukan di Den Haag, Belanda, dalam bentuk 

Konferensi Meja Bundar [ KMB] yang dilakukan pada tanggal 2 

November 1949. Dalam kesepakaatan yang dihasilkan oleh KMB 

pihak Indonesia tetap dalam posisi yang lemah. Republik Indonesia 

Serikat [ RIS] harus menanggung utang pemerintahan Hindia Belanda, 

yang sebenarnya merupakan biaya yang dipakai  oleh pemerintahan 

kolonial Belanda dalam menguasai Indonesia. Tindakan pemerintah 

kali ini telah menegaskan perang mempertahankan kemerdekaan 

yang dilakukan oleh kekuatan massa rakyat tani di berbagai pedesaan 

di Indonesia, dan yang telah menguasai sentra-sentra perusahaan 

perkebunan yang sebelumnya dimiliki oleh Belanda. Dengan adanya 

 KMB berarti penguasaan atas sentra-sentra perusahan perkebunan 

ini  harus diserahkan kembali ke pihak Belanda.65

Ketidaksetujuan atas hasil KMB juga masih diekspresikan dalam 

bentuk perlawanan, misalnya seperti yang ditunjukkan oleh kelompok 

 Chaerul Saleh, Syamsuddin Chan, Leimena dan lain-lain. Namun 

mereka harus menghadapi gempuran dari Angkatan Perang Republik 

Indonesia Serikat [APRIS], gabungan tentara Indonesia dengan 

tentara Belanda. Hal ini menempatkan kami dalam posisi yang sulit. 

Chaerul, saya, dan kawan-kawan lainnya sudah tidak bisa lagi berbuat 

banyak, karena Republik Indonesia Serikat [ RIS] itu presidennya 

tetap Sukarno. Kalau kami melawan Sukarno dapat dipastikan bahwa 

kami akan habis dimaki-maki oleh rakyat. Sukarno telah betul-betul 

mengakar di hati rakyat.

Seiring dengan berjalannya waktu, kami sebagai kelompok 

perlawanan yang berangkat dari semangat kaum muda, yang 

menginginkan kedaulatan negara Republik Indonesia secara penuh, 

mulai harus memilih bentuk kehidupan baru. Sebagian melanjutkan 

sekolah yang sebelumnya telah terhenti akibat perang, sebagian lagi 

ingin pulang kampung menjadi petani, dan seterusnya. Chaerul 

sendiri dikirim oleh Bung Karno untuk sekolah ke luar negeri.

Saya sendiri akhirnya memutuskan untuk berhenti sebagai 

anggota TNI. Saya meletakkan jabatan sebagai Komandan Brigade. 

Apalagi brigade kami yang diterima menjadi TNI cuma satu batalyon. 

Satu batalyon itu terdiri dari empat kompi. Mengenai posisi dan 

tanggung jawab saya, saya menyerahkannya pada wakil saya yang 

bernama Jaya. Berat memang. Tapi keadaan begitu mengecewakan. 

Saya merasa kesal. Berbagai macam perasaan menghantui saya. Di 

tengah itu semua, saya berpikir, ya sudahlah saya berhenti saja.

Sebagai “Sintesa”-nya

Berkat legitimasi KMB kekuatan modal asing menemukan jalannya 

kembali ke Indonesia. Tentu saja hal ini mengecewakan saya. 

Kekecewaan saya makin menumpuk. 

Berangkat dari rasa kecewa ini  saya dengan beberapa kawan 

pergi ke Jakarta menemui Mohamad Yamin. Kebetulan Mohamad 

Yamin adalah salah seorang yang menjadi delegasi Indonesia pada 

 KMB. Kali ini, kami datang ke rumah Yamin bukan dalam rangka 

“berbeda pendapat” seperti sebelumnya, meskipun waktu itu Yamin 

berada pada posisi pemerintah, sedangkan kami para eks laskar 

rakyat merupakan kelompok oposisi. Kali ini, kami ingin datang 

untuk mendiskusikan kondisi politik terakhir dan bagaimana arah ke 

depannya. Kebetulan juga di rumah Yamin tinggal kawan kami, Johar 

Nur, yang waktu itu sedang sakit.

Saya lihat, Yamin punya artikel singkat  banyak sekali di rumahnya. Kalau 

ditumpuk mungkin satu setengah meter tingginya. artikel singkat -artikel singkat  itu 

disimpan dalam peti besar-besar. Rupa-rupanya selama menjadi dele￾gasi di Belanda, Yamin menyempatkan diri untuk membeli banyak 

artikel singkat . Yamin berkata, “Kalau mau itu artikel singkat , buka, dan baca saja sama 

kamu”. Kami semua ngangguk [mengangguk].

Kebanyakan artikel singkat -artikel singkat  yang dibawa oleh Yamin itu berisi 

tentang masalah-masalah petani. Misalnya artikel singkat  Peasant War, serta 

artikel singkat -artikel singkat  tentang perang tani di Jerman, tentang perang tani di 

Afrika Selatan, dan tentang masalah petani di Tiongkok. Pada masa 

gerilya, artikel singkat -artikel singkat  seperti itu sebenarnya sudah sempat kami baca, 

namun baru sekilas. Lagi pula artikel singkat -artikel singkat  ini  kemudian tidak 

jelas rimbanya karena perang. Baru sesudah  ketemu Yamin, apa yang 

dulu kami baca secara sekilas bisa kami baca secara beneran.

66

sesudah  melakukan diskusi panjang dengan Yamin atas situasi 

sosial-politik yang sedang berlangsung berikut prospek ke depannya, 

kami mulai membaca artikel singkat -artikel singkat  ini . Kemudian kami melakukan 

rundingan-rundingan dengan Sidik Kertapati. Pertanyaannya,”Apa 

yang mau kita kerjakan sekarang? Kita kan sudah tersisih. Sepertinya 

tidak ada lagi tempat untuk kita di Republik ini.” Kendati begitu, 

semangat kami akan pengabdian kepada bangsa tidak pernah luntur. 

Semangat inilah yang mendorong kami untuk mencari strategi baru. 

Saya lalu katakan,”Nah tani itu penting. Mayoritas penduduk Indonesia 

itu kan bertani. Nah, bagaimana kita mau melihat hal ini?” Sidik lalu 

berkata,”Bagaimana kalau kita bikin organisasi pergerakan gerakan   tani?” Langsung aja

saya jawab,”Hayo! ” Lalu kami pun mendirikan organisasi pergerakan gerakan   tani.67

Menurut saya bicara pergerakan gerakan  berarti bicara perjuangan. 

Sementara itu, bicara tentang perjuangan berarti bicara tentang 

kedaulatan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat. Dalam kasus 

Indonesia, menurut saya, titik temu dari semua itu adalah masalah￾masalah petani. Di negeri ini petani paling banyak jumlahnya. Waktu 

itu mencapai 80%. Artinya, kalau masalah petani dapat dipecahkan 

dengan baik akan terpecahkan pula persoalan seluruh bangsa 

Indonesia.

Akhirnya, melalui beberapa kali diskusi dicapailah sebuah 

kesepakatan, yaitu membentuk satu organisasi pergerakan gerakan   tani yang bernama 

Serikat Kaum Tani Indonesia, disingkat SAKTI. Ini merupakan 

pikiran awal untuk menjawab kebutuhan mendirikan organisasi pergerakan gerakan   tani. 

Kami sadar, selama kami berjuang melawan tentara Belanda petanilah 

yang memberi makan tentara kita. Teori sebab-akibat dipakai di sini. 

Petani merupakan kelompok mayoritas. Ini “tesa”-nya. Akan tetapi 

realitas nasibnya tidak baik. Ini “anti-tesa”-nya. Sebagai “sintesa”-nya, 

dibentuklah organisasi pergerakan gerakan   tani.

Dialektika

Dulu pada masa gerilya dalam rangka perang kolonial, kelompok 

masyarakat yang paling rentan menjadi korban adalah petani. Begitu 

juga dengan wilayah garap petani yang berupa lahan pertanian, baik 

itu sawah maupun ladang. Pada saat berlangsung perang kemerdekaan, 

sawah-ladang berubah menjadi medan pertempuran. Lebih dari itu 

petani juga yang menjadi sasaran antara dari perang ini . Tanpa 

disadari, nyawa menjadi taruhan. Tapi jangan remehkan. Ini merupakan 

kesadaran dari kaum tani Indonesia. Kaum tani Indonesia saat itu 

telah menyadari bahwa upaya perubahan harus dilakukan. Mereka itu 

mendukung pelawanan terhadap kolonialisme. Dukungan kaum tani 

Indonesia saat itu diwujudkan dengan memberi bekal makanan berupa 

nasi bungkus beserta air minumnya guna menyambung perlawanan.

Berangkat dari berbagai bacaan—atas buah tangan dari Mohamad 

Yamin itu tadi—serta bertolak dari berbagai pengalaman di lapangan, 

berikut keputusan beberapa kali rapat, SAKTI mulai menyusun 

anggaran dasar dan rencana-rencana kerja organisasi pergerakan gerakan  . Program kita 

berbeda dengan organisasi pergerakan gerakan   masyarakat [ormas] taninya PKI , yaitu 

Barisan Tani Indonesia [ BTI] dan Rukun Tani Indonesia [RTI]. Mereka 

jelas berorientasi ke PKI . Mereka mempunyai program yang waktu itu 

adalah nasionalisasi tanah. Ini berbeda dengan kami. Kami waktu itu 

punya tanah untuk kaum tani. Kami belajar dari Tiongkok, Afrika 

Selatan, dan lain-lain. Petani tidak boleh dipisahkan dari tanah. Kami 

punya program tanah untuk petani. Berbagai teman seperjuangan 

yang sudah pulang kampung disambangi. Selain konsolidasi ulang, 

mereka juga mulai memperbesar organisasi pergerakan gerakan   tani.

Akan tetapi, dalam perjalanannya, para penggagas organisasi pergerakan gerakan   mulai 

menghadapi permasalahan yang bersifat teknis. Misalnya, perlunya 

tempat berkumpul untuk merumuskan pikiran, alat-alat, mesin ketik, 

dan lain-lain. Mengingat banyaknya keterbatasan kami, kami berpikir 

untuk mendatangi seorang senior yang bernama Tabrani Notosudirjo. 

Tabrani itu orang Partai Murba. Bagi saya, Tabrani adalah salah 

satu tokoh pergerakan gerakan  yang mau mengerti cita-cita kelompok laskar 

ini. Kebetulan saat itu Tabrani sedang menjabat Wakil Walikota di 

Jakarta. Sebagai seorang wakil walikota tentu saja rumahnya gede dan 

fasilitasnya lengkap. Kami pun nebeng [numpang] berkantor di sana. 

Guna melancarkan proses pendirian dan pemantapan organisasi pergerakan gerakan  , 

disusunlah pimpinan pengurus SAKTI. Dalam rangka memberi 

penghormatan, Tabrani Notosudirjo diangkat menjadi Ketua Umum. 

Sidik Kertapati sebagai Wakil Ketua dan saya sebagai Sekretaris 

Umum.68 Pengurus Pusat lainnya adalah Burhan, Sasongko,69 Salam, 

dan Zainal Simbangan.70

Dengan menggunakan fasilitas yang diperoleh dari Tabrani itu 

pengurus inti SAKTI mulai membangun organisasi pergerakan gerakan   hingga di tingkat 

daerah. Tentu saja, pembangunan organisasi pergerakan gerakan   di daerah tidak bisa 

dilakukan dengan cepat, mengingat keterbatasan-keterbatasan yang 

dimiliki organisasi pergerakan gerakan  . Cara yang ditempuh adalah mendatangi dan 

mengajak kawan-kawan seperjuangan saat gerilya melawan tentara 

kolonial Belanda. Kami mendiskusikan berbagai permasalahan dan 

kebutuhan-kebutuhan yang ada di daerah untuk kemudian mencari 

solusi-solusinya. Kemampuan yang kami miliki “dikawinkan” dengan 

apa yang dikehendaki masyarakat.

Yang harus dicatat adalah bahwa yang namanya masyarakat itu 

tidak ada yang berdiri sendiri. Semua saling bertautan, entah itu 

berlawanan atau berhubungan satu sama lain. Semuanya terjadi pada 

waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, bila ada persoalan, kita harus 

melihatnya dengan kembali pada pangkal persoalan itu. Artinya, untuk 

melihat suatu persoalan, kita harus terlebih dahulu melihat bagaimana 

cara berpikir kita. Semua berangkat dari situ, entah kita suka atau 

tidak suka. Maksudnya berangkat dari bagaimana kita ini berpikir. 

Apakah dalam berpikir kita ini memakai aturan atau tidak. Kalau kita 

menuruti setiap pikiran kita, maka tidak akan ada batasnya. Oleh 

karena itu, yang namanya pikiran itu harus ada aturan-aturannya. Kita 

perlu sadar akan pentingnya aturan atas pikiran-pikiran kita, apalagi 

pikiran-pikiran penting yang menyangkut orang banyak.

Untuk itu, pertama-tama kita harus berpikir untuk menggunakan 

pola sebab-akibat. Karena suatu sebab maka ada akibat. Tetapi pada 

gilirannya akibat ini akan menjadi sebab juga, demikian seterusnya. 

Kedua, kita perlu menggunakan logika. Apa yang kita sebut rasional 

itu merupakan hasil penggunaan logika. Logika berarti berpikir benar 

dan lurus. Kalau kita tidak pakai logika akan mustahil bagi kita untuk 

sampai pada titik yang rasional. Ketiga, kita perlu menggunakan 

aturan berpikir yang sering disebut sebagai dialektika. Artinya, kita 

perlu berpikir dengan bertolak dari pembacaan kita atas proses dan 

dinamika, dan bagaimana semua itu didialogkan. Kalau kita tidak 

memakai cara berpikir yang demikian, maka dalam berpikir kita bisa 

ke mana-mana. Di sini terletak bedanya antara seseorang yang kaya 

dengan pengalaman empirik [pengalaman langsung] dengan mereka 

yang hanya sekadar mempelajari ilmu pengetahuan.71

Berangkat dari Petani

Melalui berbagai kegiatan, kami mencoba mengurusi kaum tani 

Indonesia. Dalam situasi tertentu bisa jadi bahwa secara sosial￾ekonomi para pengurusnya yang naik ke atas, sementara petaninya 

tetap di bawah. Mencegah kemungkinan demikian yang kita harapkan 

saat itu adalah bahwa gerakan gerakan -gerakan gerakan  itu datangnya dari kaum tani 

sendiri dan dikerjakan bersama-sama dengan petani. Ini konsep dasar 

kami dalam membangun SAKTI.

Ada beberapa daerah yang kemudian menjadi sasaran untuk 

pengembangan organisasi pergerakan gerakan   SAKTI. Saya sendiri lebih banyak 

mensosialisasikan keberadaan SAKTI di wilayah Priangan. Ini 

merupakan daerah yang sangat saya kenal. Saat gerilya perang kolonial 

dulu, saya lebih banyak bergerak gerak  di daerah ini. Sebagian kawan ada 

yang ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, dan Sumatera Utara. 

Pengembangan organisasi pergerakan gerakan   saat itu dilakukan dengan proses kesadaran 

yang tinggi. Uniknya tidak ada pembicaraan khusus mengenai 

pendanaan bagi mereka yang harus pergi ke daerah-daerah. Tapi 

anehnya semuanya bisa jalan. Malah Tom Anwar dan Sakti Alamsyah 

bisa naik KPM, kapal Belanda, ke Medan. Ternyata kapal itu melancong 

dulu ke Singapura baru melanjutkan perjalanan ke Jakarta. 

sesudah  mendiskusikan berbagai permasalahan petani dari 

berbagai daerah di Indonesia, ditambah dengan hasil dari bacaan apa 

yang dilakukan petani di beberapa negara itu tadi, akhirnya ditariklah 

satu kesimpulan bahwa petani tidak bisa dipisahkan dari tanah.72

Seseorang tidak bisa dikatakan sebagai petani kalau ia tidak menggarap 

sebidang tanah. Sementara itu, sejak era feodal, tanah petani Indonesia 

sudah terkonsentrasi pada segelintir orang, yakni kaum bangsawan. 

Ditambah lagi, pada era kolonial melalui agrarische wet dan agrarian 

besluit tahun 1870 yang menjadi sumber formal domeinverklaring, 

negara mempunyai hak mutlak untuk menjadikan tanah di negeri 

jajahan sebagai objek berbagai transaksi negara dengan para pemodal 

yang membutuhkan tanah untuk investasi agrobisnisnya, entah itu 

dengan alasan demi sebesar-besar kemakmuran rakyat, entah untuk 

kepentingan kas negara

Oleh karena itu, program SAKTI dari awal adalah tanah untuk 

kaum tani. Ada banyak orang yang memiliki hak istimewa dari sistem 

kolonial, yaitu hak erfpacht atas nama perusahan perkebunan milik 

 Belanda. Tanah-tanah ini  sudah ditinggalkan pemiliknya dan 

terlantar sejak era fasisme [ Jepang], dan rusak akibat perang. Oleh 

karena itu diperlukan upaya agar tanah-tanah itu dikonversi sehingga 

menjadi tanah milik dan digarap oleh kaum tani Indonesia. Terlebih 

lagi, harus diingat bahwa Indonesia sudah merdeka, sehingga warga 

negaranya berhak untuk memiliki dan mengelola tanahnya sendiri. 

Dulu melalui berbagai macam rekayasa atas nama peraturan-peraturan 

yang ada, banyak tanah-tanah rakyat dirampas oleh pemerintah 

kolonial.74 Sekarang tidak bisa lagi.

Inilah yang membedakan program SAKTI dengan organisasi pergerakan gerakan   

tani lainnya seperti BTI itu tadi, yang memang dari awal merupakan 

organisasi pergerakan gerakan   yang berafi liasi ke PKI . SAKTI berbeda juga dengan RTI 

yang juga memiliki orientasi ke PKI . Saat itu program politik dari 

kedua organisasi pergerakan gerakan   ini  lebih mengarah pada nasionalisasi tanah. 

Arah dari tindakan nasionalisasi adalah memberikan hak kepemilikan 

tanah ke tangan organisasi pergerakan gerakan   atau negara, dengan sistem pengolahan 

tanah yang terpusat. Tentu saja ini berbeda dengan penataan struktur 

agraria yang berangkat dari petani itu sendiri.

Tidak Bisa Dibetulkan

Perlahan namun pasti, SAKTI mulai berkembang hingga ke Sumatera 

Utara, Lampung, dan sebagian Sulawesi. Pelaksanaan program tanah 

untuk kaum tani semakin gencar dilakukan hingga meletusnya 

peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera Utara tahun 1953. Peristiwa 

itu sendiri sangat kompleks. Penyelesaian terhadap lahan Perkebunan 

Senembah tidak kunjung usai oleh Pemerintah Indonesia. Pihak 

serikat-serikat tani yang ada mendorong untuk segera dilakukannya 

penyelesaian. Ini adalah konfl ik perebutan penguasaan sumber agraria 

akibat dari sistem kolonial. Akibatnya korban berjatuhan, baik dari 

pihak petani maupun dari pihak aparat kepolisian. Awalnya petani 

yang mati itu diklaim sebagai anggota BTI, namun belakangan 

diakui oleh PKI bahwa petani itu adalah anggota SAKTI, namanya 

Soedarmo. Sebagai Sekretaris Umum SAKTI saya mendapat mandat 

dari organisasi pergerakan gerakan   untuk menyelesaikan persoalan ini .75

Program “tanah untuk penggarap” mendorong SAKTI semakin 

berkembang ke berbagai daerah di Indonesia. Kemudian pada tahun 

1953, SAKTI mengadakan suatu konferensi nasional petani. Dalam 

konferensi ini  Tabrani sebagai Ketua Umum disodori satu 

pertanyaan yang kira-kira bunyinya begini,“organisasi pergerakan gerakan   kita sudah 

berkembang. Sekarang sudah mulai ada aksi-aksi kegiatan dari kaum 

tani sendiri. Nah bagaimana dengan Bapak sekarang? Apakah Bapak 

mau tetap menjadi ketua? Kalau iya, konsekuensinya sebaiknya Bapak 

tidak lagi jadi Wakil Walikota. Sebaiknya Bapak tidak merangkap 

jabatan. Kalau Bapak tetap menjabat jadi Wakil Walikota, jabatan 

ketua harus diserahkan kepada yang lain.” 

Sodoran pertanyaan ini  dijawab oleh Tabrani dengan 

mengatakan bahwa ia tetap memilih menjadi Wakil Walikota Jakarta 

 Raya. Ia juga merasa sudah tua, sehingga perlu ada regenerasi dalam 

 SAKTI. Akhirnya diangkatlah Sidik Kertapati menjadi Ketua Umum 

 SAKTI. Akibat tindakan ini  Soekarni meledek bahwa kelompok 

ini merupakan kelompok yang memang tidak bisa dibetulkan dari 

dulu. 

Sementara itu, eksistensi organisasi pergerakan gerakan   rakyat semakin mendapat tempat 

dalam proses bernegara di Indonesia. Pada Pemilihan Umum [ Pemilu] 

tahun 1955 saya bersama Armoenanto, Astra, dan beberapa orang lagi 

sebagai orang-orang non-partai dicalonkan sebagai wakil rakyat, karena 

memang waktu itu SAKTI belum berafi liasi ke PKI seperti BTI. Tapi 

tak lama kemudian PKI mengakomodasi kami untuk menjadi calon 

non-partai sebagai bagian dari PKI . Kami pun maju dalam Pemilu itu. 

Karena ternyata terpilih kami lantas menjadi wakil rakyat dari PKI .

Berangkat dari sini aktivitas politik saya di wilayah kenegaraan 

terus berkembang. Saya merasa semakin memiliki peran di 

pemerintahan, sehingga akhirnya saya menjadi salah satu anggota 

MUPENAS. Di saat pelantikan menjadi anggota MUPENAS, 

mereka yang selama itu tidak pernah beres hubungannya dengan 

saya, ramai-ramai menyalami saya seraya berkata,“Sudahlah akhiri 

saja ekstrimis-ekstrimisan. Sekarang waktunya untuk membangun.” 

Selain itu saya menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Sementara [ MPRS]. Saya diajukan oleh Chaerul Saleh. Pada saat 

pelantikan MUPENAS, Sukarno memberi ucapan selamat kepada 

para perserta, termasuk saya. Dia tidak bilang apa-apa pada saya, wong

dia Presiden. Saya juga hanya bilang “ya”. Subandrio juga memberi 

ucapan selamat.” “Selamat, Mas Samsul”, katanya. “Terima kasih,” 

jawab saya. Selanjutnya Leimena juga memberi ucapan,“Selamat Mas 

Samsul.” Saya jawab,“Terima kasih.” Terakhir datang Chaerul Saleh. 

Dia tidak memberi ucapan selamat, melainkan mengatakan,“Terima 

kasih ya atas bergabungnya.” Tentu saja ucapan akrab dari seorang 

sahabat itu saya balas dengan ungkapan persahabatan pula,“Taik lu!” 

Ucapan itu tentu membuat kaget mereka yang dengar, sampai-sampai 

Presiden Sukarno menengok.

Saat itu serikat tani makin berkembang. Apalagi Pemilu 1955 telah 

melahirkan wakil-wakil dari kaum tani. Sebenarnya telah terdapat 

upaya untuk menyatukan berbagai kekuatan tani nasional, namun 

proses menuju ke arah sana selalu mengalami kegagalan. Memang 

tidak mudah menyatukan organisasi pergerakan gerakan   tani yang besar, yang sama-sama 

memiliki basis pendukung yang kuat.

Bagi BTI sendiri, sesudah  melakukan fusi dengan RTI tahun 1953, 

organisasi pergerakan gerakan   ini  makin gencar melakukan pendekatan terhadap pihak 

pimpinan eksekutif SAKTI. BTI ingin supaya SAKTI mau melakukan 

fusi dengannya. Namun penolakan dari kebanyakan anggota SAKTI 

membuat fusi itu tidak segera terwujud. Alasan utamanya adalah 

perbedaan dalam memandang bagaimana penguasaan hak atas tanah 

dan pemanfaatannya nantinya mau dilaksanakan.

Rupa-rupanya, pihak BTI tidak putus asa guna terus mendorong 

terjadinya proses fusi antar kekuatan kaum tani nasional. Ada yang 

mengatakan bahwa BTI terus melakukan infi ltrasi kepada kekuatan 

 SAKTI. Serangkaian pembicaraan antara pengurus BTI dengan Sidik 

Kertapati sebagai Ketua Umum SAKTI terus dilaksanakan. Pada 

akhirnya Sidik Kertapati sebagai Ketua Umum SAKTI mulai goyah 

atas ajakan dari BTI guna melakukan fusi ini . Ditambah lagi 

dengan adanya pidato politik Ketua PKI Aidit tentang masa depan 

kaum tani Indonesia. Dalam pidato ini  Aidit mengatakan bahwa 

tanah itu adalah untuk kaum tani. Begitulah, jadi sama gagasannya. 

Hal itu kemudian menjadi titik awal untuk dilakukannya fusi. Secara 

program antara BTI dan SAKTI sudah sama, tidak ada lagi perbedaan. 

Mulailah Sidik Kertapati, sebagai Ketua Umum, mensosialisasikan 

gagasan fusi. Kemudian ia mengajak pengurus inti SAKTI yang lain 

guna membicarakan hal ini  secara lebih serius.

Para pengurus inti SAKTI pun berkumpul. Bertindak sebagai 

tuan rumah adalah Sidik Kertapati, Burhan, Sasongko, dan saya 

sendiri. Kami berempat mendiskusikan tawaran fusi dari BTI. Burhan 

menolak gagasan fusi. Barangkali Burhan tidak bisa melupakan 

masa-masa gerilya selama perang gerilya, di mana Amir Syarifuddin 

[sebagai orang PKI ] menandatangani Perjanjian Renville. Bagi 

Burhan tindakan PKI saat itu menyakitkannya. Itulah sebabnya, dia 

tidak lagi mau ikut SAKTI karena mau berfusi dengan BTI. Jadi 

keluarlah Burhan dari lingkaran kaum tani. Hal serupa juga terjadi 

dengan Sasongko. Ia melakukan penolakan. Namun demikian, cara 

yang ia tempuh lebih halus ketimbang caranya Burhan. “Sudahlah 

aku mau jadi guru kembali,” katanya. Sasongko adalah guru melukis 

di Taman Dewasa, keraton yogya  . Sebenarnya saya juga menolak tawaran 

fusi itu, tetapi karena adanya desakan dari Sidik Kertapati akhirnya 

saya menyetujuinya. Adapun nama yang dipilih sesudah  fusi tetaplah 

nama “ BTI”.

Kendati sudah dilakukan fusi, hal itu tidak berarti tidak ada 

dinamika internal pascafusi. Terdapat banyak perbedaan pendapat 

dan pandangan politik secara internal. Namun demikian, hal itu 

justru menjadikan organisasi pergerakan gerakan   kaum tani semakin besar. Akan tetapi 

adanya cita-cita membebaskan kaum tani dari warisan feodal dan 

sistem kolonial sebagai sasaran utama menjadikan dinamika internal 

bisa mengarah pada cita-cita bersama. 

Pascafusi posisi saya tidak lebih dari seorang staf penerangan dari 

organisasi pergerakan gerakan  . Padahal semasa di SAKTI saya adalah Sekretaris Umum. 

Sekarang saya merasa hanya sekadar menjalankan tugas teknis seperti 

mengetik surat atau menyiapkan kebutuhan administrasi dari Ketua 

 BTI saat itu, yaitu Sardjono. Ini harus saya terima sebagai bagian 

dari konsekuensi logis proses fusi dan membantu pilihan karib sejak 

masa gerilya, Sidik Kertapati. Pernah suatu saat  saya mengeluh 

ke Sidik atas kejadian ini , namun Sidik hanya menjawab,“Ya 

sementaralah. Tunggu konggres.”

Baru pada kongres BTI tahun 1962, saya dipilih menjadi 

Sekretaris Umum BTI. Saya tidak lagi semata-mata menjadi tukang 

ketik, he...he..he... Ketua Umumnya adalah Asmu Jati Wirosubroto.

Menimbulkan Korban

Mengenai soal agraria ini banyak kejadian yang mengundang 

tanda tanya bagi saya. Menurut saya, kita tidak bisa mengorbankan 

kepentingan kaum tani dan kaum buruh atas nama persatuan nasional. 

Seharusnya persoalan kaum tani dan kaum buruh justru merupakan 

persoalan yang harus ditangani secara bersama sebagai bangsa. Tetapi 

kenyataannya tidak begitu. Misalnya, saat  di Subang, Jawa Barat, 

Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia [SARBUPRI] dan BTI 

mengambil-alih suatu perusahaan perkebunan, Chaerul Saleh justru 

memerintahkan kepada pemerintah daerah melalui radiogram untuk 

melakukan penangkapan terhadap para petani yang menurutnya 

anarkis. Karena peristiwa ini , beberapa anggota BTI bahkan 

ditangkap oleh polisi setempat.

Sebagai salah satu pimpinan BTI, saya bersama beberapa pengurus 

harian BTI mendatangi Chaerul Saleh yang saat itu menjabat sebagai 

Wakil Perdana Menteri [ Waperdam]. ”Kamu itu apa-apaan? Kamu 

pakai perintah untuk menangkap petani-petani,” sergah saya. ”Yang 

benar aja, gak ada gua kirim itu,” jawab Chaerul Saleh. sesudah  melalui 

perdebatan panjang, akhirnya Chaerul Saleh mencabut radiogram 

ini , dan memerintahkan untuk membebaskan para petani.

Kendati para petani telah bebas, saya tetap datang lagi untuk 

menghadap Chaerul Saleh. ”Ada apa lagi Sul?” tanya Chaerul Saleh. 

Kamu harus ganti itu kerugian petani yang telah ditangkap. Berapa 

lama mereka ditahan? Anak dan bini mereka makan apa itu, kalau 

gak ngutang kesana-kemari?” saya berargumen. ”Ah, kamu ini ada-ada 

aja. Di Republik ini apa bisa ada kejadian seperti ini?” jawab Chaerul 

Saleh. Tidak mau kalah saya langsung memotong,”Kamu ‘kan Waper￾dam. Makanya harus bisa, dan sekaranglah saatnya.” Sebagai kawan 

seperjuangan Chaerul Saleh hanya bisa mengumpat,“Sialan lu.” 

Kendati begitu Chaerul mengeluarkan sejumlah uang untuk ganti 

rugi petani yang sempat ditahan itu. Saya kira ini peristiwa langka 

dalam sejarah Indonesia, he...he...77

Selain itu, terdapat pula peristiwa yang terjadi di desa Jengkol, 

Kediri, Jawa Timur. Peristiwa itu berawal dari adanya konferensi tani 

di Puncak, Jawa Barat, yang merumuskan akan diadakannya “aksi 

sepihak”. Aksi sepihak itu bukan tindakan anarkis. Aksi sepihak itu 

dimaksudkan untuk melaksanakan Undang-Undang Pokok Agraria 

[ UUPA] dan Undang-Undang Bagi Hasil [ UUBH] tahun 1960. 

Undang-undang itu sudah lama disahkan, tetapi sepertinya birokrasi 

pemerintah enggan melaksanakannya. Birokrat kita saat itu masih 

merupakan kelanjutan dari kalangan feodal. Mereka lebih memilih 

bersekongkol dengan para tuan tanah daripada membela kepentingan 

petani. Melihat keengganan ini , kami pun melakukan aksi sepihak 

dalam rangka mendesak agar UUPA dan UUBH segera dilaksanakan 

secepatnya.

Sementara itu, Presiden Sukarno sendiri mentoleransi aksi 

ini  dengan membentuk Pengadilan Landreform. Mereka yang 

terlibat dalam pengadilan ini  berasal dari berbagai kader ormas 

tani yang ada. Ada yang berasal dari BTI, PETANI [organisasi pergerakan gerakan   kaum 

tani di bawah PNI], dan lain-lain. Mereka direkrut untuk menjadi 

anggota Majelis Hakim Pengadilan Landreform. Hal ini dilakukan 

guna memenuhi pelaksanaan Undang-undang Landreform. Kebetulan 

saya dulu ikut dalam kepanitiaan dalam penyusunan rencana Undang￾undang Landreform.

Akibatnya, gerakan gerakan  aksi sepihak semakin meluas. Hampir di 

setiap desa yang merupakan basis PKI dijalankan gerakan gerakan  ini . 

Kalangan tuan tanah ”ramai” sekali menanggapi gerakan gerakan  ini . 

Terjadi bentrok di beberapa daerah, antara yang mendukung gerakan gerakan  

aksi sepihak dengan kalangan tuan tanah. Bentrok yang paling ”ramai” 

terjadi di desa Jengkol, Kediri. Kejadian ini  sampai menimbulkan 

korban dari kalangan aparat kepolisian.

Menjadi Buronan

Peristiwa pagi buta yang berlangsung pada tanggal 1 Oktober 1965 

memang mencengangkan banyak orang. Secara pribadi, kejadian 

ini  saya ketahui manakala sedang berada di Bandung. Saat itu 

saya sedang menjenguk mertua saya yang sedang sakit.

Saya mendengar terjadinya Peristiwa 1 Oktober itu melalui 

Radio Republik Indonesia [ RRI]. Saya juga mendengar pengumuman 

tentang adanya Dewan Revolusi. Satu persatu nama yang disebutin

[disebutkan] di berita radio itu saya dengarkan dengan cermat. Ada 

yang saya kenal, ada yang tidak. Semuanya terasa membingungkan 

bagi saya. Misalnya Hardojo yang baru saja berhenti sebagai Ketua 

Umum Central gerakan gerakan  Mahasiswa Indonesia [ CGMI], namanya 

masuk menjadi salah satu anggota Dewan Revolusi.78 Namun 

demikian, nama saya tidak disebut. Padahal secara hirarki, kekuasaan 

saya memiliki posisi politik yang lebih strategis. Saya ini Sekretaris 

Umum BTI, anggota MPRS yang sekaligus sebagai anggota Badan 

Pimpinan MPRS, dan juga anggota MUPENAS. Tapi kok nama 

saya tidak masuk dalam daftar anggota Dewan Revolusi? Tentu saja 

ini kalau yang namanya Dewan Revolusi itu memang benar adanya. 

Begitu juga dengan banyak elite politik yang seharusnya masuk, tapi 

ternyata tidak. Begitu juga dengan Amir Machmud juga masuk sebagai 

anggota Dewan Revolusi, dan seterusnya. Setidaknya ada proses 

politik yang saya rasakan tidak nyambung dengan proses sebelumnya. 

Hal itu potensial melahirkan kekacauan politik yang luar biasa. Jadi 

nggak ngerti saya.79

Kekacauan politik yang luar biasa ini  mendorong rasa 

ingin tahu saya untuk segera kembali ke Jakarta. Guna mencari tahu, 

saya langsung menuju ke kantor MPRS. Namun di sana saya tidak 

menemukan siapa-siapa. Kantor MPRS juga tiba-tiba kosong, sepi, 

bahkan mencekam. Padahal saya sangat berharap sesegera mungkin 

mendapat kejelasan atas peristiwa yang sedang terjadi itu. Tidak satu 

pun elite PKI yang bisa saya temui. Tiba-tiba saja saya kehilangan 

kontak dengan para elite PKI seperti Aidit, Njoto, Lukman, dan 

lain-lain. Saya merasa kehilangan dengan semua kalangan. Suasana 

menjadi kacau-balau dan membingungkan. Saking bingungnya, 

sampai-sampai saya lupa memarkir jeep pemberian dari Chaerul Saleh 

yang biasa saya kendarai.

Jadi kalau ada berita pembunuhan orang-orang komunis atau 

sarjana-sarjana kiri, wah saya nggak tahu itu. Pokoknya sesudah  

tahun 1965, sesudah  peristiwa gerakan gerakan  Satu Oktober [ Gestok] itu 

terputuslah semua hubungan. Putus komunikasi saya dengan kawan￾kawan di MPRS. Putus pula komunikasi dengan orang-orang partai. 

Suasana memang dibuat sedemikian rupa, antara lain dengan fi tnah 

Soeharto. Sementara itu mahasiswa digiring sama tentara. Dalam 

situasi demikian, ya, pasti kita tidak punya pilihan lain kecuali 

menyelamatkan diri masing-masing.

Soal isu Dewan Jenderal, memang ada. Isu politik ini bukan 

rahasia lagi. Hampir semua orang dengar tentang isu Dewan Jenderal 

ini. Apa dikira kita tidak tahu? Menurut informasi, Dewan Jenderal 

itu mungkin muncul dari rasa tidak puas sama Bung Karno. Namun 

mereka tidak memiliki solusi yang jelas untuk menjawah ketidakpuasan 

ini . Ketidakjelasan ini menambah kerumitan dalam Peristiwa 

1965.

Jadi gimana ya? Kita semua jadi terseret tanpa tahu persoalannya 

secara jelas. Apa persoalan sesungguhnya kita tidak tahu. Mengapa 

kok tiba-tiba begini? Kita sendiri tidak mengetahui latar belakangnya. 

Nah, kalau saya ditanya soal ini tentu saya merasa kesulitan. Jangankan 

saya, orang partai sendiri pun tidak tahu. Mereka bahkan terserak￾serak entah ke mana. Tak diketahui ke mana Aidit, ke mana Njoto, ke 

mana Lukman.

Pada saat seperti itu, mereka justru berpencar-pencar entah ke 

mana. Anehnya, tidak ada apa-apa di bawah. Dari sini saja sebenarnya 

sudah bisa dikatakan bahwa ada yang terlibat, tetapi ada juga yang 

tidak terlibat; ada yang setuju, tapi ada juga yang nggak setuju—atau 

bagaimana, ya saya sendiri tidak tahu merumuskannya. Tapi inilah 

kenyataan yang harus saya kabarkan. Kenyataan menunjukkan bahwa 

kita [orang-orang dari partai komunis itu] tidak monolit ya? Tidak 

ada kesatuan sikap tentang peristiwa itu sendiri. Aneh ya? Padahal PKI 

itu katanya sentralistik. Kenyataannya lain.

Tiba-tiba saja juga muncul tokoh baru yang bernama Letnan 

Kolonel Untung. Siapa itu Untung? Saya sendiri baru dengar nama 

Si Untung itu. Waktu saya sering berkunjung ke Istana Presiden, saat

saya menjadi anggota MPRS, saya nggak pernah dengar itu namanya 

 Untung. Padahal saya banyak kenal sama ajudan-ajudan Presiden 

 Sukarno, seperti Si Guritno, Jatmiko, dan lain-lain.

Di tengah permainan politik yang kacau balau ini , tiba-tiba 

PKI dan onderbouw-nya menjadi tertuduh sebagai dalang dari proses 

politik yang ada. Otomatis sebagai salah satu petingginya, saya juga 

jadi tertuduh. sesudah  kehilangan semua kontak di Jakarta, sambil 

bersembunyi, saya balik ke Bandung. Saya lalu menjadi buronan. 

Lagi-lagi saya menjadi buronan di negeri sendiri ya ha..ha... Selama 

di Bandung saya cuma muter-muter tinggal di rumah kawan satu ke 

rumah kawan yang lain. Sampai akhirnya saya ketangkep [ditangkap]. 

Saya lupa persisnya, tapi waktu itu kira-kira akhir Desember 1965—

atau malah sudah Januari 1966.

Manusia Memiliki Hati Manusia

Ada cerita yang menarik pada waktu awal-awal jadi buronan. Saya 

bertemu dengan Rustamadji. Rupanya dia juga menjadi buronan. 

Pada awalnya dia kan anggota Partai Komunis Belanda. Tapi dia 

mengingkari garis partainya. Waktu Parlemen Belanda menyetujui 

tindakan polisionil [Agresi Militer 1947 dan 1948] semua faksi setuju. 

Tapi dia nggak setuju [kalau Belanda melakukan serbuan militer 

itu]. Konsekuensinya, dia harus meletakkan jabatan sebagai anggota 

Parlemen Belanda. Dia pun pulang ke Indonesia. Sampai di Indonesia, 

dia malah dicurigai. Ia ditangkap, tapi lalu dibebaskan. Kemudian 

sesudah  peristiwa Gestok, dia buronan lagi. Saat ketemu saya tanya 

dia, ”Rustam, mestinya kau kan di Belanda? Bukan repot begini?” Dia 

malah menjawab dengan enteng,”Ah Gestapo tentaranya Hitler aja

tidak berhasil menangkap aku, apalagi intel-intel Melayu bodoh ini.” 

Nyatanya memang ia tidak tertangkap.

Sebenarnya yang berat bagi saya itu adalah keluarga. saat  

mendengar peristiwa itu dan saat  saya menjadi buronan, mertua 

perempuan lesbian  saya meninggal dunia. Dia kena serangan jantung. Saya 

ini menantu yang paling disayangi, begitulah kira-kira. saat  itu saya 

sempat datang ke rumah, terus dia meninggal. saat  saya ditahan, 

istri saya bekerja di Kantor Berita Uni Soviet di Jakarta. Saya menikah 

dengan istri saya tahun 1958, sesudah  berpacaran selama 7 tahun, gara￾gara tidak disetujui orang tuanya. Habis mereka menganggap hidup 

saya ini nggak jelas.

Selama menjadi buronan sebenarnya saya menunggu dipanggil, 

paling tidak sebagai saksi. Tapi saat berlangsungnya pengadilan￾pengadilan, saya dianggap tidak ada hubungannya. Oleh karena itu, 

saya tidak dipanggil. Pada saat Asmu Jati Wirosubroto dipanggil 

sebagai Ketua Umum BTI, kemudian Sidik Kertapati sebagai Wakil 

Ketua Umum, saya tidak dipanggil. Padahal saya adalah Sekretaris 

Umum. Secara organisatoris kan seharusnya saya dipanggil. Akan 

tetapi, kok tidak ada pemanggilan untuk diri saya. 

Kalau melihat berbagai publikasi yang ada, saya baca memang 

kelihatannya Aidit memiliki agenda sendiri. Tampaknya dia mem￾punyai support lain sendiri di dalam PKI . Dia sangat dekat dengan 

Sjam Kamaruzaman. Saya tidak pernah tahu apa itu urusannya. Pernah 

suatu kali sesudah  rapat di Jl Kramat Raya Jakarta [Kantor CC PKI ], 

saya diajak Bung Ketua [ Aidit] ke Bandung. Saat melintas di Puncak 

Pass, Jawa Barat, mobil berhenti dan kami makan. sesudah  kelar

[selesai], Aidit langsung berdiri dan ngajak berangkat ke Bandung. 

Lantas saya tanya soal urusan pembayaran. Aidit langsung menunjuk 

dengan ibu jari ke belakang dengan mengatakan bahwa ada “Si Boss”. 

Saya hanya terdiam. Eh... belakangan baru tahu kalau “Si Boss” itu 

adalah Sjam Kamaruzaman. Selain itu disebut belakangan, bahwa ada 

yang namanya “Biro Khusus”. Saya tahu soal Biro Khusus dari baca 

koran. Di koran itu saya juga melihat wajah orang saat di Puncak Pass 

yang bayari kami makan itu.

Pada saat ketangkap, saya langsung dibawa ke Komdak 

[Komando Daerah Kepolisian] untuk menjalani interogasi. Saya 

dimintai keterangan atas berbagai aktivitas politik yang saya lakukan. 

Tentu saja proses interogasi ini luar biasalah. Saya dibentak, dihardik, 

dimaki, dan sebagainya. Habis pokoknya. Polisi itu datang ke saya 

atas petunjuk dari seorang kader PKI . ”Merdu” sekali kan rasanya? 

Ha-ha.....

Saat itu Ketua PKI Jawa Barat datang menemui saya di suatu 

tempat. Dia datang bersama soerang kader lain. Kemudian dia memberi 

warning kepada saya, bahwa si anu ketangkap, si itu ketangkap. Saya 

agak curiga dan khawatir kalau ada yang ”nyanyi” dan melaporkan 

tempat pertemuan ini ke pihak polisi. Benar aja. Tiba-tiba polisi 

masuk. Saya langsung ditangkap. Tangan saya langsung diborgol, 

sementara kader ini  berdiri di pintu sambil menyaksikan 

semuanya berlangsung. Terus deh saya dibawa ke Komdak. Nah, di 

Komdak itulah, kader PKI yang sama ikut polisi menginterogasi, 

memaki-maki. Bahkan lebih kejam! Tidak sedikit lho kader PKI yang 

melakukan seperti itu. Ini karena mereka tidak kuat dengan teror dan 

kekerasan yang mereka terima. Tindakan mementingkan diri sendiri 

dan mencari aman ini banyak sekali terjadi pada saat itu. Hal itu dapat 

dilakukan oleh siapa pun, termasuk oleh seorang kader partai yang 

tidak tahan dengan teror dan kekerasan yang sedang menimpanya.

Saat di Komdak, penahanannya dilakukan dengan cara berpindah￾pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari ruang isolasi yang 

satu ke ruang isolasi yang lain. Ada satu kejadian yang barangkali saya 

anggap aneh. Pada saat saya mau dipindahkan dari penanganan oleh 

polisi ke tentara, ada seorang polisi bernama Beni. Dia itu anggota 

tim pemeriksa yang menahan saya. Dia bilang, ”Hai you boleh keluar 

sana. Sebentar lagi kita kan mau pisahan. Sekarang kita makan-makan 

bersama dululah.” Segera dia minta izin ke kepala polisinya, yang saat 

itu dijabat oleh Bondan Guntowaru. Kepala Polisi itu mengizinkan. 

Kami pun pergi ke restoran yang pemiliknya saya kenal.

Sembari makan bersama mereka ngomong,”Maafkanlah kami. 

Kami ini hanya menjalankan tugas.” Pernyataan ini  langsung 

saya balas, ”Kamu tidak usah minta maaf sekarang. Karena saat ini 

apa yang kamu omongkan ini adalah pembangkangan. Kita sama￾sama pembangkang. Saya sangat percaya kamu ini adalah manusia, 

dan manusia itu memiliki hati manusia.” Maka nangislah mereka itu. 

Selanjutnya saya tanya lagi,”Nanti sesudah  menangkap saya, kamu akan 

naik pangkat?” Mereka menjawab,”Iya.” Mereka bilang ada yang naik 

dua tingkat, ada pula yang tiga tingkat dari sebelumnya. ”Baguslah 

kalau gitu,” kata saya. “Saya tidak dendam pada kalian, karena kalian 

menjalankan tugas. Saya tahu kok kalau kamu itu terpaksa sekali 

melakukan semuanya ini. Terpaksa, walaupun senang juga karena bisa 

sedikit-sedikit gebukin orang.” Kami lantas ketawa bersama.

Setiap selesai diperiksa saya selalu digotong. Tentu saja, karena 

kan tidak kuat menghadapi siksaan. Kalau perkara disiksa rasanya 

tidak ada akhirnya. Saya selalu bertanya dalam hati, kapan gua [saya] 

mati? Jadi ya buat saya, itu sudah lewat. Kita tidak berharap hidup 

untuk bisa hidup di hari yang lain. Inilah penderitaan

sesudah  dari Komdak, saya kemudian dipindah ke tahanan Kebon 

Waru. Ada satu kejadian yang mengharukan dalam hidup saya di situ. 

Saat di penjara Kebon Waru keluarga masih bisa menjenguk, termasuk 

Bapak Mertua saya. Kali ini Bapak Mertua saya datang bersama istri 

saya. Bapak Mertua saya memberi support yang tinggi pada saya. 

Bahkan Bapak Mertua sempat berpesan kepada istri saya untuk tetap 

setia menunggu. “Kamu tunggu suamimu sampai keluar,” katanya. 

Padahal dulu pada masa pacaran yang mencapai 7 sampai 8 tahun, 

kami sangat susah mendapatkan restu dari dia.

sesudah  ”puas” di Kebon Waru, saya dibawa ke Nusa Kambangan. 

Selanjutnya saya dibawa ke tempat pembuangan Pulau Buru. Saya 

berada dalam tahanan Orde Baru kira-kira hampir 15 tahun. Tahu 

sendirilah kehidupan di Pulau Buru. Informasi yang masuk tentu 

saja berita-berita yang sesuai dengan kepentingan pemerintah Orde 

Baru. Kendati begitu mendengarkan berita ini  hanya untuk 

mengetahui apa yang sedang dilaksanakan pemerintah Orde Baru kala 

itu, termasuk kalau ada tamu datang dari luar. Tentu saja para tahanan 

sudah dipersiapkan cara menyambut tamu dengan baik, cara omong

dengan tamu, dan “tata krama” lainnya.

Beranjak ke Rekonsiliasi

Buat saya sekarang ini, itu semua sudah lewat. Ini bukan problem 

pribadi saya. Ini problem kita sebagai bangsa. Sekarang kita tidak 

hidup untuk hari yang lain. Apa yang jelek kemarin kita tinggalkan 

aja. Karena yang terpenting bagi saya adalah kebenaran yang harus 

diangkat. Tapi ini semua konsep saya lho ya?

 Kebenaran yang saya bayangkan adalah kebenaran yang 

objektif. Kita harus mampu membaca kenyataan seperti kenyataan 

itu sendiri. Jangan ditambah-tambah dengan cerita lain. Jangan 

dikurang-kurangi. Pokoknya jangan diapa-apakan lagi. Biarlah seperti 

kenyataan itu sendiri. Dan itulah “kebenaran”. Memang kebenaran itu 

banyak versinya. Masing-masing kepala orang berbeda. Banyak fi lsuf 

yang telah merumuskan masalah kebenaran ini. Tapi menurut saya, 

kebenaran itu adalah peristiwa yang tidak perlu dikurangi, ditambah, 

dan lain-lain.

Dari kebenaran yang objektif itu baru bisa kita merumuskan 

apa itu keadilan. Nah apa itu yang dimaksud dengan keadilan? Adil 

terhadap korban, adil terhadap pelaku. Keadilan seperti saya katakan, 

semua itu milik orang. Sama seperti yang telah saya katakan tentang 

kebenaran. Kepada pelaku, kita juga harus adil. Kalau salahnya10 kilo 

jangan diadili lebih dari itu. Tindakan itu harus dihindari. Dari kedua 

hal itulah baru kita bisa beranjak ke rekonsiliasi.

NARASI penuh informasi menarik di bawah ini adalah narasi yang 

disampaikan oleh seorang mantan Tahanan Politik di Pulau Buru, 

Maluku, dengan nama samaran Al Capone. Nama samaran ini 

merupakan hasil pilihannya sendiri, karena semasa di Pulau Buru, 

teman-temannya—entah mengapa—memang suka memanggil dia “ Al 

Capone”. Narasinya sudah kita singgung sedikit di awal artikel singkat  ini.

Ia berasal dari keluarga penjaga-pasar yang sangat sederhana di 

keraton yogya  . Sebagaimana kita bicarakan di depan, usianya baru 19 

(sembilan belas) tahun saat  pada tanggal 12 Desember 1965, ia 

ditangkap dengan tuduhan yang tidak jelas. sesudah  mengalami penahanan 

di dua tempat yang berbeda di Yogya, ia kemudian dipindahkan ke penjara 

Pulau Nusa Kambangan, Jawa Tengah, untuk selanjutnya dibuang ke 

 Pulau Buru, jauh di bagian timur Indonesia. Di Pulau Buru, ia dan 

teman-temannya mengalami banyak tekanan dan siksaan. Sebagian 

temannya bahkan tewas dibunuh oleh para petugas di depan matanya. 

Karena tuduhan melakukan “gerilya politik” ia dimasukkan ke dalam 

suatu kamp khusus (Kampsus) bersama banyak tahanan lain.

Merupakan hal yang luar biasa bahwa Al Capone tetap ingat akan 

banyak hal tentang Pulau Buru hingga ke detil-detilnya. Bahkan sampai 

nama masing-masing dari 123 Tapol penghuni Kampsus Jiko Kecil, 

lengkap dengan asal-usul, alias, profesi sebelum ditangkap, serta beberapa 

catatan rinci tentang mereka. Dengan jelas pula ia mengingat dan 

menggambarkan bagaimana hari-hari terakhir sebelum pembebasannya 

dari Pulau Buru, berikut upacara pembebasan itu sendiri di Semarang. 

Semua itu ia ingat dan dengan jernih, ia gambarkan kembali lebih dari 

40 (empat puluh) tahun sesudah  peristiwanya terjadi.

Menarik untuk mencatat bahwa meskipun telah menjadi korban 

ketidakadilan, Al Capone tidak sedikit pun memiliki rasa dendam. Ia 

lebih suka mengingat hal-hal yang menyenangkan tentang periode gelap 

itu. Tentang saat-saat menjelang perjalanan pembebasannya dari Pulau 

 Buru ke Pulau Jawa, ia tulis misalnya, “Diriku sangat gembira saat  

mendengar peluit kapal berbunyi nyaring, pertanda perjalanan panjang 

akan segera dimulai.” Di lain pihak ia merasa gundah sebab belum tahu 

bagaimana kalau nanti ia kembali ke realitas masyarakat padahal ia 

akan menyandang cap sebagai mantan Tahanan Politik. Toh, ia tidak 

putus asa. Imannya telah membuat dia kuat dan tetap optimis,“Kini 

saatnya semua itu mencair kembali. Kini saatnya untuk berkumpul lagi. 

Kiranya semua ini hanya kehendak-Nya. Amien...”

Aslinya naskah ini ditulis tangan dalam beberapa tahap, berdasarkan 

permohonan dan penjelasan dari peneliti. Semuanya ditulis murni 

berdasarkan ingatan. Demi menghormati dan tidak menyinggung pihak￾pihak yang dibicarakan dalam narasi ini, dengan sengaja sejumlah nama 

disamarkan. 

***

OLEH orangtuaku aku diberi nama “S”. Aku adalah salah satu anak 

dari sembilan bersaudara. Bapakku seorang penjaga pasar Beringharjo, 

keraton yogya  , yang sudah bekerja di sana sejak zaman Belanda dulu. 

Di lingkungan masyarakat, Bapak sering dipanggil dengan sebutan 

Tondho Pasar”. Sedangkan Iartikel singkat  hanya bekerja sebagai ibu rumah 

tangga. Namun demikian, semenjak Bapak meninggal dunia pada 

tahun 1961, Iartikel singkat  bekerja sebagai buruh di pasar, karena ia harus 

menanggung tiga orang anak yang masih tinggal bersamanya, termasuk 

diriku.

Rumahku ada di pinggiran bantaran Sungai Code. Tepatnya di 

Kampung Ledhok Ratmakan, di wilayah Kecamatan Gondomanan, 

keraton yogya  . Dulu kampung itu disebut dengan “Mantri Pamong 

Projo”. Pada waktu meletusnya Peristiwa G30S/1965 umurku baru 

19 (sembilan belas) tahun. 

Awal Perjalanan Panjang

Aku ditangkap atau “diciduk” pada tanggal 21 Desember 1965 di 

rumahku oleh aparat beserta massa. Lalu diriku dibawa atau digiring ke 

Keamanan Militer Kota [KMK] atau sekarang disebut “ KODIM” yang 

terletak di Jalan P. Mangkubumi, sebelah utara pintu Stasiun Kereta 

Api Tugu, keraton yogya  . Di sini aku diinterogasi oleh aparat setempat. 

Dalam proses ini  pukulan demi pukulan pun bersarang di wajah 

dan di sekujur tubuhku. Untuk selanjutnya, aku beserta teman￾teman yang lain sekitar kurang lebih 25 orang jumlahnya dikirim ke 

Benteng Vredeburg keraton yogya  , dulu markas Batalyon 438. Di dalam 

rombongan yang berjumlah lebih kurang 25 orang itu terdapat dua 

orang wanita, yakni:

1. Mbak Suhartinah dari Prawirodirjan, yang sekarang 

menjadi mertua dari Bpk. Agus Gudadi81 dari Kecamatan 

Gondomanan,keraton yogya . 

2. Mbak Walbi Rahayu dari Kadipaten Wetan Kecamatan Kraton, 

keraton yogya . 

Yang menjadi DanKam (Komandan Kamp) dari “Kamp Benteng” 

waktu itu adalah Mayor Infantri Durdjani. Di situ diberlakukan 

aturan-aturan layaknya aturan-aturan militer. Sebagai contoh, istilah 

Ketua Kelompok diganti dengan istilah DanTon alias Komandan 

Peleton.

Pada saat itu, Kamp Benteng dihuni para tahanan korban Tragedi 

’65 berjumlah 41 peleton tahanan laki-laki. Sedang setiap peleton￾nya terdiri dari 40 orang. Tahanan laki-laki di tempatkan di sebelah 

barat tahanan wanita. Pembatasnya hanya berupa pagar kawat berduri 

dengan dilapisi gedheg [dinding dari anyaman bambu, ed.]. Kami para 

tahanan hanya diberi makan satu kali sehari. Itu pun hasil kiriman para 

penjaga penjara Wirogunan dan wujudnya grontol [rebusan jagung 

lepas, ed.] dengan porsi yang amat minim—bila dihitung jumlahnya 

lebih kurang hanya 80 butir jagung.

Pada tanggal 25 Desember 1965 kami diberitahu bahwa kami akan 

di-screening oleh Resimen Para-Komando Angkatan Darat [ RPKAD] 

yang saat itu berada di bawah pimpinan Letkol Sarwo Edhi Wibowo. 

Akan tetapi dalam kenyataannya yang kami terima bukan screening

melainkan penyiksaan yang kejam serta keji dan tak manusiawi.

Dalam waktu yang singkat selama di Benteng [Kamp Benteng 

 Vredeburg] berat badan kami para korban Tragedi ’65 banyak yang 

merosot sekali. Bahkan banyak di antara kami yang terjangkit penyakit 

Hongerodim alias “HO” yakni penyakit busung lapar. Semua itu terjadi 

karena adanya pelarangan dari DanKam, yakni bahwa para tahanan 

tidak boleh di-bezoek [dikunjungi] atau dikirim makanan oleh keluarga 

korban. Pada bulan Februari 1966 terjadi pemanggilan untuk pertama 

kalinya di Benteng. Tetapi anehnya pemanggilan ini  dilakukan 

pada waktu malam hari. Dan yang sangat mengejutkan bagi kami 

adalah mereka yang terpanggil diberi sebuah tanda semacam peneng

[semacam tanda pengenal, ed.] yang dikenakan di leher masing-masing. 

Menurut fi rasat kami, mereka yang diberi tanda itu akan dibantai, tapi 

entah di mana. Untunglah, kiranya Tuhan masih melindungi diriku 

sehingga pada saat itu aku tak dipanggil.

Pada pertengahan bulan April 1966 aku dipindahkan ke Lembaga 

Pemasyarakatan [LP] Wirogunan, masih di keraton yogya . Di sini 

DanKam-nya adalah Serma Sudarman, orang dari Prawirodirdjan, 

Gondomanan. Sebagai Direktur LP Wirogunan adalah Romli. Tugas 

pengawasan para sipir penjara dibantu oleh para napi [narapidana]. 

Selama berada di LP Wirogunan ini sedikit demi sedikit aku bisa 

beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Pada saat yang sama 

keakraban antar teman pun mulai terjalin erat, baik itu dengan teman 

dari luar kota maupun dari dalam kota Yogya. Bahkan dengan teman￾teman dari luar daerah pun telah terbangun baik dan persahabatan 

bertumbuh mekar. Di penjara itu diberlakukan apa yang disebut 

“hukuman kolektif” yang berarti “jika salah satu tahanan berbuat 

kesalahan, semua tahanan akan dikenakan hukuman”. Hal itu 

mendorong kami para korban saling menjaga sebab kami merasa 

senasib, sependeritaan, dan seperjuangan. Kami para Tahanan Politik 

( Tapol) hanya mengenal “Tiga B” atau “3B” yaitu “Buang, Bui, dan 

Bunuh”. Ada sebagian kecil dari kami para korban yang dipekerjakan 

di Wirogunan ini, semisal di Los Sepatu, Los Kulit, dan Los Tukang 

Cukur dan lain-lainnya. Mereka yang dipekerjakan itu mendapatkan 

jatah ransum atau makan dua kali sehari. Sedangkan kami yang lain 

hanyalah menganggur saja, cuma menunggu makan sekali untuk setiap 

harinya. Waktu itu ada ketentuan dari DanKam bahwa setiap keluarga 

 Tapol ’65 diharuskan menyetorkan beras sebanyak 10 kilogram atau 

kalau mau dapat menggantinya dengan uang sebesar Rp 25,- pada 

tahun 1967. Keluarga yang tak bisa setor baik beras maupun uang 

tidak diperbolehkan bezoek maupun mengirim makanan.

Jadi setiap bulannya keluarga para korban ini telah dibebani 

beras 10 kg atau uang Rp 25,- per bulan. Dalam hati kami bertanya￾tanya, adakah satu negara yang menahan para Tapol negara ini  

tanpa memberikan makan bagi yang ditahannya? Saya kira belum ada. 

Yang ada ya hanya di negara tercintaku ini, negara yang disebut-sebut 

sebagai Negara Pancasilais—sedemikian Pancasilaisnya sehingga para 

penguasanya pada waktu itu, yaitu para penguasa Orde Baru, begitu 

kejam.

 Menjelang bulan Agustus 1966, teman-temanku mempunyai 

inisiatif untuk menyongsong hari kemerdekaan RI yang ke-21 

dengan mengisi kegiatan berupa lomba baca puisi dan menyanyi. 

Selain itu, juga akan diadakan sebuah pertunjukkan drama serta 

ketoprak. Inisiatif ini  ternyata mendapat respon baik dari aparat 

setempat saat  kami melapor untuk minta izin. Dengan demikian, 

terlaksanalah kegiatan itu, dan hasilnya pun memuaskan. Bahkan 

para sipir pun berharap diadakannya malam hiburan serupa setiap 

bulannya. Banyak di antara sipir-sipir ini yang menyukai, menggemari 

kesenian ketoprak. Di antara kami para korban banyak yang dulunya 

merupakan pemain ketoprak “Kridomardi”. Mereka itu antara lain 

Bapak Sasmito, Bapak Siswadi, Bapak Tjokro Djadi, Bapak Sasto 

Siwi, Bapak Rachmad, dan masih banyak lagi. Tampaklah meski pelan 

namun pasti, kami mendapat kelonggaran-kelonggaran yang sangat 

berarti bagi kami. Dan meskipun setiap harinya kami hanya makan 

grontol dan sayur kobis, hati kami selalu merasa riang-gembira. Untuk 

menghibur kami, salah seorang dari kami yaitu Bapak Saptopriyo, 

bekas dosen ASMI yang mencoba menciptakan lagu-lagu. Salah satu 

di antaranya adalah lagu berikut ini.

Cadong 

Tempo: cha cha

Riang hatiku kawan

Dengar pluit berbunyi

Karena makan

Nasi jagung

Ayo kita keluar 

Kita antri teratur 

Jangan sampai

Kena pukul

Reff: Nasi Jagung kawanku

Sayur kubis, sayurnya

Kita ganyang kawanku

Sampai habis

Janganlah kau termenung

Jangan berhati murung

Karena makan

Nasi Jagung

Beliau ini berasal dari Brontokusuman di wilayah Kecamatan 

Mergangsan, keraton yogya , tepatnya di pertigaan jalan menuju Imogiri 

atau Jalan Sisingamangaraja. Berikut ini saya sebutkan lagu-lagu karya 

beliau.

1. Mawar Merah (jenis: langgam kroncong)

2. Lusi (jenis: langgam kroncong)

3. Susi (jenis: langgam kroncong) 

4. Romantika (jenis: langgam kroncong)

5. Di Kala Sinar Bulan Purnama (jenis: langgam kroncong)

6. Suratku (jenis: hiburan)

7. Cadong (jenis: cha-cha, seperti kusebut di atas)

8. Bertamasya (jenis: cha cha)

9. Cipayung (jenis: waltz)

10. Berat Jalan (jenis: hiburan)

Waktu itu Gedung Perpustakaan Jefferson atau Jefferson Library

yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro, tepatnya di depan Pasar 

Kranggan, keraton yogya , dijadikan tempat pemeriksaan bagi kami para 

korban Tragedi ’65. Tempat itu sekaligus dijadikan sebagai markas para 

interogator yang terdiri dari unsur Kejaksaan, Kepolisian, serta aparat 

dari Kodim, dengan dibantu pihak Kecamatan serta Ormas (organisasi pergerakan gerakan   

masyarakat), dan Orpol (organisasi pergerakan gerakan   politik) setempat. Pada waktu itu, 

tahun 1965, setiap orang pasti merasa ketakutan. Mereka takut sekali 

apabila dirinya akan diciduk, ditangkap, atau dituduh sebagai orang￾orang PKI . Waktu itu nyawa seekor anjing lebih berharga dibanding 

nyawa seorang PKI . Tak mengherankan di masyarakat lalu tumbuh 

rasa curiga satu sama lain, di antara mereka sendiri. Dari sikap saling 

curiga ini lahirlah apa yang disebut dengan “fi tnah”. Di sana-sini 

terjadi fi tnah-memfi tnah. Akibatnya para korban Tragedi ’65 ini 

tidaklah mutlak terdiri dari orang-orang PKI saja. Ada yang menjadi 

korban hanya karena soal dendam pribadi atau rasa sentimen saja. Hal 

ini terbukti dari fakta bahwa di dalam Kamp ada juga orang-orang 

dari PNI dan lain-lainnya.

Dan memang seperti itulah yang diharapkan dari pemerintah 

 Orde Baru pimpinan Soeharto. Oleh pemerintah, sengaja masyarakat 

dibuat tidak tenang dan tidak tentram. Di mana-mana, baik di kota 

maupun di daerah, muncullah para “Petruk” alias “Tukang Tunjuk”. 

Menjadi “Orang Buangan”

Pada bulan Juli tahun 1969 di penjara Wirogunan telah terjadi 

pemindahan tahanan secara besar-besaran. Akan tetapi dari kami belum 

tahu persis ke mana kami akan ditempatkan atau dipindahkan.

Ternyata kami dipindahkan ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, 

 Jawa Tengah. Untuk itu pupuslah harapanku untuk dapat bertemu 

orangtua beserta keluargaku. Kami diberangkatkan dari Wirogunan 

saat menjelang subuh, dengan diangkut bus. Kami sampai di 

pelabuhan “Wijaya Kusuma” Cilacap pukul 8.00 pagi WIB, langsung 

diturunkan di dermaga ini  dengan disuruh berjongkok dengan 

kedua tangan diletakkan di kuduk, di bawah todongan bedil para 

“Polsus”, yakni Polisi Khusus Nusa Kambangan. Dari pelabuhan ini 

kami lalu diangkut dengan kapal “Anjing”, yakni kapal pengangkut 

para tahanan yang akan dijebloskan ke Nusa Kambangan. Di Pulau 

 Nusa Kambangan ini ada pelabuhan, Pelabuhan “Sodong” namanya. 

Dari “Sodong” kami lalu dimasukkan ke dalam penjara. Aku 

ditempatkan di penjara “Gliger”. Di Pulau Nusa Kambangan ini ada 

penjara yang berjumlah 9 buah Lembaga Pemasyarakatan (LP) alias 

penjara. Masing-masing adalah:

1. LP Besi

2. LP Batu

3. LP Gliger

4. LP Permisan

5. LP Limus Buntu

6. LP Nirbaya

7. LP Karang Tengah

8. LP Karang Anyar

9. LP Kembang Kuning

Menurut info dari salah seorang eks-sipir penjara yang bernama 

N.K., teman para korban Tragedi ’65, panjang Pulau Nusa Kambangan 

ini hanya lebih kurang 27 km, lebar kurang lebih 7 km saja. Kegiatan 

kami di sini hanya menerima penyuluhan atau “Santiaji” di bidang 

kerohanian, pertanian, perkebunan, dan perikanan. Menurut penje￾lasan dari para petugas pemberi Santiaji, kami di Nusa Kambangan 

hanya bersifat sementara. Nantinya kami akan ditempatkan di suatu 

lahan, di mana lahan ini  akan diberikan sebagai milik sendiri, 

atau semacam transmigrasi. Namun demikian, para petugas ini  

tak mau menyatakan tentang lokasi lahan itu.

Dan ternyata ucapan petugas ini  menjadi kenyataan. Pada 

bulan Agustus tanggal 15 tahun 1969 telah dilaksanakan pengiriman 

 Tapol dalam Periode I, yang jumlahnya terdiri dari kurang-lebih 

2.000 orang dan diangkut dengan Kapal Motor ADRI XV.82 Namun 

demikian, kami semua tak mengetahui ke mana tujuan kapal ini , 

atau mau ditempatkan di mana teman-teman kami itu. Yang kami 

jadi tahu adalah bahwa penjara Nusa Kambangan tampaknya hanya 

merupakan sebuah tempat transit saja.

Selama berada dalam masa penantian ini salah seorang temanku 

yang bernama Suyanto alias “Thole” dari kampung Tukangan wilayah 

kecamatan Danurejan, keraton yogya , menciptakan sebuah lagu yang 

berjudul Kampung Laut Tanggo. Demikian bunyinya.

Kampung Laut Tanggo

Mari kawan ‘nuju Kampung Laut

Dulu jalan hutan bako-bako

Ayu dayung sampan ramai-ramai 

Lalu atas air liku-liku

Reff : Bambu-bambu rumah perkampungannya

 Terapung air indah nian nampaknya

 Prahu-prahu nelayan hidup tenang

 Gereh,udang,terasi hasil yang utama

Kampung laut, kampung nelayan 

Itu hanya-itu hanya kampung laut

Selain itu, dia juga menciptakan sebuah tarian yang berjudul 

“Tari Layang-layang”. Tarian serta lagu ciptaannya sangat populer 

di kalangan para korban. Acap kali dipertontonkan, dipertunjukkan 

dalam acara kesenian. Tetapi hingga kini saya tak tahu keberadaan 

teman ini . saat  kakaknya meninggal dunia pada tahun 2008 

teman ini  juga tak terlihat olehku. Sementara itu, aku berada 

di Nusa Kambangan kurang lebih 3 tahun. Selanjutnya, aku dikirim 

ke Pulau Buru sebagai bagian dari Periode atau Gelombang Kedua. 

Tanggal 26 september 1969, aku sampai di Pulau Buru, Ambon, 

Maluku.

Lahirnya “ BAPRERU”

 Pulau Buru merupakan tempat terakhir yang dipilihkan oleh rezim 

 Orde Baru untuk kami para korban Tragedi ‘65. Oleh Orde Baru, 

 Pulau Buru dijadikan sebagai “Tempat Pembuangan Akhir” atau 

TPA83 bagi para korban Tragedi ‘65. Mandat, kewenangan serta

pelaksanaannya oleh rejim Orde Baru diserahkan kepada Kejaksaan 

Agung RI yang Ketuanya pada waktu itu adalah Ali Said, S.H. 

Selanjutnya Kejaksaan RI berkoordinasi dengan Pangkopkamtib 

atau Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, yang 

saat itu dipegang oleh Jenderal Sudomo, serta dengan instansi yang 

terkait seperti Kementerian Transkop (Transmigrasi dan Koperasi) 

dan Kementerian Pertanian. Dengan demikian, maka pada tahun 

1969 terbentuklah suatu badan yang mereka sebut “ BAPRERU” atau 

Badan Pelaksana Resettlement dan Rehabilitasi Buru.

Petugas keamanan dan pengawalan diambil dari territorial Ko￾dam Pattimura dengan Batalyon 731, 732, dan 733. Pulau Buru 

dengan ibukota Namlea ini termasuk wilayah Maluku Utara. Pada 

tahun 1969 Komandan Tempat Pemanfaatan ( Tefaat) Pulau Buru 

dijabat oleh Mayor Corps Polisi Militer [CPM] Rusno. Ia menjabat 

dari tahun 1969 hingga tahun 1971.

sesudah  formasinya tertata dan Pulau Buru sudah dinyatakan 

siap untuk menampung para korban Tragedi ’65, secara berkala dan 

berangsur-angsur para Tapol-pun dikirim ke sana. Dengan begitu, 

genaplah sudah pulau Buru sebagai “TPA” bagi para korban Tragedi 

’65. Dengan begitu pula, nama Pulau Buru menjadi tersohor ke 

seluruh permukaan dunia.

Menginjak “Tanah Tak Terjanji”

Kami selalu dipindahkan dan dipindahkan bagai kotoran yang berbau 

busuk, menjijikkan. Kami ditendang lalu dibuang. Agar hati kami 

tak lagi tenang. Demikian kira-kira jalan pemikiran penguasa saat itu 

terhadap kami para korban Tragedi ’65. 

Pada pertengahan bulan September 1969 diriku betul-betul 

meninggalkan Pulau Nusa Kambangan, sebagai bagian dari pengiriman 

tahanan Gelombang Kedua. Jumlah yang termasuk dalam Gelombang 

Kedua ini kira-kira 2.500 orang. Pemberangkatannya dimulai pada 

pukul 16.00 WIB dengan naik kapal ADRI XV seperti saya sebut 

tadi. Untuk pengawalannya dipimpin oleh Kapten Yoes Padaga dari 

Kostrad84 RPKAD. Pada awalnya perjalanan baik-baik saja. Tetapi 

saat  memasuki hari yang ke-4, kami merasa adanya ketidakberesan 

daripada kapal ADRI XI ini. Tetapi kami semua tak dapat mengerti apa 

yang telah terjadi, disebabkan kami berada di dalam palka yang berada 

dalam keadaan terkunci. Satu-satunya yang kami ketahui hanyalah 

terdengarnya suara kegaduhan di atas dek saja. Tak lama kemudian 

barulah kami ketahui apa yang terjadi berkat adanya pemberitaan dari 

atas kapal ini . Berikut adalah lebih kurangnya bunyi pemberitaan 

ini .

Telah terjadi suatu kebakaran kecil pada ADRI XI, namun berkat 

kesigapan dari para petugas semuanya segara dapat diatasi. Untuk 

sesaat, di antara kami saling pandang, memandang apa yang baru 

saja terjadi. Menjelang sore ADRI XI lalu berlabuh di Pelabuhan 

Makassar untuk mengisi bahan bakar. Keesokan harinya barulah kami 

melanjutkan perjalanan. sesudah  memakan waktu 10 hari 10 malam, 

sampailah kami di tempat yang dituju. Namun demikian, kapal 

ADRI XI tidak dapat merapat di pelabuhan. Kemungkinan alasannya 

menyangkut masalah security. Kami pun lalu diangkut dengan kapal￾kapal kecil jenis kapal pendarat atau landing craft.

Sesampainya di daratan, baru kami ketahui bahwa kami berada di 

 Pulau Buru pada tanggal 26 September 1969. Pelabuhan itu bernama 

Namlea, Buru Utara, Maluku Utara, Ambon. Dari dermaga ini kami 

langsung dinaikkan ke truk dan menuju ke suatu lokasi bernama 

Transito Jiko Kecil.

Di transito ini kami diberitahu bahwa nantinya di tempat yang 

baru itu kami akan disuruh mengerjakan tanah yaitu bertani dan 

berkebun, sedang hasilnya nantinya untuk kami para warga. Untuk itu 

di sini kami diberi petunjuk-petunjuk soal pertanian dan perkebunan 

secara benar. Ternyata dalam tempo kurang lebih 3 minggu kami 

dikirim ke unit-unit, diangkut dengan kapal landing craft lagi. Waktu 

itu transportasi darat belum ada, sehingga kami menggunakan jalur 

air untuk sampai ke unit-unit. Sungai Wayapo adalah satu-satunya 

sungai sebagai alternatif kami. Selain dalam, sungai itu juga cukup 

lebar. sesudah  tiba di muara Sungai Wayapo, kami melihat satu 

perkampungan nelayan suku Bugis yang disebut perkampungan 

“Kaki Air” dan kami pun semakin masuk ke wilayah pedalaman. 

Perjalanan ini sungguh mengasyikkan sekali sebab Sungai Wayapo 

ini berkelok-kelok layaknya seekor naga yang sedang menggeliat. 

sesudah  menempuh perjalanan selama kurang lebih dua jam lamanya 

sampailah kami ke unit yang kami tuju.

Resmi Menjadi Warga Unit I

sesudah  tiba di unit, aku ditempatkan di barak, untuk setiap baraknya 

dihuni kurang lebih 100 orang. Unitku ini terdiri dari 10 barak, dan 

di setiap barak oleh Komandan Unit [DanUnit] telah ditunjuk dua 

orang sebagai Kepala Barak dan Wakilnya.

Selain itu, DanUnit pun telah menunjuk dua orang lainnya 

untuk memimpin Kepala-kepala Barak beserta Wakilnya. Jadi, kedua 

orang itu bertugas sebagai Koordinator dan Wakil Koordinator atau 

sebagai Pembantu Utama DanUnit. Pada hari pertama kami diberi 

waktu untuk beristirahat.

Keesokan harinya kami disuruh apel. Kami lalu diberi tugas 

sesuai kelompok atau barak masing-masing. Dalam apel ini  

DanUnit memberi instruksi pada kami semua. Isi instruksi ini  

antara lain:

1. Kenyang dan tidaknya perut saudara-saudara ada di tangan saudara￾saudara sendiri. Untuk itu, saudara-saudara dituntut untuk bekerja 

keras dan sungguh-sungguh sebab nasib saudara-saudara ada di 

tangan saudara-saudara sendiri. Sedangkan Pengurus Pusat tak 

mau bertanggung jawab lagi bila sampai gagal.

2. Akan tetapi, bila usaha saudara-saudara di sini belum berhasil atau 

menghasilkan, Pusat akan bertanggung jawab serta memberikan 

waktu untuk masa konsolidasi selama 9 bulan, dengan mengirim 

barang dan alat-alat pertanian, juga obat-obatan, pupuk, dan 

sebagainya.

3. Hasil-hasil panen adalah milik saudara semua. 

4. Saya selaku DANUNIT melarang saudara-saudara berhubungan 

dengan para penduduk asli maupun orang-orang Bugis dan lain￾lain.

Demikianlah kira-kira isi instruksi dari DanUnit yang selama ini 

masih kuingat. Selanjutnya kami semua bekerja menurut pembagian 

tugas masing-masing.

Di tahun-tahun pertama, kami di Unit kami masing-masing 

menanam padi gogo (di huma sekitar barak yang berjarak kurang￾lebih 500 meter dari Unit), serta menanam palawija dan sayur-sayuran. 

Sedang untuk menambah pangan, kami menumbuk sagu. 

Memasuki tahun kedua, kami sudah memiliki persawahan. Kami 

juga membuat jalan di luar Unit. Jalan itu penting misalnya untuk 

pergi ke ladang. Kami juga membuat bendungan dan perumahan￾perumahan. 

Menjelang 1971 DanUnit mengizinkan warga tidur di luar barak 

atau di luar unit. Tapi semula yang diizinkankan hanya para penekun 

ladang dan sawah (mereka boleh tidur di gubug). Itu pun dengan 

catatan, setiap pagi harus mengikuti apel di lapangan. Bagi kami yang 

tidur di dalam barak (Unit) setiap harinya harus menjalani apel pagi 

dan malam menjelang tidur. 

Kondisi Unit antara lain seperti berikut: Satu Unit terdiri 10 barak, 

dan setiap barak dihuni 60 orang (ini termasuk Unit kecil). Sedang 

Unit yang besar (seperti Unit I dan II) setiap baraknya dihuni kurang 

lebih 100 orang. Setiap unit dijaga petugas sebanyak satu peleton, 

ditambah satu regu PHB dan Zipur. Jumlah itu masih ditambah lagi 

dengan 10 orang petugas dari Kejaksaan.

Suatu saat  aku bertanya dalam hati, apakah semua ini sudah 

menjadi kehendak-Nya? Sebab sementara di Unit ini aku belum dapat 

beradaptasi dengan lingkungan, tiba-tiba aku dipindahkan ke Unit 

lain. DanUnit beralasan demi pemerataan warga unit atau penghuni 

unit. Aku bersama teman lain yang berjumlah 50 orang dipindahkan 

ke Unit III Wanayasa. Sebagai catatan, masa konsolidasi yang katanya 

akan berlangsung kurang lebih 9 bulan, kenyataannya dalam waktu 

empat bulan sudah dihentikan.

Nama Masing-masing Unit

Dalam kurun waktu 1969-1970 para Tahanan Politik penghuni Pulau 

 Buru tinggal di beberapa unit. Unit-unit itu antara lain:

 Unit I Wanapura, dengan DanUnit Lettu CPM Eddy Tuswara 

dari Jabar [Jawa Barat]. 

 Unit II Wanareja dengan DanUnit Lettu