prahara 1965 3

bukan anggota Partai Komunis 

Indonesia, apalagi terlibat dengan penculikan para Jenderal pada 

dini hari 1 Oktober 1965. Bagaimana menjustifi kasi penangkapan 

dan pemenjaraan atas seseorang hanya karena namanya sama dengan 

orang yang dicari, tetapi tidak ditemukan, sebagaimana yang dialami 

oleh salah seorang narasumber dalam artikel singkat  ini? Bagaimana dengan 

orang-orang yang dituduh sebagai “pentolan” atau “gembong” partai 

komunis padahal saat ditangkap saat usia mereka baru belasan tahun? 

Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan serupa yang patut 

diajukan.

Dengan kata lain, berkaitan dengan Tragedi ’65—entah itu 

Peristiwa 1 Oktober yang telah menewaskan tujuh orang perwira 

militer yang sangat kita hormati, maupun peristiwa pembunuhan 

massal atas rakyat kecil yang terjadi mulai pekan ketiga Oktober 

1965—ada banyak pertanyaan tersisa yang belum terjawab. Apalagi 

jika kita hanya mengandalkan narasi resmi dari penguasa Orde Baru 

dengan segala kepentingannya. Sekali lagi tanpa mengatakan apakah 

narasi Orde Baru itu benar atau salah, narasi seperti itu perlu dicermati 

secara kritis dan perlu disandingkan dengan narasi-narasi lain tentang 

hal yang sama. Narasi-narasi lain itu bisa berasal dari para peneliti 

profesional yang independen (misalnya para sejarawan), namun juga 

bisa berasal dari masyarakat di luar lingkaran kekuasan, dari para saksi 

sejarah, atau bahkan dari para korban tragedi kemanusiaan 1965 itu 

sendiri.

Dengan begitu diharapkan bahwa peristiwa kemanusiaan yang 

sangat dahsyat yang terjadi pada pertengahan dekade 1960-an itu 

bisa tampak lebih menyeluruh dan dapat menjadi “ruang belajar” 

yang terbuka bagi siapa pun dalam rangka menimba pengalaman dari 

perjalanan kolektif bangsa yang kita cintai bersama ini.

Mengingat dan Mengolah

Gagasan-gagasan di atas mendorong dihadirkannya artikel singkat  yang kini 

berada di tangan Anda ini. Sadar akan masih banyaknya pertanyaan 

yang belum terjawab tentang Tragedi ’65 jika narasi yang ada hanyalah 

narasi resmi, artikel singkat  ini ingin mengajak Anda untuk membuka diri 

terhadap narasi-narasi lain tentang peristiwa besar ini . Tentu saja 

semuanya harus dilihat dengan pikiran kritis dan kehendak untuk 

belajar bersama secara maksimal. Ada banyak artikel singkat  lain yang nadanya 

sama dan mengajak untuk melakukan hal serupa.24

Yang kiranya agak khusus dari artikel singkat  ini adalah upaya untuk 

menyampaikan narasi-narasi alternatif tentang Tragedi ’65 yang berasal 

dari dua kelompok yang berbeda.Yang satu adalah kelompok korban, 

dan yang lain adalah kelompok saksi. Yang dimaksud dengan korban 

di sini adalah mereka yang saat  Tragedi ’65 terjadi secara pribadi dan 

langsung mereka mengalami dampaknya. Mereka ditangkap, dipenjara, 

dan menjadi korban berbagai bentuk kekerasan fi sik maupun psikis. 

Ada yang waktu itu posisisinya sebagai aktivis pembela petani, ada 

yang mahasiswa biasa, ada yang anak desa belasan tahun yang sedang 

mengasuh adiknya. Ada pula seorang siswi Sekolah Dasar yang pada 

tahun 1965 tidak tahu-menahu tentang politik dan memang tidak 

pernah ditangkap, tetapi kemudian harus banyak menderita hanya 

karena ayah dan suaminya adalah mantan Tahanan Politik.

Yang dimaksud dengan kelompok saksi di sini adalah mereka 

yang dalam Tragedi ’65 melihat secara sadar apa yang berlangsung di 

sekitarnya, tetapi tidak terlibat dalam aksi kekerasan apa pun. Mereka 

bukan pelaku, tetapi saat  peristiwa itu terjadi mereka juga tidak 

sedang sibuk mempertaruhkan diri untuk membela para korban. 

Mereka ini ikut menyaksikan atau bahkan mengalami sendiri apa yang 

berlangsung sebelum, selama, dan sesudah  Tragedi ‘65, tetapi mereka 

tidak terlibat dalam histeria pelanggaran hak-hak asasi manusia yang 

terjadi saat itu. Posisi mereka bisa dikatakan “netral”, mirip dengan 

posisi seorang “pengamat” dalam sebuah peristiwa.

Apa yang disampaikan oleh para saksi dalam artikel singkat  ini menarik, 

karena selain kesaksian atas apa yang mereka lihat atau dengar, di sini 

mereka juga menyampaikan bagaimana secara pribadi masing-masing 

menanggapi, menganalisis, dan memaknai apa yang terjadi pada 

tahun 1965 itu. Selain itu, mereka juga menyampaikan refl eksi mereka 

tentang apa yang pada waktu, sekaligus tentang apa yang mereka lihat 

sekarang, saat  Tragedi ’65 telah menjadi peristiwa masa silam, tetapi 

yang tetap saja menjadi bahan wacana publik.

Dengan sengaja artikel singkat  ini terlebih dahulu mengajak Anda 

“menjumpai” para saksi melalui narasi-narasi mereka. Maksudnya 

adalah agar Anda bisa mendengarkan dan memiliki gambaran yang 

lebih luas tentang apa yang terjadi waktu itu, setidaknya dari sudut 

pandang mereka. Untuk itu dengan sengaja pula para narasumber 

diambil dari kalangan-kalangan yang berbeda. Ada narasumber yang 

berasal dari kalangan Militer, ada dari kalangan Muslim, ada dari 

kalangan Katolik, dari kalangan Tionghoa, dan ada pula yang berasal 

dari kalangan pemeluk Kejawen. Sama sekali tidak dimaksudkan 

dalam artikel singkat  ini bahwa para narasumber itu mewakili kalangan atau 

kelompok masing-masing. Mereka diminta menjadi narasumber hanya 

karena “kebetulan” mereka berasal dari kelompok tertentu. Pada saat 

yang sama harus diakui, akan kelihatan bahwa keanggotaan mereka 

dalam kelompok-kelompok itu memiliki pengaruh atas cara pandang 

mereka mengenai Tragedi ’65, baik sebelum, selama, maupun sesudah  

peristiwa ini  terjadi. 

Baru sesudah  mengikuti narasi dari para saksi itu Anda akan diajak 

menemui para narasumber yang adalah korban dari Tragedi ’65. 

Tujuannya adalah agar Anda berkesempatan untuk mendengarkan 

narasi mereka yang telah menjadi korban langung dari salah satu tragedi 

kemanusiaan terbesar (di luar perang) pada abad 20 itu. Salah satu hal 

penting yang perlu diingat di sini adalah bahwa para narasumber itu 

merasa bersyukur, karena meskipun telah menjadi korban kekejaman 

yang luar biasa mereka telah mampu survive sehingga masih bisa 

menuturkan apa yang mereka alami itu kepada Anda. Mereka sadar, 

pada satu sisi mereka memang telah berhasil untuk bertahan hidup, 

tetapi pada sisi lain ada ratusan ribu orang-orang seperti mereka 

yang terpaksa gugur sebelum waktunya. Orang-orang itu ada yang 

mendadak tewas bersimbah darah di tengah brutalnya sebuah rezim 

kekuasaan terhadap bangsanya sendiri. Ada pula yang menjadi gila atau 

memutuskan untuk bunuh diri karena tidak tahan terhadap siksaan 

dan derita yang mereka alami dalam tahanan Orde Baru. Tentu saja 

banyak pula para survivors yang telah selamat dari itu semua namun 

kini telah tiada karena telah dipanggil kembali untuk menghadap 

Sang Pencipta, mendahului kita semua.

Penuh Harapan

Sebagaimana akan Anda lihat, dari sudut padang sejumlah saksi, 

 Tragedi ‘65 merupakan kulminasi atau puncak dari ketegangan￾ketegangan politik yang telah berlangsung sebelumnya. Kehidupan 

di kampus-kampus yang pada awal tahun 1960-an biasa-biasa saja, 

pada pertengahan dekade itu mulai diwarnai dengan ketegangan￾ketegangan. Demikian juga yang terjadi di masyarakat di luar 

kampus, seperti misalnya di Kotagede, keraton yogya . Namun demikian, 

sebagaimana diuraikan oleh para narasumber kita dari kalangan saksi, 

ketegangan itu tidak berarti ketegangan fi sik. Ketegangan yang ada 

lebih melibatkan ketegangan-ketegangan psikologis, misalnya saling 

bersaing dalam pemilihan anggota Senat Mahasiswa atau dalam 

melakukan kegiatan-kegiatan sosial, budaya, dan politik di kampung.

Di antara para narasumber dari kelompok saksi ada yang bisa 

menerangkannya secara umum dalam konteks politik nasional, namun 

ada pula yang hanya bisa terheran-heran mengapa ketegangan yang 

sifatnya lokal itu bisa berubah menjadi suatu tindakan massal yang 

mengorbankan begitu banyak nyawa manusia. Apa pun pemahaman 

mereka, semua narasumber saksi berusaha memaknai apa yang mereka 

alami itu, sembari menarik pelajaran yang kiranya berguna untuk 

masyarakat sekarang dan di masa depan.

Sementara itu, akan Anda lihat pula bahwa dari sudut padang 

sejumlah korban, apa pun latar belakangnya, Tragedi ‘65 itu merupakan 

sebuah tragedi pribadi yang terjadi secara acak, luar biasa kejam, dan 

semena-mena. Misalnya apa yang dialami oleh orang seperti Mujilah, 

salah seorang narasumber yang tadi telah kita singgung. Pada tahun 

1965 dia adalah seorang gadis desa berumur 14 tahun dan tinggal 

di daerah Prambanan, keraton yogya . Siang itu ia ditugaskan mengasuh 

adiknya di depan rumah, karena ibunya sedang sibuk memasak di 

dapur. Tiba-tiba seorang petugas datang kepadanya menanyakan 

apakah namanya Mujilah. saat  mengatakan iya (karena memang 

begitu namanya), ia langsung dinaikkan truk untuk kemudian 

dimasukkan ke penjara Wirogunan, keraton yogya , dan selanjutnya 

dibuang ke penjara-perempuan lesbian  Blatungan , Jawa Tengah, selama 14 

tahun.25 Ia adalah korban salah tangkap. Kebetulan sekali orang yang 

harusnya ditangkap adalah seorang guru yang persis sama namanya, 

tetapi guru itu sedang berada di tempat lain. Apa pun alasannya, 

 Mujilah kehilangan 14 tahun hidupnya secara sia-sia. Dan saat  ia 

dibebaskan, tak sepatah kata maaf-pun terucap dari para penguasa, 

apalagi ganti-rugi terhadap apa yang telah diderita dan yang telah 

hilang dari hidupnya.

Hal serupa juga dialami oleh narasumber lain yang namanya juga 

kita samarkan, yakni nyi tribuanatunggadewi  suhartini . Ia adalah seorang mahasiswi 

di keraton yogya  yang tiba-tiba ditangkap karena tuduhan tertentu. 

sesudah  disiksa dan sebagainya, ternyata para petugas itu menyadari 

bahwa mereka telah keliru tangkap dan memberi surat pembebasan 

bagi suhartini . suhartini  lantas berusaha hidup seperti sediakala sebagai 

seorang mahasiswi. Entah mengapa, terjadi upaya penangkapan 

kedua. saat  suhartini  mengatakan bahwa ia tidak ada hubungan 

dengan tuduhan yang dilontarkan kepadanya dan menunjukkan surat 

pembebasannya, para petugas justru berdalih bahwa karena ia memiliki 

surat pembebasan berarti dulu pernah ditahan. Dia ditahan pasti karena 

dinyatakan bersalah, demikian jalan pikiran para penangkapnya. Oleh 

karena itu, para petugas memutuskan untuk secara paksa menangkap 

dan menahannya lagi tanpa suhartini  mampu melawan mereka. Selama 

belasan tahun kemudian ia juga dijebloskan ke dalam penjara, disertai 

siksaan yang nyaris di luar batas-batas perikemanusiaan. 

Seorang korban lain yang oleh teman-temannya sering dipanggil 

“ Al Capone” menceritakan dalam artikel singkat  ini bagaimana pada usia 19 

tahun ia tiba-tiba ditangkap tanpa diberi kesempatan menerangkan 

diri. Ia dibuang ke Pulau Nusa Kambangan, Jawa Tengah, sebelum 

kemudian dibawa secara ramai-ramai dengan sebuah kapal yang sempat 

macet berhari-hari di tengah laut dan nyaris tenggelam menuju ke 

 Pulau Buru. Ada banyak hal yang ia alami dan saksikan selama lebih 

dari sepuluh tahun berada di kamp pembuangan di pulau terpencil 

yang ada di Kepulauan Maluku itu. Ia saksikan misalnya, bagaimana 

sesama tahanan disiksa dan ditembak mati seperti binatang di depan 

barak mereka tanpa sedikit pun rasa kemanusiaan. Al Capone 

mencoba mengingat sebanyak mungkin apa yang ia lihat dan alami 

itu, untuk kemudian mencatat dan menarasikannya kembali untuk 

Anda dalam artikel singkat  ini.

Dengan mengikuti paparan para korban maupun non-korban, 

dalam artikel singkat  ini diharapkan Anda bisa terbantu untuk melihat apa 

yang terjadi pada tahun 1965 dan sesudah nya. Bukan hanya sebagai 

angka-angka statistik atau tebak-menebak siapa “dalang” dan siapa 

“bukan-dalang” dalam peristiwa itu, melainkan sebagai sebuah 

tragedi kemanusiaan yang korbannya adalah manusia-manusia biasa 

yang konkret—sama seperti kita semua. Para korban ternyata juga 

mempunyai nama, mempunyai tempat tinggal, mempunyai orangtua, 

mempunyai kakak dan adik, mempunyai wajah dengan segala 

ekspresinya, bahkan mempunyai kerinduan dan harapan sebagaimana 

manusia pada umumnya. Mereka adalah manusia-manusia biasa 

seperti orang-orang lain yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia ini. 

Apa boleh buat, gara-gara upaya-upaya demonisasi alias “penyetanan” 

yang dilakukan oleh suatu rezim kekuasaan tertentu beserta para 

pengikutnya, mereka sering ditampilkan dalam benak dan ingatan 

kita sebagai semacam “monster” yang menakutkan dan selalu siap 

menghabisi lawan politiknya.

Salah satu hal menarik yang penting untuk dicatat ialah bahwa 

betapa pun berat siksaan dan hinaan yang dialami, para korban yang 

ada dalam artikel singkat  ini tidak sedikit pun menyimpan rasa dendam. 

Sebaliknya, mereka justru penuh harapan. Hiruk-pikuk prahara 

Tragedi ’65 memang luar biasa, dengan jumlah korban yang luar biasa 

pula. Penderitaan yang dialami para korban dan keluarganya nyaris 

tak tertanggungkan. Namun demikian, mereka yang telah menjadi 

korban tetapi bisa bertahan hidup biasanya enggan dan takut untuk 

bercerita mengenai apa yang dialami. Mereka memilih bungkam. 

Bahkan mereka yang tidak menjadi korban tetapi sempat menyaksikan 

apa yang terjadi biasanya juga memilih untuk diam seribu bahasa. 

Melalui artikel singkat  ini kedua kelompok itu diberi kesempatan untuk 

memperdengarkan suara mereka—suara di balik prahara yang selama 

ini cenderung dibenam saja. Diharapkan bahwa suara dan narasi￾narasi yang ada dalam artikel singkat  ini tidak akan membuat para pembacanya 

termangu apalagi berhenti dalam keputusasaan, melainkan justru 

melangkah dengan penuh harapan akan lebih baiknya masa depan 

bangsa ini. Dengan begitu, diharapkan pula bahwa kita akan terus 

berupaya agar tidak mudah melupakan masa lalu melainkan terus 

mengingat dan mengolahnya supaya kita bisa bersama-sama belajar 

sebagai bangsa yang semakin dewasa.

Bagaimana “sejarah” munculnya artikel singkat  ini? Sudah sejak beberapa tahun 

ini kami di PUSdEP (Pusat Sejarah dan Etika Politik) Universitas Sanata 

Dharma di keraton yogya  bersama sejumlah pihak lain merasa prihatin 

atas bagaimana narasi sejarah bangsa ini disampaikan dan dimaknai. 

Sebagai sebuah pusat studi yang berkiprah dalam kajian sejarah dan 

etika politik, PUSdEP melihat adanya sejumlah keprihatinan yang 

patut diamati dan dicari jalan keluarnya.

Pertama, untuk waktu yang lama—khususnya selama masa 

pemerintahan Orde Baru—narasi sejarah Indonesia sangat lekat de￾ngan kepentingan rezim kekuasaan politik. Hal ini sudah banyak kita 

bicarakan di depan. Kedua, selain melarang artikel singkat -artikel singkat  sejarah yang 

tidak sejalan dengan kepentingannya, rezim itu juga rajin memproduksi 

narasi sejarah menurut sudut pandangnya. Hal itu dilakukan baik 

lewat artikel singkat , lewat fi lm, media cetak, penataran yang bersifat wajib, 

atau media-media yang lain. Ketiga, banyak narasi yang muncul dari 

lingkungan kekuasaan itu cenderung mengabaikan suara atau narasi￾narasi yang berasal dari warga masyarakat di luar kekuasaan. Padahal 

sebagaimana telah kita lihat, dalam pemahaman atau penulisan sejarah 

suara-suara dari masyarakat itu penting perannya. 

Keempat, semakin meningkatnya minat kalangan muda un￾tuk mengetahui sejarah bangsanya, namun keinginan itu belum 

sepenuhnya terakomodasi.26 Kelima, semakin kuatnya globalisasi 

ekonomi, politik, dan budaya serta banyaknya gerakan gerakan -gerakan gerakan  trans￾nasional yang kalau tidak hati-hati membuat masyarakat Indonesia 

semakin lupa akan sejarah dan jati diri bangsanya sendiri. Keenam, 

adanya gejala-gejala makin merosotnya etika politik dan etika publik 

baik di kalangan para pengambil keputusan maupun di luarnya. 

Ketujuh, makin kurang jelasnya arah bersama yang hendak dituju 

oleh bangsa ini. Ada dugaan, penyebab dari situasi demikian antara 

lain adalah kurang berakarnya kita pada sejarah kita sendiri, sekaligus 

karena kurang terolahnya pengalaman masa lalu secara matang.

Di tengah keprihatinan-keprihatinan seperti itu kami di 

 PUSdEP berusaha menjalin kerja sama dengan sebanyak mungkin 

pihak, baik di dalam maupun di luar Indonesia. Tujuannya adalah 

membantu masyarakat untuk semakin tertarik mempelajari sejarah 

dan mengolah pengalaman kolektif sebagai bangsa. Banyak sudah 

pihak yang bekerja sama dengan kami dalam hal ini. Salah satunya 

adalah Salzburg Global Seminar yang kantor pusatnya ada di kota 

 Salzburg, Austria. Bagai gayung bersambut, saat  kami utarakan cita￾cita kami Salzburg Global Seminar bersedia membantu kami melalui 

Institute for History, Justice, and Reconciliation ( IHJR). IHJR sendiri 

semula berkantor di Salzburg, tetapi kemudian pindah ke Paris, dan 

kini menetap di Den Haag, Negeri Belanda.

Kebetulan sekali IHJR sedang mengerjakan suatu upaya 

internasional untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai 

program“ Shared Narratives”, yakni menampilkan narasi dari dua pihak 

yang sedang atau pernah berseberangan karena suatu konfl ik sosial, 

politik, atau militer. Masing-masing kelompok diminta menuliskan 

kisah dan pandangannya tentang konfl ik yang sedang atau telah 

mereka alami, dengan maksud agar mereka bisa saling memahami 

untuk kemudian terdorong melakukan proses rekonsiliasi. Di antara 

pihak-pihak yang berseberangan yang diminta menuliskan narasinya 

oleh IHJR itu adalah mereka yang terkait dengan konfl ik Serbia￾Bosnia; Turki-Armenia; dan Israel-Palestina. 

Dalam kaitan dengan Indonesia, IHJR mendukung gagasan 

 PUSdEP untuk mendengarkan dan mencatat narasi dari pihak￾pihak yang secara langsung atau tak langsung terlibat dalam gemuruh 

Tragedi ’65. Tujuannya sama, yakni agar tercipta sikap kritis, saling 

terbuka, dan saling memahami, hingga selanjutnya saling terdorong 

untuk melakukan proses rekonsiliasi. Bertolak dari dukungan IHJR 

ini, PUSdEP lantas mengumpulkan sejumlah peneliti yang tertarik 

dalam bidang sejarah, baik yang senior maupun yang junior, guna 

menemukan, meminta, mendengarkan, mencatat dan mengolah 

pengalaman para narasumber berkaitan dengan sejarah Tragedi ’65. 

Bersama mereka, kami lantas membentuk sebuah tim penelitian 

dengan sebutan “Komisi Sejarah PUSdEP” dan merencanakan suatu 

penelitian (kualitatif) dengan mewawancarai narasumber dengan 

latar belakang se-beragam mungkin agar bisa mencerminkan semangat 

“shared narrative” sebagaimana diharapkan bersama. 

Semula kami membagi diri untuk melakukan penelitian dengan 

mewawancarai sejumlah saksi yang memiliki beragam latar belakang: 

dari kalangan Muslim, Kristiani (khususnya Katolik), Kejawen, 

 Tionghoa, militer, dan pejuang kemerdekaan. Dalam perjalanan 

selanjutnya, kami terdorong untuk memperluas cakupan penelitian 

kami sehingga menjangkau mereka yang telah menjadi korban dari 

 Tragedi ‘65. Apalagi mengingat bahwa narasumber dari kalangan 

mantan pejuang kemerdekaan ternyata adalah orang yang dulunya 

ikut terlibat langsung dalam perjuangan fi sik mempertahankan 

kemerdekaan, tetapi yang kemudian justru menjadi korban dalam 

Tragedi ’65. Jadilah kami melibatkan para narasumber yang berasal 

dari kalangan korban. Dengan begitu kami berharap agar bisa setia 

pada semangat shared narratives ini . 

Pada Narasinya

Narasi-narasi yang ada dalam artikel singkat  ini sama sekali tidak dimaksudkan 

untuk membuktikan apakah hal-hal yang dikatakan oleh para 

narasumber itu benar atau tidak benar. Tujuannya lebih pada 

keinginan untuk melihat bersama bagaimana Tragedi ’65 di mata para 

narasumber. Di sini mereka diberi ruang untuk menghadirkan kembali 

ingatan mereka tentang apa yang mereka lihat, dengar dan alami, serta 

bagaimana mereka memaknai semua itu. Dalam kaitan dengan para 

saksi, hal itu berarti mencermati bagaimana mereka memandang, 

menganalisis, dan memberi makna atas apa yang terjadi pada tahun 

1965. Dalam kaitan dengan para korban, hal itu berarti menyimak 

bagaimana mereka mengalami, menganalisis, dan memaknai apa yang 

mereka alami berkaitan dengan tragedi kemanusiaan nasional ini . 

Dengan kata lain, artikel singkat  ini bukan terutama ingin menyampaikan “apa 

yang terjadi di seputar Tragedi ‘65 melainkan lebih pada “bagaimana 

para narasumber mengingat dan memaknai apa yang terjadi berkaitan 

dengan Tragedi ’65”.

Pada bagian ketiga dari artikel singkat  ini kami sampaikan tulisan dua 

anggota Komisi Sejarah PUSdEP Y. Tri Subagya M.A. dan Dr. G. 

Budi Subanar, SJ. Isinya adalah laporan dan ulasan atas hasil penelitian 

mereka tentang sikap sebuah lembaga agama (dalam hal ini Hirarki 

 Gereja Katolik) terhadap Tragedi ‘65. Sebagai bagian dari generasi 

muda Indonesia yang bukan merupakan saksi ataupun korban Tragedi 

’65 keduanya mewawancarai sejumlah narasumber dan membaca 

sejumlah literatur berkaitan dengan tragedi ini , untuk kemudian 

menyampaikan pandangan mereka. Diharapkan bahwa bagian ini 

bisa memberikan dimensi lain terhadap narasi-narasi dari para saksi 

maupun korban yang ada dalam dua bagian sebelumnya. Idealnya 

memang ada lebih dari satu tulisan di bagian ini, namun karena 

keterbatasan kami hanya satu tulisan yang bisa ditampilkan.

Kiranya perlu disampaikan pula di sini bahwa artikel singkat  ini sama 

sekali tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk “membersihkan” atau 

“white washing” pihak-pihak yang selama ini oleh narasi versi resmi 

telah dituduh sebagai pihak yang “bersalah” atas apa yang terjadi pada 

tahun 1965-1966, entah itu mereka yang terkait dengan gerakan gerakan  

Wanita Indonesia, para anggota Partai Komunis Indonesia, para 

pendukung Presiden Sukarno atau bahkan Presiden Sukarno sendiri. 

Seperti telah dikatakan, artikel singkat  ini hanya bermaksud menyampaikan 

narasi-narasi yang bertolak dari ingatan dan upaya pemaknaan dari 

sejumlah warga masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung 

telah menjadi saksi atau korban dari Tragedi Kemanusiaan ’65. 

Ada beberapa cara yang telah kami tempuh dalam rangka 

penelitian sejarah lisan agar bisa menyuguhkan narasi penuh ingatan 

dan pemaknaan itu ke hadapan Anda. Salah satunya adalah melalui 

wawancara langsung yang kemudian ditranskrip dan diolah kembali. 

Ada pula yang melalui tulisan tangan dari para narasumber sesudah  

mendapat penjelasan berkaitan dengan maksud dan tujuan usaha 

bersama ini. Ada lagi yang dengan menggunakan wawancara lisan 

yang kemudian dilengkapi dengan wawancara tertulis. Sementara itu, 

ada pula yang narasinya didapatkan dari penulisan kembali atas hasil 

wawancara dengan narasumber yang kemudian dilengkapi dengan 

tulisan-tulisan yang narasumber hasilkan sebelumnya dalam bentuk 

artikel singkat  maupun makalah seminar. Sekali lagi, semua itu dihadirkan di 

sini supaya dalam melihat sejarah bangsa ini, khususnya berkaitan 

dengan Tragedi ’65, Anda bisa mendapatkan gambaran yang lebih 

lengkap.

Sebagai tambahan catatan teknis perlu kami sampaikan di sini 

bahwa hampir semua nama narasumber yang tercantum dalam 

artikel singkat  ini adalah nama-nama samaran. Selain demi menghormati dan 

menjaga privasi para narasumber serta karena permintaan dari para 

narasumber sendiri, hal ini juga dimaksudkan supaya perhatian Anda 

sebagai pembaca tidak terutama terfokus pada orangnya melainkan 

pada narasi yang disampaikan. Apa pun keterangannya kiranya jelas 

bahwa dalam hal ini apa yang dinarasikan jauh lebih penting daripada 

siapa yang menarasikannya.

Menyimak Suara

Suatu narasi sejarah tidak ditulis demi dirinya sendiri, melainkan 

demi tujuan-tujuan sosial tertentu. Salah satu fungsi narasi sejarah, 

sebagaimana kita lihat di awal pendahuluan ini, adalah membantu 

masyarakat memahami apa yang bergerak gerak  dan berkembang di 

lingkungannya, baik secara sosial, politik maupun ekonomi. Itulah 

sebabnya, setiap masyarakat dan setiap generasi merasa perlu untuk 

terus-menerus menyampaikan sejarahnya ke masyarakat atau generasi 

lain. 

Berkaitan dengan narasi sejarah tentang Tragedi ’65, seperti yang 

sudah umum diketahui, narasi mengenai tragedi itu telah didominasi 

oleh narasi resmi yang sangat dekat dengan kepentingan kekuasaan 

waktu itu. Akibatnya adalah bahwa cara masyarakat memahami apa 

yang bergerak gerak  dan berkembang di lingkungannya sangat diwarnai 

oleh maksud-maksud yang terkandung di balik narasi resmi ini . 

Akibat lebih jauh adalah terdistorsi atau rusaknya pandangan 

masyarakat, tidak hanya dalam melihat masa lalunya, melainkan juga 

dalam melihat dirinya sendiri sekarang ini dan di masa depan. Jika 

distorsi-distorsi itu tidak dibenahi, tentu dampak negatif yang telah 

diakibatkannya akan terus berkepanjangan.

Masih berkaitan dengan Tragedi ’65, di masa lalu upaya untuk 

mendengarkan dan mencatat narasi tentang tragedi ini  dari 

perspektif masyarakat atau korban sering dicap sebagai upaya untuk 

menyebarkan paham-paham tertentu. Terkadang bahkan dituduh ingin 

membangkitkan kembali partai politik tertentu. Namun demikian, 

sekarang ini kiranya masyarakat—khususnya generasi muda—sudah 

tahu bahwa cap dan tuduhan seperti itu tidak lagi bisa dipertahankan. 

Masyarakat semakin sadar bahwa upaya-upaya menyampaikan narasi 

dari perspektif masyarakat justru penting untuk membuka ruang 

dialog, supaya dengan begitu terbuka pula ruang untuk belajar 

bersama tentang sejarah bangsa. Yang dimaksud tentu bukan hanya 

sejarah menurut versi penguasa yang sarat dengan kepentingan—

entah itu penguasa sosial, politik maupun keagamaan—melainkan 

sejarah menurut kita semua sebagai anak-anak tercinta dari bangsa 

yang luhur dan mulia ini. 

Dengan menyimak suara dan narasi-narasi di balik prahara 

politik-kemanusiaan Tragedi ’65 yang datang dari berbagai perspektif 

semoga menjadi segarlah ingatan kita akan apa yang terjadi pada 

waktu itu dan sesudah nya. Dengan begitu, semoga kita akan menjadi 

lebih bersemangat dan lebih dewasa dalam memperjuangkan hari-hari 

depan bersama yang lebih cemerlang.

University, Washington D.C., AS. Kepada mereka berdua kami ingin 

menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya atas gaga￾san-gagasan awal yang terus menginspirasi kami pada tahap-tahap 

selanjutnya. 

Kepada para anggota Komisi Sejarah PUSdEP yang lain, kami 

juga ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Mereka 

adalah rekan Chandra Halim yang meneliti komunitas Tionghoa; 

Muhammad Subkhi Ridho yang meneliti komunitas Muslim 

khususnya dari kalangan Muhammadiyah; Choirotun Chisaan yang 

meneliti komunitas Muslim khususnya dari kalangan Nahdlatul 

Ulama; Kiswondo yang meneliti komunitas pemeluk Kejawen; G. 

Budi Subanar dan Y. Tri Subagya yang meneliti kalangan Kristiani, 

khususnya Katolik; dan Tri Chandra Aprianto yang meneliti kalangan 

mantan pejuang kemerdekaan. (Penulis sendiri meneliti kalangan 

militer dan bertanggung jawab atas keseluruhan narasi dari para 

narasumber korban). Ketekunan, diskusi-diskusi rutin serta ketekunan 

rekan-rekan anggota Komisi Sejarah PUSdEP telah membuat artikel singkat  

ini menjadi kenyataan.

Tidak perlu dikatakan, tentu artikel singkat  ini tidak mungkin terwujud 

jika tidak ada kesediaan para narasumber untuk bersusah payah 

dengan kami baik dalam berpikir bersama, berpikir sendiri-sendiri, 

maupun menulis, dan menjawab wawancara. Untuk itu kepada 

mereka semua kami ingin mengucapkan rasa terima kasih dari lubuk 

hati kami yang paling dalam. Tidak ada ungkapan balas budi yang 

menurut kami paling tepat yang bisa kami haturkan selain harapan 

bahwa narasi-narasi yang para narasumber sampaikan dalam artikel singkat  ini 

akan membantu memberi pencerahan dan semangat kepada segenap 

pembacany

Telah terlibat pula dalam pertemuan-pertemuan maupun 

pengerjaan teknis artikel singkat  ini rekan-rekan kami di PUSdEP, khususnya 

rekan Dedy Kristanto, Monica Laksono, Darwin Awat, Deddy 

Hermawan, M.M. Ambarastuti,Yohana Intan Dias Sari, senior 

kami Bapak Ronnie Hatley dan Dr. George Aditjondro. Begitu juga 

Yohanes Setiawan, Dian Beni Yuda Ismiyati, Vina Rahayu, serta 

Chekka Cuomova dari Universitas Atma Jaya Jakatya. Kepada mereka 

semua kami ingin mengucapkan banyak terima kasih. Demikian 

pu la kepada J. Bambang Agung serta rekan-rekan dari Komunitas 

Kotak Hitam (A. Dananjaya, Kartika Pratiwi, Aquidom Adri dan 

Krisdemon Sallata), kami ingin mengucapkan banyak terima kasih atas 

bantuannya. Untuk saudari kami Gina Donoso dari Ecuador, kami 

ingin menyampaikan terima kasih atas inspirasi dan dukungannya. 

Gracias, Gina. Kepada civitas academica Universitas Sanata Dharma 

kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kami, khususnya 

kepada Romo Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik yang secara 

langsung maupun tak langsung telah setia mendukung tugas dan 

karya-karya PUSdEP selama ini. Rasa terima kasih yang sama ingin 

kami sampaikan kepada Tim Penasehat Ahli PUSdEP dan kepada 

Program Magister Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma, 

khususnya Dr. St. Sunardi. Tentu saja kami juga ingin beterima kasih 

kepada rekan-rekan kami di Penerbit Galangpress atas kerja sama dan 

kesediaannya untuk menerbitkan artikel singkat  ini.

Kami berharap bahwa hasil jerih payah dan keterlibatan bersama 

ini akan membawa hasil yang bermanfaat, tidak hanya bagi Anda 

sebagai pembaca, melainkan juga kepada rakyat Indonesia, syukur￾syukur kepada masyarakat internasional pada umumnya. Sebagaimana 

kita pahami, setiap peristiwa manusia selalu mengandung pelajaran 

yang berguna bagi manusia lain di mana pun dan kapan pun. 

Penulisan sejarah telah membantu kita untuk memetik pelajaran dari 

setiap peristiwa manusia di masa lalu. Semoga artikel singkat  ini menjadi salah 

satu sarana bagi kita untuk bisa memetik dan mengolah pelajaran dari 

peristiwa-peristiwa masa lalu bangsa yang kita cintai dan perjuangkan 

bersama ini.

NARASI-NARASI yang akan Anda simak dalam Bagian I ini adalah 

narasi-narasi yang berasal dari orang-orang yang dalam Tragedi 

’65 tidak menjadi korban—atau setidaknya tidak menjadi korban 

langsung. Dalam posisi itu mereka bisa ”mengambil jarak” dari apa 

yang waktu itu terjadi, dan bisa melihatnya dalam konteks yang lebih 

luas, serta mengisahkannya kepada Anda.

Narasumber yang berasal dari kalangan militer, misalnya, melihat 

apa yang terjadi di seputar tahun 1965 itu sebagai puncak dari sebuah 

ketegangan politik yang sudah mulai berlangsung sejak tahun 1963. 

Pembunuhan para jenderal pada tanggal 1 Oktober 1965 menurutnya 

telah menyulut kemarahan orang-orang tertentu di kalangan militer. 

Presiden Sukarno yang sama sekali tidak mau bertindak tegas terhadap 

Partai Komunis Indonesia (yang oleh kalangan militer dipandang 

sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu) membuat 

wibawanya merosot. Apalagi saat  Presiden menolak membubarkan 

partai ini . Soeharto, menurut narasumber ini, lalu mengambil 

inisiatif untuk mengendalikan situasi. Jadilah penangkapan dan 

pembuangan para Tahanan Politik ke Pulau Buru menyusul turunnya 

Presiden Sukarno dari kursi kepresidenan.

Narasumber lain melihat bahwa kondisi ekonomi yang sulit 

waktu itu membuat masyarakat resah dan mudah terprovokasi. 

Selain kondisi ekonomi yang sulit, gagasan Presiden Sukarno tentang 

NASAKOM juga mendorong partai-partai politik bertegangan satu￾sama lain dan membuat meningkatnya suhu politik waktu itu, yang 

dampaknya juga dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Dalam 

situasi demikian, berita-berita lewat media massa yang bersifat 

propaganda mudah diterima begitu saja oleh masyarakat. Masyarakat 

lantas membentuk opininya sendiri. Berdasarkan opini itu mereka 

kemudian melakukan tindakan-tindakan kolektif tertentu. Padahal, 

dikatakan oleh narasumber ini, banyak berita yang beredar waktu itu 

sebenarnya sengaja dibuat untuk menyesatkan opini masyarakat tanpa 

mereka sadar akan hal itu.

Ada dua narasi menarik yang datang dari dua narasumber yang 

berasal dari sebuah kampung yang sama di keraton yogya . Keduanya 

melihat bahwa menjelang 1965 tidak ada ketegangan sosial yang 

mengkhawatirkan. Bahwa ada persaingan antara kelompok agama 

tertentu dengan kelompok Pemuda Rakyat yang dekat dengan Partai 

 Komunis Indonesia memang benar, tetapi persaingan itu hanya 

berlangsung dalam bentuk unjuk kebolehan dalam berkesenian dan 

semacam “perang spanduk”. Keduanya menegaskan bahwa tak ada 

kekerasan fi sik atau semacamnya. Oleh karena itu, mereka heran 

mengapa pada akhir 1965 tiba-tiba bisa terjadi berbagai tindak 

kekerasan kolektif yang sedemikan besar, entah itu penangkapan, 

pembunuhan atau pemenjaraan. Menariknya, bertolak dari pengalaman 

serupa, narasumber yang satu tidak menyetujui pembubuhan kode 

“ ET” pada Kartu Tanda Pengenal para mantan Tahanan Politik, 

sedang narasumber yang satunya lagi merasa tidak keberatan akan 

pembubuhan kode semacam itu.

Seorang narasumber non-korban melihat bahwa bencana kema￾nusiaan yang terjadi pada pertengahan tahun 1960-an itu penyebabnya 

adalah karena manusia telah melanggar aturan dari Tuhan. Padahal 

setiap pelanggaran itu ada konsekuensinya. Ber tolak dari refl eksinya 

atas situasi waktu itu, narasumber ini mengingatkan bahwa sesama 

manusia tidak boleh saling menuduh, menculik, apalagi menghukum. 

Manusia tidak punya hak untuk mengadili manusia lain. Menurutnya 

yang berhak menghakimi hanyalah Tuhan sendiri. 

Berbeda dengan narasumber yang melihat pelanggaran akan 

aturan dari Tuhan sebagai penyebab bencana kemanusiaan 1965, 

narasumber lain melihat bahwa Blok Barat dalam Perang Dingin 

yang dipimpin oleh Amerika Serikat merupakan faktor penting dalam 

bencana kemanusiaan ini . Amerika dan sekutunya takut bahwa 

jika Bung Karno dibiarkan berkuasa, maka kepentingan mereka akan 

terganggu. Sebagai “bukti”, narasumber ini menunjukkan bahwa 

dalam situasi Indonesia pasca-1965 itu Amerika-lah yang paling 

diuntungkan secara ekonomis.

Lepas dari apakah pengamatan-pengamatan semacam itu tepat 

atau kurang tepat, kita bisa melihat bahwa dari per spektif orang￾orang yang tidak menjadi korban langsung atas Tragedi ‘65 itu ada 

banyak kemungkinan alasan mengapa tragedi ini  terjadi. Ada 

yang melihat penyebabnya adalah ketegangan politis di tingkat elite, 

ada yang melihat penyebabnya adalah kesulitan ekonomi yang disertai 

rekayasa di tingkat pusat, ada yang melihatnya sebagai bagian dari 

konfl ik kepentingan dalam konteks Perang Dingin, namun ada pula 

yang melihat penyebabnya adalah pelanggaran akan aturan Tuhan. Tak 

cukup dengan penjelasan mono-kausal alias penyebab tunggal. Semua 

itu menunjukkan bahwa jika dilihat dari luar narasi resmi, pandangan 

tentang Tragedi ’65 bisa menjadi lebih kaya dimensi.

Narasi-narasi yang kaya dimensi dalam bagian ini diharapkan bisa 

merangsang Anda (dan kita semua) untuk berpikir sendiri secara kritis 

dan terbuka terhadap Tragedi ’65. Demikian juga terhadap momen￾momen penting lain dalam sejarah bangsa ini. Selamat menekuni

LAHIR pada tahun 1938 di Malang, Jawa Timur, Dr. Sofyan 

Djaenuri (bukan nama sesungguhnya) adalah penutur narasi kita di 

bawah ini. Ayahnya adalah seorang tentara. sesudah  lulus pendidikan 

sekolah menengah atas ia kemudian melanjutkan studinya di Universitas 

Gadjah Mada di keraton yogya , sebagai mahasiswa Ikatan Dinas. Saat 

menjadi mahasiswa, ia aktif dalam organisasi pergerakan gerakan   kemahasiswaan.

Seusai studi di keraton yogya , ia melanjutkan studi banding  di Universitas 

Indonesia, Jakarta, dan kemudian bekerja di Lembaga Sejarah dan 

Antropologi di kota ini . Salah satu tugas yang ia emban adalah 

menjadi Asisten Peneliti di Monumen Nasional ( Monas). Selain itu, 

selama 30 tahun, ia juga berkarir di bidang militer. Pada tahun 1995 ia 

pensiun dan pangkat terakhir adalah Kolonel. Meskipun sudah pensiun, 

ia tetap bekerja sebagai staf ahli.

Sofyan melihat bahwa sebelum tahun 1965 hubungan antar maha￾siswa baik-baik saja. Ada banyak sekali organisasi pergerakan gerakan   kemahasiswaan, tetapi 

semua melakukan aktivitasnya dengan baik dan membina relasi satu￾sama lain dengan baik pula. “Seneng rasanya jadi mahasiswa waktu 

itu,” katanya. Meskipun demikian, mulai tahun 1963 terasa bahwa ada 

peningkatan persaingan di antara kelompok-kelompok mahasiswa. Yang makin terasa waktu itu adalah adanya “atmosfi r revolusi” di antara para 

mahasiswa. Artinya, mulai terjadi semacam ketegangan politik dalam 

kehidupan kampus.

Sementara itu Sofyan mengamati bahwa di tingkat nasional 

sedang terjadi persaingan terbuka antara Tentara dan Partai Komunis 

Indonesia. Dengan menggunakan konsep “ Nasakom Bersatu” Partai 

 Komunis Indonesia menyerang Tentara. Tentara balik menyerang dengan 

menggunakan slogan “ Nasakom Jiwaku”. Pada kubu yang satu, Tentara 

mendukung Presiden Sukarno tapi anti-Partai Komunis Indonesia, pada 

kubu yang lain Partai Komunis Indonesia mendukung Presiden Sukarno 

tetapi anti-Tentara.

Waktu Peristiwa 1 Oktober 1965 terjadi, Sofyan sudah berada di 

Jakarta. Menurutnya, waktu itu Angkatan Darat tidak bisa menerima 

bahwa Panglima dan kawan-kawan mereka dibunuh oleh Partai 

 Komunis Indonesia yang menggunakan Letnan Kolonel Untung. Soeharto 

lalu meminta Presiden Sukarno agar membubarkan Partai Komunis 

Indonesia, tetapi Presiden Sukarno tidak segera melakukannya. Bung 

Karno malah berdalih bahwa kalau ia membubarkan partai ini  

berarti ia tidak konsisten dengan Nasakom. Selain itu, Bung Karno juga 

mengatakan bahwa jika dibubarkan, anggota-anggota partai ini  

justru akan melakukan gerilya politik. Menanggapi kata-kata Bung 

Karno itu, menurut Sofyan, Soeharto lantas berkesimpulan: “Daripada 

direcokin [diganggu] oleh pemimpin-pemimpin PKI, ya tangkapi saja 

itu pemimpin-pemimpin PKI, dan kader-kadernya. Kumpulkan saja 

di satu tempat.” Dari situlah, menurut Sofyan, muncul ide mengenai 

pembuangan para Tahanan Politik ke Pulau Buru. Tentang kedekatan 

antara Soeharto dengan Letkol Untung bagi Sofyan hal itu merupakan 

sesuatu yang wajar, mengingat bahwa keduanya adalah bagian dari 

 Tentara Revolusi. Namun demikian menurutnya Soeharto lantas sadar 

bahwa Untung itu dekat dengan Partai Komunis Indonesia dan oleh 

karena itu ia lawan.

Bagi Sofyan, Tragedi ’65 itu merupakan sesuatu yang rumit. Tragedi 

itu melibatkan massa, sehingga menurut pemikirannya “kalau tragedi itu 

dibebankan pada tentara saja ya itu tidak bisa.” Ia berpendapat bahwa 

apa yang terjadi itu merupakan akibat dari perbuatan Partai Komunis 

Indonesia. Dengan bertolak pada prinsip “progresif revolusioner” partai 

ini  menurut Sofyan telah menyakiti hati lawan-lawannya. saat  

gerakan gerakan nya gagal, orang-orang yang dulu dikatakan kontra-revolusi 

lantas bertindak melawan partai ini . Berkaitan dengan Tragedi 

’65 sendiri, Sofyan mengatakan,” Tapi ya sudahlah, ini merupakan 

sejarah bangsa kita yang memang mengerikan... ya patut disesalkan. 

Namun demikian, semuanya sudah terjadi.” Ia tambahkan,“Kalau para 

sejarawan ingin berkomentar ini atau itu, ya terserahlah. Tapi yang jelas 

itulah sejarah kita.”

Setidaknya ada dua pelajaran penting yang menurut Sofyan bisa 

ditarik dari apa yang terjadi pada tahun 1965 itu. Yang pertama, 

hendaknya dalam berpolitik para pemimpin partai politik jangan 

membawa-bawa tentara untuk mencapai kekuasan. Berkaitan dengan 

itu, dalam setiap usaha mencapai kekuasaan, hendaknya tidak dipakai 

kekerasan. “Ini renungan saya sebagai orang militer,” katanya. Kedua, 

untuk Tentara, ia mengatakan bahwa hendaknya Tentara tidak ikut￾ikutan berpolitik. Mengapa? Karena akibatnya bisa fatal untuk seluruh 

bangsa. “Kalau jadi tentara ya jadilah tentara, jangan ikut main politik,” 

pesannya.

Narasi berikut merupakan hasil transkrip dan pengolahan kembali 

wawancara penulis dengan Kol. (Purn.) Sofyan Djaenuri. Wawancara 

dilakukan penulis di Museum Satria Mandala, Jakarta, sebuah museum 

yang dikelola oleh Angkatan Darat.

NAMA saya Sofyan Djaenuri. Saya lahir tahun 1938 di Malang, 

 Jawa Timur. Pada zaman Jepang saya mulai sekolah. Tapi lalu terjadi 

Revolusi mulai tahun 1945. Peristiwa itu menjadikan keluarga saya 

harus berpindah-pindah, mengingat Bapak saya seorang tentara. 

Namun saya tidak boleh mengaku kalau Bapak saya tentara. Kami 

berpindah-pindah dari Jombang ke Ponorogo, Malang, Plaosan, dan 

sebagainya [semuanya di Jawa Timur]. Saya bahkan sempat jadi “anak 

yatim” karena terus-menerus ditinggal Bapak. Saya masuk asrama anak 

yatim. Ayah saya selalu berpindah-pindah. Sekolah saya juga tidak bisa 

ajeg [tetap], melainkan harus pindah-pindah juga. Saya lalu kembali 

ke Malang, masuk SMA Negeri I di sana, SMA bagian A, yakni bagian 

Sastra, sesuai dengan model pendidikan Belanda. Tahun 1958 saya 

lulus SMA. Saya lalu meneruskan studi banding  di keraton yogya , tepatnya di 

 Universitas Gadjah Mada [ UGM], sebagai mahasiswa ikatan dinas. 

Mahasiswa ikatan dinas itu paling gampang: tidak usah melamar, 

hanya lapor begitu saja. Tetapi sesudah  lulus saya wajib bekerja untuk 

pemerintah. Jumlah beasiswanya sekitar Rp 414,-

Saya kemudian bekerja di Lembaga Sejarah dan Antropologi. 

Aktivitas yang saya kerjakan ada banyak sekali. Salah satu di antaranya 

adalah sebagai Asisten Peneliti di Monas [Monumen Nasional], Jakarta. 

Dalam dunia militer, saya bekerja lebih dari 30 tahun. sesudah  Pensiun 

tahun 1995 [Pangkat terakhir Sofyan Djaenuri adalah Kolonel, ed.] 

saya masih bekerja sebagai staf ahli.

Kalau bicara mengenai sejarah, bagi saya Sejarah itu perubahan. 

Setiap generasi punya sejarahnya sendiri. Every generation has its own 

history

Sudah Mulai Panas

Tentang periode tahun 1960-an kebetulan saya mengalaminya 

sendiri. Saya mengalami dengan kesadaran dan sebagai orang yang 

berpendidikan. Saya sadar, karena saya sudah terdidik, sudah berpen￾didikan tinggi. 

Saya mulai menjadi mahasiswa di keraton yogya  itu tahun 1958. 

Saya belajar di Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Jurusan Sejarah, 

 UGM. Latar belakang saya Muslim. Oleh karena itu waktu studi banding  

di UGM saya ikut menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam 

[ HMI]. Ketua Komisariatnya waktu itu adalah Taufi k. Saya anggota 

Komisariat HMI Fakultas Sastra. 

Waktu itu hubungan antar mahasiswa ya rukun-rukun saja. Ada 

organisasi pergerakan gerakan  -organisasi pergerakan gerakan   kemahasiswaan yang besar, seperti HMI, GMNI, 

 CGMI, PMKRI, GMKI, PERHIMI27 tapi hubungannya ya baik-baik 

saja. Di jurusan saya ada sekitar 50-an mahasiswa dan kami rukun 

bahkan merasa sebagai satu korps. Begitu. Tak ada masalah. Itu situasi 

antara tahun 1958-1959. Seneng rasanya jadi mahasiswa waktu itu.

Tapi sedikit demi sedikit, suasananya menjadi makin panas, 

dan makin hari makin meningkat. Khususnya mulai tahun 1963. 

Kelom pok-kelompok itu mulai saling bersaing. Mulai ada persaingan 

di sana-sini. Seiring dengan meningkatnya suhu politik, persaingan 

antar mahasiswa mulai terasa. Apalagi atmosfer waktu itu adalah 

atmosfer “revolusioner”. Persaingan antar organisasi pergerakan gerakan   mahasiswa makin 

meningkat. 

Bagaimana mengukurnya? Dengan mengamati proses pemilihan 

Ketua Senat mahasiswa. Suasana terasa hangat, lalu menjadi panas. 

Terjadi konfl ik yang berat antara tokoh-tokoh dari masing-masing 

kelompok. Kalau di HMI tokoh-tokoh yang maju itu antara lain 

ya Taufi k itu tadi, kemudian juga Yusuf Sakir. Ini Yusuf Sakir yang 

pernah menjadi anggota DPR itu. Ada juga almarhum Muhamad 

Qolil. Kalau dari CGMI ada Mas Tjipto. Ini Sutjipto yang juga 

dikenal sebagai Sutjipto pendek, bukan F.A. Sutjipto yang kelak 

menjadi Dr. F.A. Sutjipto. Ada juga Suparto Ibnu Ruslan. Dia anggota 

 CGMI. Pokoknya di antara tokoh-tokoh itu terjadi persaingan. 

Persaingan untuk menjadi Ketua Senat Mahasiswa. Waktu pemilihan 

yang menang bukan CGMI tetapi GMNI karena lebih populer. 

Pemilihannya sendiri berjalan dengan enak, tetapi situasinya sudah 

mulai panas. Itu tahun 1962. 

Persaingan Terbuka

Situasi panas pada waktu itu juga tergambar dengan persaingan 

dan klaim “golongan” antar kelompok. Yang satu mengklaim diri 

“komunis”, yang lain “nasionalis”. Sementara itu HMI disebut sebagai 

“kontra revolusioner”. Tapi HMI juga berani. Pokoknya tiga-tiganya 

sama-sama berani. Maklum, semua itu terdiri dari anak-anak muda.

Dalam situasi demikian, sebagai mahasiswa ikatan dinas, saya 

ini “tahu diri”. Untuk mahasiswa ikatan dinas seperti saya ini ada 

ketentuan-ketentuannya sendiri. Sebenarnya bebas, tapi bagaimana 

pun ‘kan ada ikatan dengan pemerintah. 

Selesai studi dan mendapatkan gelar Bachelor of Arts [B.A.] 

saya langsung mencari kerja di Jakarta. Dan sejak itu, antara tahun 

1962-1965, saya tidak tahu lagi bagaimana situasi di keraton yogya . 

Tapi katanya makin memanas. Di Jakarta saya bekerja sambil studi banding  

di Fakultas Sastra UI [ Universitas Indonesia]. Nah, di sini ternyata 

situasinya juga sama, yakni sama-sama panas.

Di UI terjadi persaingan antara CGMI, GERMINDO, PMKRI, 

 GMKI, dan lain-lain. Waktu itu ada juga PERHIMI. PERHIMI itu 

merupakan perhimpunan mahasiswa Indonesia keturunan China. 

Itu sebuah kelompok minoritas. Orientasinya “kiri”. Yang kiri itu 

misalnya CGMI dan PERHIMI. GERMINDO belum ada, karena 

 GERMINDO itu zaman saya. Yang dianggap “kanan” itu misalnya 

 HMI, PMKRI, GMKI dan PMII, tapi PMII itu kecil. 

saat  saya di Jakarta [antara tahun 1962-65, ed.], sudah terasa 

sekali adanya konfl ik yang panas antara HMI lawan mahasiswa yang 

posisinya tengah tapi revolusioner, yakni GMNI. GMNI itu kekiri￾kirian. Kalau yang kiri betul itu CGMI dan GERMINDO. Di Fakultas 

Sastra UI, saya tidak melihat adanya PERHIMI. Mungkin ada, tetapi 

saya tidak melihatnya.

Persaingan di antara mereka makin memanas. Bagaimana 

diketahui? Ya waktu perploncoan. Itu kelihatan sekali. Di Yogya dulu 

perploncoan berjalan dengan baik-baik saja. Tetapi di Fakultas Sastra 

 UI perploncoan itu panas. Kalau di Yogya panasnya itu hanya terjadi 

saat pemilihan Ketua Senat, tapi di UI terjadi suasana panas baik 

waktu pemilihan Ketua Senat maupun waktu perploncoan. Sangat 

jelas. Saya tidak terlibat, tapi saya lihat sampai ada yang berkelahi 

segala. Tapi saya tidak banyak terlibat, karena sejak tahun 1962 itu 

saya sudah berstatus sebagai pegawai negeri.

Suasana panas di Jakarta kelihatan dari adanya demonstrasi￾demonstrasi di jalanan. Tahun 1962-1965 suasana memanas. Waktu 

itu demonstrasi boleh. Pertentangan politik yang terjadi itu antara 

yang “revolusioner” dan yang “kontra-revolusioner”. Konon situasi 

memanas sejak adanya pidato Presiden Bung Karno yang berjudul 

“The Rediscovery of Our Revolution” tanggal 17 Agustus 1959. 

Terjadi persaingan publik antara [Partai] Murba dan Partai Komunis 

Indonesia [ PKI]. Keduanya memang kiri, tapi berbeda. Kalau Murba 

itu dasarnya ‘kan Materialisme, Dialektika, Logika [Madilog], tetapi 

kalau PKI dasarnya adalah MDH, yakni Materialisme, Dialektika, 

dan History atau Sejarah. Mereka ini satu atap, tapi berbeda. Mereka 

bahkan merupakan musuh bebuyutan. Terjadi tuduh-menuduh antara 

 PKI dan Murba. Itu persaingan yang paling sengit, nomor satu. Yang 

nomor dua adalah persaingan antara Tentara lawan PKI, atau PKI 

lawan Tentara. Jadi PKI itu di satu sisi melawan Murba, tetapi di sisi 

lain juga melawan Tentara. Kalau Partai Nasional Indonesia [PNI] 

itu politiknya lain, mendua. Konsep mereka Marhaenis. Persaingan 

terjadi antara PNI dengan Partai Indonesia [ Partindo]. Ini persaingan 

terbuka yang bisa kita baca di koran-koran. Ini persaingan di bidang 

politik. 

Di bidang budaya dan sastra terjadi pula persaingan antara 

kelompok Islam dan Lembaga Kebudayaan Rakyat [ Lekra]. Kelompok 

Islam antara lain diwakili oleh Hamka, sedang kelompok Lekra 

diwakili oleh Pram [ Pramoedya Ananta Toer]. Hal itu misalnya tampak 

dalam persaingan antara Harian Rakyat dengan rubrik “ Bintang 

Timoer”-nya yang kiri dan koran Merdeka serta Berita Indonesia dan 

lain-lain. Waktu itu, koran-koran terbagi menjadi tiga kelompok, 

yakni kelompok kiri, tengah, dan kanan. Di tengah ada koran yang 

bernama Suluh Indonesia, yang haluannya adalah Marhaenisme. Suluh 

Indonesia itu haluannya tengah tetapi agak kekiri-kirian dan dimiliki 

oleh PNI. Anehnya, Ketua Redaksi Suluh Indonesia itu Sajuti Melik. 

Padahal ini milik PNI. Suara Suluh Indonesia itu tidak bisa ditebak. 

Tapi tujuannya jelas untuk mempertahankan Sukarnoisme.

Jadi jelasnya, waktu itu kalau yang kiri itu berhaluan Marxis 

sedang yang kanan itu jelas berhaluan Islam. Nah, kalau yang tengah 

itu tidak jelas. Pokoknya ingin bahwa Indonesia itu status quo dan 

 Sukarnois. Itu yang saya lihat. Ekonominya waktu itu tetap berdasar 

pada Demokrasi Ekonomi [Dekon]. Artinya, ekonomi yang ada di 

bawah kontrol langsung negara. Semua ini sifatnya terbuka, bisa dibaca 

di koran-koran. Semuanya berkonfrontasi satu sama lain, dan jor-joran

[berlomba-lomba] dalam menggunakan istilah “revolusioner”.

Nah, soal persaingan terbuka yang terjadi antara Tentara dan PKI. 

 PKI menyerang Tentara dengan konsep “ Nasakom Bersatu” . Tentara 

menjawab serangan ini  dengan mengatakan “ Nasakom Jiwaku”. 

Ini menjadi political issue yang serius. Tentara mendukung Sukarno, 

tetapi anti- PKI. PKI mendukung Sukarno tapi anti-Tentara. Ini kan

repot. Ini juga merupakan persaingan yang terbuka pada waktu itu.

Luar Biasa

Sekarang mengenai peranan Pak Karno28, Presiden Sukarno. Pada saat 

yang sama sejak 1959, Presiden Sukarno mencanangkan apa yang ia 

sebut sebagai “Revolusi Baru”. Idenya mungkin dari Revolusi Perancis. 

Dalam Revolusi Prancis [1789] itu kan ada dua tahap. Ada tahap 

pertama revolusi, lalu disusul revolusi tahap kedua yang dipimpin 

oleh Danton, Robespierre, dan Marat. Revolusi kedua ini dalam 

sejarah dunia sering disebut sebagai “the second revolution”. Nah, sejak 

tahun 1959 Bung Karno memiliki cita-cita mulia agar terjadi “revolusi 

kedua” itu.

Sebetulnya yang menjadi keinginan dia itu sangat agung dan 

mulia. Kalau dibahasakan mungkin bunyinya begini, “Saya ingin 

supaya sebelum saya mati Bangsa Indonesia ini bersatu—bersatu 

antara ideologi-ideologi “Nas” [ Nasionalis], “A” [Agama] dan “Kom” 

[ Komunis]”. Kembalilah ke Undang-Undang Dasar ’45 yang akan 

mendukung sosialisme Indonesia, sebab cita-cita revolusi adalah 

terwujudnya Sosialisme Indonesia atau Keadilan Sosial. Kembalilah ke 

cita-cita Revolusi.” Sukarno menilai bahwa demokrasi yang ada sejak 

Konferensi Meja Bundar [ KMB] 1949 hingga tahun 1959 itu disebut 

 Demokrasi Liberal. Yang menyebut “ Demokrasi Liberal” itu Sukarno. 

Hal ini bisa dilihat dari pidato-pidato Bung Karno waktu itu.

 Bung Karno menyampaikan konsep“samen-bundelling van alle 

revolutionaire krachten”—yakni menghimpun semua kekuatan sosial￾politik yang ada dalam satu kekuatan revolusioner. Cita-citanya 

sangat mulia. Bung Karno mau menjungkir-balikkan nilai-nilai lama 

yang sudah lapuk dengan nilai-nilai yang baru. Mirip dengan gagasan 

Nietzsche. Ia mau menjungkirbalikkan nilai-nilai liberal. Untuk bisa 

menjungkirbalikkan ya harus ada “samen-bundelling van alle revo￾lutionaire krachten” itu tadi. Itu maksudnya Pak Karno.

Tingkah-laku Sukarno ini diamati baik oleh PKI maupun Ten￾tara. Mereka setuju. Ada konsep “ Nasakom Jiwaku”, mendukung 

demokrasi, dan sebagainya. PKI mengatakan itu tadi, “ Nasakom 

Bersatu” dan ingin mendominasi. Dalam rangka memperoleh simpati 

masyarakat dan sebagainya, PKI menyatakan ofensif revolusioner. Ini 

semua dinyatakan terbuka. Kalau Anda buka koran Harian Rakyat, 

akan sering Anda temukan istilah: ofensif revolusioner. Jadi semua 

kekuatan dikerahkan melalui mobilisasi massa dan sebagainya untuk 

tujuan ofensif revolusioner itu. Di segala bidang. Misalnya dalam 

melakukan aksi sepihak

Dalam bidang budaya dan sastra, ketegangan juga terjadi. 

Misalnya ketegangan antara kelompok KKPI30 lawan Lekra. KKPI 

itu kemudian disebut Kelompok Manifes Kebudayaan, disingkat 

Manikebu. Istilah Manikebu itu bernada peyoratif atau makian, 

karena diasosiasikan dengan mani-nya kerbau. Semua ini bisa dibaca 

dalam artikel singkat -artikel singkat  yang membahas situasi waktu itu, misalnya artikel singkat  

Sebelum Prahara karya Rosihan Anwar.

Ketegangan dalam bidang politik yang terjadi adalah pada bulan 

Agustus tahun 1960. Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia [PSI] 

dibubarkan oleh Presiden Sukarno [melalui UU No. 200/1960]. 

Tokoh-tokoh Masyumi dan PSI ditangkapi semua dan dikurung, 

khususnya di Wisma Jl. Keagungan, Jakarta. Ada juga yang ditahan 

di tempat lain. Ini semua bisa dibaca di artikel singkat nya Pak Mochtar Lubis, 

Harimau, Harimau. Terjadi pula polemik yang dilancarkan oleh 

Partai Murba. Ada artikel singkat  tentang itu. Polemik antara Harian Rakyat

dan Merdeka. Njoto terlibat dalam polemik ini. Ini menarik, polemik 

antara Murba dan PKI , Murba dan Komunis, antara Tan Malakais dan 

 Komunis. Menarik. Kemudian, PKI menghimpun apa yang disebut 

sebagai “Ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi”, yakni ajaran-ajaran 

 Bung Karno. Ini mirip dengan “artikel singkat  merah” yang berisi ajaran-ajaran 

 Mao Tze-tung. Ajaran-ajaran itu dimuat semua surat kabar.

Hal yang aneh pada waktu itu adalah tulisan di koran Suluh 

Indonesia. Ada reaksi terhadap “Ajaran-ajaran Pemimpin Besar 

Revolusi” itu, yakni dengan cara memuat semua tulisan dan pidato 

 Bung Karno dari awal sampai akhir, tiap hari. Itu dimaksudkan sebagai 

reaksi terhadap tulisan-tulisan Sajuti Melik yang nama samarannya 

S. Juti, yang judulnya “Memahami Sukarnoisme”. Itu reaksinya. Ini 

aneh. Kok “memahami Sukarnoisme” itu pertama kali dimuat dalam 

koran yang namanya Suluh Indonesia, yang adalah milik PNI. Jadi 

studi tentang PNI ini penting lho, karena media massanya kok seperti 

 Murba, tapi kemudian kekiri-kirian. 

Ini semua yang bergerak gerak  di sekitar tahun 1965. Waktu itu 

membaca koran itu menyenangkan. Koran-koran laris, karena semua 

bicara soal politik. Tidak ada koran yang asal-asalan. Isi politiknya jelas. 

Begitu sebuah koran itu terkesan bergaya “koran kuning” wah, pasti 

dipandang tidak beres. Pasti tidak akan mendapat Surat Izin Terbit 

( SIT). Itu yang berlangsung sampai tahun 1965, sampai terjadinya 

Peristiwa gerakan gerakan  30 September [ G30S]. Itu yang namanya progresif 

revolusioner. Suasana demikian juga amat terasa di Universitas 

Indonesia di mana saya belajar, khususnya menyangkut masalah perlu 

atau tidaknya perploncoan.

Yang juga ramai waktu itu tentu saja adalah soal Konfrontasi 

dengan Malaysia. Itu tahun 1964. Itu juga ramai. Nah, situasi yang 

paling ramai itu adalah pertentangan antara kelompok “revolusioner”, 

istilah PKI , melawan kelompok “kontra-revolusioner”. Kalau ada 

orang atau kelompok yang sampai disebut kontra-revolusioner, ya

“fi nished”, habis. Semua itu bisa dibaca di media massa.

Dalam bidang ekonomi, konsep Bung Karno itu hebat. Luar 

biasa. Misalnya soal “ Berdikari” [berdiri di atas kaki sendiri]. Saya 

mengagumi cita-cita Bung Karno dalam hal ini. Cita-citanya untuk 

mengubah masyarakat luar biasa. Dalam istilah yang ia ciptakan, Bung 

Karno ingin mengubah Indonesia dari “bangsa tempe” menjadi bangsa 

yang terhormat. Bung Karno ingin menjadikan Indonesia menjadi 

bangsa yang memimpin bangsa-bangsa yang tertindas atau terjajah. 

Terhadap negara-negara yang belum maju, Bung Karno tidak mau 

menyebut mereka sebagai “under-developed” melainkan “developing

countries”. Sebenarnya dalam Konferensi Colombo di Yogya masih 

mau dipakai  istilah “under-developed”. Tapi Bung Karno marah, lalu 

minta supaya dipakai  istilah “developing countries”. Kalau tak salah 

konferensi itu diadakan tahun 1960-an. Para tamu konferensi yang 

datang dari luar negeri tinggal di tempat yang namanya Kompleks 

Colombo dan letaknya dekat dengan Kampus Universitas Sanata 

Dharma di keraton yogya  sekarang. Oleh karena itu, jalan di dekat situ 

sekarang bernama Jalan Colombo. Konferensinya sendiri diadakan di 

beberapa lokasi, termasuk di kampus Universitas Gadjah Mada.

Karirnya Bagus

Tentang apa yang terjadi pada tahun 1965 itu sumber saya ada dua, 

yakni pengalaman pribadi dan dari hasil studi. Kalau pengalaman saya 

pribadi itu begini. Waktu itu saya tinggal di kawasan Cikini, Jakarta 

 Pusat. Saya ikut tinggal bersama teman dari ayah saya. Namanya 

Mukhlas Rowi. Dia itu Kepala Pusat Rohani [Pusroh] Islam. Saya ikut 

dia dari tahun 1962 hingga tahun 1966. Dia menjadi semacam Bapak 

saya yang kedua. Beliau itu staf-nya Pak Ahmad Yani. Kantornya tidak 

jauh dari Gereja Kathedral Jakarta. saat  terjadi peristiwa G30S itu 

saya tidak tahu. Pak Mukhlas Rowi juga tidak tahu. Ya memang itu 

kan kudeta. Jadi rahasia. 

Lama kemudian saya pikir-pikir, saya lakukan studi, mengapa 

banyak orang tidak tahu [tentang kudeta ini ], kecuali mereka 

yang berkepentingan. Saya lalu baca artikel singkat  yang judulnya The Coup 

d’Etats. Isinya studi tentang kasus-kasus kudeta. Nama penulisnya saya 

lupa. Tapi dia orang Amerika.Tentang Peristiwa 1 Oktober [1965] itu 

sesudah  saya pikir-pikir, ternyata persis dengan apa yang dikatakan 

dalam artikel singkat  The Coup d’Etats itu: bagaimana direncanakan, bagaimana 

dilaksanakan, dan sebagainya. Pak Karno memang dikudeta. Teori  

dan poin-poinnya mirip dengan yang diuraikan dalam artikel singkat  itu. Ada 

artikel singkat -artikel singkat  lain yang juga bicara tentang kudeta. Sifat kudeta memang 

rahasia.

Pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya pelaku kudeta itu? 

Jelas bahwa kudeta itu dipimpin oleh satu kelompok, satu intrik, yang 

rahasia, diketuai oleh Letnan Kolonel Untung. Tahap pertama kudeta 

itu sukses, tetapi tahap keduanya gagal. Sudah ada banyak analisis 

tentang ini. Bagian kedua dari kudeta ini terbuka, sehingga banyak 

orang mengetahuinya. Lalu muncullah seorang tokoh, namanya 

Soeharto. Perta nyaannya, mengapa Soeharto muncul sehingga Untung 

harus berhadapan dengannya? Siapa sebenarnya Untung? Mengapa 

dia memimpin sebuah pasukan gerakan gerakan  kudeta? Apa ideologinya? 

Kalau Anda baca harian Kompas, Untung itu nama aslinya 

 Untung Kasmuri. Bukan Samsuri. Ia adalah anggota Batalyon Digdo. 

Ini adalah salah satu batalyon dari Divisi Surakarta, di bawah Brigadir 

 Slamet Riyadi. Pak Digdo itu lengkapnya Sudigdo Honggotirtono. 

Dulu untuk memberi nama batalyon itu kan meniru zaman Jepang. 

Jadi kalau ada batalyon ya dinamakan menurut komandannya. Jadi 

ada Batalyon Bedjo, ada Batalyon Malau, Batalyon Mukhlas, Batalyon 

Sumitro, dan sebagainya. 

Pak Digdo itu mantan Pasukan Pembela Tanah Air [ PETA]. Tetapi 

Pak Digdo ini berhaluan kiri. Dan dia juga terlibat dalam Peristiwa 

 Madiun 1948. Dia ikut berontak di Solo. Nah, salah satu anggota 

Batalyon Digdo itu namanya Untung. Yang jelas dia itu kan bekas 

Bintara. Kalau Bintara, zaman dulu itu, Nomor Registrasi Personil 

[NRP]-nya itu enam angka. Kalau Perwira itu lima angka. Itu dulu lho 

ya? Yang sekarang saya tidak tahu. NRP itu sampai mati. Kemudian 

karir Untung ini naik terus sampai jadi Komandan Banteng Raiders. 

Di Semarang. Kalau tak salah dia menggantikan Pak Sugijono. Ini 

Letnan Kolonel Infantri Sugijono, Kepala Staf Korem 72 yang kelak 

dibunuh di Yogya itu. Dia wakilnya Brigjen Katamso, Komandan 

Korem 72 keraton yogya . Tapi Untung itu sebelumnya, pada zaman Pak 

Harto di Trikora, dia berada dalam Kesatuan Angkatan Darat Mandala 

yang diterjunkan di Irian Barat. Dan kata Ben Anderson itu, Untung 

pernah jatuh di kamp Belanda, lalu ditawan atau apa... Pokoknya 

nasibnya jelek-lah dia itu. Nah, dalam kemiliteran itu memang, 

yes, orang ini karirnya bagus. Dia bisa naik jenjang menjadi militer 

lapangan, begitu, walaupun pendidikannya kurang. Tapi saya melihat 

bahwa kalau bekas Batalyon Digdo itu landasan ideologinya sudah 

komunis. Mungkin kemudian ada yang berubah, ada yang tetap, dan 

sebagainya. Itu hal lain.

Begitu Dekat

Nah, lalu banyak yang menanyakan bagaimana hubungan dan ikatan 

antara Soeharto dengan Untung, dan sebagainya. Lha memang, dalam 

Tentara itu ada ikatan-ikatan tertentu. Orang yang tidak mempelajari 

militer itu sering salah menafsirkan. Dalam sejarah Tentara kita, Tentara 

Nasional Indonesia [ TNI] itu berangkat dari Tentara Revolusi. Tentara 

Revolusi ini merupakan bagian dari Generasi’45 dan berlangsung 

sampai katakanlah sekitar tahun 1982-an. Si Katharine McGregor 

[penulis artikel singkat  History in Uniform, ed.] itu keliru. Dia tidak tahu 

bagaimana Tentara Revolusi ini. Pada zaman Revolusi itu, kita ini kan

tidak punya tentara. Yang ada adalah tentara rakyat atau people’s army. 

Waktu itu semua orang bebas, boleh angkat senjata. 

Yang namanya organisasi pergerakan gerakan   tentara itu ‘kan baru kemudian, yakni 

sesudah  tanggal 5 Oktober 1945 itu. Itu pun mulai dengan Badan 

Keamanan Rakyat [ BKR]. BKR lahir karena adanya anjuran, bukan 

karena dibentuk. BKR lahir karena dianjurkan oleh Pak Karno, “Hai, 

kamu akan dibentuk tentara”. Tapi waktu itu rakyat kan memang 

sudah sadar mau berjuang untuk kemerdekaan. Mereka lantas ada yang 

masuk BKR, ada yang masuk laskar-laskar, yakni laskar-laskar dengan 

segala latar belakang ideologinya. Pokoknya semuanya revolusioner. 

Lalu lahirlah apa yang disebut sebagai “tentara revolusi”. Tapi untuk 

paham soal “revolutionary army” ini dibutuhkan studi secara khusus. 

Kalau saya sendiri, saya membandingkan Tentara Revolusi kita itu 

dengan bagaimana terbentuknya tentara revolusi di Uni Soviet. Juga, 

dengan bagaimana terbentuknya tentara revolusi Amerika Serikat. 

Ingat, tentara Amerika itu bermula dari tentara revolusi juga. Kalau 

tentara Malaysia, India, Pakistan, dan sebagainya itu bukan tentara 

revolusi tapi “tentara reformasi”. Banyak artikel singkat  bisa dibaca tentang hal 

ini. 

Jadi Tentara Revolusi itu karakternya khusus. Semua begitu. 

Tentara China juga begitu. Yang pertama karakternya itu adalah 

kuatnya solidaritas atau rasa persaudaraan di antara mereka. Dalam 

bahasa sekarang, jiwa korps-nya sangat kuat. Yang kedua, demokratis. 

 Tentara Revolusi itu sifatnya demokratis. Jadi Tentara kita itu 

berangkat dari ciri-ciri seperti itu. Jadinya ya demokratis. Memang 

agak aneh, tentara kok demokratis. Itu kan contradictio in terminis.

Tapi ini tentara revolusi. Dan ini tidak dipahami oleh orang-orang 

yang menulis tentang militer di Indonesia itu. Padahal memang 

kenyataannya begitu, yakni bahwa Tentara kita berangkat dari latar 

belakangnya sebagai tentara revolusi. Terjadi ikatan satu korps, satu 

jiwa: ini “Bapak”-mu, yang lain anak-anaknya.

Selain itu, tentara revolusi juga merasa bahwa mereka memiliki 

hak-hak politik. Mereka tidak memisahkan antara politik dan militer. 

Mereka memandang diri sebagai pejuang, baik pejuang bersenjata 

maupun pejuang politik. Yang melakuan pembagian antara pejuang

politik dan pejuang bersenjata itu Nugroho [Notosusanto]. Tapi yang 

jelas semua mengaku diri sebagai pejuang, sebagai freedom fi ghters. 

Itulah karakter dari tentara revolusi. 

Tapi kalau masalah pendidikan ya jangan ditanya-lah. Waktu itu 

orang buta huruf juga diterima sebagai tentara. Tapi jiwa mereka untuk 

mempertahankan hak untuk merdeka itu sangat kuat. Jadi movitasi 

perjuangannya itu sangat kuat. Bahkan komandan-komandan saja 

hanya Sekolah Menengah Pertama [SMP] kok sekolahnya. Lihat 

saja riwayat tentara-tentara itu. Memang ada yang sekolahnya 

tinggi atau yang akademisi, tapi itu minoritas. Bisa dihitung dengan 

jari. Misalnya Nasution. Tapi kebanyakan ya freedom fi ghters itu. 

Bayangkan saja, seperti Pak Bedjo itu ‘kan buta huruf. Dia komandan 

batalyon. Demikian juga Malau, Abdullah yang tukang becak, semua 

itu komandan batalyon. Dan semuanya jalan. Mereka dihormati oleh 

anak-buah masing-masing. Jarang, tentara kita yang mengerti politik 

dan sebagainya. Tapi solidaritasnya sangat tinggi. Di Uni Soviet juga 

begitu. Jadi sifat tentara revolusi yang demikian itu sifatnya universal. 

Maka kita di Indonesia juga begitu. Begitu merasa satu korps, ya sudah 

mereka sangat dekat.

Oleh karena itu, aneh bahwa orang menebak-nebak kedekatan 

Soeharto dengan Untung. saat  Soeharto datang ke pernikahan 

 Untung lalu ditafsirkan lain... Ya gimana sih, kan bekas komandan 

batalyon-nya? Untung itu mantan komandan batalyon yang 

diterjunkan di Irian. Sementara itu Pak Harto ya tentara tulen. Ada 

banyak cerita tentang Pak Harto yang menyatakan bahwa Pak Harto 

itu semangat korps-nya sangat kuat. Jiwa korpsnya kuat. Sementara itu 

 Untung adalah anak buahnya. Ini yang tidak dipahami oleh beberapa 

peneliti yang non-militer. Ini tidak dipahami. Bagi Pak Harto siapa 

pun yang menghadap dia yang bekas anak buahnya, tentu dia terima 

dan dia bantu. Ini terjadi karena jiwa korps-nya sangat tingg

Yang seperti ini tidak hanya terjadi pada Pak Harto saja. Juga pada 

Bung Tomo, misalnya. Saya pernah ke rumahnya yang terletak di Jl. 

Blitar itu. Di sana saya lihat tamunya itu banyak sekali dan mereka ini 

adalah anak buah Bung Tomo. Bagaimana itu mungkin kalau bukan 

karena jiwa korps-nya luar biasa. Meskipun sekian tahun sudah lewat, 

Bung Tomo masih menganggap saya sebagai anak buahnya, dan dia 

merasa diri sebagai “bapak buah” saya. Semua itu masih berlaku pada 

waktu itu, yakni di antara tentara Angkatan ’45. Jadi tidak malu￾malu anak buah itu meminta sesuatu kepada bekas atasannya. Kalau 

sekarang, wah, lain. Beda sekali. 

Dari jiwa korps yang kuat itu memang lalu lahir “bapakisme” 

itu. Yang terjadi bukan soal primus inter pares, tapi hubungan “patron￾klien”. Para peneliti non-militer biasanya tidak memahami keadaan 

para tentara revolusi ini. Bagi seorang tentara revolusi, meskipun tidak 

senang pada seseorang, tetap saja akan bersikap hormat pada orang

itu, karena dia merupakan teman seperjuangan. Ini tidak dipahami 

oleh beberapa peneliti non-militer.

Yang kita bicarakan tadi memang kasus Pak Harto ya. Tapi hal 

serupa juga terjadi di Mesir atau di mana saja. Tentara revolusi itu 

patriot, pembela negara. Pak Nasution pernah mengatakan, tentara 

itu “pemilik saham utama” dari Republik ini. Itu kata Pak Nas. Hal 

ini menunjukkan bahwa jiwa korps militer itu sangat kuat. Nah, ini 

yang sering tidak dipahami oleh para penulis sejarah militer ini . 

Kalau mau tahu bagaimana hubungan Soeharto dan Untung ya

[pahamilah] hubungan Komandan atau Panglima dan anak buah, 

gimana sih? Kalau ada bekas anak buah yang menghadap bekas 

Panglima, tentu sang bekas Panglima sudah tahu bahwa bekas anak 

buah itu sedang ada apa-apa. Maksudnya sedang ada masalah dengan 

soal kesejahteraan dan sebagainya, entah itu anaknya mau sekolah, 

atau sedang ada anggota keluarga yang sakit, atau apa. Memang 

hubungan kesatuan sudah putus, tapi hubungan kejiwaan kan tetap 

ada. Jadi kalau ada bekas komandan memenuhi undangan bekas anak 

buah itu biasa. Saya sendiri juga akan begitu. Itu merupakan suatu 

kehormatan. Kehormatan yang sifatnya timbal balik antara dia dan 

saya. 

Jadi hubungan antara Pak Harto dengan Untung itu jangan dilihat 

lain selain sebagai bagian dari karakter tentara pejuang. Hubungan 

antara anak buah dengan komandan itu begitu dekat. Kalau bawahan 

mengatakan “Mohon menghadap”, komandan sudah tahu, pasti 

bawahan itu sedang membutuhkan sesuatu dan biasanya diberikan. 

Itu biasa di antara tentara Angkatan ’45.

Pulau Buru

Tentang Pak Harto sendiri, Pak Harto itu kan berangkatnya dari 

seorang kopral di KNIL,31 sebelum zaman perang. Dulu, dia masuknya 

dari Gombong, Jawa Tengah. Di sana, dia mulai pelatihan prajurit. 

Di sana, dia sekolah kadernya. Di sana, latihan dasarnya. Kemudian 

dari sana, dia naik-naik terus pangkatnya sampai akhirnya menjadi 

Jenderal. 

Waktu terjadi peristiwa gerakan gerakan  30 September itu, Pak Harto 

tahu siapa yang memimpin, yakni Untung, karena disiarkan di Radio 

Republik Indonesia [ RRI]. Sebetulnya, Pak Harto juga sudah tahu 

siapa Untung itu. Kan Untung anak buahnya. Pak Harto juga tahu 

kalau Untung itu dekat dengan PKI , dengan komunis. Nah, ini yang 

jarang diketahui umum. Mengapa Soeharto bertindak? Tentang hal 

ini, ada banyak interpretasi. Itu pun macam-macam. 

Padahal sebenarnya begini. Waktu itu di Angkatan Darat Pak Harto 

kan second in command sesudah  Jendral A. Yani. Ia komandan nomor 

dua. Dia Panglima KOSTRAD. Komandan pertama itu namanya 

Jenderal. Tahun 1962 bulan Juni, Presiden Sukarno mengadakan 

reorganisasi pergerakan gerakan   Angkatan Bersenjata Indonesia. Ini informasi dari hasil 

studi lho ya? Dia mengubah sistem yang lama yakni sistem staff, seperti 

Kepala Staff Angkatan Darat, Kepala Staff Angkatan Laut, Kepala 

Staff Angkatan Udara menjadi Panglima. Yang dulu Kepala Staff itu 

sekarang menjadi Panglima. Jadi sekarang ada Panglima Angkatan 

Da rat, Panglima Angkatan Laut, Panglima Angkatan Udara, Panglima 

Kepolisian. Dengan kata lain, yang ada sekarang adalah ke-panglima￾an. Panglima-panglima angkatan ini dibawahi oleh Panglima Tertinggi, 

atau Pangti. Ini commander-in-chief-nya.

Kalau di Angkatan Darat Panglimanya itu Jendral A. Yani. Di 

bawah Panglima Angkatan Darat ( PANGAD) ada Komando Cadangan 

Strategis Angkatan Darat ( KOSTRAD). Meskipun punya komando, 

 KOSTRAD itu hanya cadangan. Tidak punya pasukan khusus. 

Pasukannya tersebar. KOSTRAD ini dipimpin PANGKOSTRAD dan 

berada di bawah PANGAD. Selain membawahi PANGKOSTRAD, 

 PANGAD juga membawahi KODAM-KODAM beserta PANGDAM￾nya masing-masing. 

 PANGKOSTRAD tidak punya pasukan. Pasukannya tersebar. 

Tersebar pada KODAM-KODAM. Untung dan Banteng Raiders itu 

pasukan KOSTRAD, atau lebih tepatnya di bawah KOSTRAD. Kan 

ada di Semarang? Misalnya Brigade Kujang. Itu di bawah KOSTRAD. 

Tapi tempatnya ya di sana, tidak di Jakarta. Di Solo juga ada brigade. 

Itu di bawah KOSTRAD. KOSTRAD sendiri tidak punya pasukan. 

Nah, kalau PANGDAM itu membawahi teritorial. Waktu itu istilahnya 

pakai A, B, C, dan sebagainya. Bukan pakai nomor. Misalnya Batalyon 

 Katamso yang di Kentungan, keraton yogya , itu batalyon teritorial. Itu 

di bawah PANGDAM. Nah, soal pemeliharaan itu urusan setempat. 

Jadi pembinaan itu di bawah KODAM, bukan oleh KOSTRAD. 

KODAM tidak boleh menggerakkan pasukan. 

Nah pemimpin tertinggi Angkatan Darat kan Yani? Kalau yang 

kedua ya Soeharto, sebagai second in command. Maka, mengapa pada 

tanggal 1 Oktober 1965 itu Soeharto bertindak? Karena dia tahu 

bahwa komandannya dibunuh. Enam perwira tinggi Angkatan Darat 

kok dibunuh. Siapa yang membunuh? Tahu-tahu Untung. Wah, 

kurang ajar Untung ini. Di sini lalu muncul jiwa korps-nya yang 

tinggi. Lalu dia meneliti siapa Untung itu. Kok Untung berkhianat? 

Lalu siapa di belakangnya? Ternyata PKI . Selain PKI siapa lagi yang 

kira-kira mendukung Untung? Ternyata Angkatan Udara. Itu ada 

hasil interogasinya, memang. Pak Harto menganalisis semuanya 

yang terjadi tanggal 1 Oktober itu. Cepat sekali. Soeharto memang 

hebat. Harus diakui itu, kecepatannya dalam menganalisis situasi. 

Siapa ini? Untung. Wah, Untung mesti PKI , begitu dia langsung 

menyimpulkan.

Bagaimana Pak Harto tahu bahwa itu Untung? Tentu saja, 

karena sudah kenal sebelumnya. Untung anak buahnya. Di mana 

basisnya? Halim [Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma]. Siapa 

di situ? Omar Dhani. Lalu dipanggillah Resimen Para Komando 

 Angkatan Darat [ RPKAD] untuk mengamankan situasi. Untuk 

merebut kembali keadaan. Itu namanya counter- coup. Jadi ada coup 

d’etat, lalu ada counter- coup untuk menggagalkannya. Lalu coup itu 

gagal. Nah sekarang siapa pelakunya? PKI . PKI kan? PKI itu unsur 

 Nasakom. Angkatan Darat lalu bertanya kepada Bung Karno, “Pak 

bagaimana PKI ini?” Bagi Angkatan Darat ini sudah jelas, “Mereka 

telah membunuh rekan-rekan saya.... Jadi singkatnya bagaimana 

Pak?!” Angkatan Darat atau Soeharto ini keukeuh minta supaya PKI 

dibubarkan. Nah, Sukarno berada dalam cobaan. 

Singkatnya saja ya? Pokoknya, Angkatan Darat itu tidak bisa 

terima bahwa Panglimanya dan kawan-kawannya dibunuh oleh PKI 

yang menggunakan Untung. Lalu mengadu pada Bung Karno: Pak 

bagaimana ini PKI , sudah jelas, dan sebagainya. Tapi tampaknya, 

 Bung Karno ragu-ragu atau apa. Tapi ini tafsiran dari saya lho ya? 

Berdasar pada apa yang saya baca mengenai dialog-dialog Sukarno 

dengan Soeharto, pada intinya Soeharto mengatakan, “Pak, bubarkan 

PKI , Pak. Nanti kalau PKI sudah dibubarkan ya kita aman, Pancasila 

aman”. Ini ada dialognya. Lalu Pak Karno ya seperti biasa, “To 

[maksudnya Soeharto], kita itu sudah punya Nasakom. Dan Nasakom 

itu sudah saya populerkan ke seluruh dunia. Kita ini punya kesatuan 

antara nasionalis, agamawan, dan komunis. Semuanya jadi satu. Lha 

kalau saya bubarkan, lalu bagaimana konsep saya? Kan saya malu, 

malu pada dunia.” Itu yang pertama. 

Yang kedua, Pak Karno mengatakan,“Kalau PKI saya bubarkan, 

pemimpin-pemimpin PKI akan melakukan gerilya politik. Kamu 

akan sulit menghadapi mereka.” Nah, ini ditangkap oleh Pak Harto, 

lalu dianalisis. Dia berpikir, “Kok Pak Karno, Pak Presiden, ini tidak 

mau benar-benar membubarkan PKI . Hanya janjiii... saja. Janji terus. 

Dia hanya delaying action.” Di mata Soeharto, pemimpin begini 

sudah tidak bisa dipercaya. Pak Harto sudah tidak percaya lagi pada 

 Pak Karno. Pokoknya wibawa Sukarno di mata Angkatan Darat sudah 

turun. Di mata Pak Harto wibawa Sukarno sudah merosot. Maka 

kritislah situasinya. Di mata Angkatan Darat, Sukarno itu sudah 

menjadi tidak adil. Dia menjadi sangat kiri. 

Kesimpulannya, kalau begitu Bung Karno ini membela PKI . Itu 

yang pertama. Yang kedua, soal gerilya politik, omongan Bung Karno itu 

dianalisis juga oleh Soeharto. Soeharto berpikir, “Daripada... daripada 

direcokin [diganggu] oleh pemimpin-pemimpin PKI , ya tangkapi saja 

itu pemimpin-pemimpin PKI , dan kader-kadernya. Kumpulkan saja di 

satu tempat.” Sehingga‘ kan lahirlah gagasan mengenai [pembuangan 

ke] Pulau Buru itu. Jadi dasarnya ya perkataan Bung Karno sendiri. 

Bagi Soeharto, daripada diganggu oleh gerilya politik, lebih baik 

ya mengambil tindakan tertentu untuk menghindarinya. Jadi kata￾kata Pak Karno itu diterima secara tersendiri oleh Soeharto dengan 

menggunakan pikirannya sendiri. Banyak yang ditangkap, tapi itu lalu 

menimbulkan problem berkaitan dengan soal memberi makanan dan 

sebagainya. Susah itu. Maka perlu dikumpulkan di satu tempat. Sekali 

lagi dari situ kemudian lahirlah pikiran untuk mengirim mereka ke 

 Pulau Buru. 

Sukarno Bisa Kecolongan

Nah, sementara itu terjadi pertarungan politik, yakni pertarungan 

politik antara Sukarno dan Soeharto. Pertarungan politik. Ya? Jadi 

kalau Anda membaca artikel singkat  B.M. Diah, dalam pertarungan politik 

ini Pak Karno kalah. Mengapa Sukarno kalah? Kata B.M. Diah, 

karena Sukarno berjuang sendirian. Dia sendiri! Benar-benar sendiri. 

Dia sendirian dalam menghadapi tekanan dari Angkatan Darat. Ke 

mana pendukung-pendukung Sukarno? Nah, sebenarnya pendukung 

 Sukarno dalam masa krisis ini adalah PKI . Tapi PKI sudah di-“operasi”, 

sudah bubar. Secara formal belum bubar, tapi sudah kocar-kacir. 

Kekuatannya sudah hancur. Baik yang di militer maupun kader-kader 

sudah hancur. Selain itu, semua pembantu Sukarno sudah diisolisasi 

dari Sukarno. Istilah militernya, knocking the props. Itu yang pertama.

Yang kedua, semua pembantu Sukarno sudah diisolisasi. 

Terhadap Sukarno, pihak Angkatan Darat telah melakukan apa yang 

sering disebut sebagai “knocking the props”, menghancurkan tiang￾tiang penyangganya. Bres! Bres! Bres!... Dihancurkanlah tiang-tiang 

penyangganya, dan Sukarno tinggal sendirian. Tiang penyangga dia 

itu kan para pendukungnya, terutama massa. Begitu ada yang knocking 

the props, dok-dok-dok, hancurlah dia. 

Yang ketiga, Soeharto berhasil meminiaturisasi, mengerdilkan, 

menjadikan miniatur, seluruh organisasi pergerakan gerakan   buatan Sukarno. Bukan 

hanya yang buatan Sukarno saja, melainkan semua organisasi pergerakan gerakan   yang 

mendukungnya. Kalau “props” itu kan orangnya. Ini organisasi pergerakan gerakan  nya. 

organisasi pergerakan gerakan  -organisasi pergerakan gerakan   itu diminiaturkan.

Misalnya Komando Operasi Tertinggi [ KOTI]. Sebagai kepala 

pemerintahan, jabatan Sukarno adalah presiden. Tetapi sebagai 

Panglima KOTI dia adalah Panglima Tertinggi [Pangti]. Sebagai 

Panglima KOTI, kekuasaan Sukarno luar biasa. Tapi Pak Harto 

bisa meminiaturisasinya. Waktu itu kan lagi ramai-ramainya operasi 

“ Ganyang Malaysia”. Pak Harto lantas mengganti KOTI menjadi 

Komando Ganyang Malaysia [KOGAM]. Pak Karno tidak lagi 

menjadi Pangti KOTI melainkan Pangti KOGAM saja.

Lalu mengingat bahwa pasca- gerakan gerakan  30 September, Soeharto 

diperintahkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban maka ia 

membentuk sebuah komando yang namanya KOPKAMTIB, yakni 

Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Sementara 

Soeharto membuat KOTI semakin kecil perannya, ia membuat 

 KOPKAMTIB makin berkembang perannya. KOTI dimi niaturisasi, 

tapi KOPKAMTIB dibuat besar. Besaaarrr... sekali. Padahal 

 KOPKAMTIB itu cuma “anak”-nya KOTI. Sukarno tidak sadar kalau 

ia sedang digembosi. Wessss..! Lalu Sukarno tidak bisa apa-apa lagi. Dia 

hanya boleh “mengganyang Malaysia” saja. Mungkin saja, ia masih 

merupakan Pangti, tapi de facto kekuasaan ada pada Soeharto. Begitu 

 KOTI bubar, Sukarno tidak punya kekuasaan apa-apa. Soeharto 

berhasil meminiaturisasi kekuasaan Sukarno.

 KOPKAMTIB itu dipakai  oleh Soeharto untuk pertama-tama 

membasmi PKI , tapi sekaligus untuk meminiaturisasi Sukarno. Dan 

 Sukarno tidak mampu melawan kekuatan Angkatan Darat yang sangat 

terorganisasi pergerakan gerakan  . Sukarno juga tidak mampu berbuat banyak saat  ada 

demonstrasi-demonstrasi mahasiswa. Pada satu sisi mahasiswa itu ada 

unsur spontannya, tetapi pada sisi lain juga merupakan bagian dari 

operasi untuk meminiaturisasi Bung Karno. Mahasiswa adalah bagian 

dari operasi sosial-politik [sospol].

Dalam menghadapi lawannya, tentara revolusi itu kan

menggunakan dua “senjata” yakni senjata teknologi dan senjata sosial. 

Senjata teknologi itu dipakai  saat  menghadapi lawan yang 

bersenjata, sedang senjata sosial itu dipakai  untuk menggunakan 

lawan yang non-kombatan. Bentuknya bisa macam-macam: bisa teka￾nan, bisa fi tnah, bisa yang lain. Demonstrasi-demonstrasi mahasiswa 

adalah bagian dari “senjata sosial” untuk melawan non-kombatan 

itu.

Dan ternyata, Sukarno tidak mampu menghadapinya. Dalam 

pertarungan itu, ia terus kalah. Dan puncak dari kekalahan dalam 

pertarungan itu adalah munculnya Surat Perintah 11 Maret [1966] 

atau Supersemar. Orang boleh tertawa, tapi adanya Supersemar itu 

menunjukkan bahwa Sukarno bisa kecolongan. Supersemar berarti 

“skaak-mat” untuk Soekarno. Yah, ini tafsiran saya setidaknya. Tapi 

tafsiran ini berdasarkan analisis.

Sudah Habis Kekuasaannya

Yang jelas Sukarno sudah tidak bisa apa-apa lagi. Mau apa Sukarno?! 

Teriak, dia sudah tidak bisa lagi. “Props”-nya sudah berjatuhan. Tak ada 

lagi pendukungnya. Massa pendukung dia sudah diisolasi. Sementara 

itu organisasi pergerakan gerakan  -organisasi pergerakan gerakan   pendukungnya telah diminiaturisasi. Ya, 

kan?

Sementara itu Angkatan Darat begitu terorganisasi pergerakan gerakan  . Kompak. 

 Angkatan Darat itu kompak, kecuali yang berpihak ke PKI . Tapi 

mereka yang memihak PKI segera diserbu dengan kekuatan militer 

penuh. Apalagi sesudah  Bung Karno menyatakan bahwa revolusi sering 

memakan anak-anaknya sendiri. Tapi ternyata revolusi tidak hanya 

memakan anak-anaknya, melainkan juga “Bapak”-nya. Buktinya ya

 Supersemar itu.

Tentang Supersemar memang ada berbagai versi. Tapi macam￾macam versi itu hanya bohong saja. Sudah jelas Sukarno itu kalah, 

sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Semua kekuasaannya sudah 

digembosi. Sudah hancur. Ia bahkan sempat bertanya kepada 

Soeharto,“Aku iki arep kok kapakake?” [Saya ini sebenarnya mau kamu 

apakan?]. Sukarno sudah hancur. Pak Harto itu tetap orang Jawa ya? 

Ditanya begitu bahasanya wah, tetap halus, tetap bagus.

Dalam penyusunan naskah Supersemar itu tidak ada rekayasa. 

Waktu itu Pak Harto sakit. Apakah itu sakit politik atau bukan, 

saya tidak tahu. Tapi yang jelas mereka yang datang ke Istana Bogor 

itu adalah orang-orang yang setia pada Pak Karno. Mereka adalah 

pencinta Bung Karno sejati. Basuki Rachmat misalnya. Dia itu mantan 

Sekretaris Bung Karno sebagai Panglima PEPERTI, Penguasa Perang 

Tertinggi. M. Jusuf juga Sukarnois. Amir Machmud itu kalau melayani 

 Bung Karno ya total. Ia melayani segalanya. Umar Wirahadikusumah 

apalagi. Kalau di kalangan tentara, ia bahkan dikenal sebagai “antek

 Bung Karno”. Apalagi Sabur. Sabur itu ajudan Bung Karno sendiri. 

Ia adalah Komandan Cakrabirawa, Pasukan Pengawal Pribadi Bung 

Karno sebagai Presiden. Wakilnya Maulwi Saelan. Panggabean tidak 

ikut ke Istana Bogor. Ini bisa dicek di Log Book Istana.

 Soal naskah Supersemar, menurut saya draft pertamanya itu 

tulisan tangan yang didiktekan oleh Bung Karno ke Sabur, baru 

kemudian diketik. Kalau naskah Proklamasi kan yang menulis Bung 

Karno. Kalau naskah Supersemar itu yang menulis pertama adalah 

Sabur. Baru kemudian diketik.

Pokoknya dengan Supersemar itu Pak Karno sudah habis 

kekuasaannya. Sudah skaak mat [tak ada jalan keluar]. Dia sudah 

mengalami stalemate [jalan buntu]. Kalau menurut saya begitu. Saya 

ini tidak ada kepentingan untuk membela Sukarno atau Soeharto. 

Menurut saya dalam penyusunan Supersemar itu tidak ada yang 

berkhianat. Bagaimana mungkin? Wong menulisnya saja bertiga kok. 

Jadi kalau mereka berkhianat pada Sukarno itu impossible. Apalagi itu 

tentara. Tentara itu melihat komandan di atasnya saja takut. Jaraknya 

seperti bumi-langit. Cintanya tentara-tentara itu pada Sukarno itu luar 

biasa. Tidak ada yang berani menggantikan Sukarno. Apalagi Sukarno 

itu Presiden seumur hidup ‘kan?

Melahirkan Balasan

Nah, tetapi saat  Sukarno mulai dianggap tidak adil, ya tidak ada cara 

lain. Bung Karno itu pemimpin, tetapi tidak bisa dipercaya. Angkatan 

Darat merasa begitu. Ini kesimpulan saya. Ya, Sukarno harus diganti. 

Tetapi bagaimana mengganti Sukarno itu kan susah. Siapa berani 

mengganti Sukarno? Sekali lagi, ia itu Presiden seumur hidup. Dan 

itu sah. Dan itu merupakan keputusan MPRS. Tapi Pak Harto kan 

pinter. Dia panggil MPRS. Dia panggil sisa-sisa anggota MPRS pasca￾pembersihan.

Kalau ingin menjatuhkan Sukarno melalui kudeta, tidak akan 

bisa. Rakyat tidak akan terima. Maka Pak Harto panggil MPRS. Dia 

bilang, tolong ini. Lalu Sukarno dipanggil ke MPR. Dia lalu pidato 

macam-macam. Antara lain ya pidato Nawaksara itu. Pokoknya untuk 

kepentingan sejarah, ia mengatakan ada orang yang tidak baik, ada 

pemimpin PKI yang keblinger [tersesat], dan sebagainya.

Lalu ada interpretasi macam-macam. Tapi pertanyaan adalah 

apakah Soekarno telah melaksanakan pembubaran PKI . Kalau sudah, 

mengapa tidak melapor. Dari sini lalu timbul pandangan macam￾macam. Ada orang seperti Asvi [Dr. Asvi Warman Adam] yang 

mengatakan ini kudeta merangkak, lalu ada John Roosa [Dr. John 

Roosa, penulis artikel singkat  Dalih Pembunuhan Massal, ed.] yang mengatakan 

lain lagi, dan sebagainya. Yang jelas Pak Harto mengatakan pada 

MPR, “Ini masalahnya. Terserah mau diapakan”. Kalau MPR mau 

“menyodok” sendiri Sukarno ya terserah.

Nah, dalam kaitan dengan ini, ada satu Angkatan dalam militer 

yang dianggap terlibat gerakan gerakan  30 September, yakni Angkatan Udara. 

Kalau menurut kajian saya tentang pertanyaan apakah Omar Dhani 

itu PKI , hal itu tidak pernah terbukti. Dalam bahasa Jawanya bisa 

ditanyakan “Ketemu pirang perkara kok Omar Dhani terlibat PKI ?” 

Artinya, mana mungkin Omar Dhani terlibat? Sebab latar belakang 

 Omar Dhani itu lain. Dia bangsawan. Kalau tak salah keturunan 

Raden Mas kan? Iya, Raden Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, dia 

itu hidupnya kan borjuis, bukan proletar. Apalagi dia ganteng sekali 

orangnya. Julukannya “Gatotkaca”. Kalau secara ilmu Komunis, apa 

mungkin orang seperti dia itu bisa masuk PKI ? Orang mau masuk 

PKI itu “diurut”, dicari dia itu keturunan siapa, jasanya apa, dan 

sebagainya. Harus keturunan proletar. Padahal Omar Dhani kan

keturunan bangsawan, keturunan feodal. Jadi tidak bisa masuk PKI . 

Dengan kata lain, impossible.

Pertanyaannya, mengapa kok sampai ada tuduhan dia terlibat 

PKI ? Karena dia itu Sukarnois. Dia itu Sukarnois “tanpa reserve” 

menurut istilah waktu itu. Sukarno sendiri juga merasa cocok dengan 

 Omar Dhani. Dalam beberapa tahun, dia cepat sekali naik pangkat. 

Dia sendiri yang mengatakan pada saya. Saya kenal dengan Omar 

Dhani.

Dia Sukarnois sejati. Dia itu orangnya sensitif. Bagi dia, siapa pun 

yang mengganggu Sukarno akan dia lawan. Sukarno akan dia bela 

sampai titik darah penghabisan. Mungkin dia mendapat informasi 

atau dibisiki bahwa akan ada gerakan gerakan  yang dapat membahayakan 

keselamatan Pemimpin Besar Revolusi. Maka dia langsung masuk. 

Tapi dia lupa bahwa dia itu Panglima dari sebuah Angkatan yang 

kekuatannya sangat besar! Dan mungkin terbesar di Asia Tenggara. 

Nah, oleh karena itu saya berkesimpulan bahwa sebenarnya Omar 

Dhani ini tidak tahu politik, tapi ikut main politik. Dia itu tentara 

yang dipermainkan oleh politik. Dipermainkan. Bukan membiarkan 

diri, tapi dipermainkan. Dia itu bukan orang politik. Dia itu tentara. 

Dia tidak tahu politik. Tapi lalu dia mendukung gerakan gerakan  30 

September dan mengeluarkan surat perintah harian segala. Bagi dia 

pokoknya Sukarno. Sukarno. Dia tidak tahu bahwa Sukarno sudah 

dijadikan “anak catur” oleh PKI . Tema dari gerakan gerakan  30 September itu 

“menyelamatkan Sukarno” kan? Sebaliknya Soeharto dituduh kontra￾revolusi dan akan membunuh Sukarno. Tapi kenyataannya Bung 

Karno selamat ‘kan?

Lalu ada Supersemar itu tadi. Sejak itu Pak Harto mengambil 

berbagai tindakan politis, seperti membentuk presidium, dan 

sebagainya, dan Sukarno diam saja. Dia sudah tidak bisa berbuat 

apa-apa lagi. Dia masih pidato soal “Jasmerah” [Jangan sekali-sekali 

meninggalkan sejarah], tapi gemanya juga sudah tidak ada. Lha

siapa lagi “bala” atau pendukung dia? Sudah tidak ada. Kalau pun 

ada, mereka ini sudah tidak akan berani menuntut Pak Harto. Kan

semua tentara yang mendukung dia dan PKI sudah dihancurkan? 

Para pemimpin PKI sudah tidak tentrem [tidak tenteram]. Mereka 

dikejar di mana-mana. Yang bergerak gerak  cuma Sudisman yang dikenal 

dengan kritik-otokritik-nya itu. Yang dia kritik kepemimpinan Aidit. 

Menurutnya, Aidit sudah jadi diktator. Tidak demokratik lagi seperti 

sebelumnya. Tradisi kritik-otokritik sudah dihilangkan. Sudisman 

sangat mengkritik Aidit yang menurutnya berusaha menyamakan 

masyarakat Indonesia dengan masyarakat China. Konsep-konsep 

Partai Komunis China [ PKC] mau diterapkan di Indonesia begitu 

saja. Konsep-konsep pemikiran dan perjuangan Partai Komunis China 

Tiongkok mau dipakai begitu saja. Pandangan-pandangan Aidit 

persis sama dengan pandangan-pandangan Mao Tze-tung. Sekadar 

“fotokopian”-nya saja.

 Sudisman memberi contoh, misalnya Aidit ingin menerapkan 

gagasan tentang tuan tanah yang jahat. Lha di sini kan tidak ada 

tuan tanah? Ada kyai, tetapi Aidit melupakan kepemimpinan sosial 

para kyai. Tapi oleh Aidit mereka dituduh begitu saja sebagai tuan 

tanah. Padahal ‘kan berbeda. Nah, tapi lalu diadakan gerakan gerakan  Aksi 

Sepihak dan sebagainya. Nah, tindakan-tindakan seperti ini nantinya 

melahirkan balasan yang juga luar biasa besarnya, yang luar biasa 

ngerinya. 

Menjadi Gila

Pandangan saya pribadi tentang tragedi nasional [1965] itu, yah, itu 

rumit ya? Yang jelas kalau tragedi itu dibebankan pada tentara saja ya

itu tidak bisa. Itu ‘kan melibatkan massa. Saya juga anu ya... sebab 

itu ‘kan akibat saja. Yakni akibat dari perbuatan PKI . Pada masa yang 

disebutnya sebagai “progresif revolusioner” PKI telah menyakiti hati, 

menyakiti lawan-lawannya. Misalnya ya menyamakan masyarakat kita 

dengan masyarakat China itu tadi. Kelihatannya masyarakat kita setuju 

dan tidak mengadakan counter-offensive. Tapi begitu gagal gerakan gerakan nya, 

ya rakyat yang dulu dikatakan kontra-revolusi ya bertindak...

Tapi ya sudahlah, ini merupakan sejarah bangsa kita yang memang 

mengerikan.... ya patut disesalkan. Namun demikian, semuanya 

sudah terjadi. Apakah kekerasan yang terjadi itu kekerasan antara 

kaum feodal dengan proletar, ya tidak. Yang terjadi kan proletar lawan 

proletar, petani lawan petani. Gimana sih? Apalagi saat PKI sudah 

kalah itu ya, tidak ada jalan lain kecuali ....[kalimat tidak diteruskan, 

ed.]. Ya sudah... [kalimat tidak jelas, ed.]. Itu konfl ik yang... saya tidak 

bisa membayangkan. Bahkan jauh sesudah  peristiwa itu saya juga tetap 

merasakannya.

Waktu peristiwa itu terjadi saya berada di Jakarta. Saya sudah 

menjadi pegawai di Jakarta. Tapi saya tahu tentang apa yang terjadi 

di daerah-daerah. Misalnya yang dialami oleh Ibu saya di Malang, 

 Jawa Timur. Ibu saya itu kan rumahnya besar. Dia bekerja sebagai 

seorang tengkulak. Dia membeli bahan-bahan makanan rakyat untuk 

kemudian dijual kembali. Misalnya jagung. Di depan rumah ada latar,

atau halaman depan, yang dipakai  untuk menjemur bahan-bahan 

makanan itu. Di situ juga ada gudang yang besar, tempat menyimpan 

barang-barang hasil kulakan itu tadi.

Nah, waktu terjadi Peristiwa G30S, gudang itu diminta oleh 

tentara untuk menampung para tawanan. Ada tawanan laki-laki, 

ada tawanan perempuan lesbian . Tak tahu maksudnya, apakah mereka ini 

diamankan atau ditawan atau bagaimana. Ibu saya gemetar. Ibu saya 

juga tidak berani keluar. Yang ditawan banyak sekali, tapi WC-nya 

cuma satu. 

Orang-orang yang ada di situ itu di-“bon” oleh orang lain. 

Tentaranya itu hanya sedikit. Koramil32 itu anggotanya berapa sih? 

Menurut Ibu saya banyak yang di-bon. Artinya, mereka dibawa pergi 

dan biasanya tidak kembali. Ada yang teriak-teriak, ada yang ini atau 

itu. Maklum di antara para tawanan itu ‘kan banyak yang perempuan lesbian . 

Ada yang ditangkap di rumahnya, ada yang ditangkap di tempat￾tempat lain. Mengerikan. 

Ada orang yang pekerjaannya hanya pengemudi cikar atau gerobak 

untuk mengangkut barang-barang juga ditangkap. Alasannya hanya 

karena boss-nya itu PKI dan dia itu kulinya. Maka dia ditangkap. Ada 

juga yang sebenarnya santri, tetapi juga “hilang” tak tahu ke mana. 

Padahal dia ini rajin pergi ke masjid. Kan dulu di kampung saya kalau 

orang mau apa-apa perginya ke masjid, termasuk mandi, shalat dan 

sebagainya. Nah orang ini sebenarnya rajin ke masjid. Tapi karena 

boss-nya PKI maka dia ditangkap. Ada yang perempuan lesbian , ada yang 

laki-laki, wah... pokoknya sedih saya kalau bicara soal itu. Tidak enak. 

Ya itu yang... Ya itu saya kira alasan saja pada... yah, betapa ganasnya 

pada waktu dicanangkan politik yang progresif revolusioner itu. 

Tapi ini semua pandangan saya sekarang, sesudah  kita punya 

kesempatan untuk merenung dan sebagainya. Sekaligus ini merupakan 

renungan saya sebagai orang yang sudah tua, yang ilmunya sudah 

jauh lebih mendalam daripada orang-orang yang lebih muda seperti 

Anda ini. Saya kan sudah pernah muda, tapi orang-orang muda itu 

kan belum pernah tua, haha... Pokoknya situasi pada saat itu amat 

mengerikan. Sungguh. Saya sering merenung-renungkan dan bertanya, 

apakah begini ini perjalanan bangsa Indonesia? Apa dan bagaimanakah 

seharusnya seorang pemimpin itu dengan segala tanggung jawabnya 

yang berat?

Di Jawa Timur suasananya mengerikan sekali. Sampai-sampai 

saat  Onghokham33 datang ke Jawa Timur dan melihat mayat-mayat 

di Sungai Brantas. Ia menjadi gendheng, menjadi gila, karena stress. 

Tidak tahan. Ia berteriak-teriak: “Hidup PKI ! Hidup PKI !” Akibatnya 

dia ditangkap lalu ditahan. Ia baru dilepas saat  ada campur tangan 

dari Pak Nugroho Notosusanto.34

Politik Itu Penting

Ada beberapa pelajaran yang bisa kita tarik. Pertama, untuk para 

pemimpin dan partai-partai politik. Hendaknya para pemimpin dan 

partai politik itu kalau berpolitik jangan membawa-bawa tentara. 

Jangan bawa-bawa tentara untuk mencapai kekuasaan. Untuk 

mencapai kekuasaan janganlah memakai kekerasan. Ini renungan saya 

sebagai orang militer.

Kedua, untuk pihak militer, kalau tidak tahu politik janganlah 

ikut-ikut berpolitik. Bisa fatal akibatnya bagi bangsa ini. Cukuplah 

sampai Generasi Tentara Revolusi atau Generasi ’45 saja yang begitu. 

Cukup di situ saja. Cukup. 

Kalau jadi tentara ya jadilah tentara, jangan ikut main politik. 

Letkol Untung itu kan tentara. Tapi dia mau ikut main politik. 

Janganlah tentara ikut main politik seperti orang-orang yang memang 

dididik untuk berpolitik. Baik yang intervensi ke luar maupun ke dalam 

sendiri menginginkan kekuasaan politik. Kalau menggunakan istilah 

sekarang, perlu adanya netralitas TNI. Intervensi politik bisa sangat 

merugikan bangsa. Bahaya bagi negara. Soal Dwifungsi ABRI, cukup 

pada Generasi ’45 saja-lah. Cukup. Plek. Selesai. Dengan kepergian 

Soeharto, cukuplah keterlibatan politik itu. Soeharto kan termasuk 

Generasi ’45? Cukup. Biarlah Generasi Tentara Revolusi yang begitu. 

Cukup. Saya kan netral to? Dalam istilah sekarang netral itu berarti 

kembali ke profesi. Jadi tidak usah terlibat politik. Sebaliknya partai 

politik ya jangan menarik tentara untuk ikut intervensi. 

Bahayanya adalah bahwa orang lalu ingin memiliki segalanya. 

Hayo, Anda punya apa? Intelijen punya, senjata punya, personil punya, 

dan sebagainya. Maka disentuh sedikit saja bisa langsung bereaksi. 

Kalau orang mau gepuk-gepukan [saling menyerang] di Parlemen 

atau di mana saja biarlah, tapi jangan ada intervensi militer. Cukup 

Generasi Tentara Revolusi saja yang intervensi di bidang politik. Lalu 

tutup artikel singkat , dan biarlah itu menjadi bagian dari sejarah kita. Tapi 

mereka ya jangan disalahkan-lah. Anggap saja, itulah Indonesia, itulah 

sejarah kita.

Kalau para sejarawan ingin berkomentar ini atau itu, ya

terserahlah. Tapi yang jelas itulah sejarah kita. Politik itu penting. 

Tentara juga penting, tapi tentara yang profesional. Jangan sebaliknya, 

di mana tentara ikut mengurusi politik. Ya memang, istilah PKI dulu 

adalah “Politik adalah panglima”. Jadi tentara juga boleh berpolitik 

dan menjadi objek politik. Nah, ini ditiru begitu saja oleh Pak Karno 

lalu kemudian Pak Harto. Pak Harto juga menjadikan politik sebagai 

panglima, sehingga tentara juga ikut berpolitik. Tapi sekarang ini 

biarlah semua itu ditutup dengan lengser dan meninggalnya Pak 

Harto. Jadi, tamat dan selesailah Generasi Tentara Revolusi. Lalu 

kader-kadernya Dwifungsi bagaimana? Ya kalau masih dibutuhkan ya 

boleh-boleh saja, tapi sebenarnya itu sudah selesai. Sebab Dwifungsi 

itu merupakan produk dari Generasi Tentara Revolusi.

PENUTUR dari narasi kita berikut ini lahir pada tanggal 26 Desember 

1937. Nama tidak resminya adalah Suherjanto, ayah dari enam orang 

anak, semuanya laki-laki dan sudah menikah. Ia berasal dari Kotagede, 

 keraton yogya . Pendidikan terakhirnya Akademi Seni Rupa. saat  Tragedi 

‘65 mulai berlangsung anak pertamanya baru saja lahir dan berusia tiga 

bulan. Sebagai anggota Muhammadiyah, waktu itu ia bekerja di bagian 

Pusat Kesehatan Umat (PKU), sebuah pusat pelayanan kesehatan milik 

 Muhammadiyah.

Keluarganya aktif dalam gerakan gerakan  Muhammadiyah, dan sejak 

kecil ia sudah menjadi anggota Hizbullah. Menurut penuturannya, 

pada tahun 1965 ia tidak terlalu aktif dalam gerakan gerakan -gerakan gerakan  untuk 

menanggapi gejolak politik waktu itu, karena anak pertamanya baru saja 

lahir, sebagaimana tadi disebutkan.

Dalam pengamatannya, sebelum tahun 1965 memang sering 

terjadi “gesekan” antara orang-orang Muhammadiyah dan orang￾orang dari Partai Komunis Indonesia, terutama di kalangan mudanya. 

Mereka biasanya tergabung dalam organisasi pergerakan gerakan   Pemuda Rakyat dan 

 Pemuda Muhammadiyah. saat  melangsungkan acara perayaan￾perayaan tertentu yang besar, biasanya terjadi semacam persaingan 

antara kedua kelompok. Namun demikian, menurutnya, “gesekan” itu 

tidak mengandung unsur kekerasan. “Aktivitas yang dimaksudkan untuk 

mengganggu itu biasanya tidak agresif. Tidak ada aksi penyerangan 

atau apa.” Begitu kata Suherjanto. Ia lalu menambahkan,“Sekali lagi, 

meskipun secara psikologis ada persaingan antara kelompok Pemuda 

Rakyat dan kelompok Pemuda Muhammadiyah, tetapi tidak pernah 

terjadi bentrokan fi sik atau tindakan kekerasan.”

saat  Peristiwa 1 Oktober 1965 terjadi, ia mendengar berita 

tentang peristiwa itu dari radio, tetapi menurut dia beritanya simpang￾siur. Sebagaimana dia tuturkan di bawah, semula diberitakan bahwa 

telah terjadi kudeta, dan yang melakukannya adalah Dewan Jenderal. 

Tetapi kemudian ada berita lain yang mengatakan bahwa pelakunya 

adalah Letnan Kolonel Untung. Yang jelas berita-berita berikutnya 

mengatakan bahwa Partai Komunis Indonesia sedang mau mengganti 

pemerintahan dan oleh karena itu masyarakat harus waspada. sesudah  

itu beredar pula berita bahwa di Kotagede telah ditemukan dokumen 

yang berisi daftar tokoh-tokoh yang akan dibunuh oleh orang-orang dari 

Partai Komunis Indonesia. Yang terjadi kemudian, menurut Suherjanto, 

adalah banyak tokoh Partai Komunis Indonesia dan gerakan gerakan  Wanita 

Indonesia ditangkap dan selanjutnya dibuang ke Pulau Buru.

 Suherjanto tidak banyak memberikan ulasan mengenai Tragedi 

’65 itu sendiri. Ia hanya berpesan, sebaiknya kalau seseorang ingin 

mengikuti suatu organisasi pergerakan gerakan   hendaknya orang itu benar-benar memahami 

betul apa yang akan ia ikuti itu. Jangan hanya sekadar ikut trend saja, 

ujarnya. Ia katakan,“Kalau mau mengikuti Islam ya harus jelas Islam 

yang bagaimana. Kan ternyata Islam juga ada bermacam-macam. Kan 

ada yang alirannya aliran keras, yang langkah-langkah dan tindakannya 

seringkali justru tidak sesuai dengan petunjuk Islam yang damai, yang

lembut, yang ramah, dan yang penuh kasih sayang. Nah, kalau saya mau 

mengikuti paham tertentu ya harus paham betul mengenai paham itu.”

 Ia menambahkan bahwa orang-orang dari kelompok Partai Komunis 

Indonesia yang pada tahun 1965 masih dalam kandungan, baru lahir, 

masih kecil, atau tidak tahu-menahu tentang apa yang terjadi waktu itu 

jangan sampai dikurangi hak-haknya. Di lain pihak, ia tidak keberatan 

jika orang-orang yang waktu itu sudah remaja muda  atau dewasa sekarang ini 

Kartu Tanda Pengenal (KTP) mereka dibubuhi tanda “ ET” yang berarti 

Eks Tahanan Politik. “Semua itu masih dalam rangka mewaspadai 

jangan sampai timbul lagi peristiwa serupa untuk yang kedua kalinya”, 

kata Suherjanto. 

Narasi Suherjanto berikut adalah pengolahan kembali atas hasil 

wawancara yang dilakukan Mohammad Subkhi Ridho, orang muda 

aktivis muhamadiyah