ilmu ushul fiqh 4 ~ bodohx.blogspot.com

saan

meminum minuman keras dalam acara-acara hajatan, praktik-

praktik ribawi-rentenir di kalangan pedagang lemah untuk

memperoleh modal, memperoleh kekayaan dengan cara berjudi

togel, dan lain sebagainya.

berdasar penjelasan di atas, maka dapat diketahui

mengenai kehujjahan ’urf , di mana para ulama berpendapat bahwa

‘urf yang shahih saja yang dapat dijadikan dasar pertimbangan

mujtahid maupun para hakim untuk menetapkan hukum atau

keputusan. Ulama Malikiyah banyak menetapkan hukum

berdasar perbuatan-perbautan penduduk Madinah. Berarti

menganggap apa yang ada dalam warga dapat dijadikan

sumber hukum dengan ketentuan tidak bertentangan dengan

syarak.

Imam al-Syafi’i terkenal dengan qa ul q adim dan q aul jadidnya,

karena melihat pratik yang belaku pada warga Bag hdad dan

M esir yang berlainan. Sedangkan ‘ urf fasid tidak dapat diterima , hal

itu jelas karena bertentangan dengan nash maupun ketentuan

umum nash.

4. Mas hlahah Mursalah

Mash lahah mursalah terdiri dari dua kata yaitu mashlahat dan

mursalah. Pengertian m ashlahah secara etimologi yaitu usaha

mengambil manfaat dan menghilangkan mafsadat/madharat . Dari

sini dapat dipahami, bahwa mashlahah mamiliki dua terma yaitu

adanya manfaat (يباجإ) dan menjauhkan madharat (يبلس). Terkadang

mashlahah ini ditinjau dari aspek ijab - nya sajadan menjadi qorinah

menghilangkan mafsadat.

Sebagai contoh yaitu bentuk perdagangan dengan cara indent

atau pesan sebelumnya, model pembayaran mahar dengan cara

kontan atau terhutang, kebiasaan pemberian hadiah oleh

mempelai pria kepada mempelai wanita di luar mahar, dan lain

sebagainya.

b. ‘urf fasid ; yaitu adat kebiasaan orang-orang yang bertentangan

dengan ketentuan syarak. Sebagai contoh ialah kebiasaan

meminum minuman keras dalam acara-acara hajatan, praktik-

praktik ribawi-rentenir di kalangan pedagang lemah untuk

memperoleh modal, memperoleh kekayaan dengan cara berjudi

togel, dan lain sebagainya.

berdasar penjelasan di atas, maka dapat diketahui

mengenai kehujjahan ’urf , di mana para ulama berpendapat bahwa

‘urf yang shahih saja yang dapat dijadikan dasar pertimbangan

mujtahid maupun para hakim untuk menetapkan hukum atau

keputusan. Ulama Malikiyah banyak menetapkan hukum

berdasar perbuatan-perbautan penduduk Madinah. Berarti

menganggap apa yang ada dalam warga dapat dijadikan

sumber hukum dengan ketentuan tidak bertentangan dengan

syarak.

Imam al-Syafi’i terkenal dengan qa ul q adim dan q aul jadidnya,

karena melihat pratik yang belaku pada warga Bag hdad dan

M esir yang berlainan. Sedangkan ‘ urf fasid tidak dapat diterima , hal

itu jelas karena bertentangan dengan nash maupun ketentuan

umum nash.

4. Mas hlahah Mursalah

Mash lahah mursalah terdiri dari dua kata yaitu mashlahat dan

mursalah. Pengertian m ashlahah secara etimologi yaitu usaha

mengambil manfaat dan menghilangkan mafsadat/madharat . Dari

sini dapat dipahami, bahwa mashlahah mamiliki dua terma yaitu

adanya manfaat (يباجإ) dan menjauhkan madharat (يبلس). Terkadang

mashlahah ini ditinjau dari aspek ijab - nya sajadan menjadi qorinah

menghilangkan mafsadat.

Seperti pendapat fuqaha bahwasanya “ menghilangkan

mafsadat didahulukan dalam menegakan maslahat” . 143

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa mashlahah

merupakan inti dari setiap syari’at yang diturunkan oleh Allah swt.

kepada manusia untuk menjaga maksud syari’at ( maqashid al-

syari’ah ). Adapun pengertian mursalah dipahami sebagai sesuatu

yang mutlak ديقم ريغ yaitu mashlahah yang secara khusus tidak

dijabarkan oleh nash atau tidak ada perintah maupun larangan.

Dengan tidak adanya qorinah ini , maka mashlahah bisa

menjadi acuan dalam menentukan suatu hukum.

Syarat-syarat mashalih al- mursalah menurut Imam al-

Syathibi ada 3 (tiga) yaitu :

a. Rasional. Ketika mashalihul mursalah dihadapkan dengan akal,

maka akalpun bisa menerimanya. Dengan syarat ini perkara-

perkara prinsip (ibadah) tidak masuk kepada mashlaha h

mursalah;

b. Sejalan atau sinergi dengan maqhasid syari’ah ;

c. Menjaga prinsip dasar ( dharuri) untuk menghilangkan adanya

kesulitan (raf’ul haraj ).

Mengenai kehujahan mashalih al - mursalah, mayoritas ulama

berpendapat, bahwasannya mashlahah mursalah yaitu hujjah

syar’iyyah yang dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum,

dan bahwasannya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash

atau ijmak atau qiyas, ataupun isthisan, disayriatkan kepadanya

hukum yang dikehendaki oleh kemaslahatan umum. Pembentukan

hukum atas dasar kemaslahatan ini tidak boleh ditangguhkan sampai

ada bukti pengakuan dari syarak”. 145

Akan tetapi ada juga ulama yang menolak mengenai kehujahan

mashlahah mursalah di antaranya yaitu ulama Zhahiriyah, Syiah,

Syafi’iyah dan Ibnu Hajib dari kalangan Malikiyah. dan mereka

berpendapat bahwa mashlahah mursalah tidak memiliki bukti syar’i

yang membuktikan terhadap pengakuan syarak terhadapnya

maupun pembatalannya, dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan

sebagai dasar pembentukan hukum.

Adapun terhadap kehujahan mashlahah al - mursalah , pada

prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu alasan

dalam menetapkan hukum syarak, sekalipun dalam penerapan dan

penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat. Ulama

Hanafiyyah mengatakan bahwa untuk menjadikan mashlahah al -

mursalah sebagai dalil disyaratkan mashlahah ini berpengaruh

pada hukum. Artinya, ada ayat, hadis atau ijmak yang menunjukkan

bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan

‘illat (motif hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat

yang menjadi motivasi hukum terse but dipergunakan oleh nash

sebagai motif suatu hukum. Ulama Malikiyah dan Hanabilah

menerima mashlahah mursalah sebagi dalil dalam menetapkan

hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling

banyak dan luas menerapkannya.

5. Syar’u Man Qablana

S yar’u man qablana yaitu syariat yang dibawa para Rasul

terdahulu, sebelum diutus nabi Muhammad saw. yang menjadi

petunjuk bagi kaumnya, seperti syariat nabi Ibrahim AS, syariat nabi

Musa AS , syariat nabi Daud AS, syariat nabi Isa AS dan lain

sebaginya. P ada syariat yang diperuntukkan oleh Allah swt. bagi

umat-umat terdahulu, mempunyai asas yang sama dengan syariat

yang diperuntukkan bagi umat Muhammad saw. sebagaimana

dinyatakan pada firman Allah Swt. :

خًكُٞٗ ِٚ ِر ٠َّط َٝ خ َٓ ِٖ ٣ ِّذُح َٖ ِٓ ْْ ٌُ َُ َعَشَش َْ ٤ِٛ حَشِْرا ِٚ ِر َخ٘٤ْ َّط َٝ خ َٓ َٝ َي٤َُِْا َخ٘٤َْك ْٝ َأ ١ِزَُّح َٝ

/ ٟسٞشُح] ِٚ ٤ِك حُٞه ََّشَلَظطَلَ َٝ َٖ ٣ ِّذُح حٞ ُٔ ٤َِهأ ْٕ َأ ٠َغ٤ِػ َٝ ٠َعُٞٓ َٝ13[

berpendapat bahwa mashlahah mursalah tidak memiliki bukti syar’i

yang membuktikan terhadap pengakuan syarak terhadapnya

maupun pembatalannya, dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan

sebagai dasar pembentukan hukum.

Adapun terhadap kehujahan mashlahah al - mursalah , pada

prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu alasan

dalam menetapkan hukum syarak, sekalipun dalam penerapan dan

penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat. Ulama

Hanafiyyah mengatakan bahwa untuk menjadikan mashlahah al -

mursalah sebagai dalil disyaratkan mashlahah ini berpengaruh

pada hukum. Artinya, ada ayat, hadis atau ijmak yang menunjukkan

bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan

‘illat (motif hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat

yang menjadi motivasi hukum terse but dipergunakan oleh nash

sebagai motif suatu hukum. Ulama Malikiyah dan Hanabilah

menerima mashlahah mursalah sebagi dalil dalam menetapkan

hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling

banyak dan luas menerapkannya.

5. Syar’u Man Qablana

S yar’u man qablana yaitu syariat yang dibawa para Rasul

terdahulu, sebelum diutus nabi Muhammad saw. yang menjadi

petunjuk bagi kaumnya, seperti syariat nabi Ibrahim AS, syariat nabi

Musa AS , syariat nabi Daud AS, syariat nabi Isa AS dan lain

sebaginya. P ada syariat yang diperuntukkan oleh Allah swt. bagi

umat-umat terdahulu, mempunyai asas yang sama dengan syariat

yang diperuntukkan bagi umat Muhammad saw. sebagaimana

dinyatakan pada firman Allah Swt. :

/ ٟسٞشُح] ِٚ ٤ِك حُٞه ََّشَلَظطَلَ َٝ َٖ ٣ ِّذُح حٞ ُٔ ٤َِهأ ْٕ َأ ٠َغ٤ِػ َٝ ٠َعُٞٓ َٝ13[

Artinya : “Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang apa yang

telah diwasiatkan Nya kepada Nuh dan apa telah kami

wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan

kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu : Tegakkanlah agama

dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. (QS.Al-

syura[42]:1 3 ).

Di antara asas yang sama itu ialah yang berhubungan dengan

konsepsi ketuhanan, tentang hari akhirat, tentang qadha dan qadar ,

tentang janji dan ancaman Allah dan sebagainya. Mengenai

perinciannya atau detailnya ada yang sama dan ada yang berbeda ,

hal ini disesuaikan dengan keadaan, masa dan tempat.

Dalam pada itu ada pula syariat umat yang dahulu itu sama

namanya. Tetapi berbeda pelaksaanaannya dengan syariat Nabi

Muhammad saw.., seperti puasa yang ada dalam QS.Al-

Maidah[5]:32)

ْٖ ِٓ َِ َْؿأ َِيَُر َخَْ٘زظ ًَ ٠ََِػ ٢َِ٘ر ََ ٤ِثحَشِْعا ُ َّٚ َٗأ ْٖ َٓ ََ ََظه خًغَْلٗ ِش٤ْ َـ ِر َٗ ٍظْل ْٝ َأ ٍدخََغك ٢ِك

ِعَْسْلْح خ َٔ ََّٗؤ ٌَ َك ََ ََظه َطخَُّ٘ح خًؼ٤ ِٔ َؿ ْٖ َٓ َٝ َخَٛخ٤َْكأ خ َٔ ََّٗؤ ٌَ َك َخ٤َْكأ َطخَُّ٘ح خًؼ٤ ِٔ َؿ َٝ َْذَوُ

ْْ ُْٜطَءخَؿ َخُُِ٘عُس ِصَخ ِّ٘٤َزُْ ِخر َّْ ُػ َّٕ ِا حًش٤ِؼ ًَ ْْ ُْٜ٘ ِٓ َذَْؼر َِيَُر ٢ِك ِعَْسْلْح َٕ ُٞكِشْغ ُٔ َُ

سذثخُٔح[/32[

ada 3 ( tiga) macam bentuk syar’u man qablanaya itu :

a. Syariat yang diperuntukan bagi umat yang sebelum kita, tetapi

Alquran dan hadis tidak menyinggungnya, baik membatalkannya

atau mentaatkan berlaku bagi umat Nabi Muhammad saw.

b. Syariat yang diperuntukan bagi umat-umat yang sebelum kita,

kemudian dinyatakan tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad

saw..

c. Syariat yang diperuntukan bagi umat yang sebelum kita,

kemudian Alquran dan hadis menerangkan kepada kita.

Mengenai bentuk ketiga, yaitu syariat yang diperuntukkan bagi

umat-umat sebelum kita, kemudian diterangkan kepada kita

alquran dan hadits, para ulama berbeda pendapat. Sebagian

ulama Hanafiah, sebagian ulama Mailikiyah, sebagian ulama

Syafiyiah dan sebagian ulama Hanbal berpendapat bahwa syariat

itu berlalu pula bagi umat Muhammad saw.

Oleh karena itu ulama Hana fiyah berpendapat bahwa

membunuh orang dzimi sama hukumsnnya dengan membunuh

orang islam. Mereka menetapkan hukum itu berdarkan QS al-

M aidah : 45

َقـْٗ ْلْح َٝ ِٖ ٤ْـَؼـُْ ِخر َٖ ٤ْـَؼـُْ ح َٝ ِظـْل ّـَ٘ـُِخر َظـْل ّـَ٘ـُح َّٕ َأ َخٜـ٤ِْـك ْْ ِٜ ـ٤َْـِـَػ َخ٘ـَْزظـ ًَ َٝ

ٌصخَظِـه َف ْٝ ُشـ ُـ ـُْ ح َٝ ِّٖ ـ ِّغـُِخر َّٖ ـِغُح َٝ ِٕ ُُرْلِْخر َٕ ُُرلْح َٝ ِقـْٗ ْلِْخر

: سذـثخـُٔح(45)

Artinya : Dan Kami tetalh tetapkan terha dap mereka di dalamnya

(at-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata

dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan

telinga, gigi dengan gigi, dan luka (pun) ada kisasnya.

Adapun pendapat golongan lain, menurut mereka dengan

adanya syariat Nabi Muhammad saw., maka syariat sebelumnya

dinyatakan mansukh atau tidak berlaku lagi hukumannya. Mengenai

bentuk kedua , para ulama tidak menjadikannya sebagai dasar

hujjah, sedang untuk pertama ulama yang menjadikannya sebagai

hujjah, selama tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad

saw.

6 . Sadd al- dzari’ah

Sadd al- dzari’ah terdiri atas dua perkara yaitu sadd dan

dzari’ah . Sadd berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedang

dzari’ah berarti jalan atau perantara. Maksudnya, menghambat atau

mengahalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada

kerusakan atau maksiat.

Tujuan penetapan hukum syarak secara sad al- dzari’ah ialah

untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya

Syafiyiah dan sebagian ulama Hanbal berpendapat bahwa syariat

itu berlalu pula bagi umat Muhammad saw.

Oleh karena itu ulama Hana fiyah berpendapat bahwa

membunuh orang dzimi sama hukumsnnya dengan membunuh

orang islam. Mereka menetapkan hukum itu berdarkan QS al-

M aidah : 45

ٌصخَظِـه َف ْٝ ُشـ ُـ ـُْ ح َٝ ِّٖ ـ ِّغـُِخر َّٖ ـِغُح َٝ ِٕ ُُرْلِْخر َٕ ُُرلْح َٝ ِقـْٗ ْلِْخر

: سذـثخـُٔح(45)

Artinya : Dan Kami tetalh tetapkan terha dap mereka di dalamnya

(at-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata

dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan

telinga, gigi dengan gigi, dan luka (pun) ada kisasnya.

Adapun pendapat golongan lain, menurut mereka dengan

adanya syariat Nabi Muhammad saw., maka syariat sebelumnya

dinyatakan mansukh atau tidak berlaku lagi hukumannya. Mengenai

bentuk kedua , para ulama tidak menjadikannya sebagai dasar

hujjah, sedang untuk pertama ulama yang menjadikannya sebagai

hujjah, selama tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad

saw.

6 . Sadd al- dzari’ah

Sadd al- dzari’ah terdiri atas dua perkara yaitu sadd dan

dzari’ah . Sadd berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedang

dzari’ah berarti jalan atau perantara. Maksudnya, menghambat atau

mengahalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada

kerusakan atau maksiat.

Tujuan penetapan hukum syarak secara sad al- dzari’ah ialah

untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya

kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari

kemungkinan perbuatan maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan

umum syariat menetapkan perintah-perintah, baik yang dapat

dilaksanakan secara langsung dan ada pula yang tidak dapat

dilaksanakan secara langsung, semua perlu ada hal yang

dikerjaka sebelumnya.

Inilah yang dimaksud kaidah nya ,yang artinya :

ٌذـِؿح َٝ َٞ ـُـَٜـك ِٚ ِـر َّلَا ُذـِؿح َٞ ـُْ ح ُّْ ـِـظـَـ٣ َلَ خـ َٓ

Artinya : Sesuatu yang diperlukan untuk menyempurnkan

perbuatan wajib, maka ia wajib pula hukumnya.

Sebagai contoh ialah kewajiban mengerjakan shalat yang lima

waktu. Seseorang hanya dapat mengerjakan shalat bila telah

belajar shalat terlebih dahulu, tanpa belajar ia tidak akan dapat

menggerakannya . Dalam hal ini sekilas tampaknya bahwa belajar

shalat itu tidak wajib. Tetapi karena ia menentukan apakah

kewajiban itu dapat dikerjakan atau tidak, maka ditetapkan hukum

wajibbelajar shalat, sebagaaimana halnya hukum shalat itu sendiri.

Dasar hukum sadd al- dzari’ah ialah Alquran dan Hadis , di

antaranya ialah firman Allah swt.. :

/ ّخؼٗلْح] ٍْ ِْ ِػِش٤ْ َـ ِر ح ًٝ ْذَػ َ َّﷲ ح ُّٞزَُغ٤َك ِ َّﷲ ِٕ ُٝد ْٖ ِٓ َٕ ُٞػَْذ٣ َٖ ٣ِزَُّح ح ُّٞزَُغطَلَ َٝ108[

Artinya : Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang

mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan

memaki allah dengan melampaui batas tanpa

pengetahuan. (QS Al-An’am [6]:108).

Mencaci berhala tidak dilarang oleh Allah swt., tetapi ayat ini

melarang kaum muslimin mencaci dan menghina, karena larangan

ini dapat menutup kearah tindakan orang-orang musyrik mencaci

dan memaki Allah swt. secara berlebih-lebihan.

Dalam ayat lain Allah swt. berfirman :

/ سُٞ٘ح] َّٖ ِٜ َِظ٘٣ِص ْٖ ِٓ َٖ ٤ِلُْخ٣ خ َٓ َْ َُِْؼ٤ُِ َّٖ ِٜ ُِِؿَْسِؤر َٖ ْرِشَْؼ٣َلَ َٝ31[

Artinya : Dan jangan lah mereka memukulkan kakinya agar

diketahui perhiasan mereka sembunyikan ”. (QS. Al -

Nur[24]:31).

Wanita menghentakkan kakinya sehingga terdengar

gemercing gelang kakinya dan perbuatan itu akan menarik hati laki-

laki lain untuk mengajaknya berbuat zina, maka perbuatan itu

dilarang sebagai usaha untuk menutup pintu yang menuju kearah

perbuatan zina.

Nabi M uhammad saw. bersabda ;

“Ketahuilah, larangan Allah yaitu perbuatan-perbuatan yang

diharamkannya. Barang siapa mengg embalakan (ternaknya) sekitar

larangan ini , ia akan terjerumus kedalamnya”. (HR. Bukhari dan

Muslim).

Hadis ini menjelaskan bahwa mengerjakan perbuatan yang

dapat mengarah kepada perbuatan maksiat lebih besar

kemungkinan akan terjerumus mengerjakan kemaksiatan itu dari

pada kemungkinan dapat memelihara diri dari perbuatan itu.

Tindakan yang paling selamat ialah melarang perbuatan yang

mengarah kepaa perbuatan maksiat itu.

Mengenai objek sadd al- dzari’ah dapat dijelaskan bahwa

perbuatan yang mengarah kepada perbuatan terlarang ada kalanya

perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang

ini , tapi ada kalanya perbuatan itu hanya berpotensi

menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.

Pada kategori yang pertama tidak ada persoalan dan

perbuatan ini jelas dilarang mengerjakannya sebagaimana perbuatan

itu sendiri dilarang.Adapun kategori yang kedua ini lah sebenarnya

yang merupakan objek sadd al- dzari’ah , karena perbuatann ini

ini dapat menutup kearah tindakan orang-orang musyrik mencaci

dan memaki Allah swt. secara berlebih-lebihan.

Dalam ayat lain Allah swt. berfirman :

/ سُٞ٘ح] َّٖ ِٜ َِظ٘٣ِص ْٖ ِٓ َٖ ٤ِلُْخ٣ خ َٓ َْ َُِْؼ٤ُِ َّٖ ِٜ ُِِؿَْسِؤر َٖ ْرِشَْؼ٣َلَ َٝ31[

Artinya : Dan jangan lah mereka memukulkan kakinya agar

diketahui perhiasan mereka sembunyikan ”. (QS. Al -

Nur[24]:31).

Wanita menghentakkan kakinya sehingga terdengar

gemercing gelang kakinya dan perbuatan itu akan menarik hati laki-

laki lain untuk mengajaknya berbuat zina, maka perbuatan itu

dilarang sebagai usaha untuk menutup pintu yang menuju kearah

perbuatan zina.

Nabi M uhammad saw. bersabda ;

“Ketahuilah, larangan Allah yaitu perbuatan-perbuatan yang

diharamkannya. Barang siapa mengg embalakan (ternaknya) sekitar

larangan ini , ia akan terjerumus kedalamnya”. (HR. Bukhari dan

Muslim).

Hadis ini menjelaskan bahwa mengerjakan perbuatan yang

dapat mengarah kepada perbuatan maksiat lebih besar

kemungkinan akan terjerumus mengerjakan kemaksiatan itu dari

pada kemungkinan dapat memelihara diri dari perbuatan itu.

Tindakan yang paling selamat ialah melarang perbuatan yang

mengarah kepaa perbuatan maksiat itu.

Mengenai objek sadd al- dzari’ah dapat dijelaskan bahwa

perbuatan yang mengarah kepada perbuatan terlarang ada kalanya

perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang

ini , tapi ada kalanya perbuatan itu hanya berpotensi

menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.

Pada kategori yang pertama tidak ada persoalan dan

perbuatan ini jelas dilarang mengerjakannya sebagaimana perbuatan

itu sendiri dilarang.Adapun kategori yang kedua ini lah sebenarnya

yang merupakan objek sadd al- dzari’ah , karena perbuatann ini

sering menjadi penentu seberapa jauh perbuatan itu mendorong

orang pelakunya untuk mengerjakannya perbuatan dosa.

Berkenaan dengan hal ini ada 3 (tiga) kemungkinan ,

yaitu :

a. Kemungkinan besar perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya

perbuatan terlarang (dzari’ah qawiyah yaitu jalan yang kuat);

b. Kemungkinan kecil perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya

perbuatan terlarang (dzari’ah dha’if yaitu jalan yang lemah ); dan

c. Sama kemungkinan dikerjakan atau tidak dikrjakan perbuatan

terlarang (dzari’ah dha’if yaitu jalan yang lemah ).

7 . Qaul shahaby

Ketika Rasulullah saw. masih hidup, seluruh persoalan hukum

yang muncul atau timbul dalam warga langsung ditanyakan

para sahabat kepada Rasul dan Rasulullah memberikan jawaban dan

penyelesainnya. Namun setelah Rasulullah saw. meninggal dunia,

maka para sahabat yang tergolong ahli dalam mengistinbatkan

hukum, telah berusaha dengn sungguh-sungguh untuk

memecahkan persoalan ini , sehingga kaum muslimin dapat

beramal sesuai denganm fatwa-fatwa sahabat itu. Selanjutnya

fatwa-fatwa sahabat ini diriwayatkan oleh tabi’in, tabi’it -tabi’in dan

orang-orang yang sesudahnya seperti para perawi hadis.

Pendapat ulama mengenai qaul sahabi dapat dijelaskan bahwa

ada 2 (dua) macam pendapat sahabat yang dapa t dijadikan hujjah,

yaitu :

1. Pendapat sahabat yang diduga keras bahwa pendapat ini

sebenarnya berasal dari Rasulullah saw., karena pikiran tidak

atau belum dapat menjangkaunya, seperti ucapan Aisyah ra

ِٚ ـ ِّٓ ُأ ِٖ ْطَـر ٠ِك َُ ـ ْٔ َلـُْ ح ُغـٌُ ـ ْٔ َـ٣ َلَ َُّ ِظ ٍُ َّٞ ـَلَـظَـ٣ خ َٓ َسْذَـه ِٖ ٤َْظَـ٘ـَع ْٖ ِٓ َشَـؼـ ًْ َأ

ٍِ َّضـَؼـ ُٔ ُْ ح

Artinya : kandungan itu tidak akan lebih dari dua tahun dalam

perut ibu, yaitu tidak akan lebih dari sepanjang bayang-

bayang benda yang ditancapkannya’. (HR. Daruquthni).

Keter angan Aisyah ra. bahwa maksimal waktu menandung itu

dua tahun, tidak lebih sedikitpun, bukan semata-mata hasil

ijtihad Aisyah sendiri, melainkan bersumber dari Rasulullah saw.,

meskipun secara kasat mata itu yaitu perkataan dan pendapat

Aisyah.

2. Pendapat sahabat yang tidak ada sahabat lain yang

menentangnya seperti pendapat tentang bahwa nenek

mendapat seperenam (1/6) harta waris, yang dikemukakan oleh

Abu Bakar dan tidak ada sahabat lain yang tidak sependapat

dengannya.149

Pendapat yang tidak disetujui ole h sahabat yang lain tidak

dapat dijadikan hujjah, pendapat ini dianut oleh golongan Hanafiah,

Malikiyah, Hanabilah dan sebagian Syafi’iyah dan didahulukan dari

qiyas. Bahkan Ahmad bin H anbal mendahulukan qaul sahabi dari

hadis mursal dan hadis dha’ if. Al-Syaukani menganggap pendapat

sahabat itu seperti pendapat para mujtahid yang lain, tidak wajib

umat Islam mengikutinya.

Keter angan Aisyah ra. bahwa maksimal waktu menandung itu

dua tahun, tidak lebih sedikitpun, bukan semata-mata hasil

ijtihad Aisyah sendiri, melainkan bersumber dari Rasulullah saw.,

meskipun secara kasat mata itu yaitu perkataan dan pendapat

Aisyah.

2. Pendapat sahabat yang tidak ada sahabat lain yang

menentangnya seperti pendapat tentang bahwa nenek

mendapat seperenam (1/6) harta waris, yang dikemukakan oleh

Abu Bakar dan tidak ada sahabat lain yang tidak sependapat

dengannya.

Pendapat yang tidak disetujui ole h sahabat yang lain tidak

dapat dijadikan hujjah, pendapat ini dianut oleh golongan Hanafiah,

Malikiyah, Hanabilah dan sebagian Syafi’iyah dan didahulukan dari

qiyas. Bahkan Ahmad bin H anbal mendahulukan qaul sahabi dari

hadis mursal dan hadis dha’ if. Al-Syaukani menganggap pendapat

sahabat itu seperti pendapat para mujtahid yang lain, tidak wajib

umat Islam mengikutinya.

Sebagaimana dikatakan imam al-Ghazali, bahwa mengetahui

hukum syarak merupakan tujuan pokok mempelajari ilmu fiqh dan

ushul fiqh. Target kedua disiplin ilmu ini memang untuk

mengetahui hukum syarak yang berhubungan dengan perbuatan

orang mukallaf , meskipun dengan tinjauan yang berbeda. Ilmu ushul

fiqh meninjau hukum syarak dari aspek proses metodologis dan

sumber-sumbernya, sementara ilmu fiqh meninjau dari segi produk

penggalian hukum syarak, yakni ketetapan Allah swt. yang

berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa

iqtidha’ (tuntutan, perintah dan larangan), takhyir (pilihan), maupun

berupa wadh’i (sebab-akibat). Ketentuan Allah swt. dalam konteks

ini yaitu ketentuan yang diberikan oleh Allah swt. terhadap hukum

yang berhubungan dengan orang mukallaf. Seperti hukum haram,

makruh, wajib, sunah, mubah, sah, batal, syarat, sebab, halangan

( mani' ) dan ungkapan lain yang merupakan objek pembahasan ilmu

ushul fiqh.

A . Pengertian Hukum Taklifi

Secara garis besar para ulama ushul fiqh membagi hukum

syarak pada dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadh’i .

Hukum taklifi menurut para ahli ushul fiqh yaitu :

َٖ ـ٤َْـر ِٙ ِشـ٤ِْـ٤ـْخَـط ْٝ َأ ٍَ ـْؼِـك ْٖ ـَػ ِٚ ِّلـ ًَ ْٝ َأ ِق ّـَِ ٌَ ـ ُٔ ُْ ح َٖ ِٓ ٍَ ـْؼِـك َذَـَِـؽ ٠ََؼظـِْها خ َٓ

ُٚـْ٘ ـَػ ِّقـ ٌَ ُْ ح َٝ َِ ـْؼِـلـُْ ح150

Artinya : ketentuan-ketentuan yang menghendaki adanya tuntutan

kepada mukallaf untuk melakukan, atau melarang untuk

dilakukan, atau memilih untuk melakukan atau

tidakmelakukan.

Dinamakan hukum taklifi yaitu karena jenis hukum-hukum

ini mengandung “tuntututan” , baik untuk mengerjakan atau

untuk meninggalkan, atau untuk member alternatif memilih antara

mengerjakan atau meninggalkannya. Dengan kata lain, hukum taklifi

yaitu titah atau firman Allah yang berhubungan dengan segala

perbuatan para mukallaf, baik atas dasar tuntutan (iqtidha’) atau atas

dasar kebebasan memilih (takhyir ).

Untuk memperjelas pembahasan, berikut akan disajikan

definisi hukum wadh’i secara ringkas. Hal ini perlu disampaikan

karena antara hukum taklifi dan hukum wadh’i mempunyai

hubungan yang sangat erat. Hukum wadh’i yaitu hukum

ketentuan-ketentuan yang mengatur tetang sebab, syarat dan mani’

(penghalang) kecakapan untuk melakukan hukum taklifi151 .

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa bila hukum

taklifi yaitu ketentuan Allah swt. yang bersifat perintah, larangan

atau pilihan antara mengerjakan atau meninggalkannya. Sedangkan

hukum wadh’i yaitu hukum yang menjelaskan adanya sebab, syarat

atau penghalang adanya hukum taklifi .Sebagai contoh, jika hukum

taklifi menjelaskan bahwa shalat wajib dilaksanakan umat Islam,

hukum wadh’i menjelaskan bahwa waktu tenggelamnya matahari

pada waktu sore hari menjadi sebab tanda bagi wajibnya seseorang

menunaikan shalat maghrib.

Patut pula diketahui bahwa hukum taklifi dengan berbagai

macamnya selalu berada dalam batas kemampuan seorang mukallaf ,

ُٚـْ٘ ـَػ ِّقـ ٌَ ُْ ح َٝ َِ ـْؼِـلـُْ ح150

Artinya : ketentuan-ketentuan yang menghendaki adanya tuntutan

kepada mukallaf untuk melakukan, atau melarang untuk

dilakukan, atau memilih untuk melakukan atau

tidakmelakukan.

Dinamakan hukum taklifi yaitu karena jenis hukum-hukum

ini mengandung “tuntututan” , baik untuk mengerjakan atau

untuk meninggalkan, atau untuk member alternatif memilih antara

mengerjakan atau meninggalkannya. Dengan kata lain, hukum taklifi

yaitu titah atau firman Allah yang berhubungan dengan segala

perbuatan para mukallaf, baik atas dasar tuntutan (iqtidha’) atau atas

dasar kebebasan memilih (takhyir ).

Untuk memperjelas pembahasan, berikut akan disajikan

definisi hukum wadh’i secara ringkas. Hal ini perlu disampaikan

karena antara hukum taklifi dan hukum wadh’i mempunyai

hubungan yang sangat erat. Hukum wadh’i yaitu hukum

ketentuan-ketentuan yang mengatur tetang sebab, syarat dan mani’

(penghalang) kecakapan untuk melakukan hukum taklifi .

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa bila hukum

taklifi yaitu ketentuan Allah swt. yang bersifat perintah, larangan

atau pilihan antara mengerjakan atau meninggalkannya. Sedangkan

hukum wadh’i yaitu hukum yang menjelaskan adanya sebab, syarat

atau penghalang adanya hukum taklifi .Sebagai contoh, jika hukum

taklifi menjelaskan bahwa shalat wajib dilaksanakan umat Islam,

hukum wadh’i menjelaskan bahwa waktu tenggelamnya matahari

pada waktu sore hari menjadi sebab tanda bagi wajibnya seseorang

menunaikan shalat maghrib.

Patut pula diketahui bahwa hukum taklifi dengan berbagai

macamnya selalu berada dalam batas kemampuan seorang mukallaf ,

sedangkan hukum wadh’i sebagaian ada yang di luar kemampuan

manusia dan bukan merupakan aktifitas manusia.

Contoh hukum taklifi yang berisi tuntutan untuk mengerjakan,

yaitu perintah Allah swt. untuk mengerjakan salat sebagaimana

tercantum pada firman Allah swt. QS Al-Baqarah : 43, dan perintah

Allah swt. Untuk melaksanakan puasa sebagaimana tercantum pada

QS Al-Baqarah : 183 sebagai berikut :

: سشـوزُح( َسِٞـ َّظُح حٞـ ُٔ ـ٤ِْـَهأ َٝ43)

Artinya : Dan kerjakanlah oleh kamu sekaliah salat

: سشـوـزُح( ُّ َخ٤ـ ِّظـُح ُْ ٌُ ـ٤َْـِـَػ َذِـظـ ًُ183)

Artinya : Telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa

Contoh hukum taklifi yang berisi larangan untuk mengerjakan,

yaitu larangan Allah swt membunuh tanpa alasan yang benar

sebagaimana tercantum pada firman Allah swt QS Al-An’am : 151 dan

larangan Allah swt untuk tidak memakan bangkai, darah dan daging

babi sebagaimana tercantum pada QS Al-Maidah : 3 se bagai berikut :

: ّخـؼـٗلْح ( ِّنـَلـُْ ِخر َِّلَا ُﷲ َّ َّشـَك ٠ِظ ّـَُح َظـْل ّـَُ٘ح حُُِٞـظـْوَـط َلَ َٝ151)

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan

oleh Allah (membunuhnya), kecuali dengan sesuatu

(sebab) yang benar.

ْ٤ـ َٔ ُْ ح ُْ ٌُ ـ٤ََِْػ ْضـ َٓ ِّشـُك : سذـثخـُٔح( ِش٣ِْضـْ٘ ـِخُْ ح ُْ ـْلَـُ َٝ ُّ َّذُح َٝ ُضَـظـ3)

Artinya : Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah dan daging

babi.

152 Amir Syarifudin, Ushul FIqh 2 , (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001)

Contoh hukum taklifi yang berisi kebolehan memilih antar

mengerjakan atau meninggalkannya, ialah mengqashar salat dalam

bepergian, sebagaimana tercantum pada firman Allah swt pada QS

Al-Nisa’ : 101) sebagai berikut :

ِسَلًـ َّظُح َٖ ِٓ ح ْٝ ُشـُظـْوَـط ْٕ َأ ٌفخَـ٘ـُؿ ْْ ٌُ ـ٤َْـَِػ َظـ٤َْـَِـك ِعَْسْلْح ٠ِك ْْ ُظـْرَشـَػ حَِرا َٝ

: ءخغـ٘ـُح (101 )

Artinya : Dan bila kamu bepergian di muka bumu, maka tiada

mengapa bagimu mengqashar salatmu.

B. Macam- Macam Hukum Taklifi

Patut dikemukakan bahwa hukum taklifi itu membicarakan

hukum syarak dari aspek sifatnya yang memberi tuntutan atau

pembebanan hukum kepada mukallaf. Tuntutan ini secara

garis besar ada 3 (tiga) macam, yaitu 1) perintah untuk dikerjakan; 2)

larangan agar ditinggalkan; atau 3) member alternatif pilihan antara

mengerjakan atau meninggalkan. bila tuntutan itu tegas dan

mengharuskan dinamakan ijab atau wajib dan bila tidak

mengharuskan dinamakan nadb atau sunah. Selanjutnya, bila

larangan itu tegas dan mengharuskan untuk ditinggalkan dinamakan

haram dan bila larangan itu tidak tegas atau tidak mengharuskan

untuk ditinggalkan dinamakan makruh. Kemudian ap abila tuntutan

itu member alternatif atau kebebasan memilih kepada mukallaf,

antara mengerjakan atau meninggalkan, dinamakan mubah.

Para ulama u shul fiqh setelah memperhatikan kondisi k hithab

(audien hukum) serta mencermatinya dengan seksama, maka

selanjutnya menetapkan 5 (lima) macam hukum taklifi :

Pertama ; Tuntutan atas suatu perbuatan dengan tuntunan yang jelas

dan tegas yang dinamakan ijab . Sebagai contoh ialah firman Allah

swt. dalam QS al-Nisa’ : 36

ْ٤َش ِٚ ِر حًُٞ ِشُْشط َلَ َٝ َ َّﷲ حُُٝذزْػح َٝ/ ءخغُ٘ح] ًخج36[

Artinya : Sembahlah Allah dan janganlah sekutukan Dia dengan

sesuatu.

Contoh hukum taklifi yang berisi kebolehan memilih antar

mengerjakan atau meninggalkannya, ialah mengqashar salat dalam

bepergian, sebagaimana tercantum pada firman Allah swt pada QS

Al-Nisa’ : 101) sebagai berikut :

: ءخغـ٘ـُح (101 )

Artinya : Dan bila kamu bepergian di muka bumu, maka tiada

mengapa bagimu mengqashar salatmu.

B. Macam- Macam Hukum Taklifi

Patut dikemukakan bahwa hukum taklifi itu membicarakan

hukum syarak dari aspek sifatnya yang memberi tuntutan atau

pembebanan hukum kepada mukallaf. Tuntutan ini secara

garis besar ada 3 (tiga) macam, yaitu 1) perintah untuk dikerjakan; 2)

larangan agar ditinggalkan; atau 3) member alternatif pilihan antara

mengerjakan atau meninggalkan. bila tuntutan itu tegas dan

mengharuskan dinamakan ijab atau wajib dan bila tidak

mengharuskan dinamakan nadb atau sunah. Selanjutnya, bila

larangan itu tegas dan mengharuskan untuk ditinggalkan dinamakan

haram dan bila larangan itu tidak tegas atau tidak mengharuskan

untuk ditinggalkan dinamakan makruh. Kemudian ap abila tuntutan

itu member alternatif atau kebebasan memilih kepada mukallaf,

antara mengerjakan atau meninggalkan, dinamakan mubah.

Para ulama u shul fiqh setelah memperhatikan kondisi k hithab

(audien hukum) serta mencermatinya dengan seksama, maka

selanjutnya menetapkan 5 (lima) macam hukum taklifi :

Pertama ; Tuntutan atas suatu perbuatan dengan tuntunan yang jelas

dan tegas yang dinamakan ijab . Sebagai contoh ialah firman Allah

swt. dalam QS al-Nisa’ : 36

ْ٤َش ِٚ ِر حًُٞ ِشُْشط َلَ َٝ َ َّﷲ حُُٝذزْػح َٝ/ ءخغُ٘ح] ًخج36[

Artinya : Sembahlah Allah dan janganlah sekutukan Dia dengan

sesuatu.

Maka perbuatan menyembah Allah ini hukumnya menjadi wajib.

Kedua ; Tuntutan untuk meninggalkan perbuatan dengan tuntutan

yang jelas dan pasti, dinamakan tahrim . Sebagai contoh ialah firman

Allah swt :

/ ءحشعلْح] خ ًٔ ٣ِش ًَ ًلَ ْٞ َه خ َٔ َُُٜ َْ ُه َٝ خ َٔ َُْٛشْٜ٘ َط َلَ َٝ ٍُّفأ خ َٔ َُُٜ َْ َُوط ََلًك2 3[

Artinya : Maka janganlaah engkau berkata cih kepada keduanya dan

janganlah engkau membentak keduanya dan berkatalah

kepada keduanya dengan perkataan yang mulia.

berdasar ayat ini di atas, Allah swt. melarang berkata

“ hus” kepada kedua orang tua kita dan jangan membentak keduanya.

Demikian pula dengan firman Allah swt. berikut :

ِر ْْ ٌُ َ٘٤َْر ْْ ٌُ َُح َٞ ْٓ َأ حُِٞ ًُ

َْؤط َلَ َٝ/ سشوزُح] َِ ِؽَخزُْ خ188[

Artinya : Janganlah kamu saling memakan harta dengan cara yang

batil.

berdasar ayat ini , maka dapat diketahui bahwa

perbuatan memakan harta dengan cara yang batal hukumnya haram.

Ketiga; Tuntutan atas suatu perbuatan untuk melakukannya dengan

tuntutan yang tidak pasti dan ketidakpastian disimpulkan dari

qarinah - qarinah yang mengandung tuntutan kemudian mengalihkan

dari pengertian wajibnya, dinamakan nadb atau sunah.

َخك ٠ًّٔ َغ ُٓ ٍَ ََؿأ ٠َُِا ٍٖ ٣َِْذر ْْ ُظ ْ٘ َ٣حََذط حَِرا/ سشوزُح] ُُُٙٞزظ ًْ282[

Artinya : Bila kamu melaksanakan hutang piutang hingga suatu

waktu tertentu maka hendaklah kamu menulisnya.

Firman Allah swt. ini dialihkan dari pengertian wajibnya oleh

firman Allah yang lain di akhir ayat.

ُؼَْؼر َٖ ِٓ َأ ْٕ ِ َبك/ سشوزُح] ُ َّٚرَس َ َّﷲ ِنََّظ٤ُْ َٝ ََُٚظٗخ َٓ َأ َٖ ِٔ ُطْإح ١ِزَُّح ِّدَُئ٤ِْ َك خًؼَْؼر ْْ ٌُ283[

Artinya : bila sebagaian dari kamu merasa aman dari sebagian

yang lain maka hendaklah yang diberi amanat menunaikan

amanatnya dan hendaklah ia takut kepada Allah Tuhannya.

Mereka menam akan hukum ini Sunah dan menamakan sifat

perbuatan yang merupakan pengaruh khithab juga Sunah.

Keempat ; Tuntutan atas suatu perbuatan agar jangan dilakukan

dengan tuntutan yang tidak pasti. Ketidakpastian itu juga

disimpulkan dari q arinah- q arinah yang mengandung tuntutan

kemudian mengalihkannya dari pengertian haramnya, dinamakan

makruh.

/ شؼٔـُح] َغ٤َْزُْ ح حُٝسَر َٝ ِ َّﷲ ِش ًْ ِر ٠َُِا ح ْٞ َؼْعَخك ِشَؼ ُٔ ُـ ُْ ح ِّ ْٞ َ٣ ْٖ ِٓ ِسَلً َّظُِِ ١َِدُٞٗ حَِرا9[

Artinya : bila kamu dipanggil untuk melakukan shalat Jum’at

maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan

tinggalkanlah jual beli.

Permintaan ini sama dengan larangan jual beli dan telah

dialihkan dari pengertian haram karena larangan itu hanya untuk

perkara di luar perbuatan yang dilarang. Para ulama menamakan

hukum ini sebagai karohah dan demikian pula mereka menamakan

sifat perbuatan yang merupakan pengaruh khithab itu.

Kelima ; Perbuatan yang disuruh pilih oleh Allah swt. untuk

melakukannya atau tidak. Para ulama menamakan khitab ini sebagai

ibahah (kebolehan) dan demikian pula sifat perbuatan itu.

Firman Allah swt. ini dialihkan dari pengertian wajibnya oleh

firman Allah yang lain di akhir ayat.

Artinya : bila sebagaian dari kamu merasa aman dari sebagian

yang lain maka hendaklah yang diberi amanat menunaikan

amanatnya dan hendaklah ia takut kepada Allah Tuhannya.

Mereka menam akan hukum ini Sunah dan menamakan sifat

perbuatan yang merupakan pengaruh khithab juga Sunah.

Keempat ; Tuntutan atas suatu perbuatan agar jangan dilakukan

dengan tuntutan yang tidak pasti. Ketidakpastian itu juga

disimpulkan dari q arinah- q arinah yang mengandung tuntutan

kemudian mengalihkannya dari pengertian haramnya, dinamakan

makruh.

Artinya : bila kamu dipanggil untuk melakukan shalat Jum’at

maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan

tinggalkanlah jual beli.

Permintaan ini sama dengan larangan jual beli dan telah

dialihkan dari pengertian haram karena larangan itu hanya untuk

perkara di luar perbuatan yang dilarang. Para ulama menamakan

hukum ini sebagai karohah dan demikian pula mereka menamakan

sifat perbuatan yang merupakan pengaruh khithab itu.

Kelima ; Perbuatan yang disuruh pilih oleh Allah swt. untuk

melakukannya atau tidak. Para ulama menamakan khitab ini sebagai

ibahah (kebolehan) dan demikian pula sifat perbuatan itu.

Ulama Hanafiya h menjadikan pengertian yang pasti bagi

perbuatan yang tidak ditinggalkan dua macam menurut jalan dengan

mana kita mengetahui khitab itu. bila jalan itu mengandung ilmu

(pengetahuan) seperti tawatur maka permintaan itu fardhu dan

bila mengandung pengertian zhann (sangkaan) seperti khabar

ahad, maka permintaan itu ijab . Andai kata perbedaan ini hanya

dalam penamaan saja, niscaya kita anggap perbedaan istilah dan

redaksi saja sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Subki dalam kitab

Jam’ - al- Jawami’ . Akan tetapi ulama Hanafiyah men formulasikannya

dalam kitab-kitab fiqh. Sebagaimana pendapat mereka bahwa

meninggalkan bacaan dalam shalat akan membantalkan shalat itu

karena perintah membaca fatihah dalam shalat yaitu perintah

Alquran. Meninggalkan bacaan Fatihah itu sendiri di dalam shalat

tidak membatalkannya karena perintah membacanya telah

ditetapkan dengan khabar ahad dan menimbulkan zhann (sangkaan).

Pemisahan dengan pertimbangan ini yaitu aneh, karena

berdasar pemisahan ini akal mempunyai hukum yang berbeda

terhadap kita bagi sahabat yang meriwayatkan hadits itu dan

disbanding kita dengan Nabi saw. Sahabat yang meriwayatkan hadis

itu tidak menyangsikan kebenaran riwayatnya karena ia mendengar

dari Nabi saw., sehingga perbuatan itu terhadap dirinya yaitu

fardhu yang membatalkan shalat jika ditinggalkan dan demikian pula

terhadap Nabi saw. Adapun terhadap kita, maka ia yaitu wajib tidak

membatalkan shalat bila ditinggalkan karena khabarnya tidak

menimbulkan pengertian ilmu (pengetahun) melainkan zhann

(sangkaan).

Lebih dari itu ia menj adi hukum yang dipersoakan terhadap

sahabat sendiri, maka bagi sebagian mereka yaitu fardhu dan bagi

yang lain yaitu wajib. Perbedaan itu bukanlah salah satu hasil

ijtihad sehingga diampuni, akan tetapi yaitu perbedaan yang tidak

dikuatkan oleh dalil, karena tidak ada pemisahan dari Al-Syari’

antara penyebab wajibnya perintah dan perintah itu dalam masalah

selain haji. Imam-imam yang lain telah sepakat atas pembagian

tuntutan yang pasti menjadi fardhu dan wajib dalam masalah haji,

akan tetapi bukan dengan pertimbangan ini melainkan dengan

pertimbangan dari Al-Syari’ tentang beberapa perbuatan haji

bahawa meninggalkannya berarti membatalkannya, maka dinamakan

rukun dan dalam perbuatan lainnya bahwa meninggalkan tidak

membatalkannya dan diganti dengan dam (menyembelih korban),

maka dinamakan wajib.

Ulama Hanafiya h membagi perintah untuk meninggalkan

suatu perbuatan yang pasti dalam 2 ( dua) bagian. Maka perkara yang

ditetapkan dengan jalan yang pasti yaitu tahrim (haram) dan yang

di tetapkan dengan jalan yang mengandung sangkaan yaitu

k arahah tahrim . Maka hukum -hukum oleh ulama Hanafiya h dibagi

tujuh macam. bukan lima macam. Dengan demikian maka

perbuatan-perbuatan mukalaf menjadi : wajib dan fardhu, mandub,

haram , makruh, karahah tahrim, makruh tanzih da n mubah.

Agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang

macam-macam hukum taklifi , berikut akan diuraikan kelima macam

hukum taklifi ini .

1. Wajib

Wajib menurut jumhur ulama merupakan sinonim atau

persamaan dari kata fardhu, yaitu tuntutan yang bersifat mengikat,

tegas atau harus dikerjakan dan bila ditinggalkan, maka

pelakunya berdosa lagi tercela. Sebagai contoh yaitu perintah

mengerjakan shalat lima kali sehari semalam dan menghormati

kedua orang tua hukumnya wajib.

Mukallaf yang tida k shalat atau tidak menghormati kedua

orang tua berdosa lagi tercela akhlaknya.

Hukum wajib ini terbagi menjadi beberapa macam, terganting

diari sisi mana pembagiannya. Seperti pembagian berdasar

waktu pelaksanaan, dari sifat tuntutan, dari sisi umum-khusus, atau

dari sisi kadar yang dituntut, sebagaimana akan dijelaskan berikut

ini.

a. Pembagian wajib bersasarkan waktu Pelaksanaan.

berdasar waktu pelaksanannya wajib terbagi menjadi dua,

yaitu 1) mutlak dan 2) muqayyad. Wajib mutlak ialah wajib yang

bahawa meninggalkannya berarti membatalkannya, maka dinamakan

rukun dan dalam perbuatan lainnya bahwa meninggalkan tidak

membatalkannya dan diganti dengan dam (menyembelih korban),

maka dinamakan wajib.

Ulama Hanafiya h membagi perintah untuk meninggalkan

suatu perbuatan yang pasti dalam 2 ( dua) bagian. Maka perkara yang

ditetapkan dengan jalan yang pasti yaitu tahrim (haram) dan yang

di tetapkan dengan jalan yang mengandung sangkaan yaitu

k arahah tahrim . Maka hukum -hukum oleh ulama Hanafiya h dibagi

tujuh macam. bukan lima macam. Dengan demikian maka

perbuatan-perbuatan mukalaf menjadi : wajib dan fardhu, mandub,

haram , makruh, karahah tahrim, makruh tanzih da n mubah.

Agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang

macam-macam hukum taklifi , berikut akan diuraikan kelima macam

hukum taklifi ini .

1. Wajib

Wajib menurut jumhur ulama merupakan sinonim atau

persamaan dari kata fardhu, yaitu tuntutan yang bersifat mengikat,

tegas atau harus dikerjakan dan bila ditinggalkan, maka

pelakunya berdosa lagi tercela. Sebagai contoh yaitu perintah

mengerjakan shalat lima kali sehari semalam dan menghormati

kedua orang tua hukumnya wajib.

Mukallaf yang tida k shalat atau tidak menghormati kedua

orang tua berdosa lagi tercela akhlaknya.

Hukum wajib ini terbagi menjadi beberapa macam, terganting

diari sisi mana pembagiannya. Seperti pembagian berdasar

waktu pelaksanaan, dari sifat tuntutan, dari sisi umum-khusus, atau

dari sisi kadar yang dituntut, sebagaimana akan dijelaskan berikut

ini.

a. Pembagian wajib bersasarkan waktu Pelaksanaan.

berdasar waktu pelaksanannya wajib terbagi menjadi dua,

yaitu 1) mutlak dan 2) muqayyad. Wajib mutlak ialah wajib yang

pelaksanannya tidak dibatasi oleh Allah swt . dengan waktu tertentu

dalam umur seperti pelaksanaan kafarat. Sedangkan wajib muqayyad

ialah wajib yang pelaksanaanya dibatasi oleh Allah swt. dengan

waktu yang tertentu seperti shalat dan puasa Ramadan.

Mengen ai waktu tertentu bagi perbuatan wajib dibagi lagi

menjadi 3 (tiga) macam yaitu : muwassa’ (lapang), mudhayyaq

(sempit) dan dzu syibhain .

1) W aktu muwassa’

Muwassa’ atau yang diistilahkan oleh ulama Hanafi dengan

dharf, ialah waktu yang tidak lebih dari kadar yang wajib dan

diserahkan kepada mukallaf untuk melakaukan kewajiban itu pada

saat kapanpun yang dikehendakinya seperti waktu-waktu shalat

lima waktu. Mereka sepakat bahwa waktu ini ialah sebab kewajiban

di dalamnya yaitu tanda baginya dan syarat keabsahanya maka

tidaklah wajib sebelum masuk waktunya dan tidak sah

mendahuluinya. Mereka sepakat juga atas kebolehan melakukan

perbuatan wajib kapanpun yang dikehendaki mukallaf dari waktu itu

dan harus diniatkan wajibnya. Setelah sepakat atas hal ini, mereka

berbeda pendapat tentang bagian waktu yang menjadi sebab adanya

kewajiban, yaitu tanda bagi pengarahan khithab Syari’ kepada

mukallaf . Sebagain ulama berpendapat bahwa sesungguhnya awal

bagian waktu merupakan tanda tujuan khitab.

Maka bila waktu suda h mulai datang, mukallaf pun

dituntut melakukannya dan disuruh memilih dalam seluruh bagian

waktu itu dan ini bilamana perbuatan itu bisa dilakukan pada awal

waktu, sedangkan bila tidak demikian maka sebabnya ialah bagian

yang hilang halangan waktunya. Ji ka halangan itu meliputi seluruh

bagian waktu tidaklah diarahkan suatu khitab dan tidak ada

kewajiban.

Dalil bahwa bagian pertama ialah alamat (tanda) bagi tujuan

khitab ialah firman Allah swt. :

ِظـ ْٔ ـَّشُح ِى ْٞ ُـُُذِـُ َسَلً َّظُح ِْ ِـه َأ

Artinya : Dirikanlah shalat diwaktu tergelincirnya matahari.

Tergelincirnya matahari telah dijadikan tanda bagi tujuan

khitab dalam perkataan-Nya “dirikanlah shalat” kepada mukallaf.

Sebagai contoh atas hal itu yaitu orang yang tertidur di

seluruh waktu shalat, maka wajiblah ia menunaikan kewajiban yang

waktunya yaitu sesudah bangun, berdasar ijmak dan wajib pula

sementara ia tidur tidak diarahkan kepadanya suatu khitab dan tidak

pula ia menanggung sesuatu dengan dalil bahwa bila ia mati

sebelum bangun tidaklah ia berdosa menurut ijmak. Akan tetapi

yang wajib ialah sabda Rasulullah saw. : Barang siapa tidur

meninggalkan shalat atau lupa akan shalat hendaklah ia melakukan

shalat itu bila ia mengingatnya karena saat itulah waktunya.”

Ulama Hanafi yah berpendapat, sebabnya ialah bagian waktu

yang berkaitan dengan penunaian shalat. Maka bila tidak

ditunaikan, ditetapkanlah bagian terakhir yang mencukupi waktu

bagi sababiyahnya dan sesudah keluarnya waktu sababiyahnya

dikaitkan dengan waktu yang tersisa. Bahwa orang yang dibebani

kewajiban pada awal waktu lalu mendapati halangan taklif di

tengah-tengahnya dan berlangsung terus hingga akhirnya, maka

tidaklah wajib ia melakukannya.

Seperti halnya perempuan yang haid atau mengalami nifas

(darah kotor sehabis bersalin) di tengah-tengah waktu. Andai kata

sebab tuntutan ialah bagian awal niscaya kewajiban itu tetap

menjadi tanggungannya dan ia pun tidak mencurahkan perhatiannya

untuk suatu tanggung jawab kecuali dengan melakukan kewajiban

itu baik pada waktunya atau di luar waktunya. Bahwa seseorang jika

tidak dibebani kewajiban pada awal waktu, lalu hilang halangannya

pada akhirnya, maka tetaplah perbuatan itu dalam tanggungannya

sehingga haruslah ia melaksanakannya baik pada waktunya atau di

luar waktunya, seperti halnya seorang yang belum baligh pada awal

waktu lalu menjadi baligh di tengah waktunya atau akhirnya.

Bahwa mukallaf dibolehkan melakukan shalat ashar pada

harinya dalam waktu yang kurang yaitu waktu perubahan matahari

dan tidak boleh meng qadha shalat ashar dari kemarinnya. Andaikata